- YAKOBUS SUSU,S.Ip vs - KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PDIP KABUPATEN NAGEKEO

Nagekeo,Jika ada salah (penggelembungan suara) adalah kesalahan KPUKabupaten Nagekeo, bukan kesalahan Penggugat, dan/atau dialihkankesalahan tersebut kepada Penggugat, kemudian dengan serta mertaTergugat memecat Penggugat;Dari hal tersebut di atas maka:> Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tanggal 20Desember 2016 adalah Keputusan yang inskonstitusional, telahbertentangan Konstitusi PDIP (AD/ART), UndangUndang Pemilu danKeputusan KPU;> Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 210/KPTS/DPP/XII

BukanKewenangan Partai Politik PDIP/Tergugat.)

(Tergugat DPP PDIP) maupunPenggugat tidak berwenang untuk menarik, merobah, mengintervensi HasilPerhitungan Suara Sah yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo, selainmelalui jalur hukum yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK);Oleh karena itu Pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDIP olehTergugat berdasarkan Keputusan DPP PDIP Nomor210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PEMECATAN YAKOBUS SUSU, S.IPDARI KEANGGOTAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,tanggal 28 Desember 2016 dengan alasan Penggelembungan

Tindakan Tergugat yang memecat Penggugat darikeanggotaan PDIP dengan alasan penggelembungan suara sangat tidakberalasan dan sangat tidak berperikemanusiaan, melanggar hakhak politikPenggugat sebagai anggota PDIP yang sangat merugikan Penggugatkarena tanopa salah dan dosa.

Nagekeo No 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 secara SAH danFINAL, bukan berdasarkan hasil Keputusan DPP PDIP dan jajarannya(Tergugat), karena semua Partai Politik (termasuk PDIP) hanya sebagaipeserta Pemilu yang harus taat kepada Keputusan KPU KabupatenNagekeo yang telah final dan mengikat tersebut;Oleh karena itu menurut Hukum, semua Partai Politik adalah sebagaiPeserta Pemilu (termasuk PDIP) tidak berwenang menentukan dan/ataumembatalkan keputusan KPU Kabupaten Nagekeo yang sudah final danmengikat

RICHARDO HONGARTA VS Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) DKK

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(DPD PDIP) Provinsi Maluku Utara, beralamat di Jalan Branjangan,Kelurahan Santiong Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, untukselanjutnya disebut sebagai Terbanding Il/ semula Tergugat Il;3.

) yang keanggotaannya tercatat di SekretariatDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor KeanggotaanPartai 3486735;.

Bahwa dalam Pemilu tahun 2014 Penggugat adalah salah seorangdari 8 (delapan) orang Calon Legislatif (Calon Anggota DPRD) dariPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada DaerahPemilihan Kabupaten Kepulauan Sula yang berhasil mendapatkansuara sebanyak 1300 ( seribu tiga ratus ) suara / pemilih, sehinggaatas dasar itu perolehan suara sebanyak itu Penggugat dan jugadengan sendirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)berhasil mendapatkan 1 (satu) kursi untuk mendudukkan seorangPutusan

Bahwa orang tua Penggugat yang bernama IRWAN HONGARTAadalah juga tercatat sebagai Anggota dan sekaligus sebagai salahsatu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kepulauan Sula yang masihaktif hingga saat ini;.

Menyatakan Surat DPC PDIP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor :040/EX/DPC/IX/2016 tertanggal Sanana 9 Nopember 2016 tentang:Pengusulan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD KabupatenKepulauan Sula adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatanmengikat secara hukum;Putusan No: 12/PDT/2017/PT TTE Halaman 10 dari 21 Halaman5.

Penggugat:
NORHAYATI ANDRIS
Tergugat:
1.DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN CQ KETUA UMUM DPP PDIP MEGAWATI SUKARNO PUTRI DAN SEKJEN DPP PDIP HASTO KRISTIYANTO
2.DPD PDIP KALIMANTAN UTARA CQ KETUA DPD PDIP KALTARA DRS. JHONNY LAING IMPANG DAN SKRETARIS DPD PDIP KALTARA H. DATU YASIR ARAFAT

Penggugat:
MARDI WALUYO
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP c.q. DPD PDIP Jawa Timur c.q. DPC PDIP Kota Kediri
Turut Tergugat:
Ir.KASMUJI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) cq Dewan PimpinanDaerah (DPD) Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) Jawa Timur cq Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrasi' IndonesiaPerjuangan (PDIP) Kota Kediri, alamat JI. TeukuUmar No. 83, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri,selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;2, Ir.Kasmuji, beralamat di JI. Suparjan Mangun WijayaNo. 26A, Kel. Sukorame, Kec.

Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2015 Penggugat mendapatinformasi dari orang yang menjaga tanah obyek sengketa, adasekelompok orang dari pengurus dan anggota Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) KotaKediri (Tergugat) dengan menggunakan atribut partainyamerebut/menguasai secara paksa dan tanpa hak tanah obyek sengketa,pagar bambunya dilepas, tanah dan bangunannya dikuasai, tembokrumah dicat dengan warna merah;6.

Bahwa Penggugat selanjutnya mendatangi Tergugat di lokasi tanahobyek sengketa untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugatadalah pemilik atas tanah tersebut dengan menunjukkan Sertipikat HakMilik atas tanah obyek sengketa, namun Tergugat mengklaim bahwatanah obyek sengketa adalah asset Tergugat dan telah memilik buktikepemilikannya bahkan menyuruh Penggugat untuk datang ke KantorTergugat (DPC PDIP Kota Kediri) untuk melihatnya;7.

Saksi AGUS PERWIRA NEGARA Bin MARKIH, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan:0 Bahwa saksi selaku Ketua RT di wilayah obyek sengketa di JalanSuparjan MW No.148 A RT.001 RW.002 Kelurahan Bujel, KecamatanMojoroto, Kota Kediri; Bahwa rumah saksi sekitar 30 meter dari obyek sengketa;Bahwa tanah obyek sengketa sebelum dibeli oleh Penggugat (MardiWaluyo), tanah tersebut milik pak Kasmuji (Turut Tergugat) yangdigunakan untuk kegiatan PDIP; Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh pak Mardi Waluyo,

);Bahwa saksi disuruh untuk membersihkan rumah obyek sengketa olehPenggugat mulai bulan Juli 2014 sampai dengan akhir Desember 2014,selama kurang lebih 6 (enam) bulan;Bahwa rumah obyek sengketa sekarang ini digunakan untuk KantorPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Bahwa pada waktu saksi sedang membersihkan tanah dan rumah obyeksengketa, saksi didatangi oleh sekelompok orang, yang waktu itu saksitanya katanya mau membersihkan Kantor Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) dan setelah

Penggugat:
H.M.KHOIRUL UMRI,SE.MSi
Tergugat:
1.DPP PDIP cq Hj Megawati Soekarno putri selaku Ketua Umum PDIP Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jendral DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat Selaku Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP
3.DPD PDIP SUM SEL cq Giri Ramanda N Kiemas
4.DEWAN PENGURUS CABANG DPC PDIP kota lubuklinggau

Penggugat:
Sukurdi Iska
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat PDIP cq DPD PDIP Provinsi Aceh Cq DPC PDIP Kabupaten Aceh Tengah
2.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN TknMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTakengon pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Nomor13/Pdt.G/2018/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa penggugat merupakan Anggota partai PDIP

Bahwa tanggal 14 Juli 2018 Tergugat selaku Dewan Pimpinan PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan telah mengeluarkan Surat No4458/IN/DPP/VII/2018 Prihal Intruksi Pemenangan Pemilu Legislatif 2019yang ditujukan kepada DPD PDIP dan DPC PDIP Seluruh Indonesiasebagaimana bunyi Surat tersebut pada point 5 Bagi Incumbent anggotaDPRD yang berprestasi baik, memiliki basis pemilin yang baik, dan tidakmelakukan pelanggaran disiplin Partai wajid mencalonkan kembali dantidak boleh memindahkan Dapil Incumbent kecuali

permintaan tertulis dariyang bersangkutan atau berdasarkan penilaian DPP Partai bahwa yangbersangkutan memiliki catatan kinerja yang tidak baik;Bahwa Tergugat dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang PDIP KabupatenAceh Tengah telah disurati oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP tertanggal 26Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN Tkn10.11.12.13.14.15.Juli 2018 dengan Surat Nomor : 4480/IN/DPP/VII/2018 Prihal Intruksi, yangpada inti Surat mengintruksikan kepada DPC PDIP Kabupaten AcehTengah

Bahwa sebagai bentuk keseriusan Penggugat untuk dapat dicalonkan dariPartai PDIP Kabupaten Aceh Tengah telah melengkapi seluruh berkas yangpada intinya sampai batas pendaftaran dalam hal ini Tergugat DewanPimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Aceh Tengahtelah menyusun Namanama calon di Daerah Pemilihnan 4 Kabupaten AcehTengah;Bahwa dengan tidak dicalonkannya Penggugat oleh Tergugat dari PartaiPDIP, Penggugat merasa sangat dirugikan karena kehilangan hal sebagaiAnggota DPRK yang

Oleh karenanya eksepsi ini harusditolak karena tidak beralasan hukum;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkanHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN TknPenggugat telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat oleh karenaTergugat tidak melaksanakan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nomor:4480/IN/DPP/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 dan mengeluarkan surat Nomor:138

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP) cq. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku KETUA UMUM PDIP dan HASTO KRISTIYANTO selaku SEKRETARIS JENDERAL PDIP, DKK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP) cq. MEGAWATISOEKARNOPUTRI selaku KETUA UMUM PDIP dan HASTOKRISTIYANTO selaku SEKRETARIS JENDERAL PDIP,Halaman 1 dari 10 Put. Nomor 246 K/Pdt.SusParpol/2022berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSISUMATERA UTARA cq.

RAPIDIN SIMBOLON selaku KetuaDPD PDIP Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di JalanJamin Ginting KM 11 Nomor 86, Kelurahan Simpang Selayang,Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Jimmy Albertinus, S.H., M.H., dankawankawan, Para Advokat pada Badan Bantuan Hukum &Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan ProvinsiSumatera Utara, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11Nomor 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan MedanTuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa

DEWAN PIMPINAN CABANG' PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATENSAMOSIR Cq SORTA ERTATY SIAHAAN selaku Ketua DPCPDIP Kabupaten Samosir, berkedudukan di Jalan Putri Lopian,Halaman 2 dari 10 Put.

dananggota DPRD Kabupaten Samosir Periode 2019 2024 dari PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Menghukum Para Tergugat secara bersamasama untuk membayar gantirugi baik kerugian materiil maupun imateriil kepada Para Penggugatsebesar Rp40.720.000.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluhjuta rupiah) secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat

Penggugat:
WELHELM DANIEL KURNALA
Tergugat:
1.DPP PDIP CQ. IR MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
2.DPP PDIP CQ. MAHKAMAH PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) cq DEWAN PIMPINANDAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) JAWA TIMUR cq DEWAN PIMPINANCABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) KOTA KEDIRI VS MARDI WALUYO DK

PUTUSANNomor 666 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) cq DEWAN PIMPINANDAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) JAWA TIMUR cq DEWAN PIMPINANCABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) KOTA KEDIRI, yang diwakili olehKetua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan

atas objek sengketa adalah perbuatanmelanggar hukum; Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidanganyang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP

) cg DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) JAWA TIMUR cqDEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) KOTA KEDIRI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEWAN PIMPINANPUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN(PDIP) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) JAWA TIMUR cq DEWANPIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) KOTA KEDIRI, tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Halaman 8 dari 9 hal. Put.

Penggugat:
DARMADI, S.H
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPP PDIP
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPD PDIP PROVINSI RIAU
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPC PDIP KABUPATEN SIAK

., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Kulim, No. 55 C, KelurahanKampung Baru, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, nomor: 1/SK/2019/PN Sak selanjutnyadisebut sebagai Penggugat ;Lawamn1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIL DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPP PDIP) yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 58Menteng Jakarta Pusat (10310) ;Selanjutnya diSeDut 2202 202 TERGUGAT 2.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSI RIAU yang berkedudukan di JalanSudirman No. 642 A, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Pekanbaru Kota KotaPekanbaru (28121) ;Selanjutnya disebut TERGUGAT II3.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAIL DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN SIAK yang berkedudukan di JalanIndragiri, Kelurahan Kampung Rempak Siak Sri Indrapura ;Selanjutnya disebut TERGUGAT IIITelah membaca Surat Pencabutan Gugatan No.33/Pdt.G/2018/PN Sak,yang diajukan pada tanggal 4 April 2019 oleh Kuasa para Penggugat ;Menimbang, bahwa pencabutan ini diajukan oleh kuasa para Penggugatsecara tertulis dengan Surat.

Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat PDIP
2.Dewan Pimpinan Pusat PDIP
Turut Tergugat:
SUHARI WICAKSONO

Penggugat:
1.SAUT MARTUA TAMBA
2.RENALDI NAIBAHO
3.HARRY JONO SITUMORANG
4.ROMAULI PANGGABEAN
Tergugat:
4.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), cq. Megawati Soekarno Putri selaku KETUA UMUM PDIP dan HASTO KRISTIYANTO selaku SEKRETARIS JENDERAL PDIP
5.KETUA MAHKAMAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSI SUMATERA UTARA, cq.

RAPIDIN SIMBOLON selaku Ketua DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara
7.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN SAMOSIR cq. SORTA ERTATY SIAHAAN selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Samosir

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), dkk.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), diwakili olehMegawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jalan P.Diponegoro Nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310,dalam hal memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Januari 2017;2.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASIINDOENSIA PERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSIMALUKU UTARA, beralamat di Jalan Branjangan,Kelurahan Santiong, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus.Parpol/20183.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPD PDIP) KABUPATENKEPULAUAN SULA, diwakili oleh Ubaidah Buamona danUkasa Usia S.lp., Ketua Dewan dan Sekretaris,berkedudukan di Jalan Ismail Umatjina, Desa MangonSanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi MalukuUtara, dalam hal memberi kuasa kepada Romy S Djafaar,SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek BTNBlok E Nomor 4 Kelurahan Maliaro, Kecamatan KotaTernate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,berdasarkan Surat Kuasa

Menyatakan Surat DPC PDIP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 040/EX/DPC/IX/2016 tertanggal Sanana 9 Nopember 2016 tentang: Pengusulanyang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula adalahtidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;5.

Pemohon Kasasi/semula Penggugat Richardo Hongarta; Mengadili Sendiri menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yangsangat merugikan Penggugat; Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 171/KPTS/DPP/X/2016tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Pemecatan Ricardo Hongarta DariKeanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah tidak sahatau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikatsecara hukum; Menyatakan Surat DPC PDIP

DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

PDIP) KOTA SIBOLGA , dk

PDIP) : Alamat Jalan Lenteng Agung No.99Jakarta Selatan, disebut sebagaibee de eee e nesses ene eeeeneeeeeneenaeees TERGUGATII ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JIMMY ALBERTINUS, SH.

/2010, tentang Program Perjuangan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan dan Surat Ketetapan No.07/TAP/KONGRES III/PDIP/2010 tentang Sikap Politik PDI Perjuangan.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

PI;2 Foto copy surat DPC PDI Perjuangan Kota Sibolga No. 237/EKS/DPC26.20/V1/2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Sibolga,perihal Pergantian Antar Waktu Sdri MEGAWATI HUTAGALUNG, diberi3 Foto copy surat Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP No.1796IN/DPP/IH/2012/ tentang persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Sibolga Sdr.

;Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Sibolga Nomor : 171/155/KPU.SBG/2012, tanggal 06Juni 2012, Perihal : verifikasi berkas pengajuaan PAW DPC PDIP KotaSibolga , diberi tandaFoto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanAsimilasi an.

MEGAWATI HUTAGALUNG Nomor : Ist/VI/2012, tanggal25 Juni 2012 yang ditujukan kepada DPC PDIP Kota Sibolga, diberiMenimbang, bahwa Pihak Tergugat II telah menggajukan pula suratsuratbukti yang telah diberi bermeterai yang cukup sebagai berikut ;1Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan PimpinanDaerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sumatera UtaraNomor : 653/IN/DPD26A/5/2012, tanggal 16 Januari 2012, Perihal :Laporan dan Permohonan PAW tas nama Sdri MEGAWATIHUTAGALUNG

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP),, DK

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), diwakili olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan (DPPPDIP), Megawati Soekarnoputri dan kawan, berkedudukandi Jalan Diponegoro Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPD PDIP) ProvinsiSulawesi Selatan, diwakili olen Ketua DPD PDIP Sulsel, H.Andi Ridwan Wittir, S.H., dan kawan, berkedudukan diJalan Gunung Bawakaraeng Nomor 108 Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan;Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 443 K/Pdt.SusParpol/20183.

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaipemberhentian terhadap Pemohon Kasasi oleh para Termohon Kasasidari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sertadari keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode2014 2019, yang menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum;2. Bahwa menurut Judex Facti gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatanprematur karena sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri persengketaanHal. 5 dari 8 hal. Put.

Nomor 443 K/Padt.SusParpol/2018a quo belum diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal PDIP,sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;3.

PDIP) KOTA SIBOLGA, dk.

PDIP) KOTASIBOLGA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 117,Kota Sibolga;2 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (DPP.

PDIP), berkedudukandi Jalan Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga pada pokoknya atasdalildalil:1 Bahwa Penggugat benar secara resmi adalah Anggota Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan

PDIP) Kota Sibolga dari daerah Pemilihan II KotaSibolga;Bahwa Penggugat terpilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 170/3267.K/Tahun 2009. tentangPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Sibolga periodemasa jabatan 200920014;Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20

Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh Tergugat Iadalah Perbuatan Melawan Hukum karena sangat bertentangan dengan Pasal 19Anggaran Dasar Partai berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Anggaran Rumah TanggaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jelas dan terbukti bahwa setiapsanksi yang dijatuhkan secara tertulis yang di dalamnya termuat nama, jabatan,dan jenis pelanggaran yang bersangkutan dan serta jangka waktu berlakunyasanksi;9 Bahwa proses Penggantian Antar Waktu yang dilakukan oleh

Mengawati Hutagalung, bahwa seharusnya Penggugat jugamenarik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkaraa quo karena DPD PDIP Sumut turut mengeluarkan surat usulan PAW a.n.Sdr.

Penggugat:DOLVIANUS KOLOTergugat:1.NIKO FRANS SELAKU KETUA BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN2.FRANS LEBURAYA SELAKU KETUA DEWAN PENGURUS PDIP NTT3.MEGAWATI SUKARNO PUTRI KETUA UMUM PDIP INDONESIA

;;Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIPPusat Cq Megawti Sukarno Putri Ketua Umum PDIP Indonesia, Beralamat dijalan, Pangeran diponegoro no : 058,Rt/RW : 01/02 Menteng, Kota JakartaPusat, Daerah Khusus lbu Kota Jakarta 10320, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Ill, memberikan Kuasa kepada Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis,SH, Edison Penjaitan, SH, Tanda Perdamaian Nasution, SH.

DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur VS Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur

PUTUSANNo.393/Pdt.G/2014/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatankeberatan atas sengketa informasi publik pada tingkat pertama, telah menjatuhkanPutusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara : DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, beralamat di JalanRaya Kendangsari Industri No. 57 Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya 1. WAKITNUROHMAN, SH., 2 .M.