Pemohon:
ELSYE PAPYANG

Seow bush lomari papyang merk Olympic9 Menctuphan harta bersama tersebun dalam point 3 adalah seperdua hapapossi 10 Menghukum Tergugat Kekonpens dan Penggugat Rekonpens) urtuk mentesti pertusan pore 6. 7. 8 dees 9 persetoast di ats cetapen sib supiat aaeeeneememen osMMemperhatikan akin permohoran Randing veg dita oleh PueitersPengadiie: Agama Sulstumi Nomor GFP DOS PA Sm. tanggal 10

Lalu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 BK 3610 PAPyang dibawa oleh terdakwa dipinjam oleh sdr. Rudi Als. Bugen, namundikarenakan tidak kembali lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. Rudi als.Bugen dan dikatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125BK 3610 PAP telah dijual dan terdakwa menerima uang Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah).Bahwa sdr. Indra Suheli als.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1012/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 237 B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1783, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1010/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/2385, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHalaman 1 dari 7 halaman.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/2224, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHalaman 1 dari 7 halaman.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1011/DISPENDA, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/2223, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHalaman 1 dari 7 halaman.

Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAPyang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/0411/Dispenda, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohonHalaman 1 dari 7 halaman.

berpindah tempat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud sesutau barang adalah segalasesuatu yang berwujud termasuk binatang namun manusia tidak termasukdemikian juga daya listrik dan gas juga tergolong barang meskipun tidakberwujud ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganBahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 wib,terdakwa sedang melintas di depan rumah saksi korban ERNAWATI melihat ada1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih hitam BK 6458 PAPyang

Jika hal tersebut dikaitkan dengan faktafakta hukumHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Papyang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwadengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum,bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya,sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yangdiajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangantemyata Terdakwa

./ B/PK/PJK/2012.2226.papyang mulia membatalkan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yangdemikian serta Putusan Pengadilan Pajak yang membenarkan Surat KeputusanTermohon Peninjauan Kembali tersebut;Bahwa butir ke4 Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut yangmenyatakan Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih dapat mengajukankeberatan kembali sepanjang masih dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejaktanggal diterimanya surat ketetapan pajak sama sekali tidak ada artinya bagiPemohon Peninjauan

untuk tahun 2009 merupakanAPBD murni;bahwa system pencairan dana PAP melalui Tambah Uang Persediaan yang berartikegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkandalam waktu 30 hari dan apabila tidak dilaksanakan maka uangnya harusdikembalikan ke Kas Daerah ;bahwa benar kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena waktunya yang mendesakyaitu selama 30 hari tapi dibuatkan pertanggungjawabannya secara fiktif;bahwa benar terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah mencairkan dana PAPyang

PPTK, PPK danBendahara Pengeluaran yang bertanggungjawab atas kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd ) tidak melaksanakan kegiatanPembinaan, monitoring, evaluasi dan koordinasi kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)Penerima Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dari Pusat di 6 (enam) Kecamatanpada~ Tahun 2008 dan 9 (sembilan) Kecamatan pada tahun 2009 padahal dana untuk kegiatantersebut telah dicairkan oleh Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran yaitu Dana PAPyang

tersebut dibuat seolaholah kegiatan telahdilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa yaitu terdakwa II dan Terdakwa IIatas perintah saksi Drs Edy Lukman Hakim,MM tersebut telah membuat suratpertanggungjawaban yaitu dengan cara membuat tanda terima pembayaran / kwitansi palsu /fiktif yang terdiri dari Perjalanan Dinas, pesanan barang, sewa gedung sedangkan SPJ untuktahun 2009 hanya kwitansi perjalanan dinas fiktif;Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah mengembalikan uang dana PAPyang

;Bahwa oleh karena Termohon dalam menentukan besaran tarif PAPyang dikenakan kepada Pemohon perhitungannya menggunakansatuan Rp/m, maka besaran tariff PAP yang harus dibayarkanPemohon jumlahnya menjadi sangat tidak wajar, sebab jikadibandingkan dengan tarif PAP yang perhitungannya denganmenggunakan satuan Rp/Kwh (PLTA lain) jumlah selisinnya sangatbesar; apalagi jika dibandingkan dengan nilai kewajiban Pemohonatas pembayaran Annual Fee yang diterima Termohon dalam setiapHalaman 8 dari 34 halaman

Sus / 2020 / PN Papyang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yangdilakukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan HukumMenimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jikasudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telahterbukti;Menimbang bahwa unsur tanpa hak melekat pada diri seseorangapakah orang tersebut memiliki izin atau tidak dari lembaga atau instansi terkaityang memiliki wewenang.

Dalamketentuan butir 6 yang pada pokoknya disebutkan apabila pekerja dalamtahun 2015 memperoleh surat peringatan akan dipotong 0,50 dari PAPyang diterimanya;. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan butir 11 yang pada pokoknyamenyatakan sikap penolakan Para Penggugat terhadap SP 1 sesuai amanatUU No.21 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1).

Harta Bersama berupa Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4793 PAPyang berada di pihak Penggugat Rekonpensi;8. Hutang bersama dengan rincian sebagai berikut:a. Hutang kredit di Bank BRI Beureunuen sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);b. Hutang pada bibi Fatimah berupa emas murni sejumlah 14manyam;C. Hutang Tergugat Rekonpensi kepada Pada PenggugatRekonpensi berupa emas kawin yang belum dibayar sejumlah 5manyam emas murni;d.