Ditemukan 18 data
NORMAINI BR. SIAGIAN
30 — 3
M E N E T A P K A N;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLD2305200808331 milik anak Pemohon, semula tercatat atas nama DWI ZAHARA, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 8 Maret 2004 anak ke Satu, Perempuan dari NORMAINI SIAGIAN dan ZAHARUDDIN MANURUNG, diperbaiki menjadi DWI ZAHARA lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 8 Maret 2004 anak ke Satu, Perempuan dari NORMAINI
Pemohon:
NORMAINI BR. SIAGIAN
Tergugat:
Noor Hamidah
8 — 6
Normaini
Tergugat:
Noor Hamidah
20 — 8
Putusan No.244/Padt.G/2020/PA.Pspk2.Bukti Saksi.Afrida Lubis binti Awaluddin Lubis, umur 53 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggaldi Jalan Makmur gang Padat Karya, Kelurahan Sitamiang Baru,Kecamatan Padangsidimpuan Selatan , Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Normaini danjuga kenal dengan Tergugat yang bernama Akhir Bungsu karena saksisebagai kakak
Putusan No.244/Pdt.G/2020/PA.PspkMarajoki Siregar bin Ali Bosan, umur 54 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan MakmurGang Padat Karya, Kelurahan Sitamiang Baru, KecamatanPadangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Normaini danjuga kenal dengan Tergugat yang bernama Akhir Bungsu karena saksisebagai kakak kandung Penggugat; Bahwa Penggugat
15 — 6
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agus Trisulo Wahuno bin Ponirah) terhadap Penggugat (Normaini Radiah binti Samsuri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
11 — 8
Amalan Saleh Siregar) terhadap Penggugat (Normaini Sinaga binti Kotip Sinaga);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8 — 0
Menetapkan sahnya Perkawinan antara Pemohon I ( Muhlis bin Mudahri ) dengan Pemohon II ( Sari Normaini binti Sunarwi ) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2013 di desa Pragaan, Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
4.
42 — 4
Saksi NORMAINI ELINA WATI BR GIRSANG,Bahwa setahu saksi Kurniawan Sembiring dan Lila Dona Kristine BrSinaga adalah tetangga saksi dan rumah saksi berdekatan denganmereka dan mereka adalah pasangan suami istri ;Bahwa setahu saksi mereka telah mempunyai anakanak yang lahir padabulan April tahun 2008 ;Bahwa setahu saksi mereka tidak ada bertengkar, hanya saja Lila DonaKristine Br Sinaga meninggalkan kampung membawa anak ;Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mengetahui anak dan istrinya selama4 (empat)
9 — 4
melindungi bekas isteri makaberdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undangundang No 1 tahun 1974 jo pasal 149dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon sebagai seorang suami yangakan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segalakewajibanya yang menjadi hak isteri yaitu Termohon berupa pemberian dalam bentukmutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekasisteri tersebut gobla aldukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), normaini
14 — 2
kekuatan yang sempurna (vo/l/edeg) dan mengikat (bindende);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 danNomor 5 A.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yangdihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya danketerangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakimberpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian,sedangkan adanya hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksibernama Normaini
15 — 3
mempunyaikekuatan yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 danNomor 5 A.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yangdihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya danketerangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakimberpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian,sedangkan adanya hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksibernama Normaini
169 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
/desain monumental,dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;(2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b harus diakui oleh peer review nasional dandisahkan oleh senat perguruan tinggi;(3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkanPeraturan Menteri ini:Merupakan norma hukum yang memberi beban tambahan, kehadiran normaini
341 — 121
dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP yakni perintah penahananatau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa yangdiduga keras melakukan tindak idana keadaan yang menimbulkankekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakpidana;Bahwa kata Khawatir dalam KUHAP tidak memiliki Indikator yang jelas,karena siapapun berhak untuk khawatir termasuk aparat penegakhukum baik penyidik, penuntut Umum, maupun Hakim, sehingga normaini
Johanes Hermanto
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA
187 — 147
Dengan kata lain sasaran normaini adalah pelaku usaha yang menyediakan atau memfasilitasi sarana hiburanyang melanggar asusila atau perbuatan tercela seperti menyediakan Pekerja SeksKomersil atau terlibat perdagangan manusia (human trafficking) dan tindakan lainyang termasuk kategori asusila atau tercela.
PT. TUBINDO ENERGI DIWAKILI OLEH GUSTI SYAIFUDDIN SH
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
533 — 313
Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa: Normaini secara jelas menentukan proses atau mekanisme evaluasi harusmelalui tahapan peringatan tertulis, .kemudian penghentiansementara sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha, dan barupencabutan IUP ekplorasi,...dst (vide surat gugatan halaman 11paragraf ke 5) adalah dalil yang menyesatkan karena tidak didasaridengan landasan aturan yang tepa, sehingga dalil Penggugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangandengan Surat
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dalil Pemohon terhadap Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUKPK yang masingmasing menyatakan, (1) Penuntut Umum, setelah menerimaberkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkaratersebut kepada Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1)Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari KomisiPemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus, menurut Mahkamah, normaini
156 — 78
ekploitasi, maka khusus untukpersoalan pertambangan karena ada ekplorasi, tentu kita akan lihat landasanrasianal daripada kenapa dia ada jaminan kesannya seperti pasti dapat, karena diaini sudah berbuat sesuatu untuk ekplorasi dalam rangka menyiapkan ekploitasi yangbisa sebenarnya pertimbangan secara individual bahwa setelah ia ekplorasi ternyataia tidak bisa menemukan bahan dari rencananya itu kan ia sendiri nanti tidak akanmengajukan kegitan ekploitasi yang menentukan tidak layak, oleh karena itu normaini
38 — 31
Munaslub lagi, Itu berlaku demi hukum saja itu norma strik yangberlaku pada pasal 26 UU No. 2 Tahun 2008 bagi ahli tidak memerlukan tafsirapalagi takwil jelas Munas berakhir tidak terpilin oleh Pasal 26 ayat (2) tidakboleh bikin partai yang sama kalau dibikin tidak diakui sebagai partai jadiselesai kepengurusan tidak memerlukan tafsir yang terpenting adalah adakeadaan hukum berupa ketua yang sama bikin lagi pengurus untuk partai ituatau tidak setelah Munas kalau ada keadaan hukum maka masuk dalam normaini
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
375 — 201
Sepanjang bahwa itu memang kepentingandari korporasi dan amanat dari korporasi maka korporasi bisa dimintaipertanggungjawaban pidana dan untuk pengurusnya dapat dimintaipertanggungjawaban pidana karena teorinya korporasi bersamasamadengan pengurus;Bahwa dalam Pasal 98 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2013, yang artinya normaini ditujukan kepada pihakpihak yang tidak dipersyaratkan tapi dikualifikasitertentu, berbeda dengan ketentuan bawahnya misalnya di ayat 3 adalahkorporasi.