Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasional naisional national naisonal nasioanal nasiaonal nasironal nasinonal nasioinal nasiional nasionoal
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PT PADANG Nomor 34/PID.SUS/2017/PT.PDG
Tanggal 5 April 2017 — Padri Pgl Pad
28 — 11
  • Pemasyarakatan Klasll A Padang dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di pintukamar 6 B Saksi Yandri menemukan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkotika jenisganja kering yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan kertasrokok wama merah merk Marlboro pada saku belakang sebelah kanan celanapendek hawai merk ECRU wama biru yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnyaSaksi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukii ke Kantor Lapas kemudianmelaporkannya ke Badan Narkotika Nasioonal
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mdl
Tanggal 19 Desember 2018 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIOONAL R.I Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN MANDAILING NATALA
5.Pemerintah R.I di Jakarta, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN R.I
96 — 9
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIOONAL R.I Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN MANDAILING NATALA
    5.Pemerintah R.I di Jakarta, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN R.I
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Putus : 18-08-2010 — Upload : 20-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 60 / PDT / 2010 / PT.PLG
Tanggal 18 Agustus 2010 — H.CHOLIAN, BA Bin NURDIN vs 1. PT.BANK DANAMON Tbk. dkk
49 — 22
  • oleh BPN Kabupaten Muara Enim kepadaKHAIRIL ANWAR (Terlawan Tersita ), sedangkan menurut peraturanyang berlaku maka proses pensertifikatan tanah hanya dapatdilakukan jika pada waktu pengecekan di Kantor Kelurahansetempat dan Kantor Pertahanan terbukti bahwa tanah tersebut memang belum pernah disertifikatkan dan selama diproses tidakada pihakpihak yang mengajukan keberatan perihal pemilikantanah tersebut (vide:pasal 75,76,80,83,84,86 dan 86 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasioonal
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 663/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Januari 2017 — PADRI Pgl PAD
28 — 4
  • PemasyarakatanKlas ll A Padang dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di pintukamar 6 B Saksi YANDRI menemukan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkotika jenisganja kering yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan kertasrokok warna merah merk Marlboro pada saku belakang sebelah kanan celanapendek hawai merk ECRU warna biru yang sedang dipakai Terdakwa selanjutnyaSaksi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Lapas kemudianmelaporkannya ke Badan Narkotika Nasioonal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 687 K/Pdt/2012
Tanggal 17 September 2012 — HINDARTO BUDIM dk ; BUDI PURNAMA dk
96 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlakukarena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.321 Kk/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 dinyatakan Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan olehinstansi lain;Bahwa para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan berkeberatandengan pertimbangan hukum Hakim Anggota dan II di tingkat pertamadalam pertimbangannya dihalaman 8485, karena sebagaimana isi suratkeputusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasioOnal
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 18-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 10-12-2022
Putusan PN POSO Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pso
Tanggal 6 Desember 2022 — Penuntut Umum:
ANDI FEBRIANDA,SH.MH
Terdakwa:
CANDRA
131 — 111
  • Sertifikat nasioonal pencemaran dari kapal No. 601/17/III/UPP.MLW-2022 diterbitakan di Molawe tanggal 31 Maret 2022 berlaku s/d 30 Juni 2022.
  • Surat keterangan susunan perwira.
  • Dokumen keselamatan ppengawakan minimum No. PK.306/49/I/ KSOP-BJM-2022 diterbitkan di Banjarmasin tanggal 13 Januari 2022 berlaku s/d 12 Juli 2022.
  • Sertifikat ijin stasiun radio kapal laut No.44/L/SDPP/2021 berlaku s/d 6 Januari 2026.
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 09-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Sidrap
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
H. Abbas bin Lammise
Tergugat:
Sunarti binti Ahmad
41 — 19
  • Fitra dengan Ayu Asnidar Abbas, bermeterai cukup, distempel pos dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode PR 12.Fotokopi Hasil Tes Interview atas nama Ayu Asnidar Abbas yang dikeluarkanoleh Air line Education Center Nasioonal Aviation dengan Nomor Nec620/UPG/EXT/V/13 tanggal 11 Mei 2013, bermeterai cukup, distempel posdan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode PR 13.Fotokopi Tanda Terima Dokumen atas nama Ayu Asnidar, bermeterai
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. Abadi Adimulia Diwakili Oleh : Andreas Eka Putra
Terbanding/Tergugat I : PT. Unilever Indonesia, Tbk Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Unilever Asia Private Limited Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
176 — 112
  • Keputusan Menko Ekuin ini adalah untukmembentuk Komite Nasioonal Kebijakan Gorernace (KNKG) untukmengawasi perusahaanperusahaan dalam membuat peraturan internaltentang GCG berdasarkan pedoman yang diatur dalam KeputusanMenko Ekuin ini. Pembentukan KNKG dan pedoman pembuatanperaturan GCG tidak ada hubungannya apapun dengan hubunganhukum antara Para Pihak dan dengan tindakantindakan Para Tergugatyang didalilkan oleh Penggugat.38. Demikian pula dengan Ketetapan Majelis PermusyarawatanRakyat No.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
452 — 107
  • Keputusan Menko Ekuin ini adalah untuk membentukKomite Nasioonal Kebijakan Gorernace (KNKG) untuk mengawasiperusahaanperusahaan dalam membuat peraturan internal tentang GCGberdasarkan pedoman yang diatur dalam Keputusan Menko Ekuin ini.Pembentukan KNKG dan pedoman pembuatan peraturan GCG tidak adahubungannya apapun dengan hubungan hukum antara Para Pihak dandengan tindakantindakan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat.Demikian pula dengan Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat No.XVIIMPR