.- Menyatakan sah musyawarah Cabang Khusus dan hasil - hasilnya dalam rangka mengisi kekosongan atau perubahan susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ) Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan pada tanggal. 15 Juni 2013.- Menghukum Tergugat V, VI, VII dan VIII memberikan rekomendasi hasil Muscabsus tanggal. 15 Juni 2013 sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat ( 2 ) huruf b ART PKNU.- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengesahkan hasil Muscabsus

Bahwa sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Bondowososehubungan adanya beberapa anggota personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso yang pindah ke Partai lain, menyikapi hal tersebut Para Tergugat( DPC PKNU ) perlu mengambil langkah langkah dengan cepat dan strategisagar roda organisasi tetap berjalan dengan baik, sebagaimana yang diaturdalam ART PKNU Pasal 9 tentang disiplin partai dimana anggota partaidilarangmerangkap sebagai anggota partai lain.c.

.,, selaku Sekretaris Dewan Syura Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( DPW PKNU ) Jawa Timur,sebagai Tergugat VI.e H. Moch. Hamzah, S.T., M.M., selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( DPW PKNU ) Jawa Timur ,sebagai VII.e Anas Mudzakar, M. Ag.,, selaku Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( DPW PKNU ) Jawa Timur ,sebagai Tergugat VIII.4.

II / MUKERNAS II /PKNU / V / 2008 Tentang Peraturan Partai Tentang Tata Kerja Dewan PengurusPKNU. Nomor. IV / MUKERNAS II / PKNU / V / 2008, Tentang PeraturanPartai Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Rapat PKNU, selanjutnyadiberi tanda T. 1 s/d 8 6.7. Foto copy Pengumuman KPU Bondowoso Tentang Daftar Calon Tetap AnggotaDPRD Bondowoso Pemilu 2014, Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa, PPPdan PAN, selanjutnya diberi tanda T. 1 s/d 8 7.8.

pegangan dari para hakim dan di lembaga peradilankewenangan mengadili perkara partai Politik diajukan melalui Pengadilan Negeri dan tatacara penyelesaiannya perkara partai politik dilakukan menurut hukum acara yang berlakusepanjang tidak diatur tersendiri dalam undang undang partai politik.Menimbang, bahwa Undang Undang Partai Politik Undang Undang Nomor. 2Tahun 2011 ini tidak mengatur secara jelas hukum acara yang dipakai.Maka Hukum acara yang digunakan dalam perkara ini adalah hukum acara perdatayang

Pengumuman KPU Bondowoso Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRDBondowoso Pemilu 2014, Nama Partai : Partai Kebangkitan Bangsa, PPP dan PANditandai T. 1 s/d 8 7.6. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama,Nomor. SK 797 / DPP 01 / ITV / 2013 Tentang Perubahan Susunan dan PersonaliaDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Propinsi Jawa TimurMasa Khitmad 2010 2015, ditandai T. 1 s/d 8 8.7.

Melanggar disiplin Partai ;Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakukan melalui RapatPleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan /atau atas usulan Dewan Mustasyar ;Pemberhentian sementara Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsungdalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat PlenoDewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan/atauatas usulan

tertinggi partai yang telah diberhentikan diberikanhak untuk melakukan pembelaan diri ;Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukan dipilih secaralangsung dalamforum permusywaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan diterima olehRapat Pleno Dewan Pengurus Partai, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan kepadaposisi semula dan dipulihkan nama baiknya ;Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara llangsungdalam forumpermusyawaratan tertinggi

Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukan dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan tidak menggunakan hak untukmelakukan pembelaan diri dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus partai, maka PersonaliaDewann Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;(12).

Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan tidak menggunakan hak untukmelakukan pembelaan diri dalam oleh forum permusyawaratan tertinggi partai luar biasa atauforum permusyawaratan tertinggi khusus partai sesuai tingkatannya, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan pemberhentiannya ;(13).

Mekanisme dan tata cara mengenai pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai akandiatur labih lanjut dalam Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional UlamaNomor : SK795/DPPO1/IV/2013 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional Ulama Nomor : SK885/DPP01/IX/2013 tentang Perubahan Susunan dan Personalia DewanPengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa TimurMasa Khidmat 2011 2016

ALBAR SIKUMBANG, SH VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), DK

atas pelanggaran disiplin partai terdiri dari :1 Sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota, anggota Penggurus PKPB ataspelanggaran disiplin adalah sebagai berikut :a Peringatan lisan.b Peringatan tertulis sebanyakbanyaknya tiga kali.c Pemberhentian sementara (skorsing) ; dand Pemecatan.2 Sanksi Partai merupakan tindakan yang diambil oleh Partai TerhadapPengurus dan/atau anggota Partai, yang secara sengaja maupun tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang

melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD, yang dikeluarkan oleh TergugatI. adalah perbuatanmelawan hukum karena

sangat bertentangan dengan Pasal 13 Anggaran RumahTangga Partai Karya Peduli Bangsa yang menyatakan sanksi yang dapatdijatuhkan anggota partai atas pelanggaran disiplin partai adalah melanggaraturan Partai.Bahwa Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada pemilu 2014 tidak lolossebagai partai pemilu maka dengan itu sungguh beralasan dan logik penggugatuntuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai

Pasal 16 ayat (3)11Undangundang Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidakdimaknai : dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: (a) partai politikyang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi Pemilu atauKepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, (b) anggota DPR atauDPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yangmencalonkannya, (c) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalamdaftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya, yang

, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalamforum internal Partai sebelum mengambil tindakan yang merugikan Penggugat.16 Bahwa dengan demikian telah terang dan nyata perbuatan para Tergugat,terhadap seluruh rangkaian proses Persetujuan melakukan PemberhentianSebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) anggota DPRD terhadapPenggugat dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut diatas yang tidaktunduk pada mekanisme Partai sebagaimana diatur pada AD/ART Partai danPeraturan Organisasi Partai Karya Pedul

ANDI FALSAFAH, SE.Msi, ; Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai DemokrasiKebangsaan (PDK) di Jakarta cq. Ketua Dewan Pengurus Propinsi Sulawesi Selatan (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaandi Makassar cq. Ketua Dewan Pengurus Kota Palopo (DPK) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),

Ketua Dewan PengurusPropinsi Sulawesi Selatan (DPP) Partai Demokrasi Kebangsaandi Makassar cq.

Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK) Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan No.

Bahwa selama Penggugat menduduki jabatan sebagai Wakil KetuaDPRD Kota Palopo atau menjadi anggota DPRD Kota Palopo, penggugatsangat loyal terhadap partai dan selalu memenuhi kewajibannya sertamemberika kontribusi setiap bulannya kepada partai sampai sekarang ini(bukti P.4) ;. Bahwa pada bulan Agustus 2008 penggugat sangat kaget karena tibatiba menerima Surat Keputusan dari Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan No.

PDK/SK/PPSJ/VIII/2008 TentangPemberhentian dengan hormat saudara Andi Falsafah, SE.Msi(Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Kebangsaan(bukti P.5) ;. Bahwa dengan dasar SK Dewan Pengurus Nasional (DPN) tersebut diatas, maka Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Palopomengajukan Surat No.

Menghukum Penggugat untuk menghentikan dan meletakkan segala fasilitasdan jabatan serta penggajian yang diperolehnya sejak menerima SKPemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) KotaPalopo ;6.

. ; KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRATPROPINSI BALI,

Bdw.Pasal 32 berbunyi :1.Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat ( 2 ) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementrian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

Bahwa faktanya Penggugat telah menjadi anggota partai lain sekaligus CalonLegislatif dari partai lain yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan telahHal. 25 dari 82 hal. Put. No. 29 / Pdt.G / 2013 / PN.

Bdw.Tentang Partai Politik.

Bdw.menjadi kader partai lain.

ART PKNU pasal 9 tentang disiplin partai dimana anggota partai dilarangmerangkap sebagai anggota partai lain jo pasal 10 tentang gugurnyakeanggotaan.p.

., selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ),selanjutnya disebut sebagai Jergugat ;2. K.H. M.B. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ), selanjutnya disebut sebagai Jergugat Il:3. DRS. CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusPusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ), sselanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill:4.

Tentang Gugatan Penggugat Premature.1.Bahwa berdasarkan Undangundang Partai Politik Nomor : 2 Tahun 2011Pasal 32:Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD/ART.Ayat (2) : penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Pasal 33 :ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam pasal

Bahwa perubahan susunan dan personalia DPC PKNU KabupatenBondowoso telah sesuai dengan mekanisme partai, dengan tetapmendasarkan kepada AD/ART PKNU serta peraturanperaturan partai.5.

Foto Copy Ketetapan Musyawarah Kerja nasional Il PartaiKebangkitan Nasional Ulama Nomor : III/MUKERNAS II/PKNU/V/2008 Tentang Peraturan Partai Tentang Tata Kerja DewanPengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama tertanggal 28 Mei2008 ditandai dengan T,I.II.III.IV 7;8.

MM, di bawah sumpah, menerangkan sebagaiberikut : e Bahwa saya menjabat sebagai Wakil Ketua di DPW ;e Bahwa DPW mengeluarkan rekom ke DPP ;e Bahwa semua kKeputusan sudah melalui rapat pleno DPW ;e Bahwa rapat sesuai dengan peraturan yang ada ;e Bahwa DPP mengeluarkan SK795/DPPO1/IV/2013 melihatkondisi partai karena pengurusnya banyak pindah ke partai lainoleh karena itu DPW mengadakan sidang pleno untukmenyelamatkan partai ;e Bahwa yang pindah ke partai lain antara lain yaitu ketuanya H.AHMAD DHAFIR

Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat

No. 338 K/TUN/201 1mengadili, dan memutus perkara partai politik adalahPengadilan Negeri ;2.

Tidak dibentuk berdasarkan hasil musyawarahatau forum tertinggi partai yaitu Kongres PAN,tetapi dibentuk oleh Penggugat sendiri ;b. Kepengurusan yang mereka akui adalahkepengurusan yang tidak pernah terdaftar diKementerian Hukum dan HAM atau tidak pernahdisahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;Penggugat mengaku sebagai pendiri Partai AmanatNasional, sebagai pendiri seharusnya lebih tahu bahwauntuk menyelesaikan persoalan internal partai adalahforum musyawarah tertinggi partai yaitu Kongres.

hukum terhadap Partai Amanat Nasional, maka tuntutanPenggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri atautunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimanayang telah digariskan dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Amanat Nasional, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan caramusyawarah mufakat ;(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana

ParaPenggugat sebagai anggota dalam Partai Amanat Nasional, untukdipilih dan memilih sehagaimana ditentukan dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional,dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh pihakPenggugat tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara, karena berdasarkan ketentuan undangundangkewenangan mutlak (ablolut) untuk memeriksa, mengadili danmemutus sengketa Partai Politik diserahkan kepada PengadilanNegeri ;Bahwa hingga saat ini Partai

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan atauPartai Amanat Nasional sebagai Partai Politik sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang tersebut tidak pernahdigugat atau menjadi pihak dalam perkara Perdata dimaksud;3.

Penggugat:
SOPIAN HARAHAP
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) Sumatera Utara
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) Kota Padangsidimpuan

Partai Kristen Indonesia 1945;Ketua Komisi Pemilihan Umum

Partai Kristen Indonesia 1945hanya memenuhi syarat Faktual di 12 (duabelas) Provinsi, sehingga minimal masihkurang sepuluh Provinsi lagi, apabiladitetapkan menjadi peserta Pemilihan UmumTahun 2009 ; c.

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dinyatakan bahwa: (1) Partai Politik dapat menjadi PesertaPemilihan Umum setelah memenuhipersyaratana. Berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik ;b. memiliki kepengurusan di dua pertiga jumlahKabupaten / Kota di Provinsi yang bersangkutan ;c.

Menyertakan sekurang kurangnya tiga puluhperseratus keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat ;e. Memiliki anggota sekurang kurangnya seribu orangatau. satu. perseribu dari jumlah penduduk padasetiap kepengurusan partai politik sebagaimanadimaksud pada huruf (b) dan huruf (c) yangdibuktikan dengan kepemilikan kartu tandaanggotaf. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusansebagaimana pada huruf (b) dan huruf (c) ;g.

Mengajukan nama dan tanda gambar partai politikkepada Komisi Pemilihan Umum ;Dimana syarat syarat seperti tersebut pada ketentuan Pasal 8ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (g) telah dipenuhi olehPenggugat, sehingga Penggugat sebagai Partai Politikseharusnya sah menjadi Peserta Pemilihan Umum, namun olehkarena DataData Verifikasi yang dilakukan oleh KomisiPemilihan Umum tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan,maka Penggugat dinyatakan tidak lolos Verifikasi, yang berartipersyaratan huruf

Bahwa sebelum diumumkannya partai partai politik pesertaPemilihan Umum Tahun 2009, tanggal O07 Juli 2008, oleh KomisiPemilihan Umum dan sebelum dikeluarkannya Obyek Sengketaoleh Tergugat tanggal 26 September 2008, Penggugat sudahmenyampaikan secara tertulis dengan suratnya yang padapokoknya berisi keberatan tentang pelaksanaan VerifikasiFaktual oleh Tergugat di sebelas provinsi, Penggugatmenyerahkan Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 29 Juni2008, di Hotel Marbella di Anyer Banten dan kepadaSekretariat

NOOR
12.BASTUNI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANJAR
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4.MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA

Gunawan
Tergugat:
1.Ketua Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran
2.Ketua DPW Partai Nasdem Lampung
3.Ketua Mahkamah Partai Nasdem
4.Ketua DPP Partai Nasdem
Turut Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran

Sanksi yang akan dijatunkan terhadap anggota partai berupa : Peringatan Pemberhentian sementara dari Jabatan Partai dan ataujabatan atas nama partai Pembebasan tugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatanatas nama Partai Pemecatan atau pemberhentian,15.

Fraksi Partai;d. BadanBadan Partai; dane.

Bahwa sebagai Anggota PDI Perjuangan, Penggugat wajibmenaati Disiplin Partai, dan bilamana melanggar Disiplin Partai makaakan dikenakan sanksi oleh Partai, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 21 (1) jo. ayat (2) yang berbunyi: Setiap Anggota Partai wajibmentaati Disiplin Partai. Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakansanksi oleh Partai;7.

rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan padaKongres Partai.

Pasal 23 AnggaranRumah Tangga PDI Perjuangan, dengan uraian sebagai berikut :Pasal 39 ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan yang berbunyi :Alat kelengkapan Partai di tingkat DPP Partai terdiri dari:a. Mahkamah Partai;b. Komite Etik dan Disiplin Partai;c. Fraksi Partai;d. BadanBadan Partai; dane.

Penggugat:
JUNI ARDIANTO RACHMAN, SH, MH
Tergugat:
1.INDRA GUNAWAN, SE
2.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
3.DEWANA PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI RIAU

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PeraturanOrganiasasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017tentang perubahan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara DalamPerselisinan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkarmenjelaskan bahwa "Termohon dalam Perselisihan Internal PartaiGolkar adalah :a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan/atau;b.

Partai Golkar, DPD Provinsi Partai Golkar,DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar, Pimpinan Kecamatan PartaiGolkar, atau Pimpinan Desa/Kelurahan Partai Golkar;5, Bahwa oleh karenanya sengketa a quo bukanlah sengketa antaraTerugat selaku Pemohon dengan Penggugat selaku Termohon II.

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UndangundangNo. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun2008 tentang Partai Politik menyatakan : Perselisthan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalamAD dan ART dan ayat 2 menyebutkan : Penyelesaian perselisihaninternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;9.

Bahwa pemeriksaan di Mahkamah Partai Golkar telah sesualdengan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Perubahan Peraturan Organisasi DPPPartai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang PedomanDalam perselisihan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar;24.

DPP Partai Golkar, DPD ProvinsiPartai Golkar, DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar, PimpinanKecamatan Partai Golkar, atau Pimpinan Desa/Kelurahan PartaiGolkar,5.

perundangundangan;Bahwa pengusulan pimpinan partai politik dimaksud mempunyai mekanismetersendiri antara partai yang satu dengan partai yang lain yang anggotanyaterwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Halaman 7 dari 46 halaman Perkara No. 197/G/2016/PTUNJKT7:10.11.Bahwa bagi partai Demokrat tata cara penggantian antar waktu mempunyaiprosedur dan mekanisme tersendiri yang diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat di mana prosespembertian antar waktu anggota

Politik cukup jelas bahwa, karena itu sebagaiorganisasi Partai Politik, maka yang menjadi Pemimpin Partai Politik adalahKetua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, namun ada beberapaPartai Politik menggunakan istilah lain misalnya Partai Keadilan Sejahteramenggunakan Presiden sebagai Pemimpin, Partai Kebangkitan Bangsamenggunakan Dewan Syuro, jadi hal ini dalam sengketanya Partai PolitikDemokrat, maka partai politik ini menggunakan Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat dari

Demokratberdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor:71/SK/DPP.PD/V1V2015, tanggal 21 Juli 2015 (vide bukti P5=T2);Bahwa Partai Demokrat melalui DPD Partai Demorat Provinsi Jambi telahmengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Jambi Periode20142019 atas nama Irmanto, S.Pd., M.M. kepada Drs.

Kemudian berdasarkandiktum Ketiga surat keputusan DPP Partai Demokrat dimaksud telah memberikanmandat kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi untuk menindaklanjutinya;Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya dalam surat DPD Partai DemokratProvinsi Jambi Nomor : 10/DPDPD/JBVIV/2016, tanggal 10 Mei 2016 (vide buktiT3) telah menyebutkan keberadaan surat DPP Partai Demokrat dalam buktiP5=T2 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagaiAnggota DPRD Provinsi Jambi.

Sehingga dapat dipastikan secara futuristik Penggugat akan dinyatakanoleh Mahkamah Partai telah melanggar AD/ART Partai Demokrat.

Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasionalDemokrat Kabupaten Pesisir Barat, beralamat diLintas Barat Sumatera, Ps. Krui, Pesisir Tengah, PesisirBarat, Lampung, 34874sebagai TERGUGAT I;2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasionalDemokrat Provinsi Lampung, beralamat di Jl. JenderalAhmad Yani No.17, Kota Bandar Lampung sebagaiTERGUGAT II; 3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasionalDemokrat, beralamat di jl.

Bahwa, selama menjadi Kader, Pengurus dan AnggotaDPRD Pesisisr Barat dari Partai Nasional Demokrat(Partai Nasdem), PENGGUGAT tidak pernah melakukanperbuatan yang melanggar hukum dan tidak pernahmelakukan perbuatan tercela serta tidak pernahmembuat citra Partai menjadi rusak di mata masyarakatsebagai konstituen;4. Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2019 PENGGUGATmelalui Sdri.

Bahwa akhirnya PENGGUGAT mendapat jawaban daripengurus partai bahwa yang dimaksud dalam surattersebut adalah PENGGUGAT;10. Bahwa, atas dasar hal tersebut maka SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasdemNomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14Januari 2019 tersebut adalah cacat hokum, sebabPENGGUGAT baik di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)maupun di dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) nama yangdigunakan adalah Dr.

Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.

Bahwa atas dasar hal tersebut maka terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasdemNomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari2019 adalah bentuk kesewenangwenangan PartaiNasdem;14.