/366/100000/2001S8(Bukti T2) dan lampirannya (Bukti T3) serta sebagaimana dimaksud jugadalam Pasal 3 huruf b Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan EnergiNo.3/KPTS/K/ DKPP/1990 tanggal 14 Juni 1990 (vide Bukti T1);Bahwa dalam Surat Penunjukkan Penempatan Perumahan No.SPPP/366/100000/2001S8 (Bukti T2) dan lampirannya (Bukti T3) jelasPenggugat harus mematuhi semua peraturan perumahan yangdikeluarkan oleh Pertamina yang ada dan peraturanperaturan lain yangdikeluarkan kemudian oleh Pertamina;Bahwa

Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan yang diatur dalamSurat Penunjukkan Penempatan Perumahan No.SPPP/366/100000/2001S8 tanggal 09 Juli 2000, yaitu ketentuan 1 bahwa TergugatRekonvesni harus mentaati seluruh ketentuan perumahan Pertaminatermasuk ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Pertamina dikemudianhari.b.

Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan perbuatan melawan hukumyang melanggar ketentuan dalam lampiran Surat PenunjukkanPenempatan Perumahan No.SPPP/366/100000/2001S8 tanggal 09 Juli2000, yaitu membuat rumah jabatan menjadi rumah dinas biasa dengansengaja menanggung semua beban fasilitas perumahan, padahal sudahjelas ketentuan tersebut menyatakan semua fasilitas perumahan adalahbeban Pertamina.c.

Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan perbuatan melawan hukumyang melanggar ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Pertambangandan Energi No.3/KPTS/K/DKPP/1990 tanggal 14 Juni 1990 danketentuan Surat Penunjukkan Penempatan Perumahan No.SPPP/366/100000/2001S8 tanggal 09 Juli 2000, yang seharusnya menyerahkanrumah jabatan setelah usai masa jabatannya, tetapi ternyata TergugatRekonvensi tidak menyerahkannya.e.

Dengan demikian terobukti Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi/Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum yang bertentangan dengan kewajibannya berdasarkanSurat Penunjukkan Penempatan Perumahan No.SPPP/366/100000/2001S8 tanggal 09 Juli 2000 (Bukti T.2) dan lampirannya (bukti T3)serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertambangan danEnergi selaku.

PMI01/AD/V/2021d) Melaksanakan pembinaan kemampuan dan mentalserta peningkatan kesejahteraan, moril, hukum,disiplin dan tata tertib satuan.e) Melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawananrakyat Sesuai rencana kerja Dandim.f) Melaksanakan pendataan geografi, demografi dankondisi social serta memeliharanya untuk kepentinganperlawanan wilayah.g) Melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisiwilayah kepada Dandim.Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021berdasarkan surat Dandim 0102/Pidie No.SPPP

delapan) hari.Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi berhasilmendarat dan melaporkan diri ke Koramil lalu Saksidibawa ke Kodim 0102/Pidie untuk dimintai keterangan.Hal 13 dari 44 Put No 37K/PMI01/AD/V/20217.Bahwa ketika diperiksa Saksi memberitahukan Terdakwaselaku Danramil 18/Tripa Kodim 0102/PD selama. initelah mengijinkan Saksi untuk melaksanakan dinas luardengan syarat Saksi harus memberikan uang kepadaTerdakwa.Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021berdasarkan Surat Dandim 0102/PD No.SPPP

Saksi2 memberitahukan bahwaTerdakwa selaku Danramil 18/Tripa Kodim 0102/PDselama ini telah mengijinkan Saksi2 untukmelaksanakan dinas luar dengan syarat Saksi2 harusmemberikan uang kepada Terdakwa.Hal 15 dari 44 Put No 37K/PMIO01/AD/V/20218.Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021berdasarkan surat Dandim 0102/PD No.SPPP/02/11/2021 tanggal 10 Februari 2021 perkara penyalahgunaanyang diduga dilakuan oleh Terdakwa dilimpahkan keSubdenpom IM 13 Sigli untuk diproses sesuai hukumyang berlaku.Atas

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februar 2021berdasarkan surat Dandim 0102/PD No.SPPP/02/11/2021 tanggal 10 Februari 2021 perbuatan Terdakwayang diduga telah menyalangunakan kewenangannyadilimpahkan ke Subdenpom IM 13 Sigli untuk diprosessesuai hukum yang bertaku.Atas keterangan Saksi5 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaituSdr.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021berdasarkan surat Dandim 0102/PD No.SPPP/02/11/2021 tanggal 10 Februari 2021 perkara penyalahgunaanyang diduga dilakuan oleh Terdakwa dilimpahkan keSubdenpom IM 13 Sigli untuk diproses sesuai hukumyang berlaku.Atas keterangan Saksi6 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diperiksadipersidangan maupun keterangan para Saksi yang dibacakanketerangannya oleh Oditur Militer dipersidangan yang telahmenerangkan dengan

Olehkarena itu sangat beralasan jika Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan denganamar putusan :1 Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa penghentian penyidikan No.SPPP/327.A/IX/2015/ Ditreskrimum PoldaJatim tanggal 18 September 2015 tidak sah secara hukum ;3 Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor :SPTAP/277/IX/2015/DIT RESKRIMUM tanggal 18 September 2015 ;4 Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan laporan

Surat No : B/790/SP2HP2/V/2015/Ditreskrimum Tertanggal 6Mei 2015, bukti T12.b;Fotocopy Surat No : B/1139/SP2HP3/VH/2015/Ditreskrimum Tertanggal3 Juli 2015, bukti T12.c ;Surat No : B/1336/SP2HP4/VII/2015/Ditreskrimum Tertanggal 6Agustus 2015, bukti T12.d ;Fotocopy Surat No : B/1661/SP2HP5/IX/2015/Ditreskrimum Tertanggal18 September 2015, bukti T12.e ;Fotocopy Surat Ketetapan No : SP.Tap/227/IX/2015/DitreskrimumTertanggal 18 September 2015, bukti T13 ;Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP

telahmenerimatotocopy bukti surat yang diserahkan PEMOHON kepada termohon, Ternyata TERMOHONtanpa melakukan pemeriksaan secara mendalam dengan memeriksa bukti kwitansi yang terdapat tandatangan asli Terlapor Hengky, TERMOHON telah mengambil kesimpulanyang salahdenganmenyatakan laporan polisi pemohon tidak terdapat cukup bukti, selanjutnya Termohon menerbitkanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan No: SPP/277/IX/2015/DIT RESKRIMUM tanggal 18September 2015 dan surat perintah penghentian penyidikan No.SPPP

;Menimbang, bahwa secara formal bukti saksi dan bukti surat tersebut telah memenuhimaksud Pasal 184 KUHAP; 227222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menerbitkan Surat KetetapanPenghentian Penyidikan No: SPP/277/IX/2015/DIT RESKRIMUM tanggal 18 September 2015 dansurat perintah penghentian penyidikan No.SPPP/327.A/IX/2015/ Ditreskrimum tanggal 18 September2015, sebagaimana disampaikan kepada PEMOHON dengan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil

Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.SPPP/18/IX/2015/Ditreskrimsus tanggal 2102015;3. Penuntut Umum tanggal 2322016 No.PRINT1222/0.1.12/EP.2/02/2016sejak tanggal 2322016 sampai dengan tanggal 1332016 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 332015No.392/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 332016 sampai dengantanggal 142016 ;5.

Memohon agar barang bukti berupasurat surat Surat Penetapan Penyerahan Pengusutandari Dan Yonif 112/DJ No.SPPP/04/I11/2010 18Maret 2010 An. Terdakwa. Surat Dan Yonif 112/DJ tanggal 11 Maret2010 DPO An, Pratu Hendri NRP 31030048200182jabatan Ta Yonif 112/DJ.Masing masing tetap dilekatkan dalam berkasperkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh' ribu limaratus rupiah).2.

Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yangsah dari Dansatnya tmt 16 Desember 2009 sampai dengantanggal 31 Maret 2010 atau lebih kurang 3 (tiga) bulan15 hari.: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter ke persidangan yang berupa surat Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari DanYonif 112/DJ No.SPPP/04/I111/2010 18 Maret 2010 An.Terdakwa;Surat Dan Yonif 112/DJ tanggal 11Maret 2010 DPOAn, Pratu) Hendri NRP 31030048200182 jabatan Ta Yonif112/DJ;Telah diperlihatkan dan dibacakan

Majelis Hakim berpendapat tuntutanpidana Oditur Militer masih perlu) untuk dikurangi, danpidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini,adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka iaharus dibebani membayar biaya perkara.Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanansementara perlu). dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan.Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupasurat surat Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari DanYonif 112/DJ No.SPPP

Fajar Lampung dengan Direktur Saudara Riswan Ismail (yangberdasarkan Akte Notaris pada tanggal 22 November 2007, jabatan Direkturdialinkan kepada Ibrahim Saleh), yang dituangkan dalam Surat Kontrak No.SPPP.15/GerhanLS/IIL09/2007 dan SPPP.15/add/GerhanLS/IIl.09/2007sedangkan pemenang proyek paket 16 adalah PT.

Sugihban Adimakmurdengan Direktur Saudara Khoyou Suryana, yang dituangkan dalam SuratKontrak No.SPPP.16/GerhanLS/II.L09/2007 dan SPPP.16/add/GerhanLS/IIL09/2007 ; Bahwa perincian nilai kontrak paket 15 adalah sebagai brikut : No. Jenis Pekerjaan Jumlah1. Penanaman Mangrove seluas 250 Ha (T0) Rp.1.648.000.000.,2. Pemeliharaan tanaman ke1 Rp. 382.218.000,S. Pemeliharaan tanaman ke2 Rp. 78.125.000,Total Rp.2.135.155.000, Hal. 2 dari32 hal. Put.

Sugihban Adimakmurdengan Direktur Saudara Khoyou Suryana, yang dituangkan dalam SuratKontrak No.SPPP.16/GerhanLS/IIL09/2007 dan SPPP.16/add/GerhanLS/IIL09/2007 ; Bahwa perincian nilai kontrak paket 15 adalah sebagai brikut : No. Jenis Pekerjaan Jumlah1. Penanaman Mangrove seluas 250 Ha (T0) Rp.1.648.000.000,2. Pemeliharaan tanaman ke1 Rp. 382.218.000,ae Pemeliharaan tanaman ke2 Rp. 78.125.000,Total Rp.2.135.155.000.

Focus Consulting Group dengan No.SPPP.17/ GERHANLS/IILO9/2007 dan SPPP.17/add/GERHANLS/IIL09/2007 ; SP2D Nomor: 0663061/017/116 tanggal 18122007 atas namaCV. Fajar Lampung (Asli) ; SPM Nomor : 00028 tanggal 14122007 atas nama CV. FajarLampung (Asli) ; SP2D Nomor: 08461J/017/116 tanggal 07082008 atas nama CV.Fajar Lampung (Asli) ; SPM Nomor: 00025 tanggal 07072008 atas nama CV.

No.8 PK/Pid/2008Bahwa atas surat Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukankeberatan dan permohonan perlindungan hukum kepada Termohon (bukti P6)tetapi ternyata Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) No.SPPP/251/IX/2006/Ditreskrimum tertanggal 4 September2006 (vide bukti P7).

Auditor baru melakukan inventarisasi data dan belum sampai pada tahapaudit yang sesungguhnya, sehingga nilai kerugian akibat penggelapan yangdilakukan tersangka belum dapat diketahui;Bahwa oleh karena itu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP38)No.SPPP/251/IX/2006/Ditreskrimum tanggal 4 September 2006 yang diterbitkanoleh Termohon atas laporan Pemohon adalah tidak sah dan bertentangandengan hukum sehingga penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkansebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (8) huruf

No.SPPP/251/IX/2006/Ditreskrimum tanggal 4 September 2006 yang diterbitkan olehKepolisian Daerah Metro Jaya qq Satuan Ill Jatanras Direktorat ReserseKriminal Umum (Termohon) atas Laporan Polisi No. Pol.LP/1379/531/K/IV/2005 RESJU tanggal 18 April 2005 dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.SP.Sidik.3312/X/2005/Ditreskrimum tanggal 19 September 2005 adalahtidak sah dan bertentangan dengan hukum;3.

No.SPPP/251/IX/2006/Ditreskrimum tanggal 4 September 2006 adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum;Hal. 4 dari 22 hal. Put.

Bahwa atas Laporan Pemohon termohon telah melakukan Penyidkan dengansurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/80/VIII/Reskrim tanggal 22 Agustus2017, dan atas Penyidikan laporan Pemohon, pihak Termohon telah melakukanPenghentian Penyidikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 ;3.

LP/67/V/2017/RIAU/RE INHU, tanggal 6 Mei 2017, yang dilakukanTermohon dengan Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 tidak Syah Secara Hukum ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan hal tersebut diatas Termohon dalamjawabannya menyatakan bahwa penetapan Penghentian Penyidikan yangdilakukan oleh TERMOHON terhadap laporan PEMOHON, Sah sesuai denganPasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP (KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana);

SPPP/28/IX/2018/Reskrim,tanggal 10 September 2018 tersebut apakah dilakukan oleh Termohon bedasarkanprosedur yang benar atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, hakim pra pradilan menilai dan menyakini bahwa segala tahapan proses daridi terimanya laporan polisi dari Pemohon dalam hal ini Bonar Sitinjak sampaidengan di keluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 sudah benar dan tidakbertentangan dengan

hukum berdasarkan pasal pasal 109 ayat 2 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 sudah benar dan tidakbertentangan dengan hukum maka Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 haruslah dinyatakan sahmenurut hukum dan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya haruslahdinyatakan ditolak;Halaman 41 dari 44 halaman Perkara No :1/Pid.Pra/2019/PN.RgtMenimbang,

Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 syah secara hukum3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari ini, Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Menyatakan Tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas laporan Polisi No.LP/5514/IX/2019/Ditreskrimum tanggal 2 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/150/IV/2021/Res JB. Tanggal ,29 April 2021 Jo. Surat Ketetapan No.S.Tap/150/IV/2021/Restro Jakbar tanggal, 29 April 2021 Tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah menurut hukum.

Recons Cipta Binair ;Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPP.7/YEK P3/VIII/2003 tanggal 08 Agustus 2003tentang Pelaksanaan PekerjaanPengawasan/Supervisi Konstruksi dan RancangKapling di Lokasi Tawahan, Kabupaten Balangan,Provinsi Kalimantan Selatan antara PimpinanProyek Permukiman dan Penanganan Pengungsi diPusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT. SuryagunaTatagraha (Dep.

Nakertrans Rl DirektoratJenderal Pemberdayaan Sumber Daya KawasanTransmigrasi) ;Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPP.6/YEK P3/VIII/2003 tanggal O07 Agustus 2003tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan danPematangan Lahan, Pembangunan Rumah Trans migrasidan Jamban Keluarga, Bangunan Fasilitas Umum,Sarana Air Bersih, Jalan Penghubung/Poros, JalanDesa dan Goronggorong dan Jembatan Kayu dilokasi Tawahan, Kabupaten Balangan, ProvinsiKalimantan Selatan.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPP.7/YEK P3/VII1/2003 tanggal 08 Agustus 2003tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/SupervisiHal. 53 dari 91 hal. Put. No. 04PK/PID.SUS/2010Konstruksi dan Rancang Kapling di Lokasi Tawahan,Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatanantara Pimpinan Proyek Permukiman dan PenangananPengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT.Suryaguna Tatagraha (Dep. Nakertrans RI DirektoratJenderal Pemberdayaan Sumber Daya KawasanTransmigrasi) ;.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPP.7/YEK P3/VII1/2003 = tanggal 08 Agustus 2003tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/SupervisiKonstruksi dan Rancang Kapling di Lokasi Tawahan,Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatanantara Pimpinan Proyek Permukiman dan PenangananHal. 61 dari 91 hal. Put. No. 04PK/PID.SUS/2010Pengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT.Suryaguna Tatagraha (Dep. Nakertrans RI DirektoratJenderal Pemberdayaan Sumber Daya KawasanTransmigrasi) ;.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPP.7/YEK P3/VII1/2003 tanggal 08 Agustus 2003tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan/SupervisiKonstruksi dan Rancang Kapling di Lokasi Tawahan,Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatanantara Pimpinan Proyek Permukiman dan PenangananPengungsi di Pusat Tahun Anggaran 2003 dengan PT.Suryaguna Tatagraha (Dep. Nakertrans RI DirektoratJenderal Pemberdayaan Sumber Daya KawasanTransmigrasi) ;.

Proyek Bantuan Penghijauan di 24 (duapuluh empat) kecamatan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas,bantuan atas pekerjaan ini sebesar Rp. 70.562.270, (tujuh puluh juta limaratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan bantuanPemupukan sebanyak 887 Kg, bantuan kapur pertanian sebanyak 7.395 Kg,bantuan Furadan 3G sebanyak 83 Kg, bantuan pemancangan air sebanyak26.893 batang seluas 25 Ha, bantuan bibit durian okulasi sebanyak 227batang, sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPP

Bahwa setelah Kelompok Tani Penghijauan Karya Mufakat menyelesaikanpekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.SPPP/036/PLG/PROYBP/IX/2002 tanggal 19 September 2002, KelompokTani Penghijauan Karya Mufakat mendapat pekerjaan yang bernamaPembuatan Persemaian/Pengadaan Bibit Tahun Tanahm 2004 danHalaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2018/PN KIkPemeliharaan Hutan Tanaman Rakyat Tahun dari Dinas KehutananKabupaten Kapuas, bantuan atas pekerjaan ini berupa: bantuan biayapembuatan

masingmasing tertanggal 1 Juli 2021 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita AcaraPraperadilan ini dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan di dalamputusan int ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidakmengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan ini dan selanjutnya mohonputusan ;TENTANG HUKUMNYA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sepertitersebut diatas.Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) No.SPPP

Bahwa dari hasil Penyelidikan tersebut akhirnya Termohon meningkatkanstatus Laporan tersebut ke Tingkat Penyidikan dengan Surat PerintahPenyidikan No.Prindik/128/V/2020//Sat Reskrim /ResJB tanggal 6 Mei 2020,Jo.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NO.B/85/V2020/SatReskrim/ResJB tanggal 6 Mei 2020.Bahwa pada tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Surat KetetapanNo.S.Tap/150/IV/2021/Restro Jakbar tanggal, 29 April 2021 Jo.Surat PerintahPenghentian Penyidikan No.SPPP/150/IV/2021/Res JB.

Tanggal ,29 April 2021Termohon menghentikan Penyidikan atas Laporan PolisiNo.LP/5541/1X/2019/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 2 September 2019 .Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan apakah TindakanPenghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengeluarkanHal 65 Putusan No.03/Pid.Pra/2021/PN.JKT.BRT.Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/150/IV/2021/Res JB.

No. 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria.Juga pembatalan sertifikat SHM oleh No.454/Taman Sari An.TheodorusKemal Tjandra dan Luwiningsih belum bisa diartikan telah beralin Hak Milikkepada Wong Ivonne Emmy.Menimbang, bahwa dengan kata lain dapat disimpulkan faktafaktatersebut diatas juga yang menjadi alasan Termohon untuk menerbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/150/IV/2021/Res JB. Tanggal ,29April 2021 Jo.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/15.a/VIII/2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Termohon;
3. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No.

Lepas demi hukum berdasarkan Surat Perintah PengeluaranTahanan No.SPPP/117.E/Il/2012/Reskrim sejak tanggal 9 Februari2012 ;. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d 2 April 2012;. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d 24 April2012;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April2012 s/d 23 Juni 2012;. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d 18 Juli2012;.

SPPP 11040112 dan No.SPPP 11040113 tanggal25 April 2011 yang dipakai sebagai dasar pembayaran 100% tersebutdimana dokumen tersebut berbeda atau tidak sama dengandokumenaslinya yang dikeluarkan oleh PT. Bakrie Metal Industries kepada PT.Bangun Jaya Pratama, sehingga ada selisin kurang sebanyak 4.170 Kg. Bahwa terdakwaselaku Kuasa Direktur PT.

SPPP 11040112 dan No.SPPP 11040113 tanggal25 April 2011; Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Bangun Jaya Pratama Padangtelah menerima seluruh pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi JembatanLubuk Puta Kinali Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011sebesar Rp. 2.897.420.000, (Dua milyar delapan ratus sembilan puluhtujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk pajak melaluirekening PT.

Bakri Metal Industries kepada PT.Bangun Jaya Pratama yaitu:Y Asli Surat Pengantar Pengiriman Prosuk No.SPPP 11040112 tanggal 25April 2011 yang dikeluarkan oleh PT.Bakri Metal Industries kepadaPT.Bangun Jaya Pratama dengan total berat adalah 20.909,00 Kg;Y Asli Surat Pengantar Pengiriman Prosuk No.SPPP 11040112 tanggal 25April 2011 yang dikeluarkan oleh PT.Bakri Metal Indudtries kepadaPT.Bangun Jaya Pratama dengan total berat adalah 17.206,00 KgSehingga total volume hanya berjumlah 38.115 Kg sehingga

SPPP 11040112 dan No.SPPP 11040113 tanggal25 April 2011 yang dipakai sebagai dasar pembayaran 100% tersebutdimana dokumen tersebut tidak benar atau tidak sesuaidengandokumen aslinya yang dikeluarkan oleh PT. Bakrie MetalIndustries kepada PT.

SPPP 11040112 dan No.SPPP 11040113 tanggal 25 April 2011yang dipakai sebagai dasar pembayaran 100% tersebut dimana dokumentersebut tidak benar atau tidak sesual dengandokumen aslinya yangdikeluarkan oleh PT. Bakrie Metal Industries kepada PT.

Penangguhan penahanan oleh Penyidik 23 Januari 2014 No.SPPP/02/1/2014/Satlantas sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 23 Januari 2014 ;3. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan tanggal 4 Maret 2014 No.Print49 /0.5.12.3/Ep.2/03/2014 sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 20144. Hakim Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Maret 2014 No.196/Pen.Pid/2014/PN.Jr sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014 ;5.

., dan SURYADIWONGSO dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/80.a/VII/2015/Dittipideksus tanggal 12 Agustus 2015 adalah SAH;Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampaidengan pasal 83 KUHAP dan mengenai apaapa saja yang dapat menjadi objekpraperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP, yaitu :a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.

YUSUF NGADIMAN, S.H., dan SURYADIWONGSO dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/80.a/VII/2015/Dittipideksus tanggal 12 Agustus 2015 oleh Termohonsudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini bertindak selaku Pelapordalam Laporan Polisi Nomor : LP/364/V/2012/Bareskrim tanggal 4 Mei 2012dengan Pelapor Adipurna Sukarti tentang dugaan tindak pidana penggelapan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana yang diduga dilakukanoleh

Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/896/VI/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 01 Juni 2016 (catatan : dengandirujuknya SPPP ini berarti SPPP sudah dibuat/ada sebelum ketetapanpenghentian penyidikan) ; danc.

dipaparkan pada Bagian Faktafakta Hukum di atas,diketahui bahwa Termohon ternyata melakukan Gelar Perkara sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana(Perkap No. 14/2012) : Pasal 70 ayat (4) huruf (e), dengan tujuanmenentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntutumum atau dihentikan, maupun tindakan Termohon lainnya berupapenerbitanSPDP, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP

S.Tap/896/VV/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentangPenghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/896/VV/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentangPerintahPenghentian Penyidikanatas Perkara Laporan Polisi No. Pol.LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014 maupunsuratsurat dan tindakantindakan Termohon yang mengikutinya5. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan prosesPenyidikan atas Laporan Polisi No.

S.Tap/896/VV/2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016 tentangPenghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/896/VV/2016/Dit.Reskrimum tertanggal O01 Juni 2016 tentangPerintahPenghentian Penyidikanatas Laporan Polisi No. Pol.LP/3399/IX/2014/PMJ/Direskrimum, tanggal 20 September 2014danmemerintahkan kepada Termohon agar segera melanjutkan penyidikan terhadapLaporan Polisi No. Pol.

S.Tap/896/VV2016/Dit.Reskrimum, tertanggal 01 Juni 2016tentang Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/896/VV/2016/Dit.Reskrimum tertanggal 01 Juni 2016 tentangPerintahPenghentian Penyidikanatas Laporan Polisi No.

Surat Perintah Penghentian penyidikan No.SPPP/02/VV/2017/Reskrim tanggal 8 JUNI 2017 ;Bahwa Termohon Praperadilan yang juga merupakan penyidik anqgota Polri yang memiliki kesamaaninstitusi dengan penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, wajib menghormati, terikat, dan mengikuti produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh institusi Polri meskipun berbeda wilayah kedudukan, karena dimanapun Polri beradamasih merupakan istitusi yang sama yaitu KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA (POLRI), berdasarkan

Surat Perintah Penghentian penyidikan No.SPPP/02/VV/2017/Reskrim tanggal 8 JUNI 2017 ;Hal 14 dari 36 Putusan Nomor 07/Pid.Prap/2017/PN Smg153. Memerintahkan Termohon Praperadilan mengembalikan danmenyerahkan : 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Penilaian Aset No.DPS.006/LHP.GEAR/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang dikeluarkanKJPP GUNTUR, EKI, ANDRI & REKAN dalam keadaan baik kepadaPemohon Praperadilan sebagai pemilik/pinak yang paling berhak ;4.

., tanggal 28 Mei2013 (bukti P1) Termohon telah Menghentikan Penyidikan dengan suratnya No.SPPP/80/VIII/2014/Satreskrim., tanggal 30 Agustus 2014 (bukti P7) dan SuratKetetapan No. S.Tap/80.A/VIII/2014/Res Blitar Kota., tanggal 30 Agustus 2014(bukti P8), dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadaptersangka, saksi, ahli pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukupbukti, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini ;6.