SIHOMBING, STH, DKK VS OPSTIB PANDIANGAN, SH

Advent,alamat : Jalan Nias Ujung No.67 Kelurahan Martimobang KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, danSelanjutnya disebut sebagai Pembanding V /Terbanding V semulaTergugat V; DAN Masingmasing Tergugat I,II,III,IV dan V bertindak untukHalaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 304/PDT/2017/PT MDNdiri sendiri dan sebagai Pengurus dari dan sebagai demikian untuk danatas nama Pihak yang akan disebut, yaitu GEREJA MASEHI ADVENTHARI KETUJUH JALAN NIAS PEMATANGSIANTAR;LAWAN :OPSTIB

Oknum PNS Opstib Pandiangan di dinas PU P. Siantar selalumengganggu siswa belajar dan renovasi gereja pada jam kerja dgnmemakai dinas PNS.

Bahwa alat bukti yang diajukan Pembanding P1 s/d P46 telah terbuktisecara sah kebenarannya dipersidangan Bahwa telah terbukti kebenaran tentang status Penggugatdk/Pembanding Opstib Pandiangan sebagai Pegawai Negeri dansebagai Pengurus Pusat Gereja Masehi Advent Coference Indonesiadan sebagai Tokoh MasyarakatBahwa apa yang disebut Pembanding tentang alat bukti P1 s/d P46 telahterbukti dipersidangan adalah bohong dan tidak benar karena alat buktitersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kecuali

OPSTIB PANDIANGAN, S.H., VS PDT. F. SIHOMBING, S.TH. alias PDT. FREDDY SIHOMBING, S.TH., DKK

dimuat dalam Surat Kabar Siantar 24 jam, yang isinyaberupa pengumuman yang ditujukan kepada khalayak ramai tentangkronologis perselisihan antara Tergugat , Il, Ill, IV, V dengan PenggugatKonvensi telah membuat Penggugat Konvensi merasa sangat tertekansecara psikologis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OPSTIB

Bahwa tidak benar para pemilik kapling melaporkan danmengadukan masalah tanah kapling yang telah mereka beli dariKOPSUDASS kepada OPSTIB, yang benar adalah GubernurSumatera Selatan memerintahkan kepada INSPEKTURBAKORTANAS DPB GUBERNUR KDH TK. Sumatera Selatan padaTahun 1986. Dari penyelesaian oleh OPSTIB ternyata tidakterdapat sama sekali bahwa pembayaran Akta Jual Beli No.200/386/TK/VI/1983 Tanggal 8 April 1983 melalui Camat Wilayah17Kecamatan Talang Kelapa belum lunas.

Kelapa seluruh suratsurat tanah baik yang berbentuksertipikat maupun berupa Hak usaha harus diserahkansepenuhnya kepada Tergugat Selanjutnya dapat dikemukakan juga sebagai kelanjutanpemeriksaan oleh OPSTIB dilaporkan bahwa telah diadakan rapatkoordinasi oleh OPSTIB dengan para koordinator pemilik kaplingdari masingmasing instansi terkait tanggal 30 Mei 1990 dansekaligus melaporkan hasil rapat kordinasi kepada Bapak WakilGubernur Sumatera Selatan yang keputusannya antara lain : parapemilik kapling

Selama prosespemeriksaan oleh OPSTIB tidak pernah Penggugat mengajukankeberatan masalah pembayaran tanah yang dibeli antaraPenggugat dengan Tergugat II tidak selesai atau belum dibayar,seharusnya kalau memang Penggugat mempunyai bukti yangbenar dan meyakinkan, logis masalah ini pada saat itu dibahasdalam proses pemeriksaan oleh OPSTIB.

Sedangkan telahdinyatakan oleh OPSTIB menjadi Inventaris KOPSUDASS sampaisekarang suratsurat 2 (dua) Hak usaha itu masih di tanganPenggugat setelah dikembalikan oleh sdr. ERNAL EFFENDI,pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur SumateraSelatan (KPN. KOPSUDASS), tanpa persetujuan dari PengurusKoperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Praja (KPRIBina Praja)Setda Propinsi Sumatera Selatan tanggal 6 April 2001. (P.RK.2).Kelihatannya pengembalian oleh sdr.

Waktunya memang dipilih setelah OPSTIB dibubarkanTahun 2000., sehingga dengan demikian mereka menganggapmasalah ini tidak akan menjadi persoalan sebab yang mengatakanbahwa 3 (tiga) Tanah Hak usaha tersebut milik InventarisKOPSUDASS' ditetapkan oleh OPSTIB.

Perbuatan OPSTIB PUSAT tersebut jelas tidakberdasarkan hukum sebab OPSTIB bukanlah penyidik dalam kasus perkarapidana, akan tetapi siapa yang berani melawan kewenangan OPSTIB Pusatpada saat itu.

Gde Ngurah Rai, SH. dansurat kuasa No. 7 tanggal 2 Mei 1979 yang dibuat oleh dan di hadapan Notarisyang sama ;Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, olen OPSTIB Pusatsebagian tanah a quo dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38/KuninganBarat, Jakarta Selatan telah dijual secara melawan hukum kepada pihak lain,yaitu kepada PT.

Jufri seluas 2.725 m2 yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyelesaian masalah tanah di Jalan Jenderal Gatot Subroto tertanggal 28September 1988 (bukti P17) ;Perbuatan pengalihan hak orang lain demikian itu jelas telah bertentangandengan hukum karena OPSTIB tidak berhak menjual tanah a quo.

Lagi pulatanah a quo berada di bawah pengawasan OPSTIB Pusat hanyalah berstatussebagai barang titipan, yaitu berupa Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan No. 38/Kuningan Barat, Jakarta Selatan, sebagai barang bukti dalam pemeriksaankasus pidana suami Penggugat yang belum mempunyai kepastian hukum, jaditanah a quo masih sedang dalam sengketa (kasus pidana) dan perbuatanOPSTIB Pusat tersebut adalah jelasjelas merupakan perbuatan melawanhukum yang merupakan tindak pidana penggelapan atas hak milik Penggugat

Kasasi I/Tergugat menerbitkan sertifikat atastanah a quo kepada pihakpihak lain, yaitu Termohon IV/TergugatIntervensi dan Termohon Kasasi V/Tergugat II (sertifikatsertifikat obyeksengketa sekarang), yang seharusnya pihak Termohon KasasiI/Tergugat menunggu dulu sampai perkara pidananya selesai denganputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa alas hak Pemohon Peninjauan Kembali IV atas tanah a quoadalah dari Departemen P dan K sejak tahun 1974 melalui tukarmenukar bukan pembelian dari Opstib

PENGADILAN MILITER III 12SURABAYAP U T U S A NNomor : 28 K/ PMIII 12 /AL/ II / 2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IIIl 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : Yanuar Pribadi.Pangkat / NRP : Serma Mar / 82486.Jabatan : Ba Dentih Opstib PLP Purboyo.Kesatuan : Kolatmar.Tempat / tanggal lahir : Malang, O05

Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan caramenyerahkan diri ke penjagaan Puslatpur Purboyo padatanggal 12 Februari 2011.Atas keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.Nama : Wiratmoyo, pangkat : Lettu) Mar / 17025 / PP,Jabatan Wadan Demlat Opstib, Kesatuan: Puslatpur MarOpstib , Tempat / tanggal lahir Semarang, 22 April 1967,Kewarganegaraan Indonesia, Jenis' kelamin laki laki,agama : Islam, Tempat tinggal: Jl. Sawo No. 77 Rt. 01 Rw.03 Kel. Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab.

Untuk itu OPSTIB menyatakan suratsurat tanah tersebutdinyatakan menjadi Inventaris Berkas KOPSUDASS, untuk jelasnya dapatkami uraikan sebagai berikut :1 Akta Jual Beli No. 200/386/TK/VI/1983 Tanggal 8 April 1983melalui Camat Wilayah Kecamatan Talang KelapabesertaSertifikat Hak Milik No. 2575;2 Akta Jual Beli No. 200/386/TK/VI/1983 Tanggal 8 April 1983melalui Camat Wilayah Kecamatan Talang KelapabesertaSertifikat Hak Milik No. 2576;3 Akta Jual Beli No. 200/386/TK/VI/1983 Tanggal 8 April 1983melalui

DAHLAN;; (T.10)Memang sebelum pemeriksaan OPSTIB suratsurat 8 (delapan) bidangtanah sebagai obyek jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 200/386/TK/VI/1983 Tanggal 8 April 1983 melalui Camat Wilayah KecamatanTalang Kelapa masih dipegang oleh Penggugat dengan alasan Penggugatakan menyerahkan sertipikatsertipikat tanah tesebut bersamaan denganhasil sertipikasi 3 (tiga) Surat Hak Usaha yang memang dalam Akta JualBeli No. 200/386/TK/VI/1983 Tanggal 8 April 1983 melalui CamatWilayah Kecamatan Talang

Kenyataan selama pemeriksaan tersebut sama sekali tidakdisinggung, oleh sebab itu OPSTIB berdasarkan dokumen yang ada, makapembayaran pembelian tanah antara Penggugat dan Tergugat II sudahselesai dibayar.Bahwa memang benar Tergugat I meninggal dunia, tetapi bukan tahun1992 yang benar adalah Tahun 1993, rupanya dengan meninggalnyaTergugat I tersebut oleh Penggugat dijadikan alasan yang dicaricari untukmengaburkan masalah jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli No. 200/386/TK/VI/1983 Tanggal 8 April

Sedangkan telah dinyatakanoleh OPSTIB menjadi Inventaris KOPSUDASS sampai sekarang suratsurat 2 (dua) Hak usaha itu masih di tangan Penggugat setelahdikembalikan oleh sdr. ERNAL EFFENDI, pekerjaan : Pegawai NegeriSipil pada Kantor Gubernur Sumatera Selatan (KPN. KOPSUDASS), tanpapersetujuan dari Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia BinaPraja (KPRIBina Praja) Setda Propinsi Sumatera Selatan tanggal 6 April2001. (P.RK.2). Kelihatannya pengembalian oleh sdr.

ERNAL EFFENDIatas 3 (tiga) Hak usaha tersebut salah satu disaksikan juga oleh TergugatIV, tidak benar kalau Tergugat I menyaksikan, sebab Tergugat I sudahmeninggal dunia tahun 1993 sedangkan penyerahan tersebut Tahun 2001.Waktunya memang dipilih setelah OPSTIB dibubarkan Tahun 2000.

Dari penyelesaian oleh OPSTIB ternyata tidak terdapatsama sekali bahwa pembayaran Akta Jual Beli Nomor 200/386/TK/V1/1983,tanggal 8 April 1983 melalui Camat Wilayah Kecamatan Talang Kelapabelum lunas. Oleh sebab itu secara administratif jelas bahwa pelaksanaanjual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dilaksanakansebagaimana semestinya dan juga dengan buktibukti yang ada seluruhpembayaran sudah dilaksanakan juga secara sempurna.

Dahlan (T.10);Memang sebelum pemeriksaan OPSTIB suratsurat 8 (delapan) bidangtanah sebagai objek jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 200/386/TK/V1I/1983, tanggal 8 April 1983 melalui Camat Wilayah Kecamatan TalangKelapa masih dipegang oleh Penggugat dengan alasan Penggugat akanmenyerahkan sertipikatsertipikat tanah tesebut bersamaan dengan hasilsertipikasi 3 (tiga) Surat Hak Usaha yang memang dalam Akta Jual BeliNomor 200/386/TK/VI/1983, tanggal 8 April 1983 melalui Camat WilayahKecamatan

No. 1703 K/Pdt/2015pemeriksaan oleh OPSTIB tidak pernah Penggugat mengajukan keberatanmasalah pembayaran tanah yang dibeli antara Penggugat dengan TergugatIl tidak selesai atau belum dibayar, seharusnya kalau memang Penggugatmempunyai bukti yang benar dan meyakinkan, logis masalah ini pada saatitu dibahas dalam proses pemeriksaan oleh OPSTIB.

Waktunyamemang dipilin setelan OPSTIB dibubarkan tahun 2000, sehingga dengandemikian mereka menganggap masalah ini tidak akan menjadi persoalansebab yang mengatakan bahwa 3 (tiga) tanah hak usaha tersebut milikinventaris KOPSUDASS ditetapbkan oleh OPSTIB.

., jenis kelamin Lakilaki, umur36 tahun, pekerjaan Jaksa/PNS, alamat/tempat tinggal di Jalan Vinca IIBlok G.1 No. 33 Sektor I.4 Perumahan Griya Loka RT/RW 001/005,Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten, Dahulu disebut sebagai Pelawan IV sekarang disebutsebagai Pembanding IV ;5 OPSTIB PANDIANGAN, S.H., jenis kelamin Lakilaki, umur 34 tahun,PNS, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias Ujung No. 65, KelurahanMartimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar

tanggal 7 Januari 2013dibawah Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. telah mengajukan dalilgugatannya sebagai berikut : 1 Bahwa Pelawan I memiliki sebuah rumah permanen ukuran kirakira8 M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluaskirakira : 11 M x 20 M = 220 M2 (dua ratus dua puluh meter bujursangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang,Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah Timur : Rumah dan tanah pertapakannya Opstib

Indonesia (YPCD;Bahwa Pelawan VI memiliki sebuah rumah permanen ukuran kirakira 8M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluaskirakira : 31,50 M x 15 M = 465 M2 (empat ratus enam puluh lima meterbujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 KelurahanMartimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar denganbatasbatas sebagai berikut :SebelahSebelah Timur : Tanah milik marga Sitorus;Sebelah Selatan : Bah Sorma;Sebelah Barat : Rumah dan tanah pertapakannya milik Opstib

benar,dikatakan demikian bahwa sebelum Ot Pattimaipauw meninggaltahun 1975 sesuai Akta Kematian No. 66, sudah ada Akta Hibahtertanggal 21 Desember 1974, padahal sesuai surat KeputusanGubernur Kepala Daerah TKT.I Provinsi Maluku, Nomor436/HM/KMA/79, tanggal 15 Oktober 1979 barulah penyerahanHak atas Objek Sengketa kepada almarhum Ot Pattimaipauwdengan demikian Penggugat dengan tipu muslihat untukmenguasai Objek Sengketa yang dijual kepada Willem Kuhuteru,padahal berdasarkan Nota Dinas Nomor : N D20/opstib

demikian bahwasebelum Ot Pattimaipauw meninggal dunia pada tahun 1975sesuai Akta Kematian No. 66 sudah ada Akta Hibahtertanggal 21 Desember 1974 padahal sesuai SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I ProvinsiPenggugat Maluku Nomor : 436/HM/KMA/79, tanggal 15Oktober 1979 barulah penyerahan Hak atas Objek Sengketakepada alamarhum Ot Pattimaipauw dengan demikianPenggugat dengan tipu muslihat untuk menguasai ObjekSengketa yang dijual kepada Wellem Kuhuteru, padahalberdasarkan Nota Dinas Nomor : N D20/Opstib

benar, dikatakandemikian bahwa sebelum Ot Pattimaipauw meninggal tahun 1975sesual Akta Kematian No. 66, udah ada Akta Hibah tertanggal 21Desember 1974, padahal sesuai surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah TKT.I Provinsi Maluku, Nomor 436/HM/KMA/79, tanggal 15Oktober 1979 barulah penyerahan Hak atas Objek Sengketa kepadaalmarhum Ot Pattimaipauw dengan dmikian Penggugat dengan tipumuslihat untuk menguasai Objek Sengketa yang dijual kepadaWilellem Kuhuteru, padahal berdasarkan Nota Dinas Nomor : N D20/opstib

demikian bahwa sebelum Ot Pattimaipauw meninggaldunia pada tahun 1975 sesuai Akta Kematian No. 66 sudah adaAkta Hibah tertanggal 21 Desember 1974 padahal sesuai SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Provinsi PenggugatMaluku Nomor : 436/HM/KMA/79, tanggal 15 Oktober 1979barulah penyerahan Hak atas Objek Sengketa kepada alamarhumOt Pattimaipauw dengan demikian Penggugat dengan tipumuslihat untuk menguasai Objek Sengketa yang dijual kepadaWellem Kuhuteru, padahal berdasarkan Nota Dina Nomor : N D20/Opstib

aslinya) ;Foto copy Akta Hibah No : Tiga Puluh / KMA / 1979tertanggal 19 Nopember 1979 dibuat dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Sopaheluwakan lzaac(bermaterai cukup dipersidangan tanpa ada aslinya) ;Foto copy Surat Gugatan antara JANDA CONSTANTINAPATIMAIPAUW / MATULESSY disebut sebagaiPenggugat melawan VERA VONDA LENDA VERONICAPATTIMAIPAUW disebut sebagai Tergugat tertanggal 13Pebruari 1980 (bermaterai cukup dipersidangan tanpaada aslinya) ;Foto copy Nota Dinas dengan Nomor : ND20 20 /OPSTIB

OPSTIB PANDIANGAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan NiasUjung Nomor 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan SiantarSelatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;BOSCO JEMI PANDIANGAN, bertempat tinggal di Jalan NiasUjung Nomor 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan SiantarSelatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara,kesemuanya dalam hal ini semuanya memberikan Kuasakepada Marulam Pandiangan, S.H., dan kawan, Para AdvokatAnggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), berkantor diJalan

(empat ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak diJalan Nias Ujung Nomor 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan SiantarSelatan, Kota Pematang Siantar dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Timur Tanah milik marga Sitorus; Sebelah Selatan Bah Sorma; Sebelah BaratRumah dan tanah pertapakannya milik Opstib Pandiangan,S.H. (Pelawan V); Sebelah Utara Tanah Persil Nomor 98 SHTS Nomor 1000 tanggal 12Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCl);7.

OPSTIB PANDIANGAN, S.H.,6. BOSCO JEMI PANDIANGAN tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkatkasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat tanggal 30 September 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Halaman 49 dari 50 hal.Put.

dibelakang tanpa gang kebakaran dan parit;Kini luas tapak bangunan Tergugat V menjadi 108.48 M2 + 179.2 M2 = 288M2 yang seharusnya sesuai SK Tergugat III Nomor 197/1980 luasnya hanya216 M2, dengan demikian jelas telah mencaplok tanah tersebut dibawah ini: Tanah jalan masuk/keluar masyarakat (yang selebar 6 M x 4 M); Tanah Gang Kebakaran (1 M x 60 M = 60 M2); Tanah Roilyn (2 M x 60 M = 120 M2); Tanah parit Penggugat (0,5 M x 60 M = 30 M2);Bahwa pada saat sedang dibangunnya bangunan diatas tanahtersebut, Opstib

XII), ganti sertifikatmenjadi Hak Guna Bangunan Nomor 366, terakhir ditingkatkan menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 315;Bahwa Tergugat V tersebut telah nyata melakukan perbuatan melawanhukum karena fakta dilapangan SHP 1823 tersebut bertindih diatas SertifikatHak Pakai 1575, 1576, dan 1577, khususnya lagi karena tanah menurutSertifikat Hak Pakai 1823 itu telah ditetapkan menjadi Badan Jalan MariamTomong;Bahwa Tergugat II yang telah diterima surat tembusan dan KaditAgraria Sumatera Utara dan surat Opstib

Dikembalikan kepada pihak BRI cabang gombong melalui saksi OPSTIB KURNIANTO SE bin SUMINO 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B-1158-ZFR Tahun 2014 nomor rangka : MHKV1BA1JEK047915 Nomor mesin : K3MF15583Dikembalikan kepada sdr HENDRA GUNAWAN BIN ABDUL AZIZ 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor : 5221 8430 3600 1993 1 buah kartu ATM BRI dengan Nomor : 5221841144267563.

OPSTIB KURNIANTO, SE bin SUMINO (alm), dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.e Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 27/ Pid.B/ 2019 / PN.KomBahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BRI Cabang Gombongpada bagian Supervisor Penunjang Operasional yang mempunyai tugasdan tanggungjawab sebagai koordinator PT SDM dan Logistik BRICabang Gombong ;Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan

Opstib Kurnianto, 3). Sunardi, 4).Briant Ardhi Kusuma, 5). R. Jonet Kertapati, 6). RioKrisnajati, 7). Surya lrawan, 8). Edy Wiyono, 9). Wiwik KrisHalaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2021/PT SMGHeryani, semuanya adalah pegawai PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat Kuasa Khususbertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca:1.

, perihalGanti Rugi Bangunan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P4c;Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Lampung kepada PenggugatNomor 1B.340/14389/04/77 tanggal 24 November 1977, perihalBangunan yang Terkena Proyek Inpres Pasar Tugu, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5a;Surat kepada Pandam W Sriwijaya Brigjend TNI Obien Secakusumah diPalembang, tanggal 12 April 1978 selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P5b;Surat kepada OPSTIB

Tidak ada itu menguatkan AktaJual Beli dan SertifikatSertifikat.Terhadap pembebasan tanah yang katanya dilakukan Opstib atauOpstibda dan lainlain tIndakan di luar Pengadilan, seperti pemanggilanpemanggilan oleh Kodim, Kabupaten, Camat, tidak perlu diperhatikan dandipertimbangkan dan dikesampingkan saja, karena tindakantindakan itusudah terang merupakan penyalahgunaan wewenang dan melawanhukum. Pengadilan tidak boleh mengesahkan perbuatan perbuatansemacam itu.

Kota Ambon KotamadyaAmbon Diberi tanda bukti P11;Foto copy Surat Keterangan Nomor : 106/1978 tertanggal 28121978, diberitanda Bukti P12 ;Foto copy Surat Keterangan tertanggal 4 Februari 1981, diberi tanda buktiP13 ;Foto copy Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agrariatentang permohonan Penunjukan batasbatas tanah bekas hak eigendomVerp Nomor : 1465 tanggal 23 April 1981, diberi tanda bukti P14 ;Foto copy Nota Dinas Nomor : ND44/OPSTIB/V1I/1983 dari InspekturOPSTIB DPB Gubernur KDH TKT

Demikian juga dengan bukti T26 s.d T29 tidak perlu dipertimbangkan karena tidak adakewenangan POM dan Kodam Il Bukit Barisan dalammengatur dan menentukan hakhak atas tanah, apalagiadanya penegasan dari Surat Gubernur Kepala DaerahTingkat Sumatera Utara Inpektur OPSTIB Pusat No K1457/iropstio/11/1985 tanggal 29 Maret 1985 dalam bukti P16,perihal Penyelesaian Pemberian Hak atas Tanah Negarabebas terletak di Kecamatan Medan Sunggal.

Sompotan kepada Bapak Inspektur Opstib Dati IPropinsi Sulawesi Utara, perihal Permohonan ganti rugiharga tanah an. C.T.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Akta pelepasan Hak Nomor594/29/II/2017 yang dilakukan Tergugat dengan Repi Apriyadi pada tanggal 28November 2017 dengan diketahui Kepala Desa Peninjauan, oleh karena buktitersebut dibantah oleh Penggugat dan suratnya merupakan akta di bawahtangan maka bukti surat tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan saja dan harus dikuatkan dengan buktibukti lainnya;Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa panggilan dari Camat KecamatanPeninjauan Nomor 13/II18/Opstib