Ditemukan 2677697 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 12-02-2013
Putusan PN BANGKALAN Nomor 01/ Pid.S / 2013 / PN.Bkl
Tanggal 16 Januari 2013 — ABDUL HAMID (Terdakwa)
74 — 15
  • Daerah;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Pasal 116 ayat (3) Jo Pasal 78 huruf g UndangUndang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    ke arah bawahdengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga robekannya semakin membesar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatas, Majelisberkeyakinan bahwa unsur Ketiga ini pun telah dapat dibuktikan secara sah menuruthukum.Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsurdalam Dakwaan Pasal 116 ayat (3) Jo Pasal 78 huruf g UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
    dibuktikan secara sahmenurut hukum dan meyakinkan maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanJaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus11dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggarPasal 116 ayat (3) Jo Pasal 78 huruf g UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah
    Daerah, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana Melanggarketentuan Larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil KepalaDaerah dengan Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calonlainMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggarPasal 116 ayat (3) Jo Pasal 78 huruf g UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah tersebut, sedangkan menurut
    Terdakwa masih muda dan masih menuntut ilmu di Pondok Pesantren SyaihonahCholil II Demangan Kabupaten Bangkalan.Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku yaituPasal 116 ayat (3) Jo Pasal 78 huruf g UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-01-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 661 K/PID.SUS/2010
Tanggal 25 Januari 2011 — BUDI, SPDI
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan terdakwa Budi, SPdi. bin Amir Yusuf telah bersalah melakukantindak pidana "Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materilainnya kepada seseorang dengan maksud supaya tidak menggunakan hakpilinnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hakpilinnya dengan cara tertentu sehingga sebagian surat suaranya menjaditidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah;2.
    lima ratus ribu rupiah)subsider 1 (satu) bulan kurungan;Dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindakpidana dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnyakepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilinnya atau memilihpasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilinnya dengan caratertentu sebagian surat Suaranya menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam Pasal 117 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-03-2009 — Upload : 21-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28P/HUM/2008
Tanggal 3 Maret 2009 — H. MUHAMMAD THAMRIN ENDENG, S.Sos, ; Drs. H. FACHRUDDIN KASIM, Dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
91 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-06-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10G/HUM/2000
Tanggal 30 Juni 2008 — Brigjen (Purn) AGUS GUSMANA ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ; MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN R.I,
132 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 10-04-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9P/HUM/2002
Tanggal 10 April 2007 — BUPATI GRESIK
176 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa telah terbukti dan meyakinkan dari apa yang telah diuraikan padapoint 4 di atas Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001 tentangKepelabuhanan banyak mengatur kembali halhal yang sudah diaturdidalam Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, bahkankeberadaan dari pada Peraturan Pemerintah yang dimohonkan keberatanHak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung RI (PP.
    : 25 Tahun 2000kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten ;7.
    Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001 tentangKepelabuhanan adalah bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi ;3. Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001 tentangKepelabuhanan vang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sahdan tidak berlaku untuk umum ;4. Memerintahkan kepada Pemerintah/Presiden RI segera mencabutPeraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan ;5.
    Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan keberatanHak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 2001Tentang Kepelabuhanan kepada Pemerintah/Presiden ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :1. Bukti P.1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 2001Tentang Kepelabuhan ;2.
    Menyatakan bahwa : Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 bertentangan denganPasal 11 UndangUndang No. 22 Tahun 1999 ; Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 bertentangan denganPasal 7 dan Pasal 9 UndangUndang No. 22 Tahun 1999 ; Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun2001 bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 7 UndangUndang No. 22Tahun 1999 ; Pasal 25 sampai dengan Pasal 36, Pasal 54 sampai dengan Pasal 59,Pasal 62 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-09-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12P/HUM/2008
Tanggal 16 September 2008 — ., ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
120 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pemerintah Daerah
Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Desember 2015 — NASRUL PAMELLERI Alias ACO Bin PAMELLERI;
259 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU RI Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua UU RINomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriParepare tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Nasrul Pamelleri Alias Aco Bin Pamelleri telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 UU RINomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-10-2007 — Upload : 12-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1980K/PID/2007
Tanggal 4 Oktober 2007 — HELMI ABUSAMA, S.Ag.
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/TUN/KI/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — PEMERINTAH KOTA PADANG vs RENDY ALDY IRWANDI;;
118 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KOTA PADANG vs RENDY ALDY IRWANDI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-09-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 20 September 2016 — SURYANTO RASYID alias ASIONG
389 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tangerang Nomor 65831/416BLHD tanggal21 Mei 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu;2) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1BLHDtanggal 20 Juli 2010 perihal peringatan ;3) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/9641BLHD tanggal14 Oktober 2010 perihal peringatan II;4) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/820BLHD tanggal3 Mei 2011 perihal peringatan Ill;5) Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.214Huk tentangPenerapan Sanksi administrasi paksaan pemerintah
    Nomor 116 K/PID.SUSLH/20162) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/748.1BLHDtanggal 20 Juli 2010 perihal peringatan ;3) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/9641BLHD tanggal14 Oktober 2010 perihal peringatan II;4) Surat dari BLHD Kabupaten Tangerang Nomor 862.1/820BLHD tanggal3 Mei 2011 perihal peringatan Ill;5) Keputusan Bupati Tangerang Nomor 660.31/Kep.214Huk tentangPenerapan Sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada BengkelBatik Asiong; Terdakwa Suryanto Rasyid alias
    Menyatakan Terdakwa Suryanto Rasyid alias Asiong, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hiduptidak melaksanakan paksaan pemerintah;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryanto Rasyid alias Asiongdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.
    Nomor 116 K/PID.SUSLH/2016usahanya Terdakwa tersebut, Terdakwa belum melaksanakannya meski sudahdiberikan peringatan I, II dan ke III;Bahwa dengan demikian perobuatan Terdakwa adalah merupakanperlawanan atau pembangkangan terhadap Pemerintah yang sah, serta tidaktaatnya Terdakwa terhadap aparat agar tidak menjadi virus bagi yang lainputusan Judex Facti harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara danpidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;Bahwa berdasarkan ketentuan
    Menyatakan Terdakwa SURYANTO RASYID alias ASIONG, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidakmelaksanakan paksaan pemerintah untuk melakukan pengelolaanlimbah B3;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR VS MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABUBAKAR DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR;
88 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR VS MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABUBAKAR DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR;
    Menyatakan batal atau tidak sah:1)2)3)4)Sertipikat Hak Pakai Nomor 30, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 09/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.854 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 31, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 10/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 738 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah
    Kabupaten Aceh Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 32, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 11/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.021 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 33, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 08/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.258 M2 yang terletakHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 32 K/TUN/2019Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 30, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 09/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.854 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 31, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 10/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 738 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah
    Kabupaten Aceh Timur;3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 32, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 11/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.021 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 33, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 08/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.258 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus
Putus : 22-01-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN AMUNTAI Nomor 254 / Pid.Sus / 2014 / PN. Amt.
Tanggal 22 Januari 2015 — - SALAPUDDIN BIN AKHMAD GAZALI
27 — 5
  • Menyatakan terdakwa SALAPUDDIN BIN AKHMAD GOZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;2.
    dan ia terdakwaserta Penasihat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan hukum / eksepsi atas dakwaan dari JaksaPenuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum dipersidangan telah mengajukan Saksisaksi yang telah disumpah yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :1 Saksi HERMAN LEBANG Bin LEBANGe Bahwa terdakwa di tangkap karena menyalahgunakan pengangkutan dan niaga atau penimbunanbahan bakar minyak bensin yang disubsidi oleh pemerintah
    Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian akan menangkap terdakwa, terdakwa sedangmemindahkan BBM bersubsidi dari sepeda motor merk Thunder ke jerigen untuk dijual lagi ;Bahwa terdakwa melangsir BBM bersubsidi tidak menggunakan mobil tangki Pertamina ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan ;2 Saksi ISKANDAR Bin UJANGBahwa Terdakwa di tangkap karena menyalahgunakan pengangkutan dan niaga atau penimbunanbahan bakar minyak bensin yang disubsidi oleh pemerintah
    Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi PemerintahMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Menyalahgunakan adalah suatu perbuatanyang dilakukan untuk mengingkari atau melakukan sesuatu dengan melanggar peraturan ataularangan yang seharusnya dipatuhi ;Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah adalah pengangkutan atau jual beli Bahan Bakar Minyak yangmendapatkan subsidi dari pemerintah
    , dan bahan bakar minyak tersebut oleh pemerintah memangditujukan untuk masyarakat umum bukan untuk kepentingan industri, sehingga harganya lebihrendah dari pada harga yang seharusnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta pengakuan dari terdakwa sendiridan dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diketahui Bahwa pada hariRabu tanggal 27 Agustus 2014, terdakwa melangsir BBM jenis bensin bersubsidi dari SPBUMandulin, kemudian terdakwa bawa ke pinggir hutan karet
    ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dariterdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur dalam dakwaan Jaksa Penutut Umum tidakterbukti, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai unsur dalam dakwaan alternatif ke satu telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yangdisubsidi pemerintah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-03-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 30-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2023 — Penggugat:
PT. ARKA MANNA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
21 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSESPSI:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan tidak melakukan Tindakan Administratif Pemerintah berupa tidak bertindak (omission) memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Arka
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 20-06-2022 — Putus : 14-10-2022 — Upload : 03-11-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.GTO
Tanggal 14 Oktober 2022 — Penggugat:
MUHYIN TAHIR IYABU, SE
Tergugat:
Bupati Boalemo
158 — 74
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 25-03-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 40/B/TF/2024/PTTUN/MDN
Tanggal 20 Mei 2024 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
30 — 14
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-05-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 21/G/TF/2024/PTUN.SMG
Tanggal 28 Mei 2024 — Penggugat:
1.Ir.Herman Widjojo, MBA
2.Arief Satiagraha
3.Murtiningrum K
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta
59 — 22
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-07-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 22-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 285/G/TF/2023/PTUN.JKT
Tanggal 25 September 2023 — Penggugat:
PT. C-Gong Perkasa
Tergugat:
direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumer Daya Mineral Republik Indonesia
58 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 378/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbanding/Penggugat : PT. Eka Kurnia Baru
26 — 19
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 28-08-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 57/G/TF/2023/PTUN.SMG
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
1.Budi Raharjo
2.Eko Purwanto
3.Ida Wahyuni
4.Jusmaniar
5.Risdiyanto
6.Susetyorini
7.Slamet
Tergugat:
Lurah Panggung
132 — 98
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-12-2023 — Putus : 19-02-2024 — Upload : 26-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 365/B/TF/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2024 — Pembanding/Penggugat : PT Nusantara Segar Global
Terbanding/Tergugat : Pemeriksa Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Rahmat Syah, S.H., M.H.
44 — 26