Ditemukan 7 data
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMINAH (DULMANAN), DKK P.PK.I/T.PK.II; MULYADI, DKK P.PK.II/T.PK.I
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat IITerbanding tanggal 10 Desember 2010, bukti P.PK.II. menyatakan : TanahSawah Hak Garap Vervonding No.526, luas 0.850 Ha (tanah sengketa)adalah benarbenar telah dijual oleh P. PRAMO kepada P. SALE(Penggugat Pembanding sekarang Pemohon Peninjauan Kemball) ;3.
terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali berupa bukti baru(P.PK I) tidak dapat dijadikan sebagai novum, karena dari format surat bukti P.PK I. terdapat cacat, yaitu surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 Juni1950, tetapi didalamnya ada ejaan baru seperti Djuwal dan katakata buat,tujuh, dimana huruf u ejaan baru, baru mulai dikenal pada tahun 1973 ;Bahwa bukti P.PK.II
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 304 PK/Pdt/2015pada saat sekarang ini adalah Tergugat yang sekarang sebagaiPemohon Peninjauan Kembali; Bahwa, dari bukti P.PK.I, P.PK.I dan P.PK.III telah menambah danmenyempurnakan kekurangan bukti Tergugat/Pemohon PeninjauanKembali yang dipertimbangkan pada surat putusan Pengadilan NegeriJember Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Jr tanggal 22 Juli 2014; Bahwa, dengan demikian setelah diketemukan bukti baru berupaP.PK.I, P.PK.II dan P.PK.III sangat jelas dan tegas adanya bukti yangmenerangkan atau menyatakan
35 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 184 PK/Pdt/2016 Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/PengadilanNegeri Ambon dengan tepat dan benar; Bahwa buktibukti baru (novum) yang diajukan yakni surat bukti PemohonPeninjauan Kembali P.PK. dan P.PK.II hanya berupa laporan polisi dansurat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari KepolisianNegara R.I.
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat keterangan Hak Milik Tanah Nomor.18/SM/KBM/161 atas namaNORDIANA yang dibuat oleh MAMUR Kepala Kampung/Lurah SeberangMesjid yang dibuat pada tanggal, 9 Mei 1961, merupakan SuratKeterangan Hak Milik Tanah yang diperoleh dari orangnya Abdurrahmanyang tanah tersebut ditempati para Tergugat yang sekarang sebagaiPemohon Peninjauan Kembali (PK) ;Vide bukti P.PK.II (terlampir) ;Dengan catatan : Kalau para Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskanbahwa orang yang atas nama Ipoet bin Tarkoel warga yang
38 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang seharusnya menjadikewajiban Penggugat/ Termohon dengan memanggil 4(empat) orang saksi yang diarahkan untukmenerangkan sesuatu seperti yang diinginkan olehhakim tanpa memperdulikan sama sekali prestasiPemohon yang telah diterima dan dinikmati olehPemohon, berupa pembayaran sejumlah uang sebesarRp 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah)serta nilai meteriil bangunan yang berdiri' diatas tanah sengketa yang telah Pemohon keluarkanyang bukan milik Termohon baik sebagian apalagiseluruhnya ; Bukti P.PK.II
149 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga yang menjadi acuan terkaitPersyaratan khusus mengenai Persetujuan Prinsip Usaha BudidayaPerkebunan (PPUB) tersebut adalah Surat Menteri Kehutanan RI.Nomor $.51/MenhutVII/2005, tanggal 11 Pebruari 2005. yangditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia (Bukti: P.PK.II 5).