Menyatakan Terdakwa AGUS PAHARYONO, SE, BIN KOHAR (Alm)tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana

Membebaskan Terdakwa AGUS PAHARYONO, SE, BIN KOHAR (Alm)dari Dakwaan Primair tersebut;

3.

Menyatakan Terdakwa AGUS PAHARYONO, SE, BIN KOHAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI Secara Bersama-sama sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dalam

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS PAHARYONO, SE, BIN KOHAR (Alm) dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa AGUS PAHARYONO, SE, BIN KOHAR (Alm)dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan

7.

Pembanding/Penuntut Umum I : YERRY TRI MULYAWAN,SH
Pembanding/Penuntut Umum II : HARYANDANA HIDAYAT, S.H
Terbanding/Terdakwa : AGUS PAHARYONO, S.E Bin KOHAR (Alm)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Anas Fauzi bin Irpani) terhadap Penggugat (Meiliana Dwi Putri binti Agus Paharyono);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah);

Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (Ratna Luciani binti Paharyono);3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Il.

pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

HAFILIA dengan AGUS PAHARYONO, SE, Nama Pekerjaan Optimasi Lahan Rawa Nomor Kontrak : 521/79/SPK-APBN/XXXVII/05/2019 tanggal kontrak 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 dengan nilai kontrak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6.20 Laporan SID (Survei Investigasi dan Desain) Optimasi Lahan Rawa Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya dan Sinar Peninjauan Dinas Pertanian Kabupaten OKU TA.2019;

6.21 Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Rawa Serasi Dinas Pertanian Kabupaten OKU Tahun

HAFILIA dengan AGUS PAHARYONO, SE, Nama Pekerjaan Optimasi Lahan Rawa Nomor Kontrak : 521/79/SPK-APBN/XXXVII/05/2019 tanggal kontrak 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 dengan nilai kontrak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6.31 Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Baturaja Nomor Rekening 0836367072 atas nama UPKK Kelompok Tani Sri Rezeki;

6.32 Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Baturaja Nomor Rekening 0836363714 atas nama UPKK Kelompok Tani Saluyu;

>Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Paharyono, S.E Bin Kohat (Alm)

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Hafilia dengan Agus Paharyono, SE, Nama Pekerjaan Optimasi Lahan Rawa Nomor Kontrak: 521/79/SPK-APBN/XXXVII/05/2019 tanggal kontrak 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 dengan nilai kontrak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hafilia dengan Agus Paharyono, SE, Nama Pekerjaan Optimasi Lahan Rawa Nomor Kontrak: 521/79/SPK-APBN/XXXVII/05/2019 tanggal kontrak 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);

tindak pidana korupsisebagaimana tuntutan Jaksa bukan karena kesalahan saya sendiri,melainkan karena orangorang yang melakukan perjalan dinas tidak pernah memberikan SPPD Rampungnyakepada saya,sehingga saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya ,selain itu mengenaiUang Perjalanan Dinas Dalam Daerah bulan Desember 2007 digunakan untuk membayartagihan uang perjalanan dinas luar daerah dikarenakan saya mendengar dari PenggunaAnggaran (Drs.Bambang Sudono,MM) bahwa hal tersebut sudah atas persetujuan PaHaryono