Ditemukan 12 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pemberantasan
pembrantasan
pemberaantasan
pembarantasan
pemberatasan
pemberntasan
pemberantasanã
Register : 31-01-2013 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK Tanggal 7 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDIKA ROMADONA, SH
Terbanding/Terdakwa : HM. IRSYAD/SARJONO Bin SLAMET MARDI UTOMO
65 — 24
Terbanding/Terdakwa : HM. IRSYAD/SARJONO Bin SLAMET MARDI UTOMO
65 — 24
Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembernatasan Tindak Pidana KorupsiPerubahan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14Nopember 2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriYogyakarta memutus sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa HM.
Register : 31-01-2013 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 02/TIPIKOR/2013/PTY Tanggal 7 Maret 2013 — H.M. IRSYAD / SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO
112 — 78
112 — 78
Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembernatasan Tindak Pidana KorupsiPerubahan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14Nopember 2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriYogyakarta memutus sebagai berikut :1:4.
Register : 03-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 9-K/PM.II-08/AD/I/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Sul Apriadi
78 — 49
Yanto
Terdakwa:
Sul Apriadi
78 — 49
Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggotalain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendisendi kedisiplinanyang selama ini telah terbentuk dengan baik.Bahwa sebgaimana ketantuan Pasal 17 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaturbahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana didakwakan padadiri Terdakwa yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pembernatasan
Putus : 26-02-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 43/Pid.Tipikor/2012/Pn.Smda. Tanggal 26 Februari 2013 — Dhariyono bin Karso Sirin
56 — 23
56 — 23
Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal OS Pebruari 2013 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa berdasarkan faktafakta yangterungkap dipersidangan maka unsurunsur tindak pidanayang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggarpasal 3 jo pasal 18 Undangundang RI nomor 31 tahun1999 jo Undangundang RI nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI nomor 31 tahun 1999tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi dan olehkarenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agarMajleis Hakim yang
Menyatakan Terdakwa Dhariyono bin Karso Sirin tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggarpasal 3 jo pasal 18 Undangundang RI nomor 31 tahun 1999 jo Undangundang RI nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI nomor 31tahun 1999 tentang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi;. Membebaskan Terdakwa Dhariyono bin Karso Sirin dari segaladakwaan;. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa padaharkat dan martabatnya semula;.
Putus : 06-12-2018 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 59/PID.SUS.Tpk/2018/PN.Mks Tanggal 6 Desember 2018 — - Andi Djuliawan
Vs.
- FAKHRUL FAISAL, S.H,M.H (JPU )
97 — 35
97 — 35
Menimbang, bahwa dari uraian dan pendapat tersebut di atas dapatdisimpulkan yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya atau orang yang sudah kaya bertambahkaya, dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacammacamcara, tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum jika dikualifikasikandengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undangundang R.i No. 31 Tahun yang telah diubah dengan Undangundang R.INo. 20Tahun 200, Tentang Pembernatasan
Putus : 06-02-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor '59/PID.SUS.Tpk/2018/PN.Mks Tanggal 6 Februari 2018 — - ANDI DJULIAWAN
Vs.
- JPU
129 — 24
129 — 24
Menimbang, bahwa dari uraian dan pendapat tersebut di atas dapatdisimpulkan yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya atau orang yang sudah kaya bertambahkaya, dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacammacamcara, tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum jika dikualifikasikandengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undangundang R.i No. 31 Tahun yang telah diubah dengan Undangundang R.INo. 20Tahun 200, Tentang Pembernatasan
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
169 — 52
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
169 — 52
Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.
1 (satu) lembarcopySurat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab.
Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksitanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.41. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sadr.MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab.
Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksitanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sadr.MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab.
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
310 — 119Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagaiSaksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.41.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasanSdr.
Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagaiSaksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasanSdr.
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 25-06-2024Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
86 — 83Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.
1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab.
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
189 — 50Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.
1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab.
Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagai Saksitanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.1 (Satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasan Sadr.MUHAMMAD IKHWAN LUBIS sebagai Kepala Bappeda Kab.
Labuhanbatu Utara untuk menghadiri panggilan sebagaiSaksi tanggal 28 Juni 2018 di Komisi Pembernatasan Korupsi, Jakarta.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/410/Bappeda/2018 tanggal 26 April 2018 tentang penugasanSdr.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — DEDDY GUSNADI, ST, MT
142 — 63Perbuatan terdakwa ini lebih tepatdan adil masuk dalam kategori yang telah menguntungkan terdakwa,yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 3 UndangUndang Pembernatasan TindakPidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat bahwaterhadap unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi tidaklah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primairtidak terpenuhi atas diri terdakwa,
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
201 — 57Perbuatan terdakwa ini lebih tepat dan adilmasuk dalam kategori yang telah menguntungkan terdakwa, yang dilakukanHalaman 351 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpgdengan menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal3 UndangUndang Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat bahwa terhadapunsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidaklahterpenuhi pada perbuatan terdakwa ;Menimbang, oleh karena salah satu