Ditemukan 9 data
54 — 22
Pengalihan nama Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasionaal Kota Banda Aceh :4.2. Pembagian harta warisan/faraidh untuk para ahliwaris (alm)diKota Banda Aceh ;4. Menetapkan Pemohon/ Ahliwaris tersebut untuk dapat /menarik Tabungan Haji pada Bank BNI di Banda Aceh dan mengurus pengalihan Sertifikat Tanah di BPN peninggalan Almarhum (alm);5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000.-( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).
Pengalihan nama Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasionaal Kota Bandaaceh :5.2. Pembagian harta warisan/faraidh untuk para ahliwaris (alm)diKota Banda Aceh ;Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh agar berkenan memeriksa danmengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
Pengalihan nama Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasionaal Kota Bandaaceh :4.2. Pembagian harta warisan/faraidh untuk para ahliwaris (alm)di Gampong KotaBanda Aceh ;5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.6.
Pengalihan nama Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasionaal Kota BandaAceh :4.2. Pembagian harta warisan/faraidh untuk para ahliwaris (alm)diKota Banda Aceh ;4. Menetapkan Pemohon/ Ahliwaris tersebut untuk dapat /menarik Tabungan Haji padaBank BNI di Banda Aceh dan mengurus pengalihan Sertifikat Tanah di BPNpeninggalan Almarhum (alm);5.
1.Jaheran
2.BARWI
3.JASONAH
4.MADHANI
5.ENIH
6.SUJANA
7.MADSA'AD
Tergugat:
1.Ny. Rosna Ilyas
2.Kepala PPATS Tigaraksa
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
42 — 2
Kepala Badan Pertanahan Nasionaal Kabupaten Tangerang, yangberalamat di JI.H.Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa Tangerang Bantensebagai TututTergugat II;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2019yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18Pebuari 2019 dan terdaftar dengan Nomor Register Perkara: 168/Pdt.G/2019/PN.Tng;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerangtertanggal 18 Pebruari 2019 No. 168/Pdt.G/2018/PN
156 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADANPERTANAHAAN NASIONAAL cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI SELATAN cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan diJalan A.P.
144 — 67
. 4570/1.835, tertanggal 4 Juni 2013 yangdisimpulkan bahwa Sdr Umar Faruq adalah sah bertindak untuk dan atas namasebagai Ketua Serikat Pekerja Nasional PT Doosan Cipta Busana Jaya denganalasan menunjuk Surat Keputusan DOC SPN Jakarta Utara No : KEP 157/A/DPCSPN/JKTUTATI/2013, tertanggal 7 Maret 2013;9 Penggugat kemudian membuat surat mohon penjelasan kembali kepada Tergugatatas surat No. 4570/1.831, tertanggal 4 Juni 2013, apakah masih benar mengakuiSdr Umar Faruq sebagai ketua Serikat Pekerja Nasionaal
116 — 26
informasi bahwa komplek Tajahan Antang ada di JalanTingan yaitu sekitar Komplek SMA Plus Palangka Raya.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbitnya sertikat hakmilik nomor. 9381 atas nama Tergugat I, dan sertikat hak milik nomor.9380 atas nama Tergugat II adalah cacat hukum administrarif karenaterdapat kesalahan letak objek hak dan kesalahan tumpang tindih ataspenguasaan atas Tanah Perkara (Pasal 107 butir d dan butir g PeraturanMenteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasionaal
32 — 2
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAAL, Tbk,Berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini melalui cabangnya diKCP UMK Delanggu Klaten beralamat di Jalan Raya SoloJogjaDelanggu ;Hal.1 dari 49 Putusan Perkara No.25/Pdt.G/2015/PN KinBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015memberikan kuasa kepada SENTOT AHMADI, SH; VIDDY RENALDIRUNTU, SH ; ANANG SEPUTRO, SH ; VIKI WIJAYA ; IGNATIUS HERUUTOMO ; SINGGIH JATI UTOMO dan FARID ARFIANTO seluruhnyakaryawan pada PT.
66 — 32
lalu kemudian tergugat I melaluiTergugat III ternyata terus memaksakan untuk melakukan lelang dimuka umum atasSHM Nol.25/Kalibata sehingga akhirnya berakibat merugikan PARA PENGGUGAT;Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor : D>IV4013/C/9/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 yangkemudian diikuti lagi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Repubik IndonesiaNomor : 19 tahun 1976 tentang Proyek Taman Makam Pahlaeasn NAsional/MonomenPahlawan Nasionaal
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
196 — 133
Bahwa Hak Milik No. 1609/Sei Sikambing D berasal dari UKM tahun 2018dimana dalam proses permohonannya telah dilaksanakan dengan unsuritikad baik sebagaimana dalam pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasionaal Republik Indonesia No. 6tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;.
148 — 64
Penghapusan catatan pemeriksaan kesesuaian sertipikat HakGuna Bangunan No.742/Kebon Melati atas nama Henny Teguhbertentangan dengan ketentuan Pasal 168 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaal No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No .24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Secara hukum, pencatatan pada buku tanah adalah kegiatanadministrasi Kantor Pertanahan yang bertujuan pemeliharaan datariwayat tanah dan secara hukum penghapusan pencatatan padabuku