VALENTINUS SERAN vs - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II. A Kupang, Cs.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II. A Kupang,beralamat di JIn. Matahari Oesapa selatan Kota Kupang ;2Semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding2. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NusaTenggara Timur, beralamat di JI. WJ. Lalamentik No. 98 Kota3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. DirekturJendral Pemasyarakatan Republik Indonesia, beralamat diJl.

Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa permohonan Peninjauan Kembali melalui/diketahui KepalaLembaga Pemasyarakatan (LP) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bagiNarapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan, karenatidak sesuai ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, Surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akte Permintaan Peninjauan Kembali Melalui KepalaLembaga Pemasyarakatan Kelas Tangerang Nomor 093/AktaPid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriJakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018Terpidana Il mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang

ABDUL AZIS, S.H. vs KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN

:::eeeee PENGGUGAT / PEMBANDING ;Melawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Il B PASURUANBerkedudukan di : JI. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 020 ron enon no aoe1. ASSRI SUSANTINA, S.H.MH. 2. MURNI ERDYANTI, S.H. 3. R.A. RITA NURCAHYA, S.H.

ABDUL AZIS, S.H melawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN

berakhir maka,tahanan tersebut wajib dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan,dicatat ..........dicatat dalam buku register, dan diambil sidik jarinya, serta dibuat Surat KeputusanKepala Lembaga Pemasyarakatan tentang pembebasan tahanan dimaksud (vide Pasal48 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 TentangTentang SyaratSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas DanTanggungjawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Tanggal 18 Juni 2012 . yang tidakmengeluarkan Penggugat dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan,adalah nyatanyata kebijakan yang tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan.

Mukhamad Soleh, SH.Mhum. selaku Kuasa Hukum pihak Penggugat tanggal 18Juni 2012, jadi surat tersebut tidak termasuk kategori Surat Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tetapi Surat Nomor : W.10.E.28.PK.01.01.01 405 tanggal 18 Juni2012 merupakan surat jawaban biasa ;Bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan sebagaipihakTergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan ataumembebaskan tahanan dari Lembaga pemasyarakatan

hal tersebut sesuai dengantugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang tertuangdalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

M.01PR.07.03 Tahun 1985 tentangStruktur Organisasi Dan Tata Kerja Lapas yang menyebutkan bahwa Tugas Pokokdan Fungsi Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah mengkoordinasikanpembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaantata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai10210peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan napi/anakdidik/penghuni lapas ; Bahwa gugatan Penggugat salah subyek (error in persona), karena

Pemohon:
ESIH SUKAESIH BINTI YAYA SUKARA
Termohon:
1.DIREKTUR ENDRAL PEMASYARAKATAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
2.KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DAN WANITA TANGERANG

.;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;

., kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai wannnnnn PENGGUGAT/ PEMBANDING;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, denganini memberikan Kuasa kepada :1. Drs.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturJenderal Pemasyarakatan Nomor : PASPK.01.05.06279 tentangPenjelasan terkait Pembebasan Bersyarat dan Pemberian RemisiNarapidana atas nama Drs.Arken dari Lapas Kls. Sukamiskintertanggal 22 Juli 2014 dan Lampirannya tentang PerhitunganPembebasan bBersyarat Narapidana Kasus Korupsi atas namaDrs. ArKenj 22 222 22 nnn nnn enn nnn nnn nce cn nnn nce nce cee cnn ene nce ere ne4.

RIAU SARANA MANDIRIVSKEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Surat KeputusanObyek sengketa pertama merupakan pemutusan Hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat yang diawali dengan adanyaPerjanjian Pemasukan Barang, sehingga menurut Majelis Hakimpilihan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait perselisihanpemutusan hubungan kerja adalah harus melalui PengadilanN@Qli; 22 n nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn n naee Bahwa permasalahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KepalaLembaga Pemasyarakatan

Riau Sarana Mandiri, yang mana SuratKeputusan itu tidak sesuai dengan prosedur dan menyalahiPeraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang mana atas KeputusanPanitia Lelang terhadap Pemenang Lelang Pengadaan BahanMakanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru masihdalam proses banding; Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah mengabaikan pasal 35 dalamSurat Perjanjian Pemasukan Bahan Makanan/laukpauk untuk Narapidana/Tahanan T.A 2010 tanggal 1 Maret 2010 sampai tanggal 31 Desember2010 yang berbunyi

dalam bangkrut dan tidak sedangdihentikan kegiatan usahanya serta tidak masuk dalam daftarBahwa contoh dari surat tersebut dibuat oleh Penggugat/Pembanding dari berita acara penjelasan bahwa sepanjang yangkami ketahui dalam risalah pemberian penjelasan No.04/BAMA/LPPKU/2011 tanggal 5 Pebruari 2011 dan dalam dokumenpengadaan lelang tidak ada format yang baku mengenai suratpernyataan tersebut diatas akan tetapi surat pernyataansebagaimana yang dimaksud oleh panitia Unit LayananPengadaan (ULP) Lembaga Pemasyarakatan

AGUS SAPUTRA;DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Musriko, S.HMelawanDIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PADA KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPAS147.KP.04.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Mei 2015,memberi kuasa kepada:0"1. Nama : Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H.Jabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6. NamaJabatan7.

Persidangan;e Telah mendengar Keterangan Saksi di Persidangan;e Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa diPersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 6 April 2015 dan telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan tanggal 30 April 2015 dengan register nomor : 76 / G/2015/ PTUNJKT, yang pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk membatalkan SuratDirektorat Jenderal Pemasyarakatan

- NURASTI TOBING.DKK.......................... sebagai Penggugat;LAWAN- LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, DKK..................... Sebagai Tergugat;

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IB. GUNUNGSITOLI, berkedudukan di Jalan Dolok Martimbang Hilinaa, KotaGunungsitoli, selanjutnya disebut .... TERGUGAT I;2 PEMERINTAH RI Cg. MENTERI AGRARIA Cg. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL Cg. KAKANWIL BPN SUMATERA UTARA Cq.

Alboin Situmorang (dulunya adalahPNS pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IJ B Gunungsitoli) yangterletak di Jalan A.

Yani No. 7 Kelurahan Pasar, KecamatanGunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang dulunya disebut JalanQuarisyin, Kampung Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, KabupatenNias ;Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli mendirikanrumah dinas diatas tanah tersebut atas dasar Hak Pakai atas sebidangtanah seluas 375 m2 yang telah ditetapkan oleh Kepala DirektoratAgraria Propinsi Sumatera Utara (Atas Nama Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Sumatera Utara) di Medan dengan Nomor SK.1130/DA/HP/N/1130/1975 tertanggal

perihal Pemberian izin kepada Pegawai untukmenempati Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B11Gunungsitoli yang mana tiap tahunnya surat keputusan tersebutdiperbaharui ;7 Bahwa untuk menempati Rumah Dinas Lembaga PemasyarakatanKlas II B Gunungsitoli tersebut tiap bulannya Alboin Situmorang(suami/ayah para Penggugat) dibebankan untuk membayar sewasebesar Rp.3.240, (tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang tiapbulannya dipotong dari gajinya ;8 Bahwa Alboin Situmorang (suami/ayah para Penggugat

SK.1130/DA/HP/N/1130/1975 tanggal 31Desember 1975 yang terletak di Jalan A.Yani No. 7 Kelurahan PasarGunungsitoli yang dulunya disebut Jalan Quaraisyin, Kampung PasarGunungsitoli, Kabupaten Nias ;Bahwa setelah mendapatkan Hak Pakai tersebut PenggugatRekonvensi (Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli)selanjutnya mendirikan rumah dinas diatas tanah tersebut dimanaLembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli menempatkanpegawaianya yang bernama Alboin Situmorang (suami/ayah paraPenggugat) untuk

ARKEN;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari DirekturJenderal Pemasyarakatan.2. Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Menteri.Pasal 43I. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil,berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.2.

Arken diterima di sekretariat TimPengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal29 Agustus 2013 dan dinyatakan lengkap secara substantif dan administrasif.Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2013 berkas usulan dimasukkan kedalam sidangTPP Pusat dengan rekomendasi disetujui untuk diberikan Pembebasan Bersyaratpada tanggal, 26 Februari 2018.

(TPP) PusatDirektorat Jenderal Pemasyarakatan.Bahwa berkas usulan pembebasan bersyarat Penggugat diterima di sekretariatTim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatanpada tanggal 29 Agustus 2013 dan setelah dilakukan pemeriksaankelengkapan persyaratan subtantif maupun administratif, usulan PembebasanBersyarat Penggugat dinyatakan lengkap dan untuk selanjutnya berkas usulantersebut dimasukkan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada

, lalu di Kantor Wilayah, baru kemudian terbit SuratKeputusan Pembebasan Bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.1 Nama : Ir.

Tindak PidanaKorupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.c Keppres 174 Tahun 1999.d Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.

KHAIRUL BAKTI VS KEPALA DESA BENGKEL, DKK DAN BADAN PEMASYARAKATAN DESA BENGKEL KEC. PERBAUNGAN

Penggugat:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Tergugat:
Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo

., berdasarkan surat kuasa khusustanggal 14 September 2019, sebagai Penggugat;Lawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) SIDOARJO, tempatkedudukan Jalan Sultan Agung Nomor 32, Magersari, KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan olehkuasa Penggugat tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatan dengan alasan sudah ada penerbitan SuratPenetapan Penahanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk

PENGGUGAT : EKA KURNIA LAKSAMANA LAWAN TERGUGAT : TIM PEMERIKSA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK PAKAM, CS

SIMANJUNTAK, S.Sos.Jabatan : Kasubsi Pelaporan dan Tatib.Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan KlasI B Lubuk Pakam berkedudukan di JalanSudirman No. 27 Lubuk Pakam, berdasarkanSurat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II BLubuk Pakam, Nomor : W2.E12.UM.01.032404,tertanggal 24 OKTOBER 2017. Selanjutnyadisebut Sebagal ...........c.cccccceceee eee es TERGUGAT I;2.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK1.INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R.

I (II/b), Jabatan FungsionalUmum, Unit Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBLubuk Pakam yang dikeluarkan Tergugat 2.Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukanPemeriksaan Persiapan pada hari K A M I S&S, Tanggal26 OKTOBER 2017 yang dinyatakan tertutup untuk umum yangdihadiri oleh Kuasa Para Pihak ; 2+Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnyatelah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkaraNo : 129/G/2017/PTUNMDN, secara tertulis kepada MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara

., MARS;KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG JAKARTA;dr. LUCKY AZIZA ABDULLAH BAWAZIER, Sp.PD., K

., kKesemuanya WarganegaraIndonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Sijabat & Partners,beralamat di Jalan Raden Saleh No. 06, Wisma Nugraha Lt. 05,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/SK/SP/VI/2010, tertanggal 9 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagaiMelawan KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG JAKARTA,berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur No.170, Jatinegara,Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWARYOSO,Bc.IP., S.H., ARIFIN DJAUHARI, S.H.

PENGGUGAT : EKA KURNIA LAKSAMANA VS TERGUGAT : TIM PEMERIKSA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM, CS

KeraHilir , Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember2017 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANTIM PEMERIKSA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Il B LUBUKPAKAM, Tempat kedudukan Jalan Sudirman No. 27Kecamatan Lubuk Pakam, Selanjutnya disebut sebagainae nn nance cence ne nee nee TERGUGAT ;2. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan di Jalan H. R.

(IVb), Jabatan Funsional Umum, Unit OrganisasiLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam (selanjutnya disebutObjek Sengketa 1);2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH27.06.03 Tahun 2017 Tanggal 17 Maret 2017Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama EKA KURNIA LAKSAMANA, NIP. 198603102008011001,Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.

(IVb), Jabatan FungsionalUmum, Unit Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB LubukPakam (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);3. Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 564/BAPEK/S.I/2017tangal 30 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Keputusan BAPEKatas Banding Administratif Saudara EKA KURNIA LAKSAMANA, NIP.198603102008011001, Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.

Penggugat:
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR

KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAANPELELANGAN UMUM PENGADAAN BAHAN MAKANANNARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA PEMATANG SIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017 : Tempat kedudukanJalan Asahan Km.7 No. 8 Pematang Siantar,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;2. CV.

Bahwa untuk pengadaan bahan makanan bagi Narapidana dan Tahananpada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar TahunAnggaran 2017, maka pada tanggal 05 Desember 2016 Tergugatmengumumkan pelelangan melalui website LPSEhttp/www.lpse.kemenkumham.go.id ;3.

Surat Penetapan Pemenang Nomor :W2.E4.PL.06.0313/PokjaULPBama/LPPS/2017 Tanggal 22Desember 2016 Nama Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan MakananNarapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAPematang Siantar Tahun Anggaran 2017 Nama Pemenang C.V.Rosadia Petaho ;b.

Bahwa apabila Surat Penetapan Pemenang Nomor : W2.E4.PL.06.0313/PokjaULPBama/LPPS/2017 Tanggal 22 Desember 2016 NamaPaket Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana dan TahananPada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar TahunAnggaran 2017 Nama Pemenang C.V.

Bukti T.ll Int.22E : Foto copy Perhitungan Kebutuhan Bahan MakananPengadaan Bahan Makanan Keperluan Narapidana DanTahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAPematangsiantar Tahun Anggaran 2017 Tanggal 16Desember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);28. Bukti T.ll Int.22F : Foto copy Daftar Kuantitas Dan Harga PengadaanBahan Makanan Narapidana Dan Tahanan PadaLembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PematangsiantarTahun Anggaran 2017 Tanggal 16 Desember 2016(foto copy sesuai dengan foto copy);29.

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal

18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;

., MARS;1.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta,2.dr. Lucky Aziza Abdullah Bawazier, Sp.PD., KGH

Kelas Cipinang Jakarta harus dikembalikan pada kedudukansemula, yaitu. diberi remisi dan dikembalikansebagai Pemuka Kerja (PK) Narapidana ;Tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan TekhnisBahwa sesuai dengan tujuannya, pemasyarakatan bertujuanuntuk memberdayakan para Narapidana menjadi lebih baikjika kelak kembali pada kehidupannya sebagai anggotamasyarakat biasa ; 50255 0 rrr re eeeBahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) UndangUndang Nomor12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, petugaspemasyarakatan

tindakan Penggugat tersebut melanggar KeputusanDirektur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22PR.08.03,Tahun 2001, tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan TugasPemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan ;Bahwa semua kegiatan bagi Narapidana di lembagapemasyarakatan harus diketahui dan sepengetahuanpetugas pemasyarakatan dan mendapat ijin dari KepalaLembaga Pemasyarakatan, dan khususnya Penggugat yangmelakukan pernikahan

siri dengan pihak luar dengantanpa ijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalahmelanggar ketentuan kunjungan, dimanasetiap orang yang akan berkunjung kelembaga pemasyarakatan harus ijin KepalaLembaga Pemasyarakatan ; Bahwa pernikahan adalah perbuatan hukum yang diatur baik32secara negara maupun agama, sehingga ijin pernikahantersebut haruslah didapatkan dan Penggugat adalahNarapidana, sehingga tindakan yang dilakukan Penggugatwajib sepengetahuan dan ijin Kepala LembagaPemasyarakatan ;Bahwa atas surat

Lucky Aziza Abdullah Bawazier, Sp.PD., KGH., akanHalaman 35 dari 116 halaman, Putusan Nomor : 06/G/2010/PTUN JKT.36tetapi dalam pemeriksaan tersebut telah ada pengakuandari Penggugat yang menyatakan telah adaperbuatanpelanggaran tata tertib, berupa menikah siri tanpa ijinKepala Lembaga Pemasyarakatan, serta mengirim suratmelalui isteri sirinya ke Presiden SBY tanpa ijinKepala Lembaga Pemasyarakatan, dimana perbuatanPenggugat di dalam lembaga pemasyarakatan, sesuaiperaturan yang berlaku~ tersebut,

Lucky AzizaAbdullah Bawazier, Sp.PD., KGH., akan tetapi dalampemeriksaan tersebut telah ada pengakuan dariPenggugat yang menyatakan telah ada perbuatanpelanggaran tata tertib, berupa menikah siritanpa ijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan, sertamengirim surat melalui isteri sirinya kePresiden Republik Indonesia tanpa ijin KepalaLembaga Pemasyarakatan, dimana perbuatanPenggugat di dalam lembaga pemasyarakatan, sesuaiperaturan yang berlaku tersebut, sesualprosedural harus diketahui dan diijinkanmelalui

Pembanding/Penggugat : ADAT FRIANDES HARIO
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR