peerdata

Peerdata

Peerdata

Peerdata

Menurut Majelis Hakim Banding gugatan Penggugatsudah jelas, dan tidak salah orang dalam mengajukan gugatan, oleh karenanyaeksepsi Tergugat/ Pembanding adalah tidak berdasarkan hukum, dan harusdinyatakan tidak diterima ;DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang, bahwa tidak setiap orang/badan hukum perdata dapat menggugatsuatu Keputusan objek sengketa, untuk dapat menggugat keputusan objek sengketaHal 9 dari 13 hal Put No.79/B/2020/PT.TUN.JKTorang/badan hukum peerdata tersebut harus mempunyai hak gugat/ legal

bersama yang diperoleh selama masaperkawinan ;Bahwa dari kedua bukti tersebut seharusnya Judex Factie mempunyai danmemiliki keyakinan hukum bahwa kedua bukti tersebut yaitu Bukti T1 JoBukti T2 adalah memiliki Konsekuensi hukum dan akibat hukum secarasendirisendiri ;Bahwa tindakan Termohon kasasi untuk melegalkan penguasaan asetasetperkawinan dengan mengajukan gugatan tuntutan nafkah adalah hal yangmengadaada dan kontradiktif, padahal di satu sisi Termohon Kasasi jugamenjadi pihak dalam perkara peerdata

Nomor 2763 K/Padt/2015Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dianggap tidak dapat dibenarkan olehMahkamah Agung (Judex Yuns);(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Il: Hukum Perdata& Acara Peerdata, Angka XIV. 6 halaman 237 dan halaman 238);Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor05/PDT/2015/PT BGL, tertanggal 17 Maret 2015 yang hanyamempertimbangkan buktibukti dari pihak Tergugat/Pemohon Banding tanpamempertimbangkan buktibukti dari pihak Penggugat/Termohon Bandingadalah

HUKUM ACARA PEERDATA Hal. 4041,Penerbit Sinar Grafika). Berdasarkan alasan hukum diatas kembalidipertegas lagi oleh TERGUGAT II (dahulu TERLAWAN I) bahwa karenabarangbarang bergerak yang telah diletakkan CB sudah tidak ada, makabarang tidak bergerak menjadi pengganti/penyempurna sita sesuai prinsipyang pertamatama disita adalah barang bergerak (roerendegoederen,movable goods) apabila tidak cukup lalu barang tidak begerak(onroerende goederen, unmovable goods).

HUKUM ACARA PEERDATA Hal. 4041, Penerbit Sinar Grafika). Berdasarkan alasan hukum diatas kembalidipertegas lagi oleh TERGUGAT II (dahulu TERLAWAN TI) bahwa karenabarangbarang bergerak yang telah diletakkan CB sudah tidak ada,maka barang tidak bergerak menjadi pengganti/penyempurna sitasesuai prinsip yang pertamatama disita adalah barang bergerak (13.14.19roerendegoederen, movable goods) apabila tidak cukup lalu barangtidak begerak (onroerende goederen, unmovable goods).

Bahwa dengan dikuasainya / ditempatinya rumah tersebut olehTERGUAGT, maka hakhal PENGGUGAT sebagai Pemilik Sahtelah dirugikan, karena PENGGUGAT tidak dapat menikmati apayang menjadi haknya, atau dengan kata lain hakhak asasiPENGGUGAT telah berkurang akibat melawan hukum yangdilakukan oleh TERGUGAT.Perbuatan TERGUGAT melawan hukum berdasarkan Pasal 1365Kita UndangUndang Hukum Peerdata, Bahwa Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan

No. 405 K/Pdt/20132020kemauan dari Majelis Hakim Tinggi Padang untuk memperbaiki sertamenolak gugatan Penggugat;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnyamemakai kata mungkin, hal semacam ini merupakan hal yang sangat anehdan bertentangan dengan hukum, karena pada dasarnya pihak Penggugatmengajukan gugatan peerdata ini ke Pengadilan adalah untuk mencarikepastian hukum, jika pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Padang memakaikata kata mungkin, maka tidak akan tercapai kepastian hukum

perkara putusan ini;Menimbang, bahwa dari bukti Tertulis yang diajukan Penggugat yangdapat dipertimbangkan sebagai alat bukti adalah bukti P12 (PenetapanPengadilan Agama Surabaya nomor 1259/Pdt.P/2018/PA.Sby tanggaal 04September 2018), bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), bukti P.8 (KutipanAkta Kematian aatas nama Faruk Bakri);Menimbang, bahwa alat bukti tersebut semua merupakan akta otrentikyang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sesuai dengan ketentuanpasal 1868 dan pasal 1870 KUH Peerdata

III tidak menerima surat panggilan sidang secara langsung sertatidak pernah menandatangani surat panggilan sidang dari PengadilanNegeri Serang atas perkara Perdata Nomor: 98/Pdt.G/2020/PN.Srg;Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 pada sidang lanjutan perkara a quopihak dari Pelawan I/Tergugat I, Pelawan II/ Tergugat II dan Pelawan III/Tergugat III tidak menerima surat panggilan sidang secara langsung sertatidak pernah menandatangani surat panggilan sidang dari PengadilanNegeri Serang atas perkara Peerdata

tergugat rekonvensi telahwanprestasi haruslah ditolak;Menimbang, bahwa karena sebagian Gugatan penggugatrekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensiharuslah dinyatakan pihak yang menang dan Tergugat Konvensi/PenggugatKonvensi sebagai pihak yang kalah;Dalam konvensi dan rekonvensi :Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensidinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus pula dihukum yuntukmembayar segala biaya perkara;Memperhatikan Pasal 1694 dan 1712 KUH Peerdata

Rasich Hanif yang sebagai salah satu pihak Tergugat tidakpernah tahu kalau tanah yang ditempatinya dijadikan sebagai obyek perkaraoleh Terdakwa selaku Penggugat padahal saksi Rasich Hanif jugabertetangga dengan Terdakwa;Bahwa saksi Rasich Hanif mengetahui tanahnya yang ditepati dijadikansebagai obyek perkara oleh Terdakwa ketika ada petugas jurusitaPengadilan Negeri Jakarta Selatan datang melakukan sita eksekusiterhadap tanah yang ditempati saksi Rasich Hanif yang dijadikan sebagaiobyek perkara peerdata

Bahwa yang dijadikan dasar adalah Pasal1365 Kitab UndangUndang Hukum Peerdata (KUHPerdata) yangberbunyi :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka didapatunsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut : Ada suatu perbuatan ; Perbuatan itu melawan hukum ; Ada kesalahan dari Pelaku ;Sehingga ketika dikaitkan dengan gugatan Penggugat

Bahwa Hasil Panen Sarang Burung Walet Goa Bukit Lipis pada saat dikelolaoleh saham 12 selama giliran Pengelolaan yaitu 120 hari yaitu kira kirasebanyak 200 Kilogram Sarang Burung Walet, berdasarkan yang terteradidalam AKTA NOTARIS NOTARIS PERASETYO, SH nomor 396 tanggal 30Agustus 2017, apabila ada hasil Panen Sarang Burung Walet Bukit Lipis,maka akan dipergunakan untuk biaya Panen kemudian Hutang, yangdimaksud dengan hutang adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada saatmenghadapi Gugatan Perkara Peerdata

Nomor : 1927/227 (R.Bg) Reglement Hukum Acara Peerdata Daerahluar Jawa dan Madura khusus Pasal 199 205 RBg;5 Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait ;MENGADILI :1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat ;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 April 2014, Nomor :43/Pdt.

pada saat dikelolaoleh saham 12 selama giliran Pengelolaan yaitu 120 hari yaitu kira kirasebanyak 200 Kilogram Sarang Burung Walet, berdasarkan yang terteradidalam AKTA NOTARIS NOTARIS PERASETYO, SH nomor 396 tanggal 30Agustus 2017, apabila ada hasil Panen Sarang Burung Walet Bukit Lipis,maka akan dipergunakan untuk biaya Panen kemudian Hutang, yangdimaksud dengan hutang adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada saatHalaman 10 dari 47 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Ptsmenghadapi Gugatan Perkara Peerdata

Penghinaan Sederhanaadalah yang paling longgar, maka dengan mendasarkan pada telahdipenuhi' unsurunsur Pasal 315 KUHP saja, sudah dapat dimulaidengan gugat Perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, kalaujuga dipenuhi syarat khusus Pasal 1376 KUH Perdata";"Bahwa dengan demikian, untuk melancarkan gugat Perdata atas dasarPenghinaan, kita cukup mempelajari dan mendasarkan gugatan padaunsur Penghinaan Sederhana (Pasal 315 KUHP) kecuali kita menuntutsangksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1373 KUH Peerdata