Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-04-2009 — Upload : 23-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/PID/2008
Tanggal 3 April 2009 — VICTOR BERTY WALUKOW alias BERTY
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghalangi untuk melakukan pengukuran atas tanah kintal tersebutkarena tanah kintal yang terletak di Kelurahan Matani Satu Lingkungan satuKecamatan Tomohon Tengah dengan batasbatas tanah sebelah utaraberbatasan saluran air, sebelah timur berbatasan dengan SD GMIM TigaTomohon, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya TondanoTomohonsebelah barat berbatasan dengan Keluarga Walintukan adalah milik dariNethanel Ismail Salmon Abutan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 17tahun 1978 atas nama pemilik Nethanel
    kepada saksi korban surat pernyataan yang dibuat olehterdakwa tanggal 13 Juli 2006 dimana salah satu pointnya berisikan bahwaterdakwa memiliki sebidang tanah kintal dan rumah yang terletak di KelurahanMatani Lingkungan Kecamatan Tomohon Tengah dengan batasbatastanah sebelah Utara berbatasan dengan saluran air, sebelah Timurberbatasan dengan SD GMIM Tiga Tomohon, sebelah Selatan berbatasandengan jalan raya Tondano TomohonTomohon sebelah Barat berbatasandengan Keluarga Walintukan adalah milik dari Nethanel
Register : 01-08-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 623/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2022 — Pemohon:
STENY
172
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas dengan perbaikan;
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yaitu RAMADHANI AHMAD menjadi DANIEL IVANDER NETHANEL RANTUNG;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga
Register : 23-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 1/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 24 Juli 2019 — DEMIANUS PETTA (Sebagai Penanggungjawab Matarumah Sialana Lumayela Muale), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : YAFET L. SAHUPALA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, beralamat Kantor OBH Yayasan Lappan di Jalan K.H. Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin, RT.005/RW.16 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/OBH Lappan/ TUN/2019, tertanggal 10 Pebruari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. BUPATI MALUKU TENGAH, Tempat kedudukan di Jalan Geser No.4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. MASUHADJI TUAKYA, S.H.,M.H. ; 2. ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H. ; 3. M. ARAS MADUSIRA, S.H.,L.L.M ; 4. ALI LATUPONO, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 02/SK/2019, tertanggal 28 Januari 2019 ; Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku ; 5. DANIEL W. NIRAHUA, S.H.,M.H. ; 6. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H ; 7. IRMAWATY BELLA, S.H.,M.H. ; 8. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H. ; 9. MELKY I. SUPUSEPA, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Pebruari 2019 ; Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, berlamat Kantor di LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNER Jalan PHB, RT.020/RW.007, Halong Atas,, Kecamatan Baguala, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. ORELIUS CAESAR KASTANYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Raja Negeri Lilibooi, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H. ; 2. EMMY O. BACO, S.H.,M.H. ; 3. WENDY POLHAUPESSY, S.H.,M.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Maret 2019; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum H.E.W & Rekan di Jalan Diponegoro No.24 Gedung Kempoeng Radja (Depan BPR Modern Expres) Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
306893
  • Kepala Pemerintahdan disaksikan oleh Sekretaris Kecamatan Leihitu Barat, Kanit BinmasPolsek Leihitu barat, babinsa dan ketua Majelis JemaatGPM lilibooi,akan tetapi ketika penandatanganan berita acara Nethanel Tulaseketsebagai anggota Saniri Negeri yang hadir tidak bersedia untukmenandatangani berita acara tersebut.Bahwa hal mana disebutkan oleh penggugat bahwa Saniri Negeri danPj.
    tentang Penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat KabupatenMaluku Tengah ;Bukti T.Il.Int31 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati MalukuTengah, Nomor : 141374 Tahun 2016, tanggal 13 Juli2016, tentang Pemberhentian Penjabat KepalaPemerintah Negeri dan Pengangkatan PenjabatKepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan LeihituBarat ;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: 1.NETHANEL
    NETHANEL TULASEKET, menerangkan : Bahwasaksi adalah anggota Saniri Negeri sejak tahun 2016; Bahwa Badan Saniri Negeri ada 7(tujuh) orang, Ketuanya : YohanisTitarsole, dengan anggota Semuel Hetharion, Yohanis Nussy, PiterMakatita, Joni Petta, Agus Kakisina dan saya sendiri NathanelTulaseket; Bahwa ke 7(tujuh) anggota Saniri Negeri ini dilantik berdasarkan SKBupati;Hal. 47 dari 85 Hal.
Register : 27-02-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 31 Juli 2019 — Nama : JACOB WEMPI HETHARION; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; 3) SEGGY HAULLUSSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dana Kopra No.I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) ALI LATUPONO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.; 2) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 3) IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.; 4) ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNERS di Jl. PHB RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : ORELIUS CAESAR KASTANYA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 2) EMMY O. BACO, S.H., M.H.; 3) WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.24, Gedung Kampoeng Radja Lt.4 (Depan BPR Modern Expres), Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
363934
  • Kepala Pemerintah dan disaksikan oleh SekretarisKecamatan Leihitu Barat, Kanit Binmas Polsek Leihitu barat, babinsa danketua Majelis Jemaat GPM Lilibooi, akan tetapi ketika penandatangananberita acara Nethanel Tulaseket sebagai anggota Saniri Negeri yanghadir tidak bersedia untuk menandatangani berita acara tersebut.Bahwa hal mana disebutkan oleh penggugat bahwa Saniri Negeri dan Pj.Kepala Pemerintah melakukan Musyawarah secara tertutup dan dikawaladalah dalil yang tidak benar, oleh karena kehadiran
    BuktiT.Il.Intv32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Nomor140/478 perihal Klarifikasi Penjelasan Proses PernegLilibooi Nomor 01 Tahun 2017 yang ditandatanganioleh Setda Maluku Tengah tertanggal 5 Juli 2019;Menimbang, bahwa di samping suratsurat bukti, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama1) NETHANEL TULASEKET, 2) AGUSTINUS KAKISINA, 3) JOHANIS A.TITALESSY, 4) SEMUEL HETHARION yang di bawah sumpah telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
    :Keterangan SAKSI:1) Keterangan Saksi NETHANEL TULASEKET:Bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani Perneg No. 01 tahun2013;Bahwa ada kesepakatan antara saniri negeri pada tanggal 18 Oktober2018 terkait dengan surat yang dikirim kepada Pemda Maluku Tengahtentang Perneg No. 01 tahun 2013.Bahwa Saksi tahu penjelasan itu dari Saya di Pemda Maluku Tengah.Bahwa Saksi tahu dari Pemda Kabupaten Maluku Tengah bahwamenyuruh saniri negeri kembali untuk menetapkan Perneg yang baru;Bahwa Saniri negeri sudah