Ditemukan 5 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-04-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 247/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 11 Februari 2013 — KIM TAE SIK,
L a w a n :
KOESTOMO HASAN,
SEON JAE HO,
JSK INTERNATIONAL CO,Ltd,
MONTIS WORLDWIDE CO,Ltd,
SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum,
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK AZASI NANUSIA dalam hal ini DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
124 — 83
124 — 83
KIM TAE SIK,L a w a n :KOESTOMO HASAN, SEON JAE HO, JSK INTERNATIONAL CO,Ltd, MONTIS WORLDWIDE CO,Ltd, SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum,KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK AZASI NANUSIA dalam hal ini DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK AZASI NANUSIA dalam hal iniDIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, beralamat di JI.HR.Rasuna Said Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebutsebagai: TURUT TERGUGAT II ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan suratsuratlain yang berkenaan dengan perkara ini ;Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal20 April 2012
Putus : 08-03-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3286 K/Pdt/2015 Tanggal 8 Maret 2016 — NONA NANI NURANI, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
109 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak Perlu ke Pengadilan HAM AdHocBahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan perkara yangmenyangkut pelanggaran hak asasi nanusia harus merupakankompetensi Peradilan HAM adhoc adalah tidak berdasar.Pengadilan HAM adhoc memiliki Kkewenangan yang spesifik, dalam artitidak semua pelanggaran hak asasi nanusia menjadi kompetensiPengadilan Hak Asasi Manusia Adhoc.
Register : 19-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 28/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 8 Desember 2016 — MUHARRAM IDRIS lawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH dan IRWANSYAH.
139 — 55
139 — 55
Bahwa pengesahan surat keputusan objek sengketa Tergugat telahbertentangan dengan Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 81 huruf (d) Menjunjung tinggiSupremasi Hukum, demokrasi dan hak asasi nanusia dan Pasal 83 ayat(4) Keanggotaan, kedaulatan anggota dan kepengurusan partai politiklokal diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partaipolitik lokal ; 20+ 22+ 220 220 one one one nnn ene neBahwa adapun aturan aturan hukum yang telah bertentanganterhadap surat
Register : 04-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbr Tanggal 22 Maret 2016 — SIDARMAN DKK
59 — 5
59 — 5
Unsur Barangsiapa.Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 01/Pid.B/2016/Pn.Pbr.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah setiap Subjekhukum bisa berupa Orang atau Nanusia atau Badan Hukum selaku pendukung hak dankewajiban, yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan ParaTerdakwa dihadapan persidangan, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitaspara
Register : 11-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
RIKOPOTAN GULTOM, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR BANK INDONESIA
165 — 26
RIKOPOTAN GULTOM, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR BANK INDONESIA
165 — 26
misi dan nilainilai strategis Bank Indonesia;Memberikan contoh dan teladan yang baik;Melakukan pembinaan dan konseling;Melakukan pengawasan kepatuhan terhadap sistim danprosedur kerja;Melakukan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengantugas dan peran pemimpin satuan kerja antara lain melakumanevaluasi dan asesmen terhadap kompetensi, kesesuaian danpengembangan sumberdaya nanusia di satuan kerja masingmasing;Halaman 16 dari 127 Halaman Putusan Perkara Nomor : 120/G/2019/PTUNJKTBahwa tindakan semenamena