1. Menyatakan Terdakwa COAN NICOLAI SIMATUPANG Als UCOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Terdakwa:
COAN NICOLAI SIMATUPANG alias UCOK

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah penambahan nama Pemohon semula bernama HANI PALUPI menjadi nama HANI PALUPI NOCOLAI ;
3. Menetapkan nama Pemohon selanjutnya adalah HANI PALUPI NICOLAI, lahir di Sumedang pada tanggal 06 Mei 1982 ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 67 K/ Sip/1975 menyatakan bahwa:Terlepas dari keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi,karena petitum tidak sesuai dengan dalildalil gugatan, permohonankasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan PengadilanNegeri harus dibatalkan;(dalam perkara Nicolai Wewengkang lawan Sibert Lumuman Cs, denganSusunan Majelis : 1. Prof. R.Subekti, S.H., 2. Indroharto, S.H., 3.

Nicolai, dalam bukunya , Bestuursrecht, Amsterdam.1994. halaman4. Pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakantindakan hukum tertentu. dan lebih lanjut P. Nicolai menyatakan, bahwa terkaitdengan wewenang ini terdapat asas spesialitas (specialiteitsbeginsel), yakniasas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukumdengan tujuan tertentu, dan bila menyimpang dari tujuan diberikanwewenangnya, maka ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.Hal. 44 dari 50 hal.

Nicolai dalambukunya Bestuurecht pada halaman 2425 (dikutip oleh Ridwan HR)yang menyatakan: kewenangan yang diberikan organ pemerintahanharus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organpemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untukmenjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para Pejabat.

Nicolai, dalam bukunya, Bestuursrecht, Amsterdam. 1994.halaman 4, pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukantindakantindakan hukum tertentu, dan lebih lanjut P. Nicolaimenyatakan, bahwa terkait dengan wewenang ini terdapat asasspesialitas (specialiteitsbeginsel), yakni asas yang menentukan bahwawewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu,dan bila menyimpang dari tujuan diberikan wewenangnya, maka inidianggap sebagai penyalahgunaan wewenang;Menurut Philipus M.

Nicolai, yang menyatakan"Kewenangan" adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukumtertentu, yaitu tindakantindakan yang dimaksudkan menimbulkan akibathukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum ;Dr. Nur Basuki Minarno, SH.MH.

(dalam perkara Nicolai Wewengkang lawan Sibert Lumuman Cs, dengan SusunanMajelis : 1. Prof. R.Subekti, SH, 2. Indroharto, SH, 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito,SH).Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas seluruhnya, maka gugatan ParaPenggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijkeverklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini.ll. DALAM POKOK PERKARA,.A.

Nicolai P, dkk., Bestuursrecht,Amsterdam 1994, Hal. 4; dalam buku Ridwan, SH. M.Hum, Tiga DimensiHukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH Ull Press, September 2009,Hal. 42, Kewenangan bersumber pada Undangundang atau peraturanperundangundangan yang berlaku. Jika organ pemerintah mendapatkankewenangan secara langsung dari Undangundang, berarti organ pemerintah itumemperoleh kewenangan atas dasar atribusi.

Nicolai kewenangan adalahkemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakantindakan yangdimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnyaakibat hukum ; Menimbang, bahwa Indroharto dalam Buku Usaha Memahami UndangUndang tentangPeradilan Tata Usaha Negara Buku I (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003) menyebutkanbahwa sifat wewenang pemerintahan antara lain expressimplied, jelas maksud dan tujuannya,terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasanbatasan

Nicolai dalam bukunya Bestuursrecht pada hal. 2425(sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R.), yang menyatakankewenangan yang diberikan organ pemerintahan harus dijalankan olehmanusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga danpikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut,yaitu para Pejabat (Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, EdisiRevisi, Rajawali Pers : 2011, hal. 7677).

Administrasi Negara ada asas yang menyatakanbahwa "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, artinyasetiap pemberian "kewenangan" harus disertai "pertanggungjawaban"atau sebaliknya, "tanoa kKewenangan" tidak ada "pertanggungjawaban".Dengan demikian, seorang pejabat yang nyatanyata "tidak berwenang"untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, tidak dapat dimintakan"pertangungjawaban", atau "pertanggungjawaban" seorang pejabat dibatasi "kewenangan" yang dimilikinya;Bahwa menurut Stroink dan Nicolai