Ditemukan 778 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasional naisional national naisonal nasiolnal nasiaonal nasioonal nasioanl
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Tanah
Register : 08-10-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Lmj
Tanggal 25 Januari 2016 — * Perdata - KOMSATUN VS - PERMODALAN NASIOANAL MADANI (PNM) ULAM - EKO PURNOMO
67 — 7
  • * Perdata - KOMSATUN VS - PERMODALAN NASIOANAL MADANI (PNM) ULAM - EKO PURNOMO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-08-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — KATI VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROPINSI JAWA TENGAH, DK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KATI VSKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROPINSI JAWA TENGAH, DK
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 27-07-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tte
Tanggal 3 Agustus 2022 — Pemohon:
RISTIAN AGRI PUTRA Alias AGRI
Termohon:
BADAN NARKOTIKA NASIOANAL REPUBLIK INDONESIA
14 — 5
  • Pemohon:
    RISTIAN AGRI PUTRA Alias AGRI
    Termohon:
    BADAN NARKOTIKA NASIOANAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-09-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 43/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 4 Februari 2015 — TJO KIM SIAN / ELISA, DKK MELAWAN : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI BANTEN
216 — 93
  • TJO KIM SIAN / ELISA, DKKMELAWAN :KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI BANTEN
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 04-08-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Tte
Tanggal 5 September 2022 — Pemohon:
RISTIAN AGRI PUTRA Alias AGRI
Termohon:
BADAN NARKOTIKA NASIOANAL REPUBLIK INDONESIA
27 — 11
  • Pemohon:
    RISTIAN AGRI PUTRA Alias AGRI
    Termohon:
    BADAN NARKOTIKA NASIOANAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 12-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 25/G/KI/2018/PTUN.PLK
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Termohon:
MUHAMMAD HABIBI
227 — 126
  • Pemohon:
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
    Termohon:
    MUHAMMAD HABIBI
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2023 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 26-07-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bgl
Tanggal 24 Juli 2024 — Penggugat:
DINMAR
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kota Bengkulu
2.Marganda, S.E
40 — 38
  • Penggugat:
    DINMAR
    Tergugat:
    1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kota Bengkulu
    2.Marganda, S.E
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 22-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN PADANG Nomor 125/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
MARTALINA
Tergugat:
LASMIYANTI
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA PADANG
32 — 14
  • Penggugat:
    MARTALINA
    Tergugat:
    LASMIYANTI
    Turut Tergugat:
    KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA PADANG
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 493/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 1 Maret 2023 — Penggugat:
SUHARKAN
Tergugat:
AGUNG NURHAMAN SETIADI
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA BEKASI
8 — 0
  • Penggugat:
    SUHARKAN
    Tergugat:
    AGUNG NURHAMAN SETIADI
    Turut Tergugat:
    BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA BEKASI
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
AZWAR MANGKUTO NAN SATI MKW
Tergugat:
1.ZULWADI
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA PADANG
35 — 6
  • Penggugat:
    AZWAR MANGKUTO NAN SATI MKW
    Tergugat:
    1.ZULWADI
    2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA PADANG
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 23-05-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-01-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 30/G/2012/PTUN.Smg.
Tanggal 18 Oktober 2012 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROPINSI JAWA TENGAH 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
78 — 21
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROPINSI JAWA TENGAH 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 20-02-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SYAMSURIZAL
2.AGUS CHAN
3.NURHAYATI
Tergugat:
TENGKU ISMAIL
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasioanal kota Pekanbaru
38 — 0
  • Penggugat:
    1.SYAMSURIZAL
    2.AGUS CHAN
    3.NURHAYATI
    Tergugat:
    TENGKU ISMAIL
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasioanal kota Pekanbaru
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/Pdt/2018
Tanggal 15 Maret 2018 — KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) RI cq KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIOANAL RI cq KANTOR PERTAHANAN KOTA BANDUNG, dk.
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) RI cq KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIOANAL RI cq KANTOR PERTAHANAN KOTA BANDUNG, dk.
    KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) RI cqKANTOR BADAN PERTAHANAN NASIOANAL RI cqKANTOR PERTAHANAN KOTA BANDUNG, berkedudukandi Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDRAL KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL)BANDUNG, berkedudukan di Jalan Gedung KeuanganNegara, Gedung N, Lantai 3, Jalan Asia Afrika Nomor 114,Kota Bandung;Para Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 9. hal. Put.
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pkj
Tanggal 10 September 2019 — Pemohon:
NASHRIAH,ST
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
132 — 69
  • Pemohon:
    NASHRIAH,ST
    Termohon:
    1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
    2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 18-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.MUJI DAMAI
2.SUHERMAN
Tergugat:
1.SIMPEN
2.MUNIR
3.SUKARTI
4.SITI KOTIJAH
5.ISMAIL AL SUDARMAJI
78 — 14
  • ada sebagian wargamasyarakat Desa Bendosari yang mengetahui Program Nasional(prona) tersebut dilaksanakan di Desa Setonorejo Kecamatan KrasKabupaten Kediri;Bahwa setelah owarga masyarakat mengetahui ProgramNasional(prona)tersebut menemui Penggugat dan mengusulkanSupaya Desa Bendosari juga mengajukan ke Badan PertanahanNasioal untuk diadakan Program Nasional (prona) tersebut(pembuatan sertifikat secara massal) di Desanya;Bahwa beberapa minggu kemudian Penggugat berupaya untukmengusulkan Program Nasioanal
    masyarakat dan termasuk Para Tergugat;Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Gpr10.id.12.13.14.Bahwa Penggugat bersama petugas dari Badan PertanahanNasioanal(BPN) mengundang masyarakat juga hadir Para Tergugatyang ingin mengajukan Program Nasioanal(prona) bersama samamelakukan pengarahanpengarahan dan petunjuk tentang pengajuanProgram Nasional (prona) atau pembuatan sertifikat secara massal,secara teknis dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuanProgram Nasioanal (prona)
    prona) atau pengajuan pembuatan sertifikat massal di DesaBendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;Bahwa setelah disepakati dalam musyawarah Desa tersebutPenggugat menunjuk beberapa Petugas untuk mendata wargamasyarakat termasuk Para Tergugat Desa Bendosari Kecamatan KrasKabupaten Kediri yang menginginkan ikut Program Nasional (prona)tersebut;Bahwa setelah dilkukan pendataan bagi warga masyarakat yang ikutdalam Program Nasional(prona) atau pengajuan sertifikat massaldiajukan ke Badan Pertanahan Nasioanal
    Penggugat mendapatkansurat Undangn dari Badan Pertanahan Nasioanal untuk hadir di HotelGrand Surya beralamat Jalan Doho Kota Kediri dengan acaraSosialisasi yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dari KantorKementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dariJakarta,Kepala Badan Pertanahan Nasioanal KabupatenKediri,Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri,Kapolres Kediri,dan BupatiKediri;Bahwa inti dari sosialisai tersebut adalah Pemerintah akanmelaksanakan Program Pencatatan tanah secara sistematis
    danadanya MoU antara Badan Pertanahan Nasional,Kejaksaan danKepolisian dalam MoU tersebut intinya tidak akanmengkriminalisasikan Pemerintah Desa atau Kepala Desa dalamProgram Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap tersebut;Bahwa setelah sosialisasi tersebut Penggugat dan Kepala Desalainnya di wilayahn Kecamatan Kras Kabupaten Kediri menghadapPetugas Badan Pertanahan Nasioanal yang bernama Nurjaman untukHalaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Gpr15.16.17.18.19.mendaftarkan Program
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 11-06-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 109/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
1.PUNGUAN PANJAITAN
2.IVONDA MAYASARI PANJAITAN
Tergugat:
PATRICYA ANDRINI PANJAITAN
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA BALIKPAPAN
50 — 27
  • Penggugat:
    1.PUNGUAN PANJAITAN
    2.IVONDA MAYASARI PANJAITAN
    Tergugat:
    PATRICYA ANDRINI PANJAITAN
    Turut Tergugat:
    BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA BALIKPAPAN
    Badan Pertanahan Nasioanal Kota Balikpapan, tempat kedudukanJalan Manuntung No.3 Rt.27, Kelurahan Sepinggan Baru, KecamatanBalikpapan Selata, Kota Balikpapan, sebagai Turut TergugatSetelah membaca pula:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 11 Juni 2019Halaman 1 dari 4 Penetapan cabut gugatan No: 109/Pdt.G/2019/PN. Bpp.No:109/Pdt.G/2019/PN.Bpp.. tentang penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;2.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 12-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 299/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : ARIF NURRAHMAN
Terbanding/Tergugat : Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional.
130 — 101
  • Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Surat Keputusan RektorInstitut Sain dan Teknologi Nasional, Nomor : 053/01.1A/IX/2018 tanggal21 September 2018, Tentang Pemberhentian Arif Nurrahman (NIM :16210020 sebagai mahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal;Hlm.4 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKT3.
    Mewajibkan kepada Termohon Terbanding /dahulu Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional,Nomor : 053/01.1A/IX/2018 tanggal 21 September 2018, TentangPemberhentian Arif Nurrahman (NIM : 16210020 sebagai mahasiswaInstitut Sains Dan Teknologi Nasioanal.4. Meminta Termohon Banding/ dahulu Tergugat untuk merehabilitasikedudukan Pemohon Pembanding /dahulu Penggugat selaku mahasiswaInstitut Sains Dan Teknologi Nasioanal berikut segala hak dan kewajiban ;5.
    Dalam Penundaan : Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan RektorInstitut Sains Dan Teknologi Nasioanal Nomor : 053/01.1A/IX/2018Tentang Pemberhentian Arif Nurrahman (NIM : 16210020 sebagaiHlm.5 dari 9 hlm. Put.No.277/B/2019/PT.TUN.JKTmahasiswa Institut Sains Dan Teknologi Nasioanal.yang diajukan olehPembanding; 22222 2 on non nnn nn nnn nnn e nee e n=Il.
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama
Register : 03-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 185/Pdt.P/2017/PA.Batg
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
35 — 5
  • Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkan penetapanpengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alashukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon dankelengkapan administrasi Pendaftaran Tentara Nasioanal Indonesia anak paraPemohon;13.
    Pemohon II tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yangPenetapan nomor 185/Pdt.P/2017/PA BatgHal. 3 dari 12 Hal.menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohonpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan AgamaBantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasikependudukan para Pemohon dan kelengkapan administrasi berkasPendaftaran Tentara Nasioanal
    Antara Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengansekarang; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng; Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan AgamaBantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasikependudukan para Pemohon dan kelengkapan administrasi berkasPendaftaran Tentara Nasioanal Indonesia anak para Pemohon;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, para Pemohon menyatakanmenerimanya
    Pemohon Il, dan tidak ada pihak lain yangpernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan paraPemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukumdari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai alas hukum untukpengurusan administrasi kependudukan para Pemohon dan kelengkapanadministrasi Pendaftaran Tentara Nasioanal
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 09-06-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 210/Pdt.G/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2022 — ZULMAIZAR ZUL,SH
2.BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA PEKANBARU
173 — 51
  • ZULMAIZAR ZUL,SH
    2.BADAN PERTANAHAN NASIOANAL KOTA PEKANBARU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 842 K/PDT/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — Prof. Dr. Ir. WIBOWO PARYATMO vs YAYASAN KELUARGA PARTANINGRAT, dk
56 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berkepentingan)mengenai kompetensi absolut dengan memutuskan bahwaPengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara No. 66/Pdt.G/2012/PN.Ska;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi semarang No. 328/Pdt/2012/PT.Smg. jo. putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 66/Pdt.G/2012/PN.Ska. telah salah dalam menerapkan hukum sertaterdapat kekhilafan hukum dalam pertimbangan hukumnya;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidaksecara tegas mempersoalkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasioanal
    Nomor 842 K/PDT/2013Pertanahan Nasioanal No. 1054/HGB/BPN/1990 tertanggal 22Desember 1990;4. Bahwa setiap proses peralihan hak atas tanah (baik berdasarkanalas hak jual beli, tukar menukar, hibah maupun alas hak yang laintermasuk pemberian hak baru) yang dilakukan tidak sesuai hukumyang berlaku dan/atau melawan hukum tentu secara hukum dapatdiajukan pembatalan melalui Pengadilan Negeri setempat dimanaletak obyek sengketa berada.
    Bahwa dari ketentuan tersebut di atas maupun ketentuanketentuan yangtersebar di dalam PMDN No. 5 Tahun 1973, jelas dan mutlak SuratKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah baik yang diterbitkan oleh KepalaAgraria Propinsi atas nama Gubernur maupun Kepala BPN atas namaMendagri adalah keputusan yang belum final dan atau masih membutuhkantindakan hukum dari instansi lain sehingga barulah terbit sertifikat;Bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam hal ini SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal
    No. 1054/HGB/BPN/1990tertanggal 22 Desember 1990 tentang pemberian hak (HGB) kepadaTergugat tidak akan terbit sertifikat HGB No. 13 atas nama Tergugat apabilaKepala Sub Direktorat Agraria (BPN Surakarta) tidak menerbitkan haknya.Bahwa artinya apabila hanya ada Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasioanal No. 1054/HGB/BPN/1990, tentu Pemohon Kasasisetuju gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapmengingat telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 atas namaTergugat maka
    adalah tepat apabila gugatan diaiukan di Pengadilan Negeri;Bahwa dengan demikian dapatlah Penggugat tarik kesimpulan bahwa SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal No. 1054/HGB/BPN/1990tertanggal 22 Desember 1990 bukan merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 beserta penjelasan pasal tersebut maupunsebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 angka (8) UndangUndangNo. 9 Tahun 2004 beserta penjelasan pasal dimaksud