ARIS BIN NOTODIPRODJO ALM dan Terdakwa II BARTA BIMA RACHMAWAN ALS.BIMO BIN WIDJIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;

ARIS BIN NOTODIPRODJO ALM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II BARTA BIMA RACHMAWAN ALS.BIMO BIN WIDJIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

ARIS Bin NOTODIPRODJO Alm
2.BARTA BIMA RACHMAWAN als.BIMO Bin WIDJIANTO

Fakta terjadi adalah upaya self regulationuntukmencegah terjadinya spammingdalam interkoneksi SMS, dan hal inisudah dikuatkan oleh Keterangan Ahli yang diberikan oleh KRMTRoy Suryo Notodiprodjo selaku Saksi Ahli yang dihadirkan olehTermohon Keberatan sendiri ;UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING)TIDAKTERPENUHI,KARENA YANG DISEPAKATI OLEH PARA OPERATORADALAH PERJANJIANINTERKONEKSI. DAN BUKANNYA PERJANJIANPENETAPAN HARGA :12.

Yang hadir pada Rapimtersebut adalah KRMT ROY SURYO NOTODIPRODJO (Menpora),Sdr. ALFITRA SALAM (Deputi 1), SUBAHRUM TJENGRENG (Deputi2), JOKO PEKIK (Deputi 4), wakil dari Deputi 3, Staf Ahli dan StafKhusus (terdakwa tidak ingat siapanya).

Hasil Rapim menyatakanbahwa Menpora (KRMT ROY SURYO NOTODIPRODJO) tidak setujudilakukan pemindahan peralatan sport science dari gudang Sentul kePPPON di Cibubur karena Menpora berpendapat bahwa peralatansport science masih dalam pemeriksaan KPK sehingga sebaiknyajangan dipindahkan..Bahwa sekitar bulan Desember 2011, di pintu ruang kerja terdakwa, Sdr.RINO LANDE pernah menemui terdakwa dan memberitahukan terdakwabahwa dia telah memberikan titipan kepada terdakwa melalui Sdr.RUSMADI, dan atas titipan

Fakta terjadi adalah upaya self regulationuntukmencegah terjadinya spammingdalam interkoneksi SMS, dan hal inisudah dikuatkan oleh Keterangan Ahli yang diberikan oleh KRMTRoy Suryo Notodiprodjo selaku Saksi Ahli yang dihadirkan olehTermohon Keberatan sendiri ;UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (PRICE FIXING)TIDAKTERPENUHI,KARENA YANG DISEPAKATI OLEH PARA OPERATORADALAH PERJANJIANINTERKONEKSI. DAN BUKANNYA PERJANJIANPENETAPAN HARGA :12.

Pst.Menimbang, bahwa jika harga yang harus dibayar oleh konsumen,hasil dari persaingan pasar, maka menurut Majelis tidak dapat dikatakanadanya suatu kartel;Menimbang, bahwa di dalam Putusan Termohon Keberatan/KPPUbutir 21.2.10.15 halaman 24 Termohon Keberatan/KPPU menyebutkanketerangan ahli KRMT Roy Suryo Notodiprodjo yang menyatakan bahwaalasan operator menetapkan harga adalah untuk mencegah spamming,keterangan ahliini dapat diterima Majelis ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Harga yang harusdibayar

Yang hadir padaRapim tersebut adalah KRMT ROY SURYO NOTODIPRODJO(Menpora), Sdr. ALFITRA SALAM (Deputi 1), SUBAHRUMTJENGRENG (Deputi 2), JOKO PEKIK (Deputi 4), wakil dari Deputi3, Staf Ahli dan Staf Khusus (saya tidak ingat siapanya).

";Terjemahan bebas:"Menurut hukum AS, penetapan harga hanyalah illegal jika hal itudilakukan secara sengaja dan dinyatakan dalam komunikasi atauperjanjian antara perusahaan dan individual";Dalam kasus ini, tidak ada kesengajaan untuk melakukan tindakanpenetapan harga;Fakta terjadi adalah upaya se/f regulation untuk mencegah terjadinyaspamming dalam interkoneksi SMS, dan hal ini sudah dikuatkan olehKeterangan Ahli yang diberikan oleh KRMT Roy Suryo Notodiprodjo selakuSaksi Ahli yang dihadirkan oleh