Ditemukan 12419 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Putus : 25-02-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Bdw
Tanggal 25 Februari 2014 — TAUFIK, dkk
3316
  • Bdw.Pasal 32 berbunyi :1.Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat ( 2 ) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementrian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik
    Bahwa faktanya Penggugat telah menjadi anggota partai lain sekaligus CalonLegislatif dari partai lain yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan telahHal. 25 dari 82 hal. Put. No. 29 / Pdt.G / 2013 / PN.
    Bdw.Tentang Partai Politik.
    Bdw.menjadi kader partai lain.
    ART PKNU pasal 9 tentang disiplin partai dimana anggota partai dilarangmerangkap sebagai anggota partai lain jo pasal 10 tentang gugurnyakeanggotaan.p.
Putus : 24-11-2009 — Upload : 16-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — Drs. H. AFRIZAL DS., ; Drs H. MUHAMMAD ROEM ZEIN,
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-11-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Bdw
Tanggal 18 Nopember 2013 — MIFTAHUSSURUR, S.Pd.I
2712
  • Melanggar disiplin Partai ;Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui RapatPleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan /atau atas usulan Dewan Mustasyar ;Pemberhentian sementara Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsungdalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat PlenoDewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan/atauatas usulan
    tertinggi partai yang telah diberhentikan diberikanhak untuk melakukan pembelaan diri ;Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukan dipilih secaralangsung dalamforum permusywaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan diterima olehRapat Pleno Dewan Pengurus Partai, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan kepadaposisi semula dan dipulihkan nama baiknya ;Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara llangsungdalam forumpermusyawaratan tertinggi
    Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukan dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan tidak menggunakan hak untukmelakukan pembelaan diri dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus partai, maka PersonaliaDewann Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;(12).
    Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan tidak menggunakan hak untukmelakukan pembelaan diri dalam oleh forum permusyawaratan tertinggi partai luar biasa atauforum permusyawaratan tertinggi khusus partai sesuai tingkatannya, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan pemberhentiannya ;(13).
    Mekanisme dan tata cara mengenai pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai akandiatur labih lanjut dalam Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional UlamaNomor : SK795/DPPO1/IV/2013 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional Ulama Nomor : SK885/DPP01/IX/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa TimurMasa Khidmat 2011 2016
Putus : 17-10-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Bdw
Tanggal 17 Oktober 2013 — ZUBAIDI HABIBULLAH, dkk
359
  • .- Menyatakan sah musyawarah Cabang Khusus dan hasil - hasilnya dalam rangka mengisi kekosongan atau perubahan susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ) Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada tanggal. 15 Juni 2013.- Menghukum Tergugat V, VI, VII dan VIII memberikan rekomendasi hasil Muscabsus tanggal. 15 Juni 2013 sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat ( 2 ) huruf b ART PKNU.- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengesahkan hasil Muscabsus
    Bahwa sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Bondowososehubungan adanya beberapa anggota personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso yang pindah ke Partai lain, menyikapi hal tersebut Para Tergugat( DPC PKNU ) perlu mengambil langkah langkah dengan cepat dan strategisagar roda organisasi tetap berjalan dengan baik, sebagaimana yang diaturdalam ART PKNU Pasal 9 tentang disiplin partai dimana anggota partaidilarangmerangkap sebagai anggota partai lain.c.
    .,, selaku Sekretaris Dewan Syura Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( DPW PKNU ) Jawa Timur,sebagai Tergugat VI.e H. Moch. Hamzah, S.T., M.M., selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( DPW PKNU ) Jawa Timur ,sebagai VII.e Anas Mudzakar, M. Ag.,, selaku Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( DPW PKNU ) Jawa Timur ,sebagai Tergugat VIII.4.
    II / MUKERNAS II /PKNU / V / 2008 Tentang Peraturan Partai Tentang Tata Kerja Dewan PengurusPKNU. Nomor. IV / MUKERNAS II / PKNU / V / 2008, Tentang PeraturanPartai Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Rapat PKNU, selanjutnyadiberi tanda T. 1 s/d 8 6.7. Foto copy Pengumuman KPU Bondowoso Tentang Daftar Calon Tetap AnggotaDPRD Bondowoso Pemilu 2014, Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa, PPPdan PAN, selanjutnya diberi tanda T. 1 s/d 8 7.8.
    pegangan dari para hakim dan di lembaga peradilankewenangan mengadili perkara partai Politik diajukan melalui Pengadilan Negeri dan tatacara penyelesaiannya perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlakusepanjang tidak diatur tersendiri dalam undang undang partai politik.Menimbang, bahwa Undang Undang Partai Politik Undang Undang Nomor. 2Tahun 2011 ini tidak mengatur secara jelas hukum acara yang dipakai.Maka Hukum acara yang digunakan dalam perkara ini adalah hukum acara perdatayang
    Pengumuman KPU Bondowoso Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRDBondowoso Pemilu 2014, Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa, PPP dan PANditandai T. 1 s/d 8 7.6. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama,Nomor. SK 797 / DPP 01 / ITV / 2013 Tentang Perubahan Susunan dan PersonaliaDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Propinsi Jawa TimurMasa Khitmad 2010 2015, ditandai T. 1 s/d 8 8.7.
Putus : 24-11-2009 — Upload : 08-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — ANDI FALSAFAH, SE.Msi, ; Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di Jakarta cq. Ketua Dewan Pengurus Propinsi Sulawesi Selatan (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaandi Makassar cq. Ketua Dewan Pengurus Kota Palopo (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),
3930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDI FALSAFAH, SE.Msi, ; Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai DemokrasiKebangsaan (PDK) di Jakarta cq. Ketua Dewan Pengurus Propinsi Sulawesi Selatan (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaandi Makassar cq. Ketua Dewan Pengurus Kota Palopo (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),
    Ketua Dewan PengurusPropinsi Sulawesi Selatan (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaandi Makassar cq.
    Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK) Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan No.
    Bahwa selama Penggugat menduduki jabatan sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Palopo atau menjadi anggota DPRD Kota Palopo, penggugatsangat loyal terhadap partai dan selalu memenuhi kewajibannya sertamemberika kontribusi setiap bulannya kepada partai sampai sekarang ini(bukti P.4) ;. Bahwa pada bulan Agustus 2008 penggugat sangat kaget karena tibatiba menerima Surat Keputusan dari Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan No.
    PDK/SK/PPSJ/VIII/2008 TentangPemberhentian dengan hormat saudara Andi Falsafah, SE.Msi(Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan(bukti P.5) ;. Bahwa dengan dasar SK Dewan Pengurus Nasional (DPN) tersebut diatas, maka Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Palopomengajukan Surat No.
    Menghukum Penggugat untuk menghentikan dan meletakkan segala fasilitasdan jabatan serta penggajian yang diperolehnya sejak menerima SKPemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) KotaPalopo ;6.
Putus : 05-09-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BDW
Tanggal 5 September 2013 — MIFTAHUSSURUR, S.Pd.I
233
  • ., selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ),selanjutnya disebut sebagai Jergugat ;2. K.H. M.B. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ), selanjutnya disebut sebagai Jergugat Il:3. DRS. CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ), sselanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill:4.
    Tentang Gugatan Penggugat Premature.1.Bahwa berdasarkan Undangundang Partai Politik Nomor : 2 Tahun 2011Pasal 32:Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD/ART.Ayat (2) : penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Pasal 33 :ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam pasal
    Bahwa perubahan susunan dan personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso telah sesuai dengan mekanisme partai, dengan tetapmendasarkan kepada AD/ART PKNU serta peraturanperaturan partai.5.
    Foto Copy Ketetapan Musyawarah Kerja nasional Il PartaiKebangkitan Nasional Ulama Nomor : III/MUKERNAS II/PKNU/V/2008 Tentang Peraturan Partai Tentang Tata Kerja DewanPengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama tertanggal 28 Mei2008 ditandai dengan T,I.II.III.IV 7;8.
    MM, di bawah sumpah, menerangkan sebagaiberikut : e Bahwa saya menjabat sebagai Wakil Ketua di DPW ;e Bahwa DPW mengeluarkan rekom ke DPP ;e Bahwa semua kKeputusan sudah melalui rapat pleno DPW ;e Bahwa rapat sesuai dengan peraturan yang ada ;e Bahwa DPP mengeluarkan SK795/DPPO1/IV/2013 melihatkondisi partai karena pengurusnya banyak pindah ke partai lainoleh karena itu DPW mengadakan sidang pleno untukmenyelamatkan partai ;e Bahwa yang pindah ke partai lain antara lain yaitu ketuanya H.AHMAD DHAFIR
Putus : 24-11-2009 — Upload : 08-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313K/PDTSUS/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — . ; KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROPINSI BALI,
174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRATPROPINSI BALI,
Putus : 26-09-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 29 / PDT.G / 2013 /PN.SBG
Tanggal 26 September 2013 — ALBAR SIKUMBANG, SH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), DK
101
  • ALBAR SIKUMBANG, SH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), DK
    atas pelanggaran disiplin partai terdiri dari :1 Sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota, anggota Penggurus PKPB ataspelanggaran disiplin adalah sebagai berikut :a Peringatan lisan.b Peringatan tertulis sebanyakbanyaknya tiga kali.c Pemberhentian sementara (skorsing) ; dand Pemecatan.2 Sanksi Partai merupakan tindakan yang diambil oleh Partai TerhadapPengurus dan/atau anggota Partai, yang secara sengaja maupun tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang
    melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD, yang dikeluarkan oleh TergugatI. adalah perbuatanmelawan hukum karena
    sangat bertentangan dengan Pasal 13 Anggaran RumahTangga Partai Karya Peduli Bangsa yang menyatakan sanksi yang dapatdijatuhkan anggota partai atas pelanggaran disiplin partai adalah melanggaraturan Partai.Bahwa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada pemilu 2014 tidak lolossebagai partai pemilu maka dengan itu sungguh beralasan dan logik penggugatuntuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai
    Pasal 16 ayat (3)11Undangundang Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidakdimaknai : dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: (a) partai politikyang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi Pemilu atauKepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, (b) anggota DPR atauDPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yangmencalonkannya, (c) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalamdaftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya, yang
    , seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalamforum internal Partai sebelum mengambil tindakan yang merugikan Penggugat.16 Bahwa dengan demikian telah terang dan nyata perbuatan para Tergugat,terhadap seluruh rangkaian proses Persetujuan melakukan PemberhentianSebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) anggota DPRD terhadapPenggugat dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut diatas yang tidaktunduk pada mekanisme Partai sebagaimana diatur pada AD/ART Partai danPeraturan Organisasi Partai Karya Pedul
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
YUDI PURNA NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
83100
  • Penggugat:
    YUDI PURNA NUGRAHA
    Tergugat:
    DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
    politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa Yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1)perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap
    keputusan Partai Politik.Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan dari Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut menyebutkanbahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya pada ayat (2)Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.SusParpol/2018/PN.BtaPenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat
    (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, yang kemudian pada ayat (5) Putusanmahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas telah terpenuhi, makabarulah dapat dinyatakan sebagai
    Yang Berkaitan Dengan Partai Politik)berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuhpartai, berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian, dan bahwa gugatan kepada fungsionarisdalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnyaadalah urusan internal partai;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003,tanggal 15 Oktober 2003, pada angka
    kasuskasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungandengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilanmenyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yangbersangkutan (Niet Onvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukannya penyelesaianinternal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukandalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Register : 06-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 23 Oktober 2018 — AFRIANSYAH NOOR
Turut Tergugat:
Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang
7121
  • AFRIANSYAH NOOR
    Turut Tergugat:
    Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang
    AWALUDIN, S.Pd. selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang, berkantor di Jalan Terusan Kabupaten Mempawah,Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai... TERGUGAT II;3. H.AHMAD SUTARMAN, S.Hut.,M.M. selaku Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan H.M.Suwignyo No.5Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeecceeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeseeeceeeaueceeeaueeeeaaneees TERGUGAT III;4.
    IMAM MUTTAQIN, S.Pdi, selaku Mantan Sekretaris Wilayah DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan Parwasal, SiantanPontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeccceeeecececeeeeceaeeeeeeeaueeeeeeeaeeeeeeaueeeenaueeees TERGUGAT IV;5. Prof.Dr.
    ., selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya PasarMinggu KM.18 No. 1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.. eee eeeeeecceeeeeceeeeeeeceeeeeeeceaueeececaaeeseeaaaeeeeeaueeees TERGUGAT V;6. Ir. AFRIANSYAH NOOR, selaku Sekretaris Jenderal Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai............
    KETUA MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG, berkantor di JalanRaya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.... 1. see eeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeees TURUT TERGUGAT;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 6 Juni 2018, Nomor76/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;3.
Register : 27-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 325/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
156171
  • Penggugat:
    YULIUS DAGILAHA, S.H
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
    ADART Partai Demokrat Tahun 2020.
    quo oleh karenamasalahinternal partai dikembalikan kepada Partai.
    Etik Partai Demokrat danPakta Integritas Partai Demokrat.
    Partai Demokrat.
    Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang undang Nomor : 2 Tahun2011 Tentang Perubahan Undang undang Nomor : 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikaninternal Partai Politik yang menyatakan Perselisihan Partai Politikdiselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.
Register : 04-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Llg
Tanggal 25 September 2017 — Penggugat:
1.EDI SUKAMTO
2.A.BASTARI IBROHIM
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC pARTAI Hati Nurani Rakyat Kab.Muratara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
6964
  • Penggugat:
    1.EDI SUKAMTO
    2.A.BASTARI IBROHIM
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC pARTAI Hati Nurani Rakyat Kab.Muratara
    2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
    3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
    Politik yang mana pengertianmengenai Perselisian partai Politik dikKemukakan dalam Penjelasan UndangUndang No.2 Tahun 2011 perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik pasal 32 ayat 1 Adalah Sebagai berikut :(1) Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan(2) Pelanggaran Terhadap hak anggota Partai Politik(3) Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas(4) Penyalahunaan Kewenangan(5) Pertanggung jawaban Keuangan dan/Atau(6) Keberatan terhadap keputusan partai PolitikAdapun isi GUGATAN
    Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyat berdasarkanKartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Hati Nurani Rakyat dengan Kartu) Tanda Anggota Nomor16.05.01.1001.0005668 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagaianggota Partai Hati Nurani Rakyat di Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Musi Rawas Utara.2.
    Bastari Ibrahim tertanggal 5 September 2016, surat DPC Partai Hanura Kab.Musi Rawas Utara nomor : SKEP/24/DPCHANURA/MTR/VIII/2016, TentangPencabutan status dari keanggotaan Partai Hanura tanggal 15 Agustus 2016.Bahwa Perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan surat tersebut tidak sesualdengan mekanisme AD/ART Partai Hanura Pasal pasal 7 ayat 4.15.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Dewan Kehormatan Partai Hanura telahmengeluarkan Putusan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Termohon A.
    A Bastari Dari Anggota Partai Hanura Kab. Muratara2. Memberhentikan Sdr. A. Bastari Ibrahim dari Anggota DPRD Kab. Muratara.Bahwa Dewan Kehormatan Partai Hanura dalam putusannya tersebut tidaksesuai dengan mekanisme AD/ART Partai Hanura yang mana pada pasal 7ayat 4.16.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Dewan Kehormatan Partai Hanura telahmengeluarkan Putusan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Termohon EdiSukamto Nomor Putusan 15/DKDPP HANURA/VII/2016 telah menjatuhkanputusan.1. Memberhentikan Sdr.
    Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Knhususnya Pasal 32 MengaturSebagai Berikut;(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 38/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
WAHISUN WAIS WAHID
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten DPC Partai Bulan bintang Kabupaten Musi Rawas
2.Dewan Pimpinan Propinsi DPW partai bulan bintang Provinsi sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai bulan bintang
5922
  • Penggugat:
    WAHISUN WAIS WAHID
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Kabupaten DPC Partai Bulan bintang Kabupaten Musi Rawas
    2.Dewan Pimpinan Propinsi DPW partai bulan bintang Provinsi sumatera Selatan
    3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai bulan bintang
    Dewan Pimpinan Kabupaten Dpc Partai Bulan Bintang Kabupaten MusiRawas, bertempat tinggal di Jalan Lintas sumatera Desa Pedang KecamatanMusi Rawas , sebagai Tergugat ;2. Dewan Pimpinan Propinsi Dpw Partai Bulan Bintang Provinsi SumateraSelatan, bertempat tinggal di Jalan Volley Blok G No.14 Rt.30 Rw.9 KelurahanLorok Pakjo Kec.llir Barat Palembang , sebagai Tergugat II;3.
    Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Bulan Bintang, bertempat tinggal diJalan Raya Pasar Minggu KM.18 No.1B Jakarta Selatan , sebagai Tergugat III;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ; Telah membaca Surat gugatan tanggal 25 September 2018 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 25September 2018 dan terdaftar dalam Register perkara perdataNo.38/Pdt.SusParpol/2018/PN.LIg.
Register : 09-06-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk
Tanggal 4 Agustus 2022 — Penggugat:
Fauzi, S.Mn
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kab Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh
174
  • Penggugat:
    Fauzi, S.Mn
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
    2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kab Aceh Utara
    Turut Tergugat:
    1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
    2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
    3.Bupati Aceh Utara
    4.Gubernur Aceh
Register : 16-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Krs
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
10974
  • Penggugat:
    ENY KUSRINI
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
    2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
    3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
    Padahal jelasdalam permohonannya Penggugat telah menguraikan halhal yangmenjadi alasan diajukannya permohonan ke Majelis Tahkim PartaiKebangkitan Bangsa pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitanbangsa ;Bahwa pasal 2 angka 6 Peraturan Partai Kebangkitan bangsa Nomor : 01Tahun 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETAINTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, berbunyi : Prosespersidangan perkara konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa bersifatcepat dan sederhana, sebagai peradilan internal partai tingkat
    Anggota Partai yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dikenakansangsi.(2) Sangsi yang dijatunkan terhadap anggota partai berupa :a. Peringatan.b. Pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan / atau jabatanatas nama Partai.c. Pembebastugasan dari jabatan partai dan / atau jabatan atasnama partai, dand. Pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.(3).
    Sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Pasal 15ayat (2) disebutkan :Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan publik danJabatan politik adalah Petugas Partai yang harus tunduk dan patuh padaaturan, kebijakan dan perintah Partai.Selanjutnya, mengenai ketentuan disiplin partai ditegaskan dalam Pasal18 Anggaras Dasar PKB. disebutkan :(1) Setiap Anggota Partai wajib menaati disiplin Partai.(2) Setiap pelanggaran terhadap disiplin Partai dikenakan sanksi olehPartai.(3) Ketentuan lebih
    Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor:4/Muktamar/PKB/VIII/2019 TENTANG ANGGARAN DASAR DANANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEBANGKITAN BANGSAAD/ART Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar PKB di NusaDua Bali, 20 22 Agustus 2019.
    Terhadap bunyi Pasal 15 ARTkeseluruhan adalah :(1) Seorang Anggota Partai dapat diberhentikan karenamelakukan perbuatan yang melanggar/ bertentangan denganAnggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai ataudengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagaiAnggota Partai, atau melanggar disiplin Partai, tidak mematuhilarangan dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baikPartai.(2) Dalam hal seorang Anggota yang mengemban suatu jabatantertentu di dalam Partai, anggota legislatif atau eksekutifmaupun
Putus : 25-06-2009 — Upload : 24-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414K/PDTSUS/2009
Tanggal 25 Juni 2009 — BAMBANG RIYANTO, BE, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI) MARHAENISME, DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI) MARHAENISME PROPINSI JAWA TENGAH,
4530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG RIYANTO, BE, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI) MARHAENISME, DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI) MARHAENISMEPROPINSI JAWA TENGAH,
Putus : 19-12-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 19 Desember 2018 — SARMIDI VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
5247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARMIDI VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
    PUTUSANNomor 1102 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SARMIDI, bertempat tinggal di Jalan Dsn.Kedungdowo Wetan RT 013 RW 004 Ds.Pampang, Kecamatan Paliyan, KabupatenGunungkidul, D.I.
    Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018Negeri Wonosari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyelesaikanperselisinan dengan Termohon Kasasi/Tergugat melalui proses internalpartai politik dan Mahkamah Partai Politik sehingga gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata) bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor12/Pdt.Sus/2018/PN Who., tanggal 17 Juli 2018 dalam
Register : 20-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 96/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — Penggugat:
MIRZAN IKBAL
Tergugat:
1.GUMARI
2.MAHKAMAH PARTAl DEMOKRAT
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAl DEMOKRAT
8782
  • Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 ;5.
    Bahwa TERGUGAT Il (Mahkamah partai) Demokrat berwenang untukmemeriksa dan memutus Perselisihnan Internal Partai Demokrat, hal iniberdasarkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 2Tahun 2014, Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 ;6.
    Bahwa Mahkamah Partai memiliki pedoman beracara di dalammenyelesaikan perselisian internal partai terkait pemilu tahun 2014 antaralain sebagai berikut:1.1.
    UU 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.8. kedudukan Surat Edaran Mahkamah Partai No. 01/MP/7/2014 TentangPedoman Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum/PHPU Terkait dengan KodeEtik Partai Demokrat adalah BersifatTidakMengikat, Karena SecaraInstrument Surat Edaran tersebut tidak berpedoman dan diaturdalamPasal 98 AD/ART Partai Demokrat maupun di dalam Surat KeputusanDewan Kehormatan Partai Demokrat No. 1 s/d 5 yang dijadikan sebagaiPedoman Beracara/Hukum Acara Mahkamah Partai untukPenyelesaikanPerselisianHasil
    Bahwa Putusan Mahkamah Partai No. 262/DPPPHPU/2014 tertanggal 16Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sesuai dengan ketentuan Pasal 22ayat(7) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 PutusanMahkamahPartai yang telah berkekuatan hukumtetap WAJIBdilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat kemudian DPP Partai Demokratmenerbitkan Surat Keputusan No. 80/SK/DPP.PD/II/2018 TentangPergantian Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD ProvinsiSumatera
Putus : 12-12-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/PARPOL/2006
Tanggal 12 Desember 2007 — ALEX THEDDY SYAFEI, Sp ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Propinsi Jawa Barat ; DR. SUNATRA, SH., MS, dkk
4225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALEX THEDDY SYAFEI, Sp ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Propinsi Jawa Barat ; DR. SUNATRA, SH., MS, dkk
Register : 02-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mre
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7323
  • PENETAPANNomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadiliperkaraperkara Perdata Khusus Partai Politik dalam tingkat pertama ;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 02 Oktober 2018,Nomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN Mre, tentang Penunjukkan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini ;2.
    PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNANKABUPATEN PALI, yang beralamat di Jalan Merdeka KelurahanHandayani Kecamatan Talang Ubi Pendopo Kabupaten PALI,selanjunya disebut sebagai Tergugat ;Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt.SusParpol/2018/PN Mre2. TN.