No. 2557 K/PID.SUS/2015peraturan perundangundangan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara sesuai juga dengan fakta persidanganyaitu keterangan ahli Sarinah Nggole, ST menyatakan bahwa Terdakwa tidakdapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin PertambanganRakyat (IPR) dari Bupati Pohuwato;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, ST Terdakwa,setiap warga atau kelompok masyarakat dapat

Bupati Pohuwato sehinggamenurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggarketentuan Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehinggaperbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki IPRtersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada PasalPasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara;Berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole

Ditambahkan oleh keterangan Ahli Sjamsuddin Hadju, S.H, bahwamemang benar tidak bisa, atau tidak dapat diperbolehkan melakukankegiatan pertambangan Emas di kawasan Cagar Alam Panua, namun apabilaTerdakwa Karim Botutihe mengurus ijin pertambangan dan mendapatkan ijinuntuk melakukan penambangan di kawasan tersebut maka diperbolehkan jikakawasan tersebut beralih fungsi sudah tidak menjadi kawasan cagar alamPanua dan berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, S.T setiapmelakukan pertambangan harus meminta

No. 2557 K/PID.SUS/2015Batubara sesuai juga dengan fakta persidangan yaitu keterangan ahliSarinah Nggole, ST menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melakukankegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dariBupati Pohuwato;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, ST Terdakwa,setiap warga atau kelompok masyrakat dapat mengajukan permohonan IPRdengan syarat salah satunya adalah lokasi tempat dimana kegiatanpertambangan tersebut akan dilakukan, selanjutnya akan dilakukanpengecekan

oleh Bupati Pohuwato sehinggamenurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggarketentuan Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehinggaperbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki IPRtersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara;Berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole

hidupnya, berdasarkan pembelian dari MAKANA padatahun 1927 seharga 50 ringgit, Kakek KAMAROI dan Nenek INE WOZOjuga memiliki sebidang tanah, yang terletak di Rowobhebhe, LingkunganRukun Lima Atas, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan,Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih2.970 m2 dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : berbatasan dengan PANGGO,Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik ADAM dan M.R.KOTA,Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah MUSTAFA NGGOLE

KOTA,Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah MUSTAFA NGGOLE,Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah WAHAP SPI dan SALLA,4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa,yang terletak di Rowobhebhe, Lingkungan Rukun Lima Atas,Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende,seluas + 2.970 M?

Moh AbdullahBahwa Saksi mengetahui batas tanah Rowobhebe, yaitu barat denganSella, selatan dengan Mustafa Nggole, timur dengan Pua Dadi, danutara dengan Haji Dahlan, namun setelah pemeriksaan setempat dandengan GPS terjadi perbedaan arah mata angin menjadi utara denganHaji Muhamad Arfia, timur dengan Haji Dahlan, selatan dengan PuaDadi, dan barat dengan Mustafa Nggole;Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Muhamad Pau;Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN EndBahwa Muhamad

Kota;VvSelatan: Bidang Tanah milik Mustafa Nggole;VvBarat: Bidang Tanah milik Wahab Spi dan Salla;Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN EndSedangkan, Tergugat menyatakan batasbatas objek sengketa adalahsebagai berikut:> Utara: Bidang Tanah milik Haji Mohamad Arfia dan Sella;> Timur: Bidang Tanah milik Haji Dahlan;> Selatan: Bidang Tanah milik Pua Dadi;> Barat: Bidang Tanah milik Mustafa Nggole;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya masingmasing

(seribu meterpersegi) dan batasbatas yang dilaporkan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah utara berbatasan denganPANDE, timur berbatasan dengan nenek PAU dan nenek MAHA RAJAKOTA, selatan berbatasan dengan MUSTAFA NGGOLE, dan baratberbatasan dengan nenek ISYA yang sudah dijual kepada WAHAB SPIdan SELA, sedangkan pada gugatannya Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi menyebutkan luas kurang lebih 2.970m?

, ST menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melakukankegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dariBupati Pohuwato.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE, STTerdakwa, setiap warga atau kelompok masyrakat dapat mengajukanpermohonan IPR dengan syarat salah satunya adalah lokasi tempat dimanakegiatan pertambangan tersebut akan dilakukan, selanjutnya akandilakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud dan apabila lokasiyang dimaksud ada dalam wilayah Kawasan Cagar

oleh Bupati POHUWATOsehingga menurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut telahmelanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasehingga perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpamemiliki IPR tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Berdasarkan Keterangan Ahli SARINAH NGGOLE

Ditambahkan olehketerangan Ahli SJAMSUDDIN HADJU, S.H, bahwa memang benar tidakbisa, atau tidak dapat diperbolehkan melakukan kegiatan pertambanganemas di Kawasan Cagar Alam Panua, namun apabila Terdakwa KarimBotutihe mengurus ijin pertambangan dan mendapatkan ijin untukmelakukan penambangan di kawasan tersebut maka diperbolehkan jikakawasan tersebut beralih fungsi sudah tidak menjadi Kawasan Cagar AlamPanua dan berdasarkan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE, S.T setiapmelakukan pertambangan harus meminta

Bahwa dari uraian tersebut di atas, dikaitkan denganketerangan Ahli SARINAH NGGOLE, S.T dan keterangan saksi YAHYATOWALU alias UYUN, saksi Karim Botutihne alias Ka Kau (dalampenuntutan terpisah), saksi KASIM HULOPI alias KASIM (dalam penututanterpisah) dan Terdakwa TALIB ADAM alias EPE melakukan penambangandi Polutube, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatotersebut tanpa memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati yaituBupati POHUWATO sehingga untuk menafsirkan unsur Melakukan

No. 2553 K/PID.SUS/2015Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim a quo tersebut, dengan alasansebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE,ST di depan persidangan yang mengatakan ada 6 (enam) wilayahpertambangan di Kabupaten Pohuwato yang diantaranya atau salahsatunya adalah di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatoyang menjadi Kawasan Cagar Alam Panua, dan berdasarkan keteranganpara saksi dan Terdakwa di depan

,ST menyatakan bahwa Terdakwa tidakdapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin PertambanganRakyat (IPR) dari Bupati Pohuwato.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole,ST Terdakwa, setiapwarga atau kelompok masyrakat dapat mengajukan permohonan IPRdengan syarat salah satunya adalah lokasi tempat dimana kegiatanpertambangan tersebut akan dilakukan, selanjutnya akan dilakukanpengecekan terhadap lokasi yang dimaksud dan apabila lokasi yangdimaksud ada dalam wilayah kawasan Cagar

Bupati Pohuwato sehinggamenurut kami Penuntut Umum perbuatan Terdakwa tersebut telahmelanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasehingga perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpamemiliki IPR tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Berdasarkan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE

Ditambahkan oleh keterangan Ahli SJAMSUDDIN HADJU, S.H,bahwa memang benar tidak bisa ,atau tidak dapat diperbolehkan melakukankegiatan pertambangan Emas di kawasan Cagar Alam Panua , namunapabila Terdakwa Karim Botutihe mengurus ijin pertambangan danmendapatkan ijin untuk melakukan penambangan di kawasan tersebutmaka diperbolehkan jika kKawasan tersebut beralih fungsi sudah tidakmenjadi Kawasan Cagar Alam Panua dan berdasarkan keterangan AhliSARINAH NGGOLE, S.T setiap melakukan pertambangan harus

Bahwa dari uraian tersebut di atas,dikaitkan dengan keterangan Ahli SARINAH NGGOLE, S.T dan keteranganSaksi Yahya Towalu alias Uyun, Saksi Kasim Hulopi (dalam penututanterpisah), Saksi Talib Adam alias Epe (dalam penututan terpisah) danTerdakwa Kasim Hulopi alias Kasim melakukan penambangan di Polutube,Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tersebut tanpamemiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Bupati yaitu Bupati Pohuwatosehingga untuk menafsirkan unsur Melakukan Usaha Penambangan

TanpaIzin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat ditafsirkan dari niat pemilik tambangyaitu Yahya Towalu alias Uyun yang tidak pernah meminta ijin ataumengurus perijinan pertambangan ke pihak terkait untuk mendapatkanrekomendasi berdasarkan SK Bupati yaitu Bupati Pohuwato.Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim a quo tersebut, dengan alasansebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sarinah Nggole, ST didepan persidangan yang mengatakan ada

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Kadir bin La Nggole) terhadap Penggugat (Wa Ode Lusi Lindri Ahmar binti Ahmaru);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat (Ros binti La Monjo) dengn Tergugat (La Ode Usman bin Ode Nggole), yang dilaksanakan di Desa Bonco, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat( La Ode Usman bin Ode Nggole) terhadap Penggugat (Ros binti La Monjo);
4. Memerintahkan

Ajano Saud Binti Nggole Saud, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan TilongKabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi mengaku sebagaiTante Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Asnawaty Djabar adalahisteri sah Pemohon; Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai terjadinya

Pembanding/Penggugat I : LA NGGOLE Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Penggugat II : LA ODE TOKE Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.

Keempat kali bersamasamadengan RAMBOHO Alias RENDI KABANI (masuk dalam daftar pencarianorang), pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 10.00 Wita,bertempat di Jalan Kampung Kraba Nggole, Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Muhammad Dupi;Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada tanaman jati dan pohon lain,ada bangunan rumah tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;Bahwa saksi memiliki tanah di sebelah tanah sengketa yang di peroleh dariwarisan Karaeng Watu Nggole;Bahwa tanah milik saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa,antara tanah sengketa dengan tanah saksi masih ada tanah kosong milikPenggugat;Bahwa saksi mulai menggarap tanah saksi tersebut pada Tahun 2017;Halaman 40 dari 58 Putusan

Nama : SARINAH NGGOLE, S.T.