Pemerinyah RI cg. Bupati Kepala Daerah Kab. Kotabaru-dkklawanKurniasari Wati - dkk

: PEMERINYAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Simpang Mojopahit Nomor Telp. (0341) 353939MALANG44Kode Pos 65119BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PRO YUSTITIANO. REG. 182/41 /35.73, 501/20 .19..NIP 496307011997032002............. dengan mengingat sumpan j@batan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota MalangNomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyetakan bahwa pada hari ini, Bh...

: PEMERINYAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJalan Simpang Mojopahit Nomor Telp. (0341) 353939MALANG44Kode Pos 65119BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH PRO YUSTITIANO. REG. 182/41 /35.73, 501/20 .19..NIP 496307011997032002............. dengan mengingat sumpan j@batan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota MalangNomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyetakan bahwa pada hari ini, Bh...

secara terusmenerus yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali maka cukup beralasanbilamana Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;7 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan / kemelut rumahtangganya dengan meminta pendapat pada keluarganya tetapi Tergugat tetap selalumengulang ulang perbuatan berselingkuh dengan perempuan lain yang selalu berganti ganti perempuan ;8 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan percerin ini dengan mendasarkan pada pasal 19huruf f Peraturan Pemerinyah

sama sejak itu pula Penggugatmerasa trauma dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat yang selalumengulang ulang perbuatan bermain / berselingkuh dengan perempuan lain;3 Bahwa oleh karena antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terusmenerus yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali maka cukup beralasanbilamana Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;4 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan percerin ini dengan mendasarkan pada pasal 19huruf f Peraturan Pemerinyah

KodyaJakarta Utara sehingga untuk memenuhi ketentuan didalam Pasal 129Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akanmenjatuhkam talak kepada isterinya mengajukan permohonan kepadaPengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai denganalasan serta meminta agar diadakan siding untuk keperluan itu untuk ituPemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan JakartaUtara;14.Bahwa karena Pemohon bekerja ebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerinyah

Nomor 45tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerinyah Nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk ituPemohon telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian;Berdasarkan alasan dan fakta hokum yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq.Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan prkara aquo danberkenan untuk menjatuhkan

menyatakan tidak bisamenghadirkan saksi tentang pemaksaan berhubungan badan tersebut, sehingga dalilPenggugat dinyatakan tidak terbukti adanya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungansuami isteri sebanyak dua kali setelah Penggugat mendaftarkan perkaranya, Majelis Hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.Oleh karena itu alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 hurufPeraturan Pemerinyah

tidak adalagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri dan dihawatirkan akanmengarah kepada tindakan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalildalilpermohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraiansesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinyah

Oleh karena itugugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerinyah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela ataspelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000, (sepuluhribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud.Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai

diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepadaPenggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,namun tidakberhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembalidalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai.Dengan demikian berarti maksudPasal 70 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) UU Nomor7 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerinyah

Oleh karena itugugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerinyah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela ataspelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000, (sepuluhribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud.Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai

rupiah) yang selanjutnya terdakwa dan barang buktidibawa ke Polsek Wongsorejo untuk proses lebih lanjut;e Bahwa permainan judi nomor togel tersebut bersifat untunguntungan yakni apabila nomor yang dibei tersebut tepat keluarnya/tembus maka pembeli mendapat hadiah sebesar 55 kali lipat darinilai uang pembelia nomor togel tersebut tetapi apabila nomornyatidak tepat atau tidak tembus maka uangnya akan dibeli diambiloleh bandar judi togel dan menggunakan uang sebagai taruhannyaserta tidak ada ijin dari pemerinyah

yangterdakwa tulis sendiri tersebut terdakwa bawa pulang;Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam permainanjudi jenis togel tersebut sifatnya untunguntungan yakni apabila nomor yangdibei tersebut tepat keluarnya/tembus maka pembeli mendapat hadiah sebesar55 kali lipat dari nilai uang pembelia nomor togel tersebut tetapi apabilanomornya tidak tepat atau tidak tembus maka uangnya akan dibeli diambil olehbandar judi togel dan menggunakan uang sebagai taruhannya serta tidak adaijin dari pemerinyah

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalamsurat permohonan Pemohon tersebut di atas;Menimbang, bahwa untuk usaha damai maka Majelis Hakim telah berusaha secaramaksimal pada setiapkali persidangan menasehati Pemohon supaya rukun kembali denganTermohon namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai denganPeraturan Pemerinyah

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini, tanggal 20 Januari2016 yang dikeluarkan oleh Pemerinyah Kota Pontianak, surat tersebuttelah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai denganaslinya (P.1)b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 10 Juni 2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara,Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2)B. Saksisaksi :1.

No. 66/Pdt.G/2014/PA Tkl.Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalildalil gugatanpenggugat telah memenuhi unsurunsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f)Peraturan Pemerinyah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamdan Alqur'an surat ArRum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untukbercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinyah No. 9Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Figih yangselanjutnya diambil alin menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalamKitab Fighus Sunnah Juz II halaman 248 berbuny!

siapayang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapiyang dilihat Majelis Hakim tingkat banding dan menjadi bahanpertimbangan adalah semata mata kondisi rumah tangganya apakah masihbisa dipertahankan atau tidak, apakah masih ada manfaatnya apa tidak,halini sejalan dengan yurisprodensi Mahkamah Agung RI nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1996 yang mengandung kaidah hukumbahwa pengadilan dalam mengadili perkara perceraian yang menggunakanalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinyah

AlimuddinM.tanggal 8 Pebruari 2017 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil yang menurut pasal 3 Peraturan pemerinyah nomor 45 tahun 1990tentang perubahan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 harusmendapatkan izin cerai dari atasan yang berwenang dan ternyata Penggugattelah mendapatkan izin tersebut (Surat Keputusan Walikota Makassar nomor800/181/BKD/V/2017 tanggal 23 januari 2017) dan Tergugat telahmendapatkan keterangan untuk

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut menurut penilaian hukum telahmemenuhi unsurunsur pada Peraturan Pemerinyah Nomor 9 tahun 1975Pasal 19 huruf (b) jo. kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (g), untuk itu gugatan Penggugat mohon dikabulkan;Berdasarkan atas halhal tersebut di atas, dengan ini pula mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap, agar Penggugat dan Tergugatdipanggil dipersidangan untuk diperiksa mengenai duduk perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:PRIMER

diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah menjadi wewenangPengadilan Agama Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,keterangan saksisaksi, serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat danTergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengandemikian gugatan Penggugat tidak melawan hak;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerinyah

karena Penggugat statusnya adalah seorangPegawai Negeri Sipil, maka Penggugat wajib memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat dan Penggugat telah memperoleh izin tersebut sesuai dengan SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 24/BKBPP/01/I/2013,tertanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Badan KeluargaHal7 dari 14 halamanPutusan Nomor: 1203/Pdt.G/2012/PA.LpkBerencana Dan Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Deli Serdang, dengandemikian ketentuan Pasal 3 ayat (1 s/d 3 ) Peraturan Pemerinyah