Ditemukan 1153417 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pejabat negara Penyelenggara negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Arsip negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Umum
Register : 26-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pli
Tanggal 20 Desember 2017 — Heryaviannor Al. Heri als. Anang Ungut Bin Ramliansyah
69 — 46
  • Bahwa Saksi tidak diterima dengan adanya pembakaran umbulumbul merah putih tersebut, karena menurut saksi umbul umbulmerah putih tersebut merupakan simbol negara indonesia danmembakar umbul umbul merah putih tersebut sama sajamenghina negara indonesia. Sedangkan kerugian material atashilangnya umbul umbul 20 lembar tersebut sekitar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah).
    Unsur dengan maksudmenodai, menghina, ataumerendahkan kehormatan BenderaNegara Menimbang bahwa unsur dengan maksud menodai,menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara itumerupakan anak kalimat dari bentuk unsur melakukan perbuatan lain.Jadi apabila pelaku melakukan perusakan, perobekan, menginjakinjakatau pembakaran terhadap bendera negara tidak perlu dibuktikan unsurdengan maksud menodai, menghina, atau. merendahkankehormatan.Unsur. dengan maksud menodai, menghina, ataumerendahkan kehormatan
    bendera negara ini dibuktikan apabila bentukHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.B/2017/PN Pliperobuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah selain dalam bentukmerusak, merobek, menginjakinjak, atau membakar.Menimbang bahwa bendera yang merepresentasikanBendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda denganukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (38), dan bentuk yangberbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Melihatpada
    ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2009 di atas, makadapat dikatakan bahwa:Bendera Negara boleh digunakan selain dalamkeperluan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU No.24 Tahun 2009, Bendera Negara boleh dibuat tidak dalam bentukpersegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang.
    Misalnya bentuksegitiga, bujur sangkar, trapesium, jajaran genjang dan lingkaran,Bendera Negara boleh dibuat tidak berasal dari kain. Misalnya kertas,plastik dan alumunium, Bendera Negara boleh digunakan selain dalambentuk ukuran yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (8) UU No. 24 Tahun2009 atau berbeda dengan ukuran yang telah diatur di dalam Pasal 4ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009.
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum
Register : 16-05-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 81/Pid.B/2017/PN Skh
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT ,SH.
Terdakwa:
1.Dwi Atmoko S.Pd Bin Suyadi
2.Ahmad Fathoni, S.Ag Bin H. Muhammad Nasir.
3.Umar Salim Bin Salim
142 — 40
  • Umar Salim, Dwi Atmoko, S.Pd dan Ahmad Fathoni, S.Ag melakukan kegiatan menghalangi jalan;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

  • Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
Umar Salim Bin Salimdalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan sepertisemula;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganmaka akan ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amarPutusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bebas darisegala tuntutan hukum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkaradibebankan kepada Negara;Halaman 41 dari 44 Putusan No. 81/Pid.B/2017/PN.Skh.Menimbang, bahwa dalam posisi seperti
Umar Salim, Dwi Atmoko,S.Pd dan Ahmad Fathoni, S.Ag melakukan kegiatan menghalangi jalan;(tetap terlampir dalam berkas perkara); Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sukoharjo pada hari, Rabu tanggal 11 Oktober 2017 yangterdiri ERMA SUHARTI, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. TEDDYWINDIARTONO S.H, M.Hum. danBOXGIE AGUS SANTOSO, SH.MH masingmasing sebagai Hakim anggota.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2011/PTUN-SRG
Tanggal 17 April 2012 — SANDRAFINE GARMENT Melawan KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN
187 — 103
  • Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten Nomor: PJPN-416/PUPNC.14/2011, Tanggal 22 Juni 2011, Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Sandrafine Garment ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 223.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
    SANDRAFINE GARMENT Melawan KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN
    Negara Atas Nama : PT.
    2011 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Nama : PT.
    Bahwa setelah dilakukan panggilan Penggugat belum bersedia melunasihutangnya sehingga dalam rangka mengamankan keuangan negara, KetuaPanitia Urusan Piutang Negara Cabang Banten menetapkan PenetapanJumlah Piutang Negara Nomor : PJPN 416/PUPNC.14/2011 tanggal 22 Juni2011. Hal ini telah sesuai dengan penyerahan pengurusan piutang negara dariKementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
    Menyatakan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CabangBanten Nomor PJPN 416/PUPNC.14/2011, tanggal 22 Juni2011 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. SandrafineGarment sah berlaku serta mengikat untuk segera melakukan pembayaranPiutang Negara demi penyelamatan keuangan Negara :3.
    sesual asastertib penyelenggaraan negara :.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 30-11-2022 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum: FAUZI SANJAYA, SH Terdakwa: HENDRA ADIWANGSA
196 — 0
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum
Register : 04-11-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 543/Pid.B/2019/PN Kag
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Muhammad Bravo Swatikara, SH
Terdakwa:
Asnedi als Gelek bin Kedum
46 — 11
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-07-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 08-09-2011
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 89/PID.SUS/2011/PTY
Tanggal 1 Agustus 2011 — GUNANJAR
82 — 58
  • tenesTempat lahir : Bantul ;Umur/tg : 47 Tahun / 11 MaretLahir 1963; eee eee eeeJenis : LakiKelamin lai 0 j= # Shee s sees eee Ss ee Se eee eee Se eee SoeKebangsaan : IMGGNES TAGs see seme cee eee o coe ee ceTempat : Dusun Mandungan RT.03, Kelurahantinggal Srimar tani, Kecamatan Piyungan,Kabupaten Bantul; Agama D ISI@IMS ~~ 2 mee mn ee ee te ee teePekerjaan : Pamong Desa (Kepala Bagian PemerintahanKelurahanSrimartani); siaiaiatataiaiataite Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di RumahTahanan Negara
    Bantul,atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengansengaja memusnahkan arsip Negara diluar prosedur yangbenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagaiberikut : Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebutdiatas, pada saat petugas Polres Bantul bersamaTim Identifikasi POLDA D.I.Y. datang ke KantorDesa Srimartani, Kec. Piyungan, Kab.
    Bantul,atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah dengansengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatanarsip Negara yang terjaga untuk kepentingan Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), perbuatanmana terdakwa = lakukan dengan caracara sebagaiB@riKUt 9 f6 =< = see = see 3 oee oes Se She Sh SS eee oe 3 oe Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut9diatas, pada saat petugas Polres Bantul bersamaTim Identifikasi
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG
Tanggal 12 Juni 2019 — RIDWAN bin HADI SUYONO
243 — 183
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.
    Memerintahkan agar Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tetap ditahan di rumah tahanan Negara;7. Menetapkan terhadap barang bukti : Foto Copy (legalisir) Proposal USAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG KELOMPOK TANI TERNAK (KTT) GIRI MAKMUR Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Foto Copy AD ART Kelompok Tani Ternak Giri Makmur di Desa Smedo Kecamatan Pekuncen. Rekening koran Bank BRI a.n KTT GIRI MAKMUR nomor rekening 15101005306535.
    Foto Copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 01961 / 238776 / DJPKH / X / 2011, tanggal 20 Oktober 2011, Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari Bendahara Umum Negara tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 982238T / 139 / 110, tahun anggaran 2011. tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) buah stempel UD.JAYA MANDIRI PURWOKERTO (JM). 1 (satu) buah stempel TOKO DIKA. 1 (satu) buah stempel TOKO GM AJIBARANG.
    Foto Copy (dilegalisir) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :01961 / 238776 / DJPKH / X / 2011, tanggal 20 Oktober 2011, SatkerDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari BendaharaUmum Negara tanggal 28 Oktober 2011 Nomor : 982238T / 139 / 110,tahun anggaran 2011.Tetap terlampir dalam berkas perkara.30. 1 (Satu) buah stempel UD.
    tidak ada alasan untuk menjatuhkan putusanpidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp.52.700.000,(lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uangkerugian negara yang telah dikembalikan terdakwa sejumlah Rp.112.500.000, (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang pengembaliankerugian negara sejumlah Rp.59.800.000, (lima puluh sembilan juta delapanratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.
    telah kelebihan mengembalikan uangkerugian negara yaitu Rp.112.500.000, (seratus dua belas juta lima ratus ribu)dikurangi Rp.52.700.000, (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) =Rp.59.800.000, (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
    lima puluh sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu untuk dikembalikan kepadaterdakwa, melainkan tetap disetorkan kepada negara sebagaimana yang telahdilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang yang dimintakan banding aquo harus diperbaiki sepanjangmengenai membayar uang pengganti kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada
    Memerintahkan agar Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tetapditahan di rumah tahanan Negara;Hal. 46 Putusan No.3/Pid.SusTPK/2019/PT SMG7.
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 15-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PT AMBON Nomor 13/PID/2024/PT AMB
Tanggal 5 Februari 2024 — Pembanding/Terdakwa : ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON Diwakili Oleh : Semuel Waileruny
Terbanding/Penuntut Umum : VECTOR MAILOA ,S.H.
37 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309K/TUN/2008
Tanggal 28 Oktober 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. ARUTMIN INDONESIA
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. ARUTMIN INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2008
Tanggal 28 Oktober 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. KALTIM PRIMA COAL, diwakili oleh : ROBERTUS BISMARKA KURNIAWAN
104 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA ; PT. KALTIM PRIMA COAL, diwakili oleh : ROBERTUS BISMARKA KURNIAWAN
    :a.Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, No.PJPN429/PUPNC.11.05/2007 tertanggal 20 Juli 2007 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Nama PT.
    jumlah yang wajib dibayar kepada Negara atau badanHal. 6 dari 25 hal.
    Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.08/2002 tentangPanitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Kepmenkeu No. 61Tahun 2002), yang berbunyi : Piutang Negara adalah jumlah uang yangwajib dibayar kepada Negara atau badanbadan yang baik secara langsungmaupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu peraturan,perjanjian atau sebab apapun ;.
    No. 308 K/TUN/2008Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. PUPN429/PUPNC.11.05/2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. KaltimPrima Coal tanggal 20 Juli 2007 dan Surat Keputusan Panitia UrusanPiutang Negara Cabang DKI Jakarta, tentang Salinan Surat Paksa No.
    pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara, yaitu :1.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum
Register : 27-07-2023 — Putus : 11-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN MASOHI Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh
Tanggal 11 Desember 2023 — Penuntut Umum:
VECTOR MAILOA ,S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS LATUMUTUANY Alias ANTON
86 — 89
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-09-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 14 September 2020 — Ir. AUGUSTINUS JUDIANTO bin ANDIKLAS
437 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2020(satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidakmembayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untukmengganti terhadap kerugian yang dialami oleh Negara/Daerah c.q.PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dengan ketentuanapabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupimaka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;4. Menyatakan barang bukti berupa:a.
    Berupa asset rampasan terkait pemulihan kerugian Negara; Barang bukti nomor 188, 1 (satu) bidang tanah berlokasi diBaranangsiang Indah Q.1 Nomor 14 RT.012 RW.005Kelurahan Katulampa, Kecamatan/Kota Bogor Provinsi JawaBarat, yang sudah diblokir oleh Kantor BPN Kota Bogordengan Surat Nomor 2446/0033271/X/2019 atas Tap SitaPengadilan Negeri Bogor Nomor 289/Pen.Pid/2019/PN Bar;Dirampas Negara untuk dilelang Jaksa guna menutupi uang pengganti;5.
    m=1 ; Sidang dugaan korupsi kredit BSB, ahli administrasi negara: Tidak ada kerugian negara di Bank BUMD, termuat pada:https://koransn.com/sidangdugaankorupsikreditbsbahliadministrasinegaratidakadakerugiannegaradibankbumd/: Klipping pemberitaan tentang kondisi anjloknya harga minyaktahun 20152016 yang mempengaruhi jalannya perusahaanmigas : (Bukti T32);Harga minyak anjlok, puluhan perusahaan global bangkrut,termuat pada : hittps://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnisglobal/16/01/25/01hw4f382hargaminyakanjlokpuluhanperusahaanmigasglobalbangkrut
    Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, kasasi PenuntutUmum dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata (diaturdalam Pasal 1338 KUHPerdata soal perjanjian dan Pasal 1243soal wanprestasi) tidaklah tepat karena Terdakwa terbukti telahmelakukan perbuatan melawan hukum yakni memperkaya dirisendiri,orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara"
    /Daerah c.q.BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel; Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikankerugian keuangan Negara;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 2515 K/Pid.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
DIEN AFIATY SHOLIHAT Binti ADI FARID HARJOATMO
245 — 179
  • Sungai PinangDalam Kota Samarinda;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai BRI;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28Agustus 2019;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampaidengan tanggal 07 Oktober 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07November 2019 sampai dengan
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN JEMBER Nomor 339/Pid.B/2022/PN Jmr
Tanggal 28 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
GEDION ARDANA RESWARI , SH.MH.
Terdakwa:
HENDRO PRATIKTO bin IMAM HIDAYAT
171 — 60
Pengadilan PN SERANG Perdata
Putus : 17-04-2013 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 55 / Pdt.G / 2012 / PN.SRG
Tanggal 17 April 2013 — AHMAD ALWAN I W A N J I R J I S L A W A N PANITIAPANWAS BOJONEGARA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA MARGAGIRI H. RUHUL AMBPD BPD DESA MARGAGIRI CAMAT KECAMATAN BOJONEGARA KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SERANG BUPATI KABUPATEN SERANG
515 — 229
  • Halaman 23 dari 28 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Republik IndoensiaNomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 Undang Undang ini yang dimaksud dengan :1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsiuntuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah ;2.
    Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan dan Final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; 4.
    Sengkata Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, BupatiKabupaten Serang beralamat Jalan Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, dalamhal ini disebut sebagai
    Halaman 24 dari 28 halamanTerpilih Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Serang masa bakti 2012 1218dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) PetitumDalam Pokok Perkara pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah merupakanKeputusan Tata Negara dalam bentuk suatu Penetapan Tertulis (Beschiking) yangdikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkrit, individual dan
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN JEMBER Nomor 282/Pid.B/2021/PN Jmr
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ENDAH PUSPITORINI,SH.
Terdakwa:
FATMAWATI KASIM BINTI ARIFIN KASIM
29 — 25
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 222/Pid.B/2021/PN Rgt
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.YULIANTO ARIBOWO, SH
2.MARITUS HANDANI, S.H
3.NIKY JUNISMERO SH
4.Jimmy Manurung, S.H.
Terdakwa:
INHUL HADI SE M Si Alias ADI Bin H LASMI ISMAIL
882 — 420
  • Handphone merek Samsung S9 warna hitam;
  • 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam;
  • 3 (tiga) unit All In One PC merek Lenovo warna putih;
  • 3 (tiga) unit UPS kapasitas 1200 VA merek ICA CE 1200 warna hitam;
  • 1 (satu) unit alat penghitung uang merek TORI;
  • 2 (dua) unit keyboard merek Lenovo;
  • 1 (satu) unit keyboard merek Acer;
  • 1 (satu) set AC merek DAIKIN;
  • 1 (satu) set AC merek TCL;

Dirampas untuk Negara

Pengadilan PN Wangi Wangi Pidana Khusus
Register : 22-08-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wgw
Tanggal 21 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
MAGHFIRANISA AZIZAH, S.H.
Terdakwa:
MUH FACHRURAZI MUIRUN ALIAS ALDO BIN MUIRUN
225 — 318
Pengadilan PN MAJENE Pidana Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 64/Pid.B/2017/PN Mjn
Tanggal 4 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.RIZAL F, SH,MH
2.Nurhidayati, SH
Terdakwa:
Sudirman Sahrir, S.Si
188 — 142
  • Pendidikan :S1;Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober2017;3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14Nopember 2017;4.
    Biaya perkara dibebankan kepada Negara;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya:Setelan mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadaptanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetappada pembelaannya:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.MjnBahwa
    Pemidanaan bertujuan sebagai pembinaanbagi Terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantar Terdakwamengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawabbagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga perlu kiranyadisitir pandangan filsuf besar, Arstoteles mengenai hubungan antarakeadilan dan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-10-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 22 Oktober 2019 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H.
195 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 1 April 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, S.H. tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara
    dan atau perekonomian negara dalam Pasal 2 Ayat(1) yuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, S.H. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
    No. 2312 K/Pid.Sus/2019yakni CV Aneka Karya Presrtasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV KharismaPembina Ilmu, PT Cipta Inti Permindo, CV Cipta Pustaka Ilmu, CVKharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka dan CV Visi NaraUtama yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp48.213.742.971,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tiga belasjuta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujun puluh saturupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa terbukti melakukan