Ditemukan 8 data
I GUSTI MADE MURTIYASA
13 — 0
Pemohon:
I GUSTI MADE MURTIYASA
71 — 19
JERO MURTIYASA ALS. BU JERO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan ;-------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;----------------------------------------------------------------------------3.
JERO MURTIYASA Als. BU JERO- 1 (satu) lembar. Kwitansi asli tertanggal 14 Agustus 2016 berisi tanda tangan Rumaningsih senilai Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah );Dikembalikan kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI Als. BU PUTU.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
JERO MURTIYASA ALS. BU JERO
JERO MURTIYASA Als.
54 — 12
Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Ni Wayan Rumaningsih Alias Jero Murtiyasa Alias Bu Jero ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
JERO MURTIYASA Als.
kenal dengan NI WAYAN RUMANINGSIH AliasJERO MURTIYASA Alias BUK JERO sejak NI PUTU YENI PUSPITADEW!
17 — 11
ditempuh berusahaHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 705/Pdt.G/2018/PN.Sgrmemberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil; Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernamaDISAMARKAN danKadek Dwi Utami saat ini diasuh oleh Penggugat bersama dengankeluarganya; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisahhinggasaat ini;Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;Saksi Made Murtiyasa
/Pdt.G/2018/PN.SgrMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinanapabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan yakniadanya bukti P1 berupa foto copyKutipan Akta Perkawinan Nomor195/WNI/Swn/2010 tertanggal 25Pebruari 2010 antara DISAMARKAN denganDISAMARKAN,dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Made Tinidengan saksi Made Murtiyasa
Antara suami dan istri teruSs menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggaMenimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntutperceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telahterjadi percekcokan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan merekasudah tidak serumah lagi (SeSuai dengan keterangan saksiMade Tini dengan saksiMade Murtiyasa);Menimbang, bahwa alasan tersebut didalamPeraturan
Pemerintah No.9Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakimalasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layakdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti di persidangan, yakni adanyaketerangan saksi Made Tini dengan Made Murtiyasa, yang pada pokoknya dibawahSsumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah danPenggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcokan,dengan alasan antara
I Nengah Mertha Gili
12 — 8
pensiun tahun2000;Bahwa istri Pemohon yang bernama Ni Ketut Marsih meninggal pada tanggal 14April 2005 dan telah diabenkan pada tahun 2014 di Karangasem;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian adalah untukmelengkapi administrasi kependudukan dan juga untuk melengkapi syaratadministrasi untuk pengurusan gaji bulanan Pemohon yang sebelumnyadibayarkan oleh BTPN namun sekarang dibayarkan oleh Kantor Pos;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohonmembenarkannya;2.Saksi WAYAN MURTIYASA
kematian istri Pemohontersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga almarhumah istri Pemohon belummempunyai Akta Kematian, sehingga untuk memenuhi berbagai keperluanadministrasi kependudukan Pemohon maka diperlukan Penetapan atas kematian istriPemohon dari Pengadilan Negeri Singaraja;Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan dari Pemohondihubungkan dengan P 1 sampai dengan P 3 dan keterangan Saksi WAYAN ADAdan Saksi WAYAN MURTIYASA
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN JAYA
128 — 57
dari PemerintahPropinsi Bali;Bahwa untuk melaksanakan management Lembaga Perkreditan Desa diKabupaten Gianyar, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 35 Tahun1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pengangkatan Badan PengurusLembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyaryang salah satunya LPD Desa Adat Pacung Kecamatan Gianyar yaitu IDABAGUS PUTU WIRAMA sebagai Ketua LPD Desa Adat Pacung, saksiDEWA PUTU MURTIYASA
sebagai Tata Usaha/Pembukuan LPD Desa AdatPacung dan saksi DEWA NYOMAN DARMADA sebagai Kasir LPD DesaAdat Pacung, namun pengelolaan LPD Desa Adat Pacung dilakukanberdasarkan struktur kepengurusan yang dibentuk pada paruman di BalaiBanjar Pacung pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun1991 yaitu saksi DEWA NYOMAN DARMADA sebagai Ketua LPD DesaAdat Pacung, IDA BAGUS PUTU WIRAMA sebagai Tata Usaha/SekretarisLPD Desa Adat Pacung dan saksi DEWA PUTU MURTIYASA sebagai Kasir/Bendahara
di Desa Pacung yangmembahas mengenai keadaan LPD Desa Pacung yang sudah mengalamimasalah sejak tahun 1996, selanjutnya dalam paruman tersebut, terdakwayang saat itu menjabat sebagai Bendesa Adat Pacung menyatakanmengambil alih pengelolaan LPD Desa Adat Pacung dan memberhentikan Halaman 15 dari 109 halaman putusan Nomor: 6/Pid.SusTPK/2019/PN Dpssaksi DEWA NYOMAN DARMADA sebagai Ketua LPD Desa Adat Pacung,IDA BAGUS PUTU WIRAMA sebagai Tata Usaha/Sekretaris LPD Desa AdatPacung dan saksi DEWA PUTU MURTIYASA
19 — 4
Bayu Murtiyasa , Kebutuhan Khusus : , Status Kawin: Kawin ,Pendidikan D Ill, Gol darah . Berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 2 Agustus 2016, memberikan kuasa kepada H.SUGENG, SH. MSI H. SUGENG, SH.
60 — 21
JERO MURTIYASA Als BU JERO6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)