Torto no.15 Medan Dengan membawa Anak (SAHARAMUSA NEGARAWAN SITOMPUL) dan tinggal di rumah Orang tuaPENGGUGGAT sejak peristiwa itu Sampai dengan gugatan ini di ajukan,antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal.Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga PENGGUGATdan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terusmenerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damaisebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinanPENGGUGAT dan TERGUGAT

Sitompul lahir, tidak pernahmembeli Susu anak, tidak pernah membeli pakaian anak, sedangkan selamaPenggugat/Terbanding sejak April 2019 berada tinggal bersama Orang Tua diJalan Tirto No. 15 Medan, melihat atau menanyakan apa sehat anak SaharaMusa Negarawan Sitompul pun tidak pernah sama sekali, dan kemudianmemberikan uang beli Susu satu sendok teh pun tidak pernah, dan juga semuapakaian Sahara Musa Negarawan Sitompul, yang dibeli (OQpungnya) Orang TuaPenggugat/Terbanding dari Kuala Lumpur dan dari

Sitompul, dan jika Penggugat /Terbanding agak terlambatpulang kantor anak diasuh oleh Ibu Penggugat/Terbanding, kebetulantanggungan orang tua sudah tidak ada lagi, dan Bapak Penggugat/Terbandingyakni PORMAN NAIBAHO, SH setiap pagi Sahara Musa Negarawan Sitompuldibawa Olahraga dan Setiap Hari Sabtu dibawa berenang.Bahwa Tergugat/Pembanding MAMPU untuk mengurus anak SAHARAMUSA NEGARAWAN SITOMPUL, tidak benar sama sekali, MENGURUS DIRINYA SENDIRI Pembanding/Tergugat TIDAK MAMPU, bagaimana maumengurus

Sitompul lahir, tidak pernahmembeli Susu anak, tidak pernah membeli pakaian anak, sedangkan selamaPenggugat/Terbanding sejak April 2019 berada tinggal bersama Orang Tua diHalaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 614/Pdt/2019/PT MDNJalan Tirto No. 15 Medan, melihat atau menanyakan apa sehat anak SaharaMusa Negarawan Sitompul pun tidak pernah sama sekali, dan kemudianmemberikan uang beli Susu satu sendok teh pun tidak pernah, dan juga semuapakaian Sahara Musa Negarawan Sitompul, yang dibeli (OQpungnya

Depok PadaPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015 Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok Dan PenitiaPengawas Pemilhan Umum Kota Depok;44) Buku Surat Keluar KPUD Depok Tahun 2015;45) Buku SK Anggota KPUD Depok Tahun 2015.46) Brosur SPECIAL PACKAGE BLOCKING PROGRAM FOR KPU DEBATPILKADA DEPOKLIVE STUDIO KOMPAS TV (90 MINUTE) PERIOD:2015.47) Brosur SPECIAL PACKAGE LOOSE SPOT FOR KU DEPOK (MateriProvide by Client) period: 2015 (Thc);48) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan

Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;49) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;50) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 896.000.000;51) Brosur News TV, debat pemilu kada Depok (60 Menit, 1 live & 2Tapping), periode Oktober Desember 2015;52) Brosur News TV, Regular Package, periode OktoberDesember 2015;53) Brosur Jak TV, sponsorship special

Pemerintah Kota Depok PadaPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015 Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota DepokDan Penitia Pengawas Pemilhan Umum Kota Depok;Buku Surat Keluar KPUD Depok Tahun 2015;Buku SK Anggota KPUD Depok Tahun 2015.Brosur SPECIAL PACKAGE BLOCKING PROGRAM FOR KPUDEBAT PILKADA DEPOKLIVE STUDIO KOMPAS TV (90 MINUTE)PERIOD: 2015.Brosur SPECIAL PACKAGE LOOSE SPOT FOR KU DEPOK (MateriProvide by Client) period: 2015 (Thc);Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan

Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 896.000.000;Brosur News TV, debat pemilu kada Depok (60 Menit, 1 live & 2Tapping), periode Oktober Desember 2015;Brosur News TV, Regular Package, periode OktoberDesember 2015;Brosur Jak TV, sponsorship special offer 200jt/nett,

Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai mantanPresiden Republik Indonesia yang menjabat selama 10 (sepuluh) tahun(20042009 dan 20092014), adalah seorang tokoh bangsa, dan banyakdisebut sebagai seorang negarawan. Seharusnya, etika seorang tokohbangsa dan negarawan seperti beliau, tidak mengharapkan pamrih darirakyat setelah menjabat:Bahwa Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sudah memiliki rumahkediaman yang layak dan mewah di wilayah Cikeas, Jawa Barat.

M.M. bin Gusti Masman yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 adalah :

1. Rumani binti Kasmat sebagai isteri/janda;
2. Gusti Yudda Negarawan L.B. bin Gusti Khairuddin, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Gusti Galih Dewangga bin Gusti Khairuddin, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Gusti Yudistira Adinegara bin Gusti Khairuddin, sebagai anak kandung laki-laki;

Muslim Negarawan Mau bin Abd Kadir Mau, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017;

Muslim Negarawan Mau bin Abd Kadir Mau, lahir di Kupang pada tanggal 21 Juli 2017, minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Putusan No. 139/G/2013/PTUNJKT.(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acaraserta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur denganundangundang. ;2 Bahwa Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 UU Nomor 24Tahun 2003, mengatur :Pasal 151 Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :a Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela;b Adil; danc Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.2 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi

seleksi, pemilihan, dan pengajuancalon Hakim Konstitusi diatur oleh masingmasing lembaga yangberwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).2 Pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.3 Bahwa Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU Nomor 48 Tahun 2009,mengatur :Pasal 33Untuk dapat diangkat sebagi Hakim Konstitusi, seseorang harusmemenuhi syarat sebagai berikut :a Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;b Adil; danc Negarawan

Bahwa dalil Para penggugat tidak berdasarkanhukum dengan alasan sebagai berikut :a) Bahwa Pasal 15 UU Nomor 8 Tahun 2011, mengatur :Pasal 151 Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :a Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela;b Adil; danc Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.2 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harusmemenuhi syarat sebagaimana dimaksdu pada ayat (1), seorangcalon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat:a Warga Negara

Senyatanya pihak Tergugat II Intervensi telahmemenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 Undangundang No. 8Tahun 2011 Tentang Perubahan Undangundang No. 24 Tahun 2003 TentangMahkamah Konstitusi yang menyebutkan syarat untuk menjadi hakim konstitusiberupa : (1) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (2) adil, (3)negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, (4) warga negaraIndonesia, (5) berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatarbelakang

Senyatanya pihak Tergugat ITIntervensi telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 15Undangundang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undangundang No. 24Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan syarat untukmenjadi hakim konstitusi berupa : (1) memiliki integritas dan kepribadian yangtidak tercela, (2) adil, (3) negarawan yang menguasai konstitusi danketatanegaraan, (4) warga negara Indonesia, (5) berijazah doktor dan magisterdengan dasar sarjana yang berlatar belakang

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Yudith Negarawan Effendi bin Azmon Effendi) terhadap Penggugat (Alfiyani Barkah binti Ahmad Yani ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan

Negarawan Efendi bin Amon, umur 22 tahun,Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Kampung Triti RT.006 RW. 007, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang,sebagai saudara sepupu Pemohon.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hadi Mulyono bin Sutrisno) terhadap Penggugat (Vira Hardiyanti binti Trisno Santoso. );

4. Menetapkan anak bernama Fazza Setya Negarawan

dapat diangkat pada pengadilan khususuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yangmembutuhkan keahlian dan pengalaman di bidangtertentu dalam jangka waktu tertentu.Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatandan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam undangundang.Pasal 33Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorangharus memenuhi syarat sebagai berikut:a.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;b. adil;...13b. adil; danc. negarawan

membayar harga objek sengketa kepadaPemohon Kasasi I;8 Bahwa Putusan Judex Facti Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Mlg tertanggal 20November 2012 jo Putusan Nomor 326/PDT/2013/PT.Sby tertanggal 23September 2013 adalah bukti pengingkaran terhadap Azas Kepastian Hukum danAzas Lex Spesialis Derogate Lex Generalis, dan merupakan bentuk ketidakadilan, yang mana keadilan telah dengan susah payah dirumuskan dalam semuaperaturan perundangundangan serta aturan pelaksananya oleh para pembentukundangundang dan para Negarawan

Haldemikian akan mengganggu stabilitas kepengurusan Ombudsman yangrekruitmen dan proses seleksinya tidak sederhana;Pemohon kurang menjelaskan pendapatnya tentang ketentuan Peraturan Pemerintahbertentangan dengan undangundang;Selanjutnya UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RepublikIndonesia khususnya Pasal 9 huruf (j) menghendaki agar Pengurus Ombudsman RIadalah negarawan yang tidak dalam posisi partisan (netral) demi penegakan moral forcedalam kontrol eksternal kelembagaan negara;Peraturan

khususuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yangmembutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentudalam jangka waktu tertentu.Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatandan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam undangundang.Pasal 33Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorangharus memenuhi syarat sebagai berikut:a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;b. adil ...PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 13 b. adil; danc. negarawan

Depok PadaPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015 Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota DepokDan Penitia Pengawas Pemilhan Umum Kota Depok;44) Buku Surat Keluar KPUD Depok Tahun 2015;45) Buku SK Anggota KPUD Depok Tahun 2015.46) Brosur SPECIAL PACKAGE BLOCKING PROGRAM FOR KPU DEBATPILKADA DEPOKLIVE STUDIO KOMPAS TV (90 MINUTE) PERIOD:2015.47) Brosur SPECIAL PACKAGE LOOSE SPOT FOR KU DEPOK (MateriProvide by Client) period: 2015 (Tbc);48) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan

Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;49) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;50) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan SosialisasiKPUD Depok, cost of package Rp 896.000.000;51) Brosur I News TV, debat pemilu kada Depok (60 Menit, 1 live & 2Tapping), periode Oktober Desember 2015;52) Brosur I News TV, Regular Package, periode OktoberDesember 2015;53) Brosur Jak TV, sponsorship special

Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;49) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;50) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 896.000.000;51) Brosur I News TV, debat pemilu kada Depok (60 Menit, 1 live& 2 Tapping), periode Oktober Desember 2015;52) Brosur I News TV, Regular Package, periode OktoberDesember 2015;53) Brosur Jak TV, sponsorship special

Kota Depok DanPenitia Pengawas Pemilhan Umum Kota Depok;Buku Surat Keluar KPUD Depok Tahun 2015;Buku SK Anggota KPUD Depok Tahun 2015.Halaman 174 dari 177 putusan No.71.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Brosur SPECIAL PACKAGE BLOCKING PROGRAM FOR KPUDEBAT PILKADA DEPOKLIVE STUDIO KOMPAS TV (90MINUTE) PERIOD: 2015.Brosur SPECIAL PACKAGE LOOSE SPOT FOR KU DEPOK(Materi Provide by Client) period: 2015 (Tbc);Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan

Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 896.000.000;Brosur I News TV, debat pemilu kada Depok (60 Menit, 1 live& 2 Tapping), periode Oktober Desember 2015;Brosur I News TV, Regular Package, periode OktoberDesember 2015;Brosur Jak TV, sponsorship special offer 200jt/nett

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak disimpulkan bahwa Indonesia PetroleumAssociation, NPWP 01.001.240.9.081.000, dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) secara jabatan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 63440(Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan intensif);Dapat kami jelaskan bahwa KLU tersebut mencakup usaha dengan kegiatanmemberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan,usahawan, cendikiawan, dsb).

yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan denganPasal 15, 19 dan 20 UndangUndang No 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 2011 sebagai berikut :1.2.Peraturan PerundangUndangan Pelanggaran Yang TerjadiPasal 15 UndangUndang Mah kamah Konstitusi tentang Integri tas, Kepribadian adil,tidak tercela, dan mampu berlaku adil serta negarawan

Bahwa majelis hakim perkara a quo juga tidak mempertimbangkan objek sengketadalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II bertentangandengan Pasal 15, 19 dan 20 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: Peraturan PerundangUndangan Pelanggaran yalPasal 15 UndangUndang Mahkamah Konstitusi tentang Integritas, Karena tidak dijKepribadian adil, tidak tercela, dan mampu berlaku adil serta negarawan

Melihat fakta tersebut sepatutnya dalammenyampaikan katakata atau pernyataan seharusnyamencerminkan seorang akademisi dan negarawan, artinyaimplikasi setiap pernyataan harus didukung serta ditunjang dengandatadata yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa menjadi penjaga atau pengawas moral konstitusi bukanseperti aparat keamanan (polisi, satpam, hansip, di) yang juga berfungsimenjaga sesuatu yang ditugaskan atasan untuk dijaganya, dengan sangat kakudan formal berdasarkan juklak dan juknis atau protap (prosedur tetap), tetapimenjaga/ mengawal konstitusi harus dengan kecerdasan, kreativitas, danwawasan keilmuan yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai negarawan;28.