dari pidana yang dijatuhkan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUNI PERNANDO ALIAS NIPER BIN SABUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Penuntut Umum:
MUHAMMAD ABBY HABIBULLAH,S.H
Terdakwa:
JUNI PERNANDO alias NIPER Bin SABUDIN

PUTUSANNomor : 298/Pid.B/2019/PN.LhtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa:@ Gl Go fe keooNama lengkap : Juni Pernando Alias Niper Bin Sabudin.Tempat lahir : Desa Suka Merindu.Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 6 Juni 1988.Jenis kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Suka Merindu Kecamatan SukaMerindu

Lht Penetapan Hakim Nomor : 298/Pid.B/2019/PN.Lht, tanggal 11 September2019, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;Suratsurat lainnya dalam berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan saksi saksi, dan keterangan Terdakwa;Telah pula memperhatikan barang bukti;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1.Menyatakan terdakwa JUNI PERNANDO alias NIPER Bin SABUDIN bersalahtelah melakukan tindak

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI PERNANDO alias NIPER BinSABUDIN dengan pidana penjara masingmasing selama 8 (Delapan) bulan ,dikurang! selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah tetap di tahan.

LhtTelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebutyang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padaTuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa atas nama JUNI PERNANDO alias NIPER BinSABUDIN dan saksi CANDRA BUANA Bin SUDIRMAN (dilakukan penuntutanpada perkara lain) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira Jam

Menyatakan Terdakwa Juni PernandoAlias Niper Bin Sabudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pengoroyokan sebagaimana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan;g. Menetapkan masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap beradadalam tahanan;5.

keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP64/BC.8/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP1666/WBC.09/2011 tanggal 26 Juli 2011;bahwa Pemohon Banding memperoleh fasilitas KITE secara terus menerus sejak tahun 1999sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 001469.21/KM.15/1999 tanggal 19Agustus 1999 sampai dengan tahun 2010 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM000358/WBC.07/2010 Tanggal 24 Mei 2010 dengan NIPER

) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayahbahwa Pemohon Banding adalah perusahaan pemegang fasilitas KITE dengan Nomor IndukPerusahaan (NIPER): 311/09/4624;bahwa Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 juncto Pasal 40Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP205/BC/2003, menjelaskan bahwa:Perusahaan yang tidak mengerjakan keseluruhan proses produksinya dan memberikansubkontrak kepada perusahaan lain dapat memperoleh Pembebasan dan/atau Pengembaliandengan ketentuan:Pelaksanaan

Cometa Can danAncol Terang tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIYmulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2010, bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakanoleh Terbanding sejak tahun 1999 dimana pelayanan dan pengawasan KITE (dahuluBINTEK) dilaksanakan oleh Pejabat BINTEK terbukti NIPER yang digunakan masihmenggunakan NIPER yang dikeluarkan oleh Pejabat BINTEK (BAPEKSTA).

) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah (KantorWilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan mengawasi KITE), Pasal inimenegaskan bahwa kewenangan pemberian pembebasan dan/atau pengembalian dilakukansetelah Perusahaan mempunyai NIPER yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DirektoratJenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan mengawasi KITE, sedangkan untuk sengketa ini PT.XXX pemegang NIPER: 311/09/4624 masih tetap menggunakan NIPER yang diterbitkanoleh BINTEK (BAPEKSTA). dan bukan NIPER yang

Peraturan Menteri Keuangan a quo menegaskan bahwa Perusahaanyang melakukan subkontrak tanpa persetujuan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dikenaisanksi pencabutan NIPER;bahwa Pemohon Banding memperoleh fasilitas KITE secara terus menerus sejak tahun 1999sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 001469.21/KM.15/1999 tanggal 19Agustus 1999 sampai dengan tahun 2010 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM000358/WBC.07/2010 Tanggal 24 Mei 2010 dengan NIPER: 311/09/4624 dan tidak pernahNIPERnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 1111/B/PK/Pjk/2019e Telah diajukan PEB KITE ke kantor pabean;e Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor;e Tanggal B/L tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggalpermohonan;e Tanggal PIB paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebelumpengapalan ekspor;bahwa dari ketentuan di atas, tidak ada persyaratan yang mewajibkanbahwa untuk mendapatkan pengembalian, tanggal PIB harus setelahtanggal NIPER.

Selain itu, secara substansi tidak terjadi kerugianpungutan negara karena produk jadi yang memuat material impor sudahdiekspor dan ini ditunjukkan dengan LPBC/LHP atas PIBPIB dimaksud;b. bahwa jika memang persyaratan wajib untuk pengembalian adalahbahwa PIB harus setelah tanggal NIPER, maka semestinya sistem KITEyang dimiliki Terbanding akan menolak permohonan pengembalian untukPIBPIB dimaksud;c. bahwa pengajuan pengembalian sudah dilengkapi dengan dokumenyang dipersyaratkan dan persetujuan pengembalian

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor:SPP44/BC.6/2011 tanggal 15 Agustus 2011 atas kelebihanpengembalian bea masuk, sanksi administrasi berupa denda sertabunga yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali sebagai akibat PIB yang diimpor sebelumtanggal NIPER yang telah dimintakan pengembalian sebesarRp1.705.141.000,00; yang tidak disetujui Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan

menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupermohonan pengembalian PPN dan PPnBM atas PIB yang diberifasilitas KITE pengembalian sejak memiliki Nomor Induk Perusahan(NIPER

), sehingga keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali bersifat erga omnes karena dilakukan secaraterukur yang melandaskan hasil pemeriksaan: kedapatan kesalahanpemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang dalam 1 (satu) PIBseharusnya 2 (dua) invoice hanya diberitahukan 1 (satu) invoice dankedapatan 3 (tiga) PIB salah klasifikasi dan pembebanan serta 7 (tujuh)PIB yang diimpor sebelum tanggal NIPER yang dimintakanpengembalian.

KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP177/BC.06/2017 tanggal11 September 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadapPenetapan yang dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPNomor SPP106/WBC.06/2017 tanggal 6 Juni 2017 atas nama PTBaruna Jaya Garmindo, NPWP 01.891.734.4046.000, beralamat diJalan Garuda Nomor 3, RT 005 / RW 004, Batuceper, Tangerang,Banten 15122 dan menetapkan atas Raw And Subsidiary Material OfUnderwear, berupa 3.593 Meter Knitted Fabric (style SYC5046LY /NY49%,PE42% 56/54 Niper

Item 17), 8.000 Pcs Licra Sports Tag Niper Item 14, dan 260 Meter Knitted Fabric (style POLY75D SPANPRINT PE 98% PU 8%) Niper Item 20) yang diimpor dan diberitahukandengan PIB Nomor 076206 tanggal 2/7 April 2016, oleh sebabprosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas pembebasanbea masuk tidak terpenuhi maka bea masuk yang dibebaskan dan PPNImpor yang ditangguhkan harus dilunasi sebesar Rp 52.424.000,00(lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah

karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP177/BC.06/2017 tanggal 11September 2017, tentang Keberatan atas Penetapan yang dilakukan olehTerbanding Dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) NomorSPP106/WBC.06/2017 tanggal 6 Juni 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.891.734.4046.000; dan menetapkan atas Raw AndSubsidiary Material Of Underwear, berupa 3.593 Meter Knitted Fabric (styleSYCSO046LY / NY49%,PE42% 56/54 Niper

Item 17), 8.000 Pcs LicraSports Tag Niper Item 14, dan 260 Meter Knitted Fabric (style POLY75DSPAN PRINT PE 98% PU 8%) Niper Item 20) yang diimpor dandiberitahukan dengan PIB Nomor : 076206 tanggal 27 April 2016, olehsebab prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitaspembebasan bea masuk tidak terpenuhi maka bea masuk yangdibebaskan dan PPN Impor yang ditangguhkan harus dilunasi sebesarRp52.424.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Perusahaan pemegang NIPER yang mengekspor sendiribarang hasil produksinya; ataub.

Perusahaan lain baik pemegang NIPER ataupun bukanpemegang NIPER, yang barangnya digabungkan denganbarang hasil produksi dari perusahaan sebagaimana dimaksuddalam huruf a;Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;Terhadap PEB yang mendapat KITE yang barangnya telahdiekspor Kantor

Pasal 4 ayat (9) itu adalah konsekuensi dari ayat 8, padahal PemohonBanding tidak melakukan seperti yang dituduhkan.e Dicabutnya NIPER bukan karena yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3)huruf "a";e Pemohon Banding tetap melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3)dan Pasal 14 ayat (2);e Pemohon Banding telah di audit dan barang yang masih ada baikyang berupa bahan baku, Barang setengah jadi dan barang jadi yangbelum diekspor yang berada di Kawasan menjadi Saldo AwalKawasan Berikat;m.

Tidak Dipungut atas Impor Barang dan/atau bahan untukdiolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk dieksporsebagaimana ditetapbkan melalui Surat Keputusan Menteri KeuanganNomor KM000214/WBC.10/2008 tanggal 19 Februari 2008 dengan NomorInduk Perusahaan (NIPER) 000732/07/KT/312/5433 sesuai Surat KepalaKantor Wilayah VII DJBC Surabaya Nomor 000002/KW.07/NIPER/2005tanggal 05 Januari 2005;2.

Cheil JedangIndonesia yang berlokasi di Jalan Raya Pasuruan Probolinggo, DesaArjosari, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur yang tanggalpenetapannya lebih dahulu dari SKE235/WBC.10/2009 tertanggal 24Februari 2009 tentang Pencabutan Nomor Induk Perusahaan (NIPER);b.

Bukti Surat SKE235/WBC.10/2009 tertanggal 24 Februari 2009 tentangPencabutan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang tanggalpenetapannya setelah Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkanpenetapan sebagai Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalamsurat Nomor 2227/KM.4/2008 tertanggal 23 September 2008 tentangPenetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian PersetujuanPenyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha diKawasan Berikat (PDKB).c.

Putusan Nomor 1673/B/PK/PJK/2017Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Pasuruan Probolinggo, DesaArjosari, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur adalah lebih dahuludari SKE235/WBC.10/2009 tertanggal 24 Februari 2009 tentangPencabutan Nomor Induk Perusahaan (NIPER).Surat dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur Nomor SKE235/VI/BC.10/2009 tertanggal 24 Februari 2009 perihal PencabutanNomor Induk Perusahaan (NIPER) PT.

Penyidik Atas Kuasa PU:
Riwa Wijaya Lubis
Terdakwa:
1.Hendri Lumban Gaol
2.Jhon Niper Lumban Gaol
3.Khirzan Marbun

Perusahaan pemegang NIPER yang mengekspor sendiribarang hasil produksinya; ataub.

Perusahaan lain baik pemegang NIPER ataupun bukanpemegang NIPER, yang barangnya digabungkan denganbarang hasil produksi dari perusahaan sebagaimana dimaksuddalam huruf a;Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;Terhadap PEB yang mendapat KITE yang barangnya telahdiekspor

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa kepada Pemohon Banding diwajibkan untuk melunasi pungutan BM dan/atau Cukai,PPN dan PPnBM yang kurang dibayar karena pembebanan barang impor Kalcol 2470(Natural Fatty Alcohol) HS 3823.70.90.00 ditetapkan menjadi 5%;bahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skema tarifpreferensi dalam rangka ATIGA (Form D) untuk barang yang diimpor Pemohon Bandingyang disebabkan karena Pemohon Banding dianggap mendapat fasilitas KITE dengan NIPER

tanggal 14 Maret2011 menggunakan preferensi tarif ATIGA sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor:128/PMK.01 1/2010;bahwa Pemohon Banding menyerahkan surat tertanggal 14 Februari 2012, Perihal:Penjelasan Tambahan Pemohon Banding atas Banding terhadap KEP333/WBC.06/2011,yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaan penerima fasilitasKITE sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KM000707/WBC.07/2010tanggal 06 Oktober 2010 dengan NIPER

Pemohon Banding adalah perusahaan pengguna fasilitas KITE dengan NIPER:351/09/1686,2. Butir 7 SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenelitianDokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement yangmenyatakan bahwa Penggunaan SKA tidak berlaku di:a. FITZ untuk dikeluarkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP);b.

29 April 2011 Pembebanan Bea masuk 5%;: bahwa kepada Pemohon Banding diwajibkan untuk melunasi pungutan BM dan/atauCukai, PPN dan PPnBM yang kurang dibayar karena pembebanan barang imporKalcol 2470 (Natural Fatty Alcohol) HS 3823.70.90.00 ditetapkan menjadi 5%;: bahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skematarif preferensi dalam rangka ATIGA (Form D) untuk barang yang diimpor PemohonBanding yang disebabkan karena Pemohon Banding dianggap mendapat fasilitasKITE dengan NIPER

Maret 2011 menggunakan preferensi tarif ATIGA sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2010;: bahwa Pemohon Banding menyerahkan surat tertanggal 14 Februari 2012, Perihal:Penjelasan Tambahan Pemohon Banding atas Banding terhadap KEP333/WBC.06/2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaan penerimafasilitas KITE sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KM000707/WBC.07/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dengan NIPER

Keuangan ini yang dimaksud dengan: Kemudahan ImporTujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian BeaMasuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barangdan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnyaterutama untuk tujuan ekspor.Pasal 4 ayat (1):Untuk mendapatkan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBMtidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan wajib memilikiNomor Induk Perusahaan (NIPER

pembayaran PPH.Tatakerja pengeluaran barang impor dilaksanakan sesuai dengan KeputusanDirektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di BidangImpor.Pasal 13 (perubahan sesuai PER 25/BC/2005)(1) Terhadap ekspor barang hasil produksi yang berasal dari barang dan/atau bahanasal impor yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungutdilaksanakan dengan mempergunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).PEB sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh:Perusahaan pemegang NIPER

yang mengekspor sendiri barang hasil produksinya;atauPerusahaan lain baik pemegang NIPER ataupun bukan pemegang NIPER, yangbarangnya digabungkan dengan barang hasil produksi dari perusahaansebagaimana dimaksud dalam huruf a.Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulanterhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memilikimasa produksi lebih dari 12 bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala KantorWilayah atas nama Menteri Keuangan.Terhadap

sambil menunjuk matrix 2005, yang telah kami sampaikan, verticalno. 12 dan horizontal no. 1217.Pemohon Banding mengalami kesulitan untuk melacak, datadata tagihan bahanbaku yang lain yang menurut Bea Cukai tidak ada bukti pengeluaran untukdiproduksi, karena dalam KKA tidak disebutkan berasal dari PIBPIB yang manabahan baku tersebut berasal.Menurut MajelisKarateristik Fasilitas KITEbahwa barang yang diimpor dengan menggunakan fasilitas KITE, dimanasebelumnya perusahaan pengimpor sudah mendapatkan NIPER

Pemohon Bandingyang disebabkan karena Pemohon Banding dianggap mendapat fasilitas KITE denganNIPER: 351/09/1686;bahwa Pemohon Banding menyerahkan surat tertanggal 14 Februari 2012, Perihal:Penjelasan Tambahan Pemohon Banding atas Banding terhadap KEP333/WBC.06/2011,yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaan penerima fasilitasKITE sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KM000707/WBC.07/2010tanggal 06 Oktober 2010 dengan NIPER

Pemohon Banding adalah perusahaan pengguna fasilitas KITE dengan NIPER:351/09/1686,2. Butir 7 SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenelitianDokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreementyang menyatakan bahwa Penggunaan SKA tidak berlaku di:a. FTZ untuk dikeluarkan ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP);b.

Oriental Kyowa Industries dengan Nomor Induk Perusahaan("NIPER") Nomor : 000510.33/KM.4/2003 ("OKI"),e PT.

Kyoraku Blowmolding Indonesia dengan NIPER Nomor :KM000674/ KW.04/2005 ("Kyoraku");Konsep Dasar Ketentuan PerundangUndangan Pajak Pertambahan Nilai ;Bahwa secara konsep, ketentuan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dalam UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dimana PajakPertambahan Nilai yang dipungut terdiri dari Pajak Pertambahan

Oriental Kyowa Industries dengan Nomor Induk Perusahaan(NIPER) Nomor 000510.33/KM.4/2003 (selanjutnya disebutdengan PT. OKI);e PT.

Kyoraku Blowmolding Indonesia dengan NIPER NomorKM000674/KW.04/2005 (selanjutnya disebut dengan PTKyoraku);4 Bahwa berdasarkan Surat Banding Nomor : FND0302008 tanggal September2008 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengajukan banding atas masalah Yuridis Fiskal terkait koreksi DPPPPN atas penyerahan kepada perusahaan yang memperoleh Fasilitas KITE yangdianggap sebagai penyerahan yang harus dipungut PPN Dalam Negeri sebesarHalaman 17 dari 37 halaman.

Istana Magnoliatama yang beralamat di Jalan Kapuk Indahnomor 10 Jakarta Utara RT. 02/RW. 03 Kapuk Muara Jakarta merupakanbadan hukum yang mendapat fasilitas kKemudahan impor tujuan eksporberdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dan telah diberikan NIPER nomor:3063 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga Direktorat JenderalBea dan Cukai memiliki Kewenangan untuk melakukan

Istana Magnoliatama yang beralamat di Jalan Kapuk Indahnomor 10 Jakarta Utara RT. 02/RW. 03 Kapuk Muara, Jakartamerupakan badan hukum yang mendapat fasilitas kemudahan importujuan ekspor berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf k UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dantelah diberikan NIPER nomor: 3063 oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memilikikewenangan untuk melakukan

Monda Taku Dayu Alias Umbu dan Terdakwa 3.Niper Epianus Punuf Alias Niger pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015sekitar pukul 23:30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Agustus 2015, bertempat di halaman rumah saudara Gotlif Babnesiyang terletak di RT.10/RW.05 Dusun II Desa Hueknutu Kecamatan TakariKabupaten Kupang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telahDengan Terang terangan dan Dengan Menggunakan Tenaga

Niper EpianusPunuf Alias Niger dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan danselama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi saksi tidakMENYANGKAIN YA, 5 snxensssmeemnenenssemeemnnenrsmenmsnnnnnniastnnsnennnnnensennmbnnn eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsurpertama sudah terpenuhi ; nnn 9mm nn en nnn enn ennneAd 2.

Ispat Indo dan Pemohon Banding adalahmerupakan sister company, sebagaimana terbukti dari aktapendirian kedua perusahaan tersebut dan perubahannya.Keduanya menggunakan fasilitas KITE dengan NIPER, untuk PT.Ispat Indo 371/13/1022, sedangkan untuk Pemohon Banding 381/13/1023 ;Bahwa PT.

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Penerima FasilitasKemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan NomorInduk Perusahaan (NIPER) : 312/09/2650 (bukti P1)yang mengimpor bahan baku berupa biji plastic untukkemudian diproses di dalam pabrik Penggugat untukselanjutnya menghasilkan barang jadi dan kemudianbarang jadi tersebut harus diekspor ke luar daerahpabean Indonesia dan sebagian dapat dijual di dalamHal. 3 dari 21 hal. Put. No. 290K/TUN/2008.negeri sesuai Ketentuan Kepabeanan yang berlaku ;.

Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yangditetapkan melayani KITE;b. Perusahaan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh pembebasanbea masuk kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan Daftar Keterkaitanantara barang dan/atau bahan asal impor dengan hasil produksi yang diekspor;C.