-------------------------------------------M E N E T A P K A N:-------------------------------------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd.2001 dari semula bernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agar di ubah menjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir

tanggal 30 Agustus 1989 agar sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki Pemohon;

Memberikan ijin kepada pemohon untuk nama dan tanggal pemohon pada KK,KTP dan Akta Kelahiran dari nama MIFTAHUN NIZHOM di Akta Kelahiran,WAYAN MIFTAHUL NIZHAM di KTP dan KK diubah menjadi WAYANMIFTAHUN NIZHAM serta dari tanggal lahir 31 Agustus 1989 diubah menjadi30 Agustus 1989;3.

ia sendiri dipersidangan yang setelahhalaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 218/Padt.P/2019/PNSgr.dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti sSuratsurat berupa fotocopy bukti yang telahbermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:P1 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd.2001 atas namaMiftahun Nizhom

dapatditunjukan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sertahalaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 218/Padt.P/2019/PNSgr.bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti suratyang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohonadalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohonsebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari yang semula bernamaMIFTAHUN NIZHOM

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahirPemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga, KartuTanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 221/Ist/Skd.2001 darisemula bernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agardi ubah menjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir tanggal 30Agustus 1989 agar sesuai dengan ljazah Madrasah Aliyah yang dimilikiPemohon;3.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohondalam Akta Kelahiran No. 221/Ist/Skd.2001, KTP dan NIK nomorhalaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 218/Padt.P/2019/PNSgr.5108053108890001, Kartu Keluarga Nomor 510805311090007 dari semulabernama MIFTAHUN NIZHOM, lahir tanggal 31 Agustus 1989 agar di ubahmenjadi nama WAYAN MIFTAHUN NIZHAM, lahir tanggal 30 Agustus 1989agar sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah yang dimiliki

NIZHOM ANSHORI, SH. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Panggilan Rp. 50.000,3. BiayaA TK Rp. 20.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Materai Rp. 6.000,Jomlah 111.000,Rp. Hal. 9 dari 9 hal Penet. No. 0146/Pdt.P/2011/PA.Pas

Nizhom Hidayaturrohman, S.E. Bin Mohamad Taufik) terhadap Penggugat (Erin Syafaatin, S.E. Binti H. Sholihin);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal ini sejalan dengan kaidah dalam doktrin hukum Islam sebagaimana termuatdalam kitab Nizhom alQodho* fi asy Syariah alIslamiyyah, karangan Dr. AbdulKarim Zaidan, halaman 154 sebagai berikut :Bila penyampaian panggilan telah sempurna (sah dan patut), maka acara(persidangan) dapat dijalankan tanpa kehadiran termohon/tergugat, bila diamemang tidak datang (di persidangan), agar hakhak pemohon/penggugat tidakmenjadi siasia.

Hal ini sejalandengan kaidah dalam doktrin hukum Islam sebagaimana termuatdalam kitab Nizhom al Qodho fi asy Syariah al Islamiyyah,karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, halaman 154 sebagai berikutaedlrolt sly> ySol eitiitl i Lbspax, I La ole osxoll gx Lule, liiall yo gull G gar) Uber aedlyollaa g1 a0 9@9 jproanri pls e Li ail 9p5 Kola iam clo!

No. 1973/Pdt.G/2013/PA.Ngjpersidangan sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan olehadanya halangan yang sah, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadirdalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default withoutreason), sehingga menurut hemat Majelis pinak Tergugat dianggap telah melepaskanhaknya untuk mengajukan jawaban, hal ini sejalan dengan kaidah dalam doktrinhukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Nizhom alQodho fi asy Syariah alIslamiyyah, karangan

Dalam Nizhom Asasi BAB 7 Pasal 21: Mahkamah Syariah, dalam ADPKS BAB IX Pasal 15 : Dewan Syariah, dan dalam ART PKS BAB. VIIIDewan Syariah Pusat Pasal 23 ayat (2) b. lembaga qadla, c.lembagabanding, maka yang berhak memeriksa, mengadili, dan memecatkeanggotan Ikhwanul Muslimin Cabang Indonesia, atau kKeanggotaan PartaiKeadilan Sejahtera adalah Mahkamah Syariah, atau Dewan Syariah Pusat.Sebenarnya, Pelapor berhak melakukan banding.

Tapi, tidak bisa bandingkarena SK DPP PKS Tentang pemberhentian dari keanggotaan PKS tidakpernah diberikan kepada Pelapor. dalam Nizhom Asasi Pasal 1 : Pendirian.Pada hari Ahad tanggal 11 September 1983 didirikan Jamaah IkhwanulMuslimin di Indonesia. Sejak hari Senin tanggal 20 Juli 1998 menampilkandiri dalam bentuk Partai Keadilan. ;Bahwa, Penggugat adalah Pendiri Partai Keadilan (PK), Wakil Ketua DewanSyariah Pusat, Anggota Majelis Syuro PKPKS Periode 20002005.