Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa HALIMA LATAR Alias IMA sejak tanggal 27 Juli2010 sampai saat ini atau setidaktidaknya pada waktu lain antara bulan Juli2007 sampai dengan Oktober 2010, bertempat di Jalan Pattimura depan MesjidAgung Kecamatan Dullah Selatan kota Tual, atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negari Tual, dengan sengajamelanggar Pasal 12 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1992tentang perumahan dn pemukiman

Budi dan ketika Terdakwa diminta untuk keluar ataumengosongkan rumah tersebut, Terdakwa tidak mengindahkannya,sebaliknya Terdakwa menyewakan beberapa bagian rumah kepada oranglain untuk dijadikan tempat usaha, yang mana uang hasil sewa tersebutdigunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 36 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut

Menyatakan Terdakwa Halima Latar terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghunian rumaholeh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izinpemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) UndangUndangRI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Halima Latar dengan PidanaPenjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah segeraditahan ;3.

Menyatakan terdakwa RUFIATI Binti HUDARI bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja menghuni rumah tanpa ada persetujuan atauseizin pemiliknya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36Ayat (4) UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.3.

surat peringatan sebanyak 6 (enam) kepada TerdakwaRASILIA MINATASHA ZEPHANA untuk segera mengosongkan rumah yangterletak di jalan Tebet Raya No. 24 Rt. 02 RW 02 Kelurahan Tebet Barat,Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASILIA MINATASHA ZEPHANA, saksiADDUS ALLY tidak bisa menghuni rumah yang telah dibelinya tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 36 Ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 2 dari 7 hal. Put.

Pasal 36 Ayat (4) UndangUndang republik Indonesia Nomor4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASILIA MINATASHA ZEPHANAdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan1 (satu) tahun dengan syarat khusus dalam waktu 3 (tiga) bulan Terdakwaharus menyerahkan dan atau mengosongkan rumah yang terletak di JalanTebet Raya Nomor 29, Rt. 02/Rw. 02 Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan;. Menyatakan barang bukti berupa:a.

No. 849 K/Pid.Sus/20131 Menyatakan Terdakwa Thelma Leberina Ayal G dan TerdakwaSenwa Jitzry Ayal alias Nyonyo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Penghunian rumah tanpa hak"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4)Juncto Pasal 12 ayat (1) UndangUndang No. 04 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama (satu) tahun dengan masa

pertimbangan hukumnya mengacu dan berdasarkan Pasal 36 ayat(4) jo 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yangsecara nyata telah dicabut keberlakuannya :Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangan hukumnya, menegaskan : Menimbang,bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaantunggal memenuhi Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

yang baru telah disahkanoleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011;Dalam Pasal 166 dari undangundang tersebut diatur secara tegas, apabila sejakditandatangani keberlakuannya oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkanpada tanggal 12 Januari 2011 tersebut, undangundang sebelumnya Nomor 4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi, uraiannya berbunyi sebagai berikut:pada saat undangundang mulai berlaku, UndangUndang

Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3469) dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apabila Majelis Hakimdalam penanganan perkara tersebut telah menerapkan undangundang yang telahdinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh UndangUndang Nomor Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dimaksud, sehingga oleh karenanyaputusan perkara

Pasal 12 (1) UndangUndang No. 4Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwatersebut harus ditolak ;Hal. 7 dari 9 hal. Put.

No. 73 K/Pid.Sus/2011Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 36 ayat 4 jo Pasal 12 ayat 1 UndangUndang No.4 Tahun 1992 TentangPerumahan dan Pemukiman ;ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa ANIK NURCHASANAH, pada hari Senin tanggal 01Januari 2001 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih di dalam tahun 2001 bertempat di Jalan Karah Lapangan Baru No. 09Surabaya atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan

Menyatakan Terdakwa ANIK NURCHASANAH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penghunian rumah olehbukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik" dan"Dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidangtanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai rumah itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) UndangUndangNo. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Pasal 385 ke 4KUHP ;2.

Akibat perobuatan Terdakwa, saksi Ketut Agus Marmayamengalami kerugian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDenpasar tanggal 26 September 2013 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir.

Anak Agung Susila Djelantik bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja penghunian rumah oleh bukan pemilik hanyasah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Anak Agung Susila Djelantikberupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

didakwakan Penuntut Umum dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuatberdasarkan pertimbangan hukum yang salah; Bahwa ternyata Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yangdidasarkan pada peraturan perundangundangan yang telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku; Bahwa UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPemukiman yang didakwakan kepada Terdakwa telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 12 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa WARLI terbukti telah bersalah melakukantindakpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Jo. Pasal 12 (1) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;.

terlampir bukti T1, T2 dan T3).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut :Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, karenaTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menghunirumah milik orang tanpa ada persetujuan atau ijin dari pemiliknya, sesuaidengan Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 (1) UndangUndang No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 12 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Pusat tanggal 15 Pebruari 2012 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa H. Danas Dalimunthe bersalah melakukan tindakpidana Menghuni rumah tanpa ijin pemilik, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Jo. Pasal 12 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 4, Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;2.

No.278 K/Pid.Sus/2013suatu perbuatan pidana, maka dari itu tidak diatur dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Seyogyanya perlu dipahami asas "VULLUM DELICTUM NULLA POENA SINEPRAEVIA LEGI POENALI", yakni apakah mungkin UndangUndang No. 1 tahun2011 tentang perumahan dan Pemukiman dapat diberlakukan surut ?

;Bahwa UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahandan Pemukiman tidak bersifat retroaktif, maka UndangUndang RI Nomor 1Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman tersebut, hanya dapatdikenakan terhadap tindak pidana yang terjadi setelah tanggal 12 Januari 2011berlakunya undangundang tersebut;Bahwa apabila kita menyimak dalam pertimbangan Majelis Hakimsebagaimana tersebut diatas pada prinsipnya telah diakui bahwa perbuatanyang telah dilakukan oleh Terdakwa H.

DANAS DALIMUNTHE adalah masihtetap merupakan suatu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya telahdiatur sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;Bahwa meskipun didalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman tidak diatur secara eksplisitmengenai ketentuan pidana yang mengatur masalah perbuatan penghunianrumah oleh bukan pemilik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa H.DANAS DALIMUNTHE akan tetapi tidak serta merta perbuatan tersebut dapatlangsung dikatakan

Rochani, S.pd; Bahwa atas kejadian tersebut, ahli waris merasa dirugikan sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancampidana dalam Pasal 36 Ayat (4) Jo. pasal 12 Ayat 1 UndangUndang RI Nomor4 Tahun 1992, Tentang Perumahan dan Pemukiman;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPemalang tanggal 14 April 2014 sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa HARJONO Bin YOSO SUMARTO telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Penghunian rumah oleh bukan pemilikhanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (4) Jo. pasal 12 Ayat 1 UU RI No.4Tahun 1992, Tentang Perumahan dan Pemukiman, dalam surat dakwaantunggal kami.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARJONO Bin YOSO SUMARTOdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan2(dua) tahun.3.

Pasal 12 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimansedangkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tersebut telah dicabut dandiganti dengan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahandan Kawasan Pemukiman;Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2011 tersebut ternyatatidak lagi diatur ancaman pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang diaturdan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (4) Jo.

Pasal 36 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa mereka Terdakwa . H. IMAN PRASETYO MOELYADI danTerdakwa Il. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI, baik bertindak secarabersamasama, maupun bertindak secara sendirisendiri, sejak tanggal 01Nopember 2006 sampai dengan saat ini, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2006 sampai dengan tahun2011, bertempat di JI.

Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahandan Pemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. IMAN PRASETYO MOELYADIdan Terdakwa Il. DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI dengan pidanapenjara masingmasing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun ;3. Menyatakan barang bukti berupa :1. Foto copy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Tabungan NegaraNo.29 tanggal 23 Mei 1979.2.

Pasal 36 ayat (4) UndangUndang RepublikIndonesia No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman sudahsangat jelas telah mengatur dan memuat ancaman pidana penjara selama lamanya2 (dua) tahun dan/ataudendasetinggitingginyasebesarRp.20.000.000,(duapuluhjutarupiah), sedangkan untuk Pasalpemberatan yaitu Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sudah sangat jelasmenyebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana..

Pasal 12 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 04 tahun 1992 TentangPerumahan dan Pemukiman telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbuktimelanggar Pasal 36 ayat (4) jo. Pasal 12 ayat (1) UndangUndang RI Nomor04 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;Menimbang, bahwa walaupun terdakwa terbukti melanggar Pasal 36ayat (4) jo.

Pasal 12 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 04 tahun 1992Tentang Perumahan dan Pemukiman sebagaimana dipertimbangkan tersebutdiatas, namun sekarang yang menjadi pertanyaan apakah perbuatantersebut masih merupakan Tindak Pidana dengan adanya UndangUndang No. 171 tahun 2011 tentang Perumahan dan KawasanPemukiman ?

;Menimbang, bahwa dalam Pasal 166 UndangUndang No. 1 tahun2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman disebutkan :Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, UndangUndang No. 4 Tahun1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembar Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3469) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014 /PN.

KdsMenimbang, bahwa Pasal 167 UndangUndang No. 1 tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 Januari2011.

Hal mana berarti terhitung sejak tanggal 12 Januari 2011 UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dicabut dandinyatakan tidak berlaku;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan atas dasar apa SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat pada tanggal 08 Juli 2014 masihmenggunakan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, sedangkan pada saatSurat Dakwaan itu dibuat sudah berlaku UndangUndang No. 1 tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;Menimbang, bahwa adalah suatu fakta sewaktu

Ratatex melaporkan perbuatan Terdakwa ke PolresSidoarjo.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo tanggal 15 November 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Kedudukan hukum dalam hal ini tidak berlaku surut;Adapun dakwaan Jaksa dalam pasal 36 ayat (4) jo pasal 12 ayat (1)Undangundang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman tidakbisa digunakan dalam menjerat kasus yang saya hadapi dikarenakan undangundang tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan terbitnya udangHal. 9 dari 14 hal. Put.

No.712 K/Pid.Sus/2013undang yang baru yaitu UndangUndang Nomor 1 / 2011 Tentang Perumahandan Kawasan Pemukiman yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011;Awal proses penyidikan (BAP) pada tanggal 15 April 2011, serta suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2011 atas perkara yangdilimpahkan ke pengadilan masih menerapkan UndangUndang Nomor 4 tahun1992, apakah masih dibenarkan menurut sistem hukum yang berlaku ?

(satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor62/04/MPDNJB/2011 tanggal 7 April 2011 dari Majelis PengawasDaerah Notaris Jakarta Barat ;3.62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : 593/313 tanggal 11April 2011 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan ;3.63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor284/1.755/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dari Kelurahan Petojo Selatan ;3.64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanggal 13 Mei 2011 dariKelurahan Cideng ;3.65.

VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Nomor 024/K/L/FH/S/VII/2008tanggal 21 Juli 2008, tetapi Terdakwa tetap menguasai tanah dan bangunandi Jalan Sudimoro Blok V Nomor 23 Malang tidak mengembalikan kepadaP3M;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak P3M mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanapasal Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 4Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

dan atas dasar dakwaan tersebut Judex Factibaik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Bandingdalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; Bahwa ternyata UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman tersebut telah dinyatakan dicabut dandinyatakan tidak berlaku kemudian diganti dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berlakusejak tanggal 12

Januari 2011; Bahwa dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut tidak lagimengatur sanksi pidana atau perbuatan sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman akantetapi dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 pada Bab XIV tentangpenyelesaian sengketa dalam Pasal 147 dan Pasal 148 menyatakanpenyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakanberdasarkan musyawarah untuk mufakat

Nomor 963 K/Pid.Sus/2015lagi mengatur ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat(1) juncto Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan Perumahan dan Pemukiman maka sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHPpenuntutan perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 363/PID/2014/PT.SBY. tanggal 1 September 2014 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1035/Pid.B/2009/PN.Mlg. tanggal

1 Juli 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusanPengadilan Tinggi tersebut di atas;Menimbang bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima makabiaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun

M E N G A D I L I - Menyatakan Terdakwa TUMINI Binti NGALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL SECARA ECERAN DALAM KEMASAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN C DITEMPAT BERDEKATAN DENGAN PEMUKIMAN - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;- Menetapkan barang