Senat UniversitasSam Ratulangi;Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkantentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa materi substansidari Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas SamRatulangi adalah cacat yuridis dikarenakan di dalamnya juga termasuk menetapkanpengangkatan anggota Senat Unsrat periode 20122016 yang dalam tahap pemilihannya

Intervensi13);Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan : dikaitkan dengan ketentuanPasal 3 dan 4 Keputusan/ Peraturan Senat Unsrat Nomor: 001/SenatUnsrat/2012Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota DanPimpinan Senat Unsrat yang mengatur adanya syaratsyarat yang harus dipenuhi olehseorang dosen yang guru besar maupun wakil dosen yang bukan guru besar untuk dapatmenjadi bakal calon anggota Senat Unsrat periode 20122016 dan berhak mengikutiproses pemilihan, dalam proses pemilihannya

Dekan yang memimpin rapat khusus guru besar tersebut (vide buktisurat Tergugat dan Tergugat II Intervensi12); bahwa fakta hukum tersebutdikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Keputusan/ Peraturan Senat Unsrat Nomor:001/SenatUnsrat/2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, DanPemberhentian Anggota Dan Pimpinan Senat Unsrat yang mengatur tentang teknisproses pemilihan calon anggota Senat Unsrat wakil dosen yang guru besar dan yangbukan guru besar, menurut Majelis Hakim Berita Acara hasil pemilihannya

secarahukum dalam pemeriksaan perkara ini;bahwa berdasarkan keseluruhan uraian faktafakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim menyimpulkan halhal sebagai berikut :1 Bahwa materi substansi dari Surat Keputusan Rektor Universitas SamRatulangi Nomor: 989//UN12/HK/2012 Tanggal 14 Maret 2012Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat UniversitasSam Ratulangi adalah cacat yuridis dikarenakan di dalamnya jugatermasuk menetapkan pengangkatan anggota Senat Unsrat periode20122016 yang dalam tahap pemilihannya

12Bahwa Sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa malainkan palsu rumahnyabukan milik saya cuma rumah pinjaman supaya Terdakwa pinjam uangnya bisacair Terdakwa ;Bahwa Terdakwa kontrak rumah bukan dengan pemiliknya melainkan denganpenjaga rumah tersebut ;Bahwa Uang sebanyak Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untukTerdakwa pakai poyapoya ;Bahwa Terdakwa dapat sertifikat dari Dodo dan Terdakwa mengeluarkan uangRp.6.000.000, (enam juta rupiah) ;Bahwa soal siapa yang akan menjadi korban pemilihannya

Sertifikat tersebut bukan milik Terdakwa malainkan palsu rumahnyabukan milik saya cuma rumah pinjaman supaya Terdakwa pinjam uangnya bisacair Terdakwa ;Bahwa Terdakwa kontrak rumah bukan dengan pemiliknya melainkan denganpenjaga rumah tersebut ;Bahwa Uang sebanyak Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untukTerdakwa pakai poyapoya ;Bahwa Terdakwa dapat sertifikat dari Dodo dan Terdakwa mengeluarkan uangRp.6.000.000, (enam juta rupiah) ;14e Bahwa soal siapa yang akan menjadi korban pemilihannya

Dimana selanjutnyayang mendisiribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biayapemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPUKabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya. Dimana anggaranuntuk biaya pemasangan adalah sebesar Rp.649.000.000, (enam ratusempat puluh sembilan juta rupiah);Bahwa sebelum mendistribusikan balino dan spanduk beserta biayapemasangannya tersebut terdakwa, saksi ANDI PATIROI, S.Pd., M.Si. danHal. 5 dari 41 Hal.

Dimana selanjutnyayang mendistribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biayapemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPUKabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya.

Dimana selanjutnyayang mendisiribusikan baliho dan spanduk tersebut beserta biayapemasangannya adalah seluruh Komisioner termasuk Ketua KPUKabupaten Bombana berdasarkan daerah pemilihannya.

Azmansyah tersebut, terdakwamerasa sangat dirugikan dan sangat malu kepada keluarga dan konstituendaerah pemilihannya;e Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang bahwa, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembarIjazah paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun 2012 an.

CAHLIDUN SIMANJUNTAK tersebut, terdakwa AMIRULLAHBIN ALM CUT AMAT merasa sangat dirugikan dan sangat malu kepadakeluarga dan konstituen daerah pemilihannya;e Bahwa saksisaksi dan terdakwa AMIRULLAH BIN ALM CUT AMATmembenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang bahwa setelah diperoleh faktafakta hukum sebagaimana tersebutdi atas, maka kini akan ditinjau dan dipertimbangkan apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan olehJPU;Menimbang

CAHLIDUNSIMANJUNTAK tersebut, terdakwa AMIRULLAH BIN ALM CUT AMATmerasa sangat dirugikan dan sangat malu kepada keluarga dan konstituendaerah pemilihannya; Bahwa benar atas perbuatan saksi MUHAMMADNURSIRWAN KOTO BIN ABDUL MUTASAR KOTO dan saksiAZMANSYAH SIMANJUNTAK BIN ALM. CAHLIDUN SIMANJUNTAK,saksi MUHAMMAD NURSIRWAN KOTO BIN ABDUL MUTASAR KOTOdan saksi AZMANSYAH SIMANJUNTAK BIN ALM.

CAHLIDUN SIMANJUNTAK dan MUHAMMADNURSIRWAN KOTO BIN ABDUL MUTASAR KOTO, (3) Terdakwa adalahAnggota Legislatif yang masih mempunyai tanggung jawab terhadap para pemilihdari Daerah Pemilihannya, dan (4) Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulitjalannya persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakimtidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal permohonan tuntutanpidana penjara terhadap terdakwa dan majelis hakim mempunyai pendapat tersendirisebagaimana

CAHLIDUN SIMANJUNTAK danMUHAMMAD NURSIRWAN KOTO BIN ABDUL MUTASARKOTO; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;e Terdakwa adalah Anggota Legislatif yang masih mempunyaitanggung jawab terhadap para pemilih dari Daerah Pemilihannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasakeadilan masyarakat;Mengingat Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 TentangSistem Pendidikan Nasional, Undangundang

Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, pengumuman sebagaimanadimaksud ayat (1) bersifat final dan mengikat dengandemikian dapat disimpulkan verifikasi ulang tidak bisadilakukan kembali ;rc Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebutdiatas Pengadilan Tinggi berpendapat paraPenggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnyabahwa Tergugat I/Pembanding telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam menentukan bakal calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Kupang yang pemilihannya

Memerintahkan Tergugat IJ untuk menetapakan penggugat (sdr.Jahari) sebagai calon kepala desa beserta nomor urut pemilihannya; 6. Menetapkan ...Formul02/Proksi01/KIM6. Menetapkan Penggugat (sdr.Jahari) sebagai calon kepala desa sakean adalah sahsecara buku ;~ 5522 i a 7.

Jahari) sebagai calon kepala desa beserta nomor urut pemilihannya;-------------------------------------6. Menetapkan penggugat (sdr. Jahari) sebagai calon kepala desa Sakean adalah sah secara hukum;----------------------------------------------------------------------------------7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;-------------

Putusan Nomor 74 P/HUM/2019pada masa Provinsi Papua belum ada Pemekaran menjadi Provinsi PapuaBarat, yang pelaksanaan pemilihannya dilakukan melalui proses yangdemokratis dan transparan pada tingkat distrik, kKabupaten/kota dan tingkatprovinsi untuk memperoleh wakilwakil dari masyarakat adat, masyarakatagama dan masyarakat perempuan.

Pemilihan anggota MRP dan MRPBmerupakan suatu bentuk pemilinan yang secara khas dan khusus dilakukandi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan menjunjung tinggimusyawarah untuk mufakat yang pelaksanaan pemilihannya berbedadengan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD sebagaimana mestinya.Secara historis, awal dari tata cara pemilihan MRP di Provinsi Papuadan MRPB di Provinsi Papua Barat diatur dan ditetapkan dalam PeraturanDaerah Provinsi Papua No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemilihanAnggota

Khusus yang mewajibkan dan mengharuskan Provinsi Papua Baratuntuk menggunakan sistem pemungutan suara dan menggunakanPeringkat/Ranking dengan Nomor Urut untuk menetapkan Calon AnggotaMRPB terpilih.Sehingga apabila dilihat secara Hermeneutika hukum, sebenarnyaoriginal intent dari dirumuskannya Pasal 24 ayat (2) UndangUndangOtonomi Khusus yang mengatribusikan ke Perdasi tersebut, tentunyamembuka ruang aturan tata cara pemilinan anggota MRPB tersendiri sesualbudaya masyarakat Papua Barat, yang teknis pemilihannya

Putusan Nomor 74 P/HUM/2019dengan teknis tata cara pemilihannya dan seleksinya diselenggarakanoleh Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi sesuai dengan jadwalTahapan dalam Lampiran Pergub No. 2 tahun 2017 yang meliputi :"TAHAPAN PEMILIHAN: Tahapan Pemilihan untuk Unsur Adat dan Unsur Perempuanmelalui 2 Tahap dalam rentang waktu minggu kedua bulan April2017 s/d Minggu Kedua Mei 2017 yakni :> Tahap kesatu Pengusulan Penjaringan Calon Anggota MRPBsetiap kabupaten hingga Tahap Penetapan Kuota Unsur Adatdan

Putusan Nomor 74 P/HUM/201922.Bahwa selanjutnya untuk mekanisme Hasil Seleksi Penetapan CalonAnggota MRPB Terpilih tingkat Provinsi dari wakil adat dan wakilperempuan berdasarkan hasil pemilinan dan seleksi disampaikankepada Gubernur Papua Barat sebanyak 2 (dua) kali kKuota masingmasing Kabupaten/Kota, sedangkan untuk wakil agama disampaikanhasil pemilihannya 2 (dua) kali Kuota masingmasing perolehan kursiperwakilan agama yang disusunkan berdasarkan kelompok agamaoleh Panitia Seleksi Tingkat Provinsi

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyaihubungan keluarga;Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, Terdakwa memerintahkantim kampanyenya diantaranya Saputra Harun, Rustam amantulu dan IrfanLabuga untuk bergerak memasang alat peraga kampanyenya di wilayahdaerah pemilihannya yaitu dapil 1 meliputi Kecamatan (Tilamuta, Botumoitodan Mananggu);Bahwa pemasangan alat peraga kampanye saksi korban di mulai di DesaLahumbo

Terdakwa adalah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap diwilayah pemilihannya sesuai Surat KPU Bolemo tentang Surat Keterangan TelahTerdaftar Sebagai Pemilih sehingga memiliki hak untuk memilih atau dalamkedudukannya sebagai peserta kampanye pemilu atau tim kampanye pemilu dariWahyu Moridu. sedangkan Saksi korban Hardi Syam Mopangga merupakanpelaksana Kampanye pemilu dalam kedudukannya sebagai pengurus partai yangjuga merupakan calon anggota legislatif kKemudian membentuk tim kampanyeHalaman

22 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tmtpemilu dalam menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan pelaksanaanteknis kampanyenya di daerah pemilihannya untuk melakukan pemasangan alatperaga kampenye/balino meliputi desadesa sesuai zona kampaye yangditentukan KPU Boalemo untuk menarik dukungan atau mendapatkan dukungandari warga masyarakat sebagai peserta kampanye atau sebagai pemilih pemilu;Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun saksi korban Hardi SyamMopangga dalam kedudukannya dalam kampanye

tersebut yang mana Postingan tersebutbertulisan Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama EvaWilda, S Sp, Caleg Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kitatingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat. dan dalam Postingantersebut disertai foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahankampanye disalah satu foto Postingan yang mirip/menyerupai Kartu Nama,karena saksi CHAIR NAZLI FIRMANSAH mengetahui terdakwa EVA WILDAadalah seorang Caleg yang daerah pemilihannya

Kepala Desa juncto Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 45 ayat (3) tersebut jelasdituliskan bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa yang belumselesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetapditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yangberlaku, maka hal ini dapat diterapkan bagi pemilihan KepalaDesa yang proses pemilihannya

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, maka ditindaklanjuti denganketentuan yang berlaku, dimana dapat dilogikakan bahwaketentuan yang berlaku dimaksud adalah ketentuan yang berlakupada saat proses pemilihannya

Tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Pasal 45 ayat (3) bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi yakni UndangUndangDasar 1945, Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan daerah, dan UndangUndang Nomor 10 Tahun2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sehingga merugikan hak konstituional Pemohon;Bahwa fakta yang terjadi pada Pemohon adalah tertundanyaproses pelantikan pemohon sebagai Kepala Desa, bukan dalamproses pemilihannya

Hukum Islam joPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Pemohonsebagai suami mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perceraianterhadap Termohon ;Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuanPasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakimtelah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon yang hadir dalampersidangan, untuk tidak menganggap kecil masalah Agama dan konsistendalam pemilihannya

penuntut umum.Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan programPemerintah dalam menciptakan Pemilihnan Umum yang jujur,adil danbersih.Seperti kita ketahui bersama tujuan mulia pemerintah dikeluarkannyaUndangUndang No.10 Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan pemilihanumum pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang jurur dan bersih daripraktyekpratek Money Politik dan praktek curang yang mengakibatkanproses pilihan menjadi tercoreng dan terhambat dan bahkan dapatberujung pengulangan proses pemilihannya

penuntut umum.Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan programPemerintah dalam menciptakan Pemilihan Umum yang jujur, adil danbersih.Seperti kita ketahui bersama tujuan mulia pemerintah dikeluarkannyaUndangUndang No.10 Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan pemilihanumum pemilihnan Gubernur, Bupati dan Walikota yang jurur dan bersih daripraktyekpratek Money Politik dan praktek curang yang mengakibatkanproses pilihan menjadi tercoreng dan terhambat dan bahkan dapatberujung pengulangan proses pemilihannya

Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Calon KepalaDesa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat KabupatenLombok Timur yang pemilihannya oleh masyarakat DesaPengkelak Mas dilaksanakan pada tanggal 30 Maret2011; 2.

Bahwa ketika menjadi anggota DPR RI, Tergugat hanya memberikan nafkahperbulan kepada Penggugat sebanyak Rp. 13.500.000, (tiga belas juta limaratus rupiah); Semua penghasilan Tergugat yang lain dipergunakanTergugat buat kepentingan pribadi dan politiknya didaerah pemilihannya;Sementara kekurangan biaya rumah tangga yang lainnya dipenuhi sendirioleh Penggugat; Bahkan seringkali Penggugat masih ikut menyumbangkanuntuk biaya kampanye Tergugat kedaerahnya;8.

menyatakan Atas ekspor barang curah, pemberitahuan Pabean eksporsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatansarana pengangkut, maka jelas terhadap ekspor barang curah ataspemberitahuan pabean ekspornya dapat disampaikan sebelum keberangkatansarana pengangkut;cBerdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditiyang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) carasebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya

Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehinggamemberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas;b Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditiyang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) carasebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya

Dalam huruf (i) dikatakan,menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.Dan dalam huruf (k) memberikan pertanggung jawaban secara moraldan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

berkewajiban mentati AD/ART sertakeputusan keputusan yang ditetapkan secara sah, Penggugat jugadianggap telah melanggar Anggaran Dasar (AD) PPP pasal 68 ayat (3)yakni : Fraksi PPP tunduk dan bertanggung jawab kepada pengurusharian menurut tingkatannya.Penggugat sedikit sekali mengunjungi konstituen termasuk kader Partaidi kecamatan maupun ranting dan tidak pernah memberikan konstribusibaik materi maupun moral sehingga mendapat kritik dan pernyataanyang sangat tajam dari seluruh PAC dari daerah pemilihannya

Dan dalam hurup (k) memberikanpertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

menyatakan Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean eksporsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelumkeberangkatan sarana pengangkut, maka jelas terhadap ekspor barang curahatas pemberitahuan pabean ekspornya dapat disampaikan sebelumkeberangkatan sarana pengangkut.c Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditiyang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) carasebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya

Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan dalam melakukan pertimbangan hukumnya, sehinggamemberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuandan/atau peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas.Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditiyang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) carasebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya

) menyatakan Atas ekspor barang curah, pemberitahuanpabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapatdisampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut, maka jelasterhadap ekspor barang curah atas pemberitahuan pabean ekspornyadapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yangterkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimanadiuraikan di atas, dan pemilihannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, carapenyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditiyang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) carasebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya diserahkankepada Eksportir (in casu Termohon Peninjauan Kembali) untukmenggunakan mekanisme biasa atau mekanisme barang curah.c.