Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otonomi otolomo otonom otodogo oton0mi otonomy otonomã
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum
Register : 18-12-2015 — Putus : 15-02-2016 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 755/PID.B/2015/PN Psp
Tanggal 15 Februari 2016 — Jaksa Penuntut:
PARDAMEAN ICHRAM PANGIHUTAN, SH.MH
Terdakwa:
1.HODDI PANGIHUTAN SIHOMBING
2.OTOMOSI LASE Alias OTONOMO LASE
41 — 1
  • Jaksa Penuntut:
    PARDAMEAN ICHRAM PANGIHUTAN, SH.MH
    Terdakwa:
    1.HODDI PANGIHUTAN SIHOMBING
    2.OTOMOSI LASE Alias OTONOMO LASE
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Putus : 11-08-2014 — Upload : 28-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 13/PDT/2014/PT AMB
Tanggal 11 Agustus 2014 — MARSELUS RENYAAN ; JOHANIS RENYAAN ; HARTO YANTO RENYAAN ; RAVAEL RENYAAN ; JOHANIS RENYAAN VS AHLI WARIS MOHAMAD AMIR TAMHER ; KEPALA PERSEKUTUAN ADAT RAHAN KORBIB TUAL ; PEMERINTAH DESA TAAR, C.Q. KEPALA DESA TAAR KECAMATAN DULLAH SELATAN KOTA TUAL ; PEMERINTAH NEGERI TUAL / RAJA TUAL ; ADRIAN NGABALIN ; YOHANIS UBLEUW ;
59 — 20
  • melakukanpemeriksaaan setempat ternyata banyak orang yang bertempat tinggalditanah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap mereka yang beradadidalam tanah haruslah dijadikan sebagai pihak, yakni sebagai Tergugat atauTurut Tergugat di dalam perkara ini;Menimbang, bahwa disamping hal tersebut haruslah dipikirkanbahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 17 UUPA, telah dikeluarkan UndangUndang Nomor 56 PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yangdi pertegas Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomo
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-07-2010 — Putus : 11-11-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 283/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 11 Nopember 2010 — YOSEPHUS NAUW
91 — 90
  • baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupunsaksi a de charge di muka sidang dihubungan dengan keterangan terdakwa, serta adanyabarang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap faktafakta sebagai berikut :e bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Sorong Selatan mendapat alokasi danaberupa pembuatan jalan sebesar Rp. 1.192.750.000, (satu milyar seratus sembilanpuluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiyai proyek pembuatanjalan Sesor Boldon yang bersumber dari dana Otonomo
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 13/PID-TIPIKOR/2016/PT-BNA
Tanggal 26 Juli 2016 — Abdul Hamid Bin Ismail
75 — 31
  • HIDROTEKNIKANDALAN nomor : KU.602.LA/ KONS/ 664/ 2013 tanggal 25 Juni20135 (lima) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat KeputusanGubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/018/2013 tentang Penunjukan/Penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/ Kuasa penguna barangbendahara pengeluaran pembantun kegiatan dana Otonomo khususpada Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2013, tanggal 06 Maret2013.1 (satu) rangkap asli, dokumen Laporan perkembangan Realisasi Fisikdan keuangan belanja langsung perkegiatan Otsus
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 28-06-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 13/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 26 Juli 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : Darwin, SH
Terbanding/Terdakwa : Abdul Hamid Bin Ismail
87 — 17
  • HIDROTEKNIK ANDALANnomor : KU.602.1.A/ KONS/ 664/ 2013 tanggal 25 Juni 20135 (lima) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat KeputusanGubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/018/2013 tentang Penunjukan/Penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/ Kuasa penguna barangbendahara pengeluaran pembantun kegiatan dana Otonomo khususpada Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2013, tanggal 06 Maret2013.1 (satu) rangkap asli, dokumen Laporan perkembangan Realisasi Fisikdan keuangan belanja langsung perkegiatan Otsus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 19 April 2012 — dr. H. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S.
100 — 27
  • ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S. sebagaiWalikota Bontang Periode 20012006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri dan Otonomo Daerah RI Nomor:131.44047 tanggal 27 Februari 2001;Menimbang, bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukantersebut sehingga ia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dan untuk melaksanakan tugastugasnya, kepemilikan kewenangan seringditimbulkan oleh ketentuan hukum yang berasal dari suatu kebiasaan bila kewenangan