Menyatakan Peraturan Negeri Titawaai No. 01 Tahun 2009, tentang penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Titawaai yaitu matarumah/Keturunan Hehanussa dari Soa Pelaria dan matarumah/Keturunan Hitijahubessy dari Soa Pelaria tidak berkekuatan hukum ;7.

Dengan demikian Perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum ;158Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 Penggugat juga mendalilkanterhadap matarumah/keturunan Hehanussa dari Soa Pelaria danmatarumah/keturunan Hitiahubessy dari Soa Pelaria yang berhak menjadiKepala Pemerintah Titawai serta penetapan tergugat VI sebagai calon KepalaPemerintah Negeri Titawaai, Penggugat maupun matarumah/keturunanPattikayhatu/Pattijawaello telah membuat keberatan tertulis baik kepadaTergugat I, tergugat

II, tergugat III, karena Penetapan matarumah/keturunanHehanussa dari Soa Pelaria dan matarumah/keturunan Hitijahubessy dari SoaPelaria tidak berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dimana yang berhaksebagai matarumah/keturunan Parentah adalah matarumah/keturunanPattikayhatu/Pattijawaello, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat Idan Tergugat II, maupun Tergugat III ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan oleh karena penetapanmatarumah/keturunan Hehanussa dari Soa Pelaria dan matarumah

dan MargaHitijahubessy dari Soa Pelaria ;160Menbimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4b.

dan matarumah/KeturunanHitijahubessy Soa Pelaria yang berhak menjadi Kepala Pemerintah NegeriTitawai, maka Pihak tergugat I telah menyangkalnya sebagaimana dalamjawabannya dengan menyatakan bahwa Tergugat I sebagai Ketua Saniri NegeriTitawaai tidak pernah mengetahui keberadaan dan Penerbitan Peraturan Negeri166Titawaai yang bernomor : 01 Tahun 2009, tertanggal 29 November 2009, yangmenetapkan Matarumah/Keturunan Hitijahubessy dari Soa Pelaria Tergugat IVdan matarumah/keturunan Hehanussa dari Soa

yang sebenarnya bagi matarumah/keturunanTergugat IV yaitu matarumah/keturunan Hitiyahubessy dari Soa Pelaria,bukanlah merupakan matarumah parentah di Negeri Titawaai, akan tetapihanyalah sebatas sebagai matarumah kepala Soa dari Soa Pelaria di NegeriTitawaai yang tergambar pada bangunan rumah adat Baileo Louhitu Pelamahudimana matarumah/keturunan Tergugat IV yaitu matarumah/keturunanHityahubessy memiliki Tiang Kepala Soa dari Soa Pelaria sesuai bukti suratTI.16 yang surat aslinya ada pada Tergugat

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sona Suganda bin Obih Supriatna) terhadap Penggugat (Tetih Pelaria binti Sobirin);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2022;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jumadi bin Aman Ali) terhadapPenggugat (Pelaria Yulita binti Blasius);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.000,00(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penggugat tidak jelas, Penggugat meminta:5.1.3.2,5.3.5.4.5.5.Menyatakan Mata Rumah/keturunan Pattikayhatu/Pattijawaello adalahmata rumah/keturunan parentah yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri Titawaai berdasarkan garis lurus, hukum adat,kebiasaankebiasaan adat istiadat yang berlaku di Negeri Titawaai ;Menyatakan Peraturan Negeri Titawaai No. 01 Tahun 2009 tentangPenetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalapemerintah Negeri Titawaai yaitu mata rumah/keturunan Hehanussa darisoa Pelaria

VI oleh Tergugat IV dan Tergugat Vsebagai Calon Kepala Pemenintah Negeri Titawaai Kecamatan NusalautKabupaten Maluku Tengah adalah batal demi hukum ;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan Penggugatdan Mata Rumah/Keturunan Pattikayhatu/Pattijawaello adalahmerupakan perbuatan melawan Hukum;Menyatakan Peraturan Negeri Titawaai No. 01 Tahun 2009 tentangPenetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalaPemerintahan Negeri titawaai yaitu Mata rumah/Keturunan Hehanussadari soa Pelaria

Menyatakan Peraturan Negeri Titawaai No. 01 Tahun 2009 tentangPenetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalapemerintah Negeri Titawaai yaitu mata rumah/keterunan Hehanussadan soa Pelaria dan Mata rumah/keturunan Hitijahubessy dan SoaHal 59 dari 123 Hal Put. No. 41/PDT/2014/PT.AMBPelenia adalah batal atau tidak sah karena bertentangan denganhukum Adat Istiadat dan kebiasan Negeri Titawaai;5.3.

Menyatakan Peraturan Negeri Titawaai No. 01 Tahun 2009 tentangPenetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalaPemenintahan Negeri titawaai yaitu Mata rumah/KeturunanHehanussa dan soa Pelaria dan Mata Rumah/KeturunanHitiiahubessy dan Soa Paleria tidak benkekuatan Hukum;Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan alasan apa dan dasar apa,mengapa Penetapan Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VIuntuk menjadi Calon Kepala Pemenintah Negeri Titawaai tidak sah danbertentangan dengan hukum sehingga

Menyatakan Peraturan Negeri Titawaai No. 01 Tahun 2009 tentangPenetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalapemerintah Negeri Titawaai yaitu mata rumah/keterunan Hehanussa darisoa Pelaria dan Mata rumah/keturunan Hitijanubessy dari Soa Paleriaadalah batal atau tidak sah karena bertentangan dengan hukum AdatIstiadat dan kebiasan Negeri Titawaai;5.3.

Bahwa Terdakwa sudah memakai uang yang dicurinya digunakan untukkeperluan seharihari selama dalam pelaria, tetapi tidak tahu jumlahnya;sedangkan terdakwa II belum sempat memakainya, meskipun sudah dikasiholeh terdakwa I;.

.;4.Fotokopi Berita Acara Sumpah Adat Calon mata rumah parentahNegeri Titawaai dan Berita Acara penetapan mata rumah parentahNegeri Titawaai, tanggal 17 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda TT14;5.Fotokopi Berita Acara penetapan mata rumah parentah negeriTitawai, tertanggal 17 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda TT15;6.Fotokopi Rekomendasi dari mata rumah parentah HehanusaaPeitinu Soa Pelaria tertanggal 25 Januari 2010 kepada

BenjaminHehanussa Hitijahubessy sebagai calon kepala pemerintahan negeriHalaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2021/PN MshTitawaal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaTT16;7.Fotokopi Berita Acara Keputusan Matarumah Parentah keturunangaris lurus Hehanussa Peitihu Soa Pelaria, tertanggal 1 Mei 2020,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT17;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara