- Ny.FRINCE TUPA KESE, DkkMelawan :- NITANEL KOLLOH, Dkk

PUTUSANNOMOR: 23/Pdt.G/2012/PN.Olm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut terhadap perkara gugatan antara :1.Ny.FRINCE TUPA KESE Umur 61 tahun, Pekerjaan lbu RumahTangga, alamat: RT 14/RW 07 Desa Bolok, Kecamatan KupangBarat, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebutsebagal PENGGUGAT I;MARTEN TABUN,Umur 39 tahun, PekerjaanTani, alamat:RT

Frince Tupa Kese,Cs. sebagai Para Penggugat Melawan Nitanel Kolloh, Cs. sebagaiPara Tergugat; Bahwa saksi tahu dan kenal dengan NITANEL KOLLOH karenaNITANEL KOLLOH berstatus sebagai bapak kecil saksi dan pernahberperkara sebagai pihak Tergugat melawan keluarga KESEmemperebutkan tanah sengketa ; Bahwa saksi tahu mengenai kegiatan eksekusi dalam perkara perdataterdahulu Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Olm, dalam perkara antara : Ny.Frince Tupa Kese, Cs. sebagai Para Penggugat Melawan NitanelKolloh, Cs. sebagai

,tertanggal 04 Juli 2016, buktibukti tersebut adalah biayabiaya yangdikeluarkan untuk pelaksanaan eksekusi;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akandipertimbangkan bantahan dari Tergugat IVII yang menyatakan bahwa tanahsengketa adalah tanah milik Paulus Kese almarhum, dalam hal ini bukti suratyang diberi tanda T.IVII1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.Olm, tanggal 25 Maret 2013, dalam perkara antara : Ny.Frince Tupa Kese, Cs. sebagai Para Penggugat Melawan

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timursebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding III Melawan Ny.Frince Tupa Kese, Cs. sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat sampai dengan VII/Terbanding sampai dengan VII Dan Nitanel Kolloh, Cs.sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, IV, V danVi/Terbanding , Il, Turut Terbanding , Il, dan Ill yang pada pokoknyamenerangkan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PemerintahRepublik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia