Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7328 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — Hj. NURHASANAH, S.H., M.H. binti H. AHMAD SAFEI
108 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-10-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 PK/Pid.Sus/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — MUHAMMAD BADRUN alias ADUN
95 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-12-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 PK/Pid.Sus/2021
Tanggal 21 Desember 2021 — LEO CHANDRA
286 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2021
Tanggal 9 September 2021 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS YUALITA WIDYADHARI, S.H;
291 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS YUALITA WIDYADHARI, S.H;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — ANITA LIE, SH VS OTORITAS JASA KEUANGAN cq. DEWAN KOMISIONER OJK;
462 — 473 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANITA LIE, SH VS OTORITAS JASA KEUANGAN cq. DEWAN KOMISIONER OJK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-07-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — TRI HARTATI VS KETUA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;;
177 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRI HARTATI VS KETUA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTIFINANCE VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
247 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTIFINANCE VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
    ., jabatan Direktur;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,beralamat di Gedung Bank Indonesia, Menara RadiusPrawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H.Thamrin Nomor 02, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Jaya Sukmana, dankawankawan, Pegawai Jasa Otoritas Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU124/D.01/2018, tanggal 27 September 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
    Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk mencabut keputusanDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 65/D.05/2018tanggal 1 Agustus 2018 tentang pencabutan ijin usaha perusahaanpembiayaan PT Kembang 88 Multi Finance;4.
    benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai perusahaan pembiayaantelah terbukti tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan olehTermohon Kasasi/Tergugat telah dijatuhi sanksi peringatan pertamasampai peringatan ketiga hingga pembekuan usaha, namun PemohonKasasi/Penggugat tetap tidak membuat Rencana Pemenuhan Pasal 37ayat (2) huruf a sebagaimana dimaksud oleh Pasal 62 ayat (1), ayat (2)dan ayat (3) Peraturan Otoritas
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 04-02-2013 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 16-K / PM.II-10 / AD / II / 2013
Tanggal 21 Februari 2013 — Kapten Kav Andri Syamsul Basri Tuarita, S.H.
86 — 45
  • ., Kapten Kav / 11960018281170 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa ijin dari otoritas Bandar Udara berada di daerah tertentu di Bandar Udara. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-05-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2021
Tanggal 7 Juni 2021 — ,M.Kn VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
447 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Kn VS DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);
    ,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tebet DalamIV, RT.016/RW.001, Kelurahan Tebet Barat, KecamatanTebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat pada KantorHukum Nur Setia Alam Prawiranegara & Partners, beralamatdi Jakarta Selatan;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN(OJK), tempat kedudukan di Gedung SumitroDjojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta 10710;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa: Lubna Maulida dan kawankawan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
    Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan KeputusanDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda TerdaftarHalaman 1 dari 7 halaman.
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DewanKomisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Konsultan HukumSebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tertanggal 18 Desember2019 dengan Nomor Urut 4 (empat) a.n. Nur Setia Alam, S.H.,M.Kn.
    Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan DewanKomisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019Tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Konsultan HukumSebagai Profesi Penunjang Pasar Modal tertanggal 18 Desember2019 dengan Nomor Urut 4 (empat) a.n. Nur Setia Alam, S.H.
    .;3 Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut KeputusanDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP50/PM.223/2019 Tentang Pembatalan Surat Tanda TerdaftarKonsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modaltertanggal 18 Desember 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat) a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR VS PT. MARINE SERVICE ENGINEERING;
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR VS PT. MARINE SERVICE ENGINEERING;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR VS PT. MARINE SERVICE ENGINEERING;
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III LEMBAR VS PT. MARINE SERVICE ENGINEERING;
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 104/B/2020/PT.TUN.SBY tertanggal 27 Juli2020 Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 107/G/2019/PTUN.MTR tertanggal 19 Maret 2020;Mengadili Sendiri :Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat KepalaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ill Lembar.Nomor PP.006/01/01/KSOP.Lbr2019 tanggal 12 November 2019 perihalPenghentian Kegiatan;Dalam Eksepsi : Menerima dan Mengabulkan
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORKESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IlLEMBAR;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 14 K/TUN/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M. H.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Tender
Register : 02-11-2021 — Putus : 25-02-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 20/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 25 Februari 2022 — PUDAN KREASI Tergugat: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM Intervensi: PT. BINTANIKA JAYA
205 — 59
  • PUDAN KREASI Tergugat:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM Intervensi:PT. BINTANIKA JAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 12 Mei 2020 —
939 — 830 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2019 sebagai berikut:1.
    Menyatakan Terdakwa LEO CHANDRA terbukti secara sah danmenyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Turut serta dengansengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secaraberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2.
    Sus/2020UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telahterbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor337/ Pid.B/ 2019/PN.JKT.PST tanggal 17 September 2019
    Menyatakan Terdakwa LEO CHANDRA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengajamengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJkK)dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secaraberlanjut:2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA., II. PT. HJS INDO INVEST DAN PT. KEDAP SAYAAQ;
311 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA., II. PT. HJS INDO INVEST DAN PT. KEDAP SAYAAQ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2024
Tanggal 27 Februari 2024 — KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA., II. KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA SEJAHTERA (TKBM KOMURA);;
67 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA., II. KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA SEJAHTERA (TKBM KOMURA);;
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 607/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Otoritas Jasa Keuangan, Diwakili Oleh : Otoritas Jasa Keuangan,
Terbanding/Tergugat : PT Sanggarcipta Kreasitama
100 — 60
  • Pembanding/Penggugat : Otoritas Jasa Keuangan, Diwakili Oleh : Otoritas Jasa Keuangan,
    Terbanding/Tergugat : PT Sanggarcipta Kreasitama
    Sehingga amar putusan pengadilan tingkat pertama yangmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak tepat dan akandiperbaiki oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.Menimbang,bahwa dalam gugatan perkara a quo yang menjadi objeksengketa adalah mengenai Pembatalan Perjanjian untuk melaksanakan PaketPekerjaan Jasa Lainnya:Pengadaan Sewa Gedung Kantor Pusat Otoritas JasaKeuangan di Gedung Wisma Mulia 1 Nomor: SPJ01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/2016 tanggal 27 Desember 2016 = antaraPembanding
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 22-06-2017 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 168/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 18 Agustus 2017 — RAHMAT; DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN;
87 — 34
  • RAHMAT;DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN;
    :Kesemuanya ny Negara Indonesia, pekerjaan Advokat padaLaw Office of Maher Syalal Hasybas & Partners, beralamat diGedungWTC 5 level 3 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2931,sts 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/SK/MSHP/IX/2016, tanggal 12 September 2016, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;; Melawan:DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS' JASAKEUANGAN, tempat kedudukan di Gedung SumitroDjojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 14,Jakarta 10710.
    2017 yang dimohonkan banding,berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaanpersidangan dan Sey Sat bukti kedua belah pihak, berpendapat bahwapertimbangan.prtimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh MajelisHakim Rengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkanputusannya tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum pada intinya sebagai berikut :Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat/Terbanding in casu Direktur PengawasanPerbankan Otoritas
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 59/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 18 April 2018 — HUSTOM HALIM; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
32 — 16
  • HUSTOM HALIM; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-08-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Nopember 2017 — HUSTOM HALIM ; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
161 — 92
  • HUSTOM HALIM ; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
    . 24.Bahwa, sebagaimana fungsi Otoritas Jasa Keuangan sesuaipasal 5 UU No 21 tahun 2011 yaitu pada pokoknya sebagairegulator dan pengawasan ( watch dog ), dapat dikatakan bahwaterdapat 2 ( dua ) kegiatan utama Otoritas Jasa Keuangansebagai suatu badan tata usaha negara yaitu : (i) membuatHal. 25 dari 110 hal.
    Terhadap Keputusan Otoritas Jasa Keuanganmenyatakan Penggugat tidak lulus fit and proper testsejak tahun 2005, karena Otoritas Jasa Keuangan itusendiri baru di undangkan pada 2009.32.Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan NomorKep 23/PB.4/2017 Tentang Hasil Uji Kemampuan danKepatutan ( Fit and Proper Test ) Sdr. Hustom Halim selakuAnggota Dewan Komisaris Periode 22 September 2005 sampaiHal. 37 dari 110 hal.
    BankPerkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa Otoritas JasaKeuangan telah bertindak bagaikan penyidik, penuntut danpemutus atas permasalahan yang diuraikan dalam bagianpertimbangan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan Nomor Kep 23/PB.4/2017 Tentang Hasil UjiHal. 48 dari 110 hal.
    Bahwa denganditerbitkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan Nomor Kep 23/PB.4/2017.
    BPR Lumbung MekarSentosa Nomor : 071/BPRLMS/X/2017, tanggal6 Oktober 2017, Hal Permohonan PenjadwalanUlang Undangan, ditujukan kepada Otoritas JasaKeuangan Deputi Direktur PengawasanPerbankan 1, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Risalah Pertemuan Antara Otoritas JasaKeuangan Dengan Pengurus PT. BPR LumbungMekar Sentosa dari Otoritas Jasa Keuangan No.RR 72/KR.0111/2017, tanggal 18 Oktober 2017,Materi Evaluasi Kinerja PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-09-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 220/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2017 — RAHMAT;DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
195 — 923
  • RAHMAT;DIREKTUR PENGAWASAN PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentangBank Perkreditan Rakyat ;7.
    UndangUndang No. 11 tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;Bahwa terbukti Tergugat melanggar Pasal 21 Ayat (2), (8) dan (4)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tanggal 18November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang Berbunyi :...Direksi BPR menyampaikan permohonan persetujuan perubahankepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaOtoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri:a. bukti setoran modal; danb. dokumen pendukung ;,...Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut POJKBPR) ;b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEQOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebutSEOUJK BPR); danc.
    Putusan Nomor 220/G/2016/PTUNJKT70.71.72.73.74.a. ... pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelahmendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ...
    UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 dan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 ; (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 27/POJK.03/2016, Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan BagiPihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ; (fotokopi darifotokopi);Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014, Tentang Bank Perkreditan Rakyat ; (fotokopi darifotokopi);Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/SEOJK. 03/2015, Tentang Bank Perkreditan Rakyat ;(fotokopi dari fotokopi);Surat