I KOMANG TIRTA PARISADHA dan Terdakwa II. I PUTU NANDA ARYADI PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. I KOMANG TIRTA PARISADHA dan Terdakwa II.

Terdakwa : I Komang Tirta Parisadha, Dk.

Usman Hartana,H. aci, Salamin.Selanjutnya juga dinyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 1988yang berasal dari Pemberian Parisadha Umat Hindu Desa Tolai atas nama UmatHindu Desa Tolai sebagai ganti atas pembelian sebidang tanah milik BapakSekuntu dalam kaitan dengan pemindahan kubur Umat Hindu Desa Tolai dariKompleks Pasar Desa Tolai ke Dusun Matampondo.Hal 3 dari 25 Hal.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Prg11.12.13.14.Bahwa diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan milik yang bersangkutantahun 1988 dan pihak lain tidak ada yang keberatan.( Bukti P2)Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 06 Mei2011, di Lalundu, ditanda tangani oleh Gede Kirtiya selaku Parisada umat Hindu( yang mengurusi kepentingan kKeagamaan maupun sosial ) pun menegaskan,menyatakan dan menerangkan benar pada tahun 1988 Parisadha Umat HinduDesa Tolai telan menyerahkan

Ketua Pengadilan Negeri Parigi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkanputusan sebagai berikut :PRIMAIR :Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang saat ini terletak di KompleksPasar Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, diperoleh pada tahun1988 berasal dari Pemberian Parisadha Umat Hindu Desa Tolai atas nama UmatHindu Desa Tolai sebagai ganti atas pembelian sebidang tanah milik BapakSekuntu dalam kaitan dengan pemindahan kubur Umat

GEDE KIRTIYA yangpada saat itu menjabat sebagai Ketua Parisadha Hindu Dharma (PHD) DesaTolai bertemu dengan Kepala Desa Tolai yang pada waktu itu menjabat KETUT SUTA serta para tokohtokoh masyarakat Desa Tolai untukbermusyawarah yang melibatkan Camat Parigi dan Pegawai KantorPembantu Bupati mencari jalan keluar atas permasalah yang terjadi dilokasipekuburan umat Hindu.

Hindu Dharma (PHD) tingkat Desa; Bahwa yang menjabat sebagai Parisadha Hindu Dharma (PHD) Desa padawaktu itu adalah Sdr.

jawab kepadaErika Dwi Febrianti dengan menikahi Erika Dwi Febrianti; Bahwa Erika Dwi Febrianti menganut Agama Islam, sedangkan Wayan Dedy Arta Wijaya beragama Hindu , dan saat pernikahan akandilakukan secara Agama Hindu; Bahwa oleh karena akan melaksanakan perkawinan secara AgamaHindu , maka Erika Dwi Febrianti terlebih dahulu harus melakukanUpacara pindah Agama yaitu Upacara SUDDHI WADANI:; Bahwa Upacara SUDDHI WADANI sudah dilaksanakan oleh ErikaDwi Febrianti pada tanggal 18 April 2019 di Kantor Parisadha

untukmenikah ; Bahwa umur Wayan Dedy Arta Wijaya saat ini adalah 25 Tahun; Bahwa Erika Dwi Febrianti menganut Agama Islam, sedangkan Wayan Dedy Arta Wijaya beragama Hindu , dan saat pernikahan akandilakukan secara Agama Hindu; Bahwa oleh karena akan melaksanakan perkawinan secara AgamaHindu , maka Erika Dwi Febrianti terlebih dahulu harus melakukanUpacara pindah Agama yaitu Upacara SUDDHI WADANI:;1) Bahwa Upacara SUDDHI WADANI sudah dilaksanakan oleh ErikaDwi Febrianti pada tanggal 18 April 2019 di Kantor Parisadha

tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa AdatPekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunyaGUSTI AGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahandan ke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus SuratSurat ke PHDI (Parisadha

tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa AdatPekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem; Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunyaGUSTI AGUNG MADE SUDIRA; Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja; Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahandan ke Pengadilan; Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI (Parisadha

hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti Bagus atau Gusti Agung dariotoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataanpemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenang atausertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahuioleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha

Fotocopy surat pernyataan cerai yang dikeluarkan oleh Parisadha HinduDarma Indonesi (PHDI) Desa Alam Buana, Kecamatan Tomoni Timur,Kabupaten Luwu Timur tertanggal 5 September 2018 antara Tergugat denganPenggugat.

sehingga terjadilah pertengkaran; Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok,kemudian Penggugat pergi kerumah mertuanya dan tinggal sementaradengan mertuanya, lalu Penggugat pergi ke Makassar untuk bekerjasampai dengan saat ini; Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugatbersama kedua orang tua Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa AlamBuana dan perdamaiam tersebut diketahui kKemudian ditandatangani olehKepala Desa namun mediasi tersebut tidak berhasil; Bahwa kemudian Parisadha

Tergugat sering cekcok,kemudian Penggugat pergi kerumah mertuanya dan tinggal sementaradengan mertuanya, lalu Penggugat pergi ke Makassar untuk bekerjasampai dengan saat ini;Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugatbersama kedua orang tua Tergugat dan diketahui olen Kepala Desa AlamBuana dan perdamaiam tersebut diketahui kKemudian ditandatangani olehKepala Desa namun mediasi tersebut tidak berhasil;Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN MIl Bahwa kemudian Parisadha

Bahwa Penggugat bersama keluarga Penguggat bertemu dankonsultasi kepada Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Kabupaten Sleman untuk membantu menyelesikan masalah tersebut .Hingga Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) KabupatenSleman menyetujui dan memberikan Surat Keterangan Perceraianseperti terlampir.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas sudilan kiranya KetuaPengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :PRIMAIR :1.

menjadi IDA RSI PADMI ANDAYANI ; Bahwa, Pemohon mengganti nama dari Ni Wayan Darni menjadi IDA RSIPADMI ANDAYANI karena Pemohon telah melakukan Upacara Mediksayang dipuput oleh nabenya yang bernama Ida Pedanda Gede SingarsaManuaba pada tanggal 30 Nopmeber 2020 kemudian nama Pemohon dariNi Wayan Darni menjadi dan diberi gelar IDA RS PADMI ANDAYANI ; Bahwa, upacara mediksa tersebut dilakukan dirumah Pemohon dandisaksikan oleh Prajuru Desa dan juga dihadiri oleh pejabat PDHB KotaDenpasar / atau dari Parisadha

menjadi IDA RSI PADMI ANDAYANI ; Bahwa, Pemohon mengganti nama dari Ni Wayan Darni menjadi IDA RSIPADMI ANDAYANI karena Pemohon telah melakukan Upacara Mediksayang dipuput oleh nabenya yang bernama Ida Pedanda Gede SingarsaManuaba pada tanggal 30 Nopmeber 2020 kemudian nama Pemohon dariNi Wayan Darni menjadi dan diberi gelar IDA RSI PADMI ANDAYANI ; Bahwa, upacara mediksa tersebut dilakukan dirumah Pemohon dandisaksikan oleh Prajuru Desa dan juga dihadiri oleh pejabat PDHB KotaDenpasar / atau dari Parisadha

Apakah kegiatan Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia KotaMedan yang diselenggaran pada tanggal 30 Maret 2018 yang memilihPenggugat selaku Ketua Parisadha Hindu Dharma Kota Medan sah ?2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidakmau menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus ParisadaHindu Dharma Indonesia Kota Medan sesuai dengan hasil LokasabhaParisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Medan tanggal 30 Maret2018 ?

Dalam lampiranbukti P2 berisi kKeputusan antara lain tentang pimpinan sidang Loka Sabha Il,jadwal acara Loka Sabha II, Peraturan Tata Tertib Loka Sabha II, Pengesahanatas laporan pertanggungjawaban pengurus Parisadha Hindu) DharmaIndonesia (PHDI) Kota Medan periode Tahun 20112017, Grand Design HinduDharma Indonesia, program kerja Parisadha Hindu Dharma Indonesia KotaMedan periode 20182023, mekanisme Bhisama Parisadha Hindu DharmaHalaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 412/Pat.G/2018/PN.MdnIndonesia

Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat : LUKIMAH dengan Tergugat : SARUN yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 22 April 1974 sebagaimana SURAT KETERANGAN WIDHI WIDANA Nomor : 028/PHDI-BWI/K.N/B/X/2006, tanggal 20 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi, PUTUS KARENA PERCERAIAN ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahanpada hari Selasa, tanggal 22 April 1974, sebagaimana termuat dalam SuratKeterangan Widhi Widana Nomor : 028/PHDIBWI/K.N/B/X/2006, tanggal 20Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Ketua Parisadha Hindu Dhartna IndonesiaKabupaten Banyuwangi ;2.

perkara ini sehingga dianggap tidakmengajukan bantahan dan secara hukum Tergugat mengakui gugatan Penggugat hal manasesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (bukti P.4) ;Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakahbenar antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu SURAT KETERANGANWIDHI WIDANA Nomor : 028/PHDIBWI/K.N/B/X/2006, tanggal 20 Oktober 2006,yang dikeluarkan oleh Ketua Parisadha

menerangkan bahwa ia tidak bersedia berumahtangga dengan Tergugatdan mohon agar pemeriksaan perkara ini diteruskan untuk memperoleh putusan.Selanjutnya Hakim Ketua membacakan surat gugatan Penggugat setelah mana ataspertanyaan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat bermeteraicukup, sebagai berikut :1 Fotocopy SURAT KETERANGAN WIDHI WIDANA Nomor : 028/PHDIBWI/K.N/B/X/2006, tanggal 20 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Ketua Parisadha

Kepala Keluarga I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Terdakwa Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan Saudari NURMAWARNI Alias NYOMAN AYU SUGESTI.1 (satu) lembar Berita Acara Pisah Suami Istri tertanggal 22 Juli 2021 antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pisah Suami Istri Nomor : 170/PHD/KEC.T/07/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pensudian Nomor : 157/SKP.PHDI-KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 158/PWHN.PHDI KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Utara.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Kepala Keluarga I WAYAN TUNAS Alias TUNAS.3 (tiga) lembar foto pernikahan antara Terdakwa Terdakwa I Wayan Tunas Als Tunas dengan Saudari NURMAWARNI Alias NYOMAN AYU SUGESTI.1 (satu) lembar Berita Acara Pisah Suami Istri tertanggal 22 Juli 2021 antara I WAYAN TUNAS dengan NI PUTU ARIASIH.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pisah Suami Istri Nomor : 170/PHD/KEC.T/07/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pensudian Nomor : 157/SKP.PHDI-KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.1 (satu) lembar Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 158/PWHN.PHDI KLU/X/2021, tanggal 09 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Utara.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I WAYAN TUNAS Alias

Nomor 249 PK/Pdt/2019dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan disediakan tanahpengganti;Bahwa Tergugat secara pribadi tidak memiliki Kewenangan untukmenjual atau menyewakan Pura;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali HANNO SOTH tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar

Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat PekramanKarangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTIAGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUST AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahan danke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI (Parisadha

secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiHal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dpsberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu jugaperlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha

PuriKelodan Karangasem dan ada Silsilah Keturunan Puri Kelodan Karangasem GUST BAGUS OKA SANGKA yang dibuat oleh paman saksi ( GUSTIBAGUS SUDIBYA ) dan diketahui oleh Pelingsir Puri Kelodan Karangasemyaitu GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan GUST NYOMAN KARANG;Bahwa GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan GUSTI NYOMANKARANG adalah beberapa orang dari Pelingsir Puri Kelodan Karangasem ;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahan danke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI (Parisadha

begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu jugaperlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha

denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat PekramanKarangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTIAGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahan danke Pengadilan;Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2020/PN Dps Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI (Parisadha

hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti Bagus atau Gusti Agung dari otoritas yangberwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkangelar dari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, danlain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha

Foto copy Surat Sudhi Wadani dari Parisadha Hidu DharmaIndonesia Kabupaten Bangli tanggal 26 Nopember 2010,Nomor :228/03/PHDI KA.BGL/2014 diberi tanda P.3 ;4. Foto copy Surat Perkawinan Umat Hindu /Budha Nomor : 35/X/SDM/2010, tanggal 26 April 2010 atas nama Kadek Arimbawadiberi tanda P.4;5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ni Made Santikadiberi tanda P.5;6.

Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 2002 yang ditandatangani oleh TURUT TERLAWAN yang juga mewakili PARA TERLAWANselaku Pihak Pesemetonan Puti Jambe Celagi Gedong yang jugaPengempon Pura Luhur Uluatu Jurit selaku Pihak Pertama dalam perjanjiantersebut seharusnya membantu dan mendukung Pihak Kedua (PELAWAN)untuk memperoleh rekomendasi dari Perjabat yang berwenang dan izinizinlainya yang diperlukan atas pengalihan hak atas tanah tersebut, yangtermasuk didalamnya adalah rekomendasi dari Bupati dan Parisadha

Bahwa Para Terlawan menyatakan dengan tegas menolak dalil dalil ParaPelawan/Pembantah pada poin 1 s/d 10, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Kesepakatan Bersama, tertanggal 28 Maret 2002 dan PerjanjianSewa Menyewa, tertanggal 6 Januari 2005 adalah dibuat berdasarkan halhal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320KUH Perdata, serta tidak mendapat persetujuan dari Pengempon Pura,mendapat Rekomendasi dari Bupati dan Parisadha Hindu DharmaIndonesia (PHDI) dan disediakan tanah

dapat disimpulkan tanah objek sengketa sebagaiTanah Laa Pura Luhur Uluwatu Jurit dan Puri Anom Jambe Celagi GendongBadung (Keluarga Besar Para Penggugat dan Tergugat ) sebagaiPengemong atau Pengempon Pura tersebut diakui keberdaannya olehmasyarakat setempat serta Bupati/Pemerintah setempatBahwa dengan demikian, apabila terjadi penjualan tanah objek sengketayang berstatus Tanah Laba Pura seharusnya memenuhi syaraytsyarat :mendapat persetujuan dari Pengempon Pura, mendapat Rekomendasi dariBupati dan Parisadha

tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa AdatPekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem; Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunyaGUSTI AGUNG MADE SUDIRA; Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja; Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahandan ke Pengadilan; Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI (Parisadha

begitu jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenangsecara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelardari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, danlain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI(Parisadha

,tanggal 26 Mei 2000 yakni: Ditemukan bukti Surat Keterangan dari Parisadha Hindu Dharma IndonesiaKabupaten Badung, Jalan Ahmad Yani No mor 102, Telp on 42271(Lumintang) Kota Denpasar, Nomor 88/VI/PHDK/2016 yang menyatakanSuparmi yang beralamat J alan Imam Bonjol XII , Nomor 3, Denpasar, tidaktercatat masuk agama Hindu, terhadap bukti pendukung tersebut suratpernyataan sumpahnya sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang yangmengeluarkan surat tersebut sesuai Pasal 69 huruf b U ndang UndangNomor

Dalam perkawinan Hindu yang sah seseorang yangberagama lain harus disatukan dulu menjadi seagama barulahmelangsungkan pernikahan sah dan pastinya kedua mempelai akanmemegang satu surat yang bernama piagam Sudha Wadhani sebagai buktiyang dikeluarkan oleh PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) sebelumakhirnya mencatatkan ke kantor catatan sipil dan bukan memegang sebuahfotokopi surat keterangan nikah apalagi untuk menyatakan adanyaperkawinan, jelasjelas Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yaitu I WAYAN EKA PUTRA WERANADI dengan NI KOMANG DWIK ANGGRENI yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2019 di Karang Medain Mataram sesuai dengan surat Pengesahan Perkawinan, No. 111/PHDI.KEC.SLP/II/2019 yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Selaparang tertanggal 25 Februari 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon