Foto copy LAPORAN KEMAJUAN PELKSANAAN PEKERJAAN (LKPP)Bulan ke 1 (satu) tanggal 12 Mei 2017 s/d 03 Juni 2017 PekerjaanPematangan Lahan Relokasi Hunian Tetap Lokasi Kelurahan KolonganMitung dan Kampung Lelepu Pelksana PT. MATUARI, yang telah diberimeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangandiberi tanda bukti P3;4. Foto copy ASS BUILD DRAWING Kegiatan Penganan Darurat BencanaBanjir Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kab. Kepl.

MATUARI, yang telah diberi meterai cukup dan telahpula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda bukti P2; Foto copy LAPORAN KEMAJUAN PELKSANAAN PEKERJAAN (LKPP)Bulan ke 1 (satu) tanggal 12 Mei 2017 s/d O03 Juni 2017 PekerjaanPematangan Lahan Relokasi Hunian Tetap Lokasi Kelurahan KolonganMitung dan Kampung Lelepu Pelksana PT.

Menyatakan barang bukti berupa, 5 (lima) buah Surat PerjanjianKerja (KONTERAK) dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi(LKSE) Propinsi Maluku, dengan Konteraktor Pelksana, CV. TUNASHARAPAN.13 (tiga belas) Cek Bank BCA Kosong tidak ada isinya.Dikembalikankepada saksi korban, YANI HAKIM.4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua riburupiah).

belum membayarnyasampai dengan saat ini, dan bersedia untuk membayar hutangterdakwa tersebut dengan cara cicilan setiap bulannya; Bahwa terdakwa , merasa bersalah atas kejadian ini, danterdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Hal. 17 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN AmbMenimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa: 5 (lima) buah Surat Perjanjian Kerja (KONTERAK) dari LembagaKesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku, denganKonteraktor Pelksana

sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya sehingga cukup beralasanterhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memperbaiki amar redasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Penetapan Perubahan nama dariPengadilan Negeri Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada intansi pelksana

Kasih Insani Sukatani) tanggal 14 Agustus 2019, yang mana telahdiberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnyadiberi tanda P7;Fotocopy Akte Pendirian PT Karya Anugrah Bangsa 63Nomor 02 Tanggal 03 November 2017, yang mana telah diberi materai dandisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P8;Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor 09.04.1.70.27504 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelksana PTSPKota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal

tanggal 14 Agustus 2019, membuktikanbahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan antaraPenggugat dengan Terguat dan Tergugat II:Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Fotocopy Akte Pendirian PT KaryaAnugrah Bangsa 63 Nomor 02 Tanggal 03 November 2017, membuktikanbahwa Penggugat merupakan Perusahaan berbadan Hukum yang sah menuruthukum dan perundangundangan:Menimbang, bahwa bukti P9 berupa Fotocopy Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.04.1.70.27504 yang dikeluarkanoleh Kepala Unit Pelksana

Kepala Seksi Kawasan Hutan tahun 2015 s/d 2016; Kepala seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada BKPHRopang Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2017 s/d sekarang;Bahwa Tugas pokok Saksi Ahli sebagai seksi Perencanaan danPengelolaan Hutan pada BKPH Ropang Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi NTB sesuai Peraturan Gubernur Nusa TenggaraBarat Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, SusunanOrganisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisDinas pada Dinasdinas Daerah dan Unit Pelksana

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Cq Panitia Pelksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado Bitung2. 2. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Satuan Kerja Inventarisasi Pengadaan lahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiUtara Cq Panitia Pelksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado Bitung,yang beralamat di JI. 17 Agustus Manado.Selanjutnya disebut Termohon 2.

Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014tanggal 24 Desember 2014 pelksana CV.Merpati.4. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pengawasanteknik pembangunan jembatan Jetty Nomor335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari SPKNomor :44.1/556/BUD.PAR/XII/2014 . tanggal 24 Desember 2016pelaksana CV.Arsi Konsultan.5. 1 (satu) buah dokumen= asli ADDENDUM 2 Nomor04.1/556/BUD.PAR/I/2015 tanggal 03 Januari 2015.

Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24Desember 2014 pelksana CV.Merpati.1 (Satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pengawasan teknikpembangunan jembatan Jetty Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014tanggal 24 Desember 2016. dari SPK Nomor44.1/556/BUD.PAR/XII/2014 . tanggal 24 Desember 2016 pelaksanaCV.Arsi Konsultan.1 (satu) buah dokumen~ asli ADDENDUM 2~ Nomor04.1/556/BUD.PAR/I/2015 tanggal 03 Januari 2015. Atas ADDENDUM 1Nomor : 335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Nomor : 335/556/BUD.PAR/XII/2014tanggal 24 Desember 2014 pelksana CV.Merpati.4. 1 (satu) buah dokumen asli ADDENDUM 1 Pekerjaan Pengawasanteknik pembangunan jembatan Jetty Nomor335.1/556/BUD.PAR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2016. dari SPKPUTUSAN Nomor: 53/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 10810.11.12.13.14.15.16.17.Nomor :44.1/556/BUD.PAR/XII/2014 . tanggal 24 Desember 2016pelaksana CV.Arsi Konsultan.1 (satu) buah dokumen = asli ADDENDUM 2 Nomor04.1/556/BUD.PAR/I/2015 tanggal 03 Januari 2015.

Walaupunmatrialnya bagus tetapi pelksana di lapangan tidak bagus maka akanmenghasilkan beton yang tidak bagus. Atau matrial bagus tetapi pemadatannyamenggunakan tentara yang lewat ya tidak akan tercapai hasil yang bagus. Itukarena alatnya tidak tepat.

Sukabumi datadata yang terjadi bencana alam tersebut, selanjutnya dari SATLAKdilaporkan ke SAT PORLAK penanggulangan bencana Propinsi JawaBarat ;Bahwa saksi tahu dasarnya adalah Surat Keputusan tentang PenetapanSusunan Pengurus organisasi satuan pelksana penaggulangan Kab.Sukabumi, No.SK Bupati 360/Kep.334Dinsos/2009 tanggal 8 Juni 2009dan juga ada peraturan bupati yang mengatur No. 22 Tahun 2009 tanggal29 Juni 2009tentang pembentukan organisasi dan tata satuan pelaksanapenanggulangan bencana ;47Bahwa

Syahrin;Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir.Syahrin;Pejabat Pelksana Tehknis Kegiatan (PPTK) Suhartono;Pengawas Lapangan Arzi (Dinas PU), lvan Djuni ( Dinas Perikanan);Bendahara Oslan Meidhy;Tim PPHP Rowonadi, Mulyadi bin Thamrin;Bahwa terhadap kegiatan pengadaan pembuatan kolam di desa Karanga oO Fle & feRejo dilaksanakan dengan cara lelang, yang mana berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muba Nomor523/47/APBD/DISPERIK/2012 tanggal 6 September 2012 dengan susunanpanitia lelang

Kepala seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada BKPHRopang Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2017 s/d sekarangHalaman 51 dari 75 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.SbwBahwa tugas pokok ahli sebagai seksi Perencanaan dan PengelolaanHutan pada BKPH Ropang Dinas LHK Provinsi NTB sesuai PeraturanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2016 TentangPembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinasdinas Daerah danUnit Pelksana Teknis Badan

Shifa Cipta Asri Consultant dan Pejabat Pelksana Teknis Kegiatan.

Shifa Cipta Asri Consultant danPejabat Pelksana Teknis Kegiatan.h.1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor003/PPHP/KLH/2015 Tanggal 01 Desember 2015i. 1 (satu) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor003/PPHP/KLH/2015 Tanggal 30 Nopember 2015j. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor004/PPHP/KLH/2015 Tanggal 28 Desember 2015k. 1 (Satu) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tanggal 10 Maret2016. 1 (satu) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Tanggal10 Maret

Shifa Cipta Asri Consultant danPejabat Pelksana Teknis Kegiatan.h. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor003/PPHP/KLH/2015 Tanggal 01 Desember 2015Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor: 22/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.i. 1 (satu) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor003/PPHP/KLH/2015 Tanggal 30 Nopember 2015j. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor004/PPHP/KLH/2015 Tanggal 28 Desember 2015k. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tanggal 10 Maret2016I. 1 (satu

Bahwa penjualan bibit buah buahan mitra binaan dan pupuk serta11..pengangkutannya kepada PT.Rungan Hagatang Bersama (rekana pelksana)hanya berdasarkaan kepercayaan dan tidak dibuat perjanjian/kontrak.dimanaharga bibit perbatang untuk mangga,jeruk dan rambutan a.Rp.6000;(enam riburupiah) dan Pupuk SP36 adalah seharga Rp.2400/kg (dua ribu empat ratusrupiah/kg),dengan pranko Banjar Baru Kalimanan Selata.Sedangkan untukpengangkutan Bibit buah buahan dan pupuk dari Banjar aru ke lokasi desaTumbang Talaken

terdakwa selaku Juru Bayar/Pelaksana keuangan Juru bayar/pelaksana keuangan Koperadi wahanayatra PT KAI (Persero) DAOP 3 Cirebon, Terdakwa telah membuat NeracaKoperasi yang palsu, tandatangan bendahara dan Sekretaris Koperasi,Folmulir Permohonan pengajuan Kredit Koprasi palsu, sedangkan untukBank Bukopin suratsurat yang dipalsukan adalah atas perintah dari saksiToton Robiantoni selaku Ketua Koperasi, serta membuat suratsuratkelengkapan lainnya yang berada dalam kewenangan terdakwa selaku JuruBayar/Pelksana

aja Pak, biarpemeriksaan bapak cepat selesai, dan Pemohon dipaksa untukmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka,yang tanpa didampingi oleh Panesahat Hukum, Penasehathukum hadir, setelah Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaantelah selesai dilakukan, sehingga prilaku Termohon tersebut jelastelah bertentangan dengan hukum Perkap No. 12 Tahun 2012Tentang Managemant Penyidikan Tindak Pidana dan jugabertentangan dengan Peraturan Bupati Louhan Batu Nomor : 18Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pelksana

No. 40 tahun 2007;Bahwa Pasal 45 UU No. 40 tahun 2007 ahli tidakmengetahuinya dan tidak menggunakan pasal tersebut;Bahwa mengenai akta notaris 39 dan 40, ahli tidak ingat apakahpernah ditunjukkan kepada ahli;Bahwa tentang Akta Notaris 39 dan 40 tanggal 13 April 2010yang udah didaftarkan ke Menkumham ahli tidak tahu;Bahwa ahli tidak tahu kenapa BP Migas menerbitkan SKmemberikan alokasi ke PT SMP;Bahwa dalam surat persetujuan BP Migas 11 Februari 2010 padaprinsipnya BP MIGas setuju bahwa sebgaia pelksana

kontraktorkepadabendahara pengeluaran untuk diterbitkan SPM, selanjutnya berdasarkan berkaspencairan yang diajukan terdakwa tersebut setelah bendahara Pengeluaranmemeriksa secara rinci kKeabsahan dokumen pendukung sesuai ketentuanUndangundang yang berlaku, maka bendahara menyerahkan dokumenHal 187 dari 215 Hal Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN Bgltersebut kepada penandatangan SPM untuk ditandatangani, selanjutnyaditerbikan SP2D untuk pencairan dana dengan cara ditransfer langsungkerekening kontraktor pelksana

dimasukkan ke Buku peraturan DADyang akan di buat .Bahwa tidak mengetahui peserta lain menerima atau tidak uangtransportasi dari pihak panitia pelaksana kegiatan dikarenakan kontingenlain tidak ada konfirmasi ke Saksi ;Halaman 87 dari 220 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPkK/2016/PN Pik= Bahwa untuk peserta sebagian kecil ada menerima kaos yang bertuliskanpanitia rakerda 2013, sedangkan sebagian besar tidak mendapatkannya ,untuk Saksi sendiri mendapatkannya yang diberi olen Saksi DIRUN ;" Bahwa Ketua panitia pelksana

Awoh Ing Karya adalah pelksana kegiatanpekerjaan kontruksi fisik Pasar rayat Pelabuhan talang leak Kabupaten Lebong padaDinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah tahunanggaran 2018.

Kemudian 1 hari kerja keluar SP2D, setelahSP2D keluar, lalu KPPN mentransfer ke pelksana pekerjaan;Halaman 69 dari 422 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBahwa saksi menerangkan ada menerima uang sekitarRp8.000.000,00 sejak Juli 2018 sampai dengan Februari 2019.