Ditemukan 639 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : operation operational operating
Penelusuran terkait : Pt utc aerospace systems bandung operations Direktur jenderal pajak vs pt. celanese indonesia operations; Pt. ge operations indonesia vs direktur jenderal pajak;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3927 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — GE OPERATIONS INDONESIA;
136 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GE OPERATIONS INDONESIA;
    3927/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4604/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GE OPERATIONS
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00044/406/14/058/16tanggal 2 Juni 2016, atas nama PT GE Operations Indonesia,NPWP 01.869.711.0058.000, beralamat di South Quarter Tower B,Lantai 1819, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan,DKI Jakarta terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4257 B/PK/PJK/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UTC AEROSPACE SYSTEMS BANDUNG OPERATIONS
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UTC AEROSPACE SYSTEMS BANDUNG OPERATIONS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4049 B/PK/PJK/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UTC AEROSPACE SYSTEMS BANDUNG OPERATIONS
42 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UTC AEROSPACE SYSTEMS BANDUNG OPERATIONS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4048 B/PK/PJK/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UTC AEROSPACE SYSTEMS BANDUNG OPERATIONS
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UTC AEROSPACE SYSTEMS BANDUNG OPERATIONS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2866/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
140 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 2866/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT GE OPERATIONS INDONESIA, beralamat di SouthQuarter Tower B, Lantai 1819, Jalan R.A.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT GE OPERATIONS INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-08-2021 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2542 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Oktober 2022 — CELANESE INDONESIA OPERATIONS;
113 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CELANESE INDONESIA OPERATIONS;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4754 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — GE OPERATIONS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GE OPERATIONS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4017/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT GE OPERATIONS INDONESIA vs PT GE OPERATIONS INDONESIA
63 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GE OPERATIONS INDONESIA vs PT GE OPERATIONS INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4014/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4016/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280/B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
    ./2015tanggal 21 September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA, tempatkedudukan di Sentral Senayan III Lantai 14, Jalan Asia Afrika,Nomor 8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP991/WPJ.06/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2011 Nomor 00003/507/11/077/12 tanggal 11 Juni 2012,atas nama: PT Procter & Gamble Operations
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015, atas nama PTProcter & Gamble Operations Indonesia (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melalui surat Pengiriman PutusanPengadilan Pajak Nomor P.1026/PAN/2015 tanggal 29 Juni 2015 danditerima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP991/WPJ.06/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2011 Nomor 00003/507/11/077/12 tanggal 11Juni 2012, atas Nama: PT Procter & Gamble Operations Indonesia,NPWP 03.088.922.4077.000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1597/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
189 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
    ./2015, tanggal 21 September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA,beralamat di Sentral Senayan Ill lantai 14, JI Asia AfrikaNomor 8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
    Procter &Gamble Operations Indonesia, NPWP: 03.088.922.4077.000 beralamat diSentral Senayan Ill lantai 14, JI Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270,dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Halaman 2 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279/B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
62 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
    ./2015tanggal 21 September 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA, tempatkedudukan di Sentral Senayan III Lantai 14, Jalan Asia Afrika,Nomor 8, Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomor Put.61917/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP987/WPJ.06/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2011 Nomor 00007/507/11/077/12 tanggal 11 Juni 2012, atasnama: PT Procter & Gamble Operations
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61917/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015, atas nama PTProcter & Gamble Operations Indonesia (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melalui surat pengiriman putusanPengadilan Pajak dan telah diterima secara langsung kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 06Juli 2015 dengan bukti penerimaan
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.61917/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP987/WPJ.06/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2011 Nomor 00007/507/11/077/12 tanggal 11 Juni2012, atas nama: PT Procter & Gamble Operations Indonesia, NPWP03.088.922.4077.000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4015/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PDT.SUS/2010
IPM OPERATIONS & MAINTENANCE INDONESIA (IPMOM)
11 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IPM OPERATIONS & MAINTENANCE INDONESIA (IPMOM)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-11-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (IPMOMI)
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (IPMOMI)
    INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS ANDMAINTENANCE INDONESIA (IPMOM1I), yang diwakili oleh DirekturUtama Michael A. Fedosiuk, berkedudukan di Jalan Raya SurabayaSitubondo KM. 141, Paiton, Kabupateen Probolinggo, dalam hal inimemberi kuasa kepada Andy Kelana, S.H., LL.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-07-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2608 B/PK/Pjk/2024
Tanggal 29 Juli 2024 — PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/G/2014/PHI.Sby
Tanggal 30 Juni 2014 — PT.INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI), VS TAUFIK RAHMAN
152 — 40
  • PT.INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI), VS TAUFIK RAHMAN
    PUTUSANNomor : 14/ G/2014/ PHL.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara : PT.INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS ANDMAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI), beralamat di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-04-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 April 2015 — INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI), VS TAUFIK RAKHMAN
82 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI) tersebut;
    INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI), VS TAUFIK RAKHMAN
    INTERNATIONAL POWER MITSUI OPERATIONS ANDMAINTENANCE INDONESIA (PT. IPMOMI), yang diwakili olehMichael A.
    InternationalPower Mitsui Operations And Maintenance Indonesia (PT.
    International Power Mitsui Operations And Maintenance Indonesia(PT. IPMOMI) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT. International Power Mitsui Operations And Maintenance Indonesia(PT.
    INTERNATIONALPOWER MITSUI OPERATIONS AND MAINTENANCE INDONESIA(PT. IPMOMI) tersebut;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 olehH. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 15-05-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 28 September 2020 — Procter dan Gamble Operations Indonesia
Tergugat:
Berda Drata
246 — 133
  • Procter dan Gamble Operations Indonesia
    Tergugat:
    Berda Drata
    Procter & Gamble Operations Indonesia (in casuPenggugat) dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja pada 30November 2019 dan total kompensasi pengakhiran hubungan kerjasebesar Rp. 600.000.000, (Enam Ratus Juta Rupiah);b. Bapak Berda Drata (in casu Tergugat) dan perwakilan PT.
    Procter &Gamble Operations Indonesia (in casu Penggugat) setuju untukmelakukan pertemuan selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020 untukpenandatanganan kesepakatan bersama PHK~ sesuai dengankesepakatan yang tertuang dalam Notula Pertemuan ini; danc. Bapak Berda Drata (in casu Tergugat) akan mengembalikan seluruh assetPT.
    Procter & Gamble Operations Indonesia (in casu Penggugat)sebagaimana tertera pada Surat Pemberitahuan III (Terakhir) PermintaanPengambilan Aset No. 4466/XII/2019/PGOI pada 13 Januari 2020 saatdilakukannya pertemuan penandatanganan kesepakatan bersama PHK.52.
    Procter & Gamble Operations Indonesia (in casu Penggugat)menganggap kewajiban pembayaran pajak melekat pada Bapak BerdaDrata (in casu Tergugat) sehingga nilai kompensasi PemutusanHubungan Kerja adalah sebesar Rp. 600.000.000, (Enam Ratus JutaRupiah) (Sebelum pajak);, Sedangkan Bapak Berda Drata (in casu Tergugat) menolakpemotongan pajak atas total kompensasinya dan mengharapkan PT.Procter & Gamble Operations Indonesia (in casu Penggugat) untuksepenuhnya menanggung pajak atas Kompensasi PemutusanHubungan
    Procter &Gamble Operations Indonesia (in casu Penggugat).53.