HASMI MelawanBadan Pemusyawaratan Desa Lubuk Ogong

Tergugat:
Badan Pemusyawaratan Desa Buah Nabar
Intervensi:
Amir Gurusinga

ROHMANUDIN,;Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Saketi,Panitia Pemilihan Kepala Desa Parigi,;Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Parigi,;Camat Saketi,;Bupati Pandeglang

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Parigi, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT ; 222202n2neeeeeeeeeeeeHalaman dari 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Pdl4. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia cq Bupati Pandeglang cq Camat Saketi, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT II; 2nn2n enna5.

KETUA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO vs ACHMAM FHAMROZIE

KETUA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO vs ACHMAM FHAMROZIE

SAHARI
Tergugat:
MUHAMMAD BASTOMI, S.Pd
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA PAGOWAN
2.KETUA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA, DESA PAGOWAN

Foto copy 1 (satu) bendel Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan DesaPagowan Nomor : 141/4/427.96.13/2020 tentang Persetujuan TerhadapPemutusan Hak Kelola TKD Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, tanggal 10Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T11;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1 sampai dengan T11 berupaasli dan foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telahdicocokkan pula dengan surat asli dan foto copynya ternyata bersesuaian,sehingga berdasarkan Undangundang Republik

KONPENSI, Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaara);DALAM REKONPENSI; Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI,; Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.370.500,00 (Dua jutatiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan

Menyatakan batal Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;

3.

Gugatan tertanggal 25 Februari 2020yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram padatanggal 25 Februari 2020 .dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/2020/PTUNMTRdan telah diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2020;OBYEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota BadanPermusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan

Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 150Tahun 2020 (objek sengketa) melalui anggota Badan Pemusyawaratan DesaLabuan Burung atas nama Basri Damhuji dengan cara diantar kerumahPenggugat tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pemberhentian

Putusan No08/G/2020/PTUN.Mtrsesuai aslinya);Bukti P6 Banding keberatan Surat Keputusan Bupati SumbawaNo.150 tahun 2020 tentang pemberhentian AnggotaBadan Pemusyawatan Desa, dan Meresmikan AnggotaBadan Pemusyawaratan Desa antar Waktu DesaLabuhan Burung, Kecamatan Buer, KabupatenSumbawa, masa Anggotaan 20192025 tanggal 24Januari 2020(fotokopi sesuai aslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantanannya, Tergugattelah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan T17 yangmana

Putusan No08/G/2020/PTUN.MtrTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan BupatiSumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 TentangPemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Dan Peresmian AnggotaBadan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan BuerKabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 20192025 Memberhentikan Sadaruddindan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sumbawa Nomor :150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian AnggotaBadan Pemusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota BadanPemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan BuerKabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 20192025 MemberhentikanSadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulinkan nama baik Penggugat sertamengembalikan kepada posisi jabatan semula;Halaman 35 dari 37 Hal.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi
2.Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Satria Mekar
Turut Tergugat:
Ketua Badan Pemusyawaratan Desa BPD Desa Satria Mekar

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Oktober 2012, Nomor 104/Pid.Sus/2012/PN Rbg yang dimintakan banding tersebut, dan memerintahkan agar Terdakwa dipindahkan pada Lembaga Pemusyawaratan Anak di Kutoarjo
• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,

Sus / 2012 / PN Rbg. yang dimintakan bandingtersebut, dan memerintahkan agar Terdakwa dipindahkan pada Lembaga Pemusyawaratan Anak di Kutoarjo : Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan := Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianiah diputuskan dalam sidang pada hari SELASA tanggal6 NOPEMBER 2012, oleh HJ ROSIDA IDROES SH.

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Oktober 2012, Nomor 104/Pid.Sus/2012/PN Rbg yang dimintakan banding tersebut, dan memerintahkan agar Terdakwa dipindahkan pada Lembaga Pemusyawaratan Anak di Kutoarjo
• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,

Sus / 2012 / PN Rbg. yang dimintakan bandingtersebut, dan memerintahkan agar Terdakwa dipindahkan pada Lembaga Pemusyawaratan Anak di Kutoarjo : Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan := Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianiah diputuskan dalam sidang pada hari SELASA tanggal6 NOPEMBER 2012, oleh HJ ROSIDA IDROES SH.

panitia anggota BadanPemusyawaratan Desa (BPD) didesa Lubuk Ngin periode tahun 2019 2025Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor 470/Pid.B/2020/PN Llgadalah mempersiapkan segala administrasi tahapantahapan dalam penyisihananggota pemusyawaratan desa (BPD) didesa lubuk Ngin periode tahun 20192025.Bahwa mekanisme pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) didesa lubuk Ngin tahun 20192025 yang diatur oleh Undangundangsebagai berikut : Tahap pertama yaitu pendaftaran yang mana untuk pendaftaran tersebut

Tahap ketiga yaitu : pengambilan nomor unit oleh para calon anggota badanpemusyawaratan desa (BPD) didesa lubuk Ngin tahun 20192025 Tahap keempat yaitu pemilihan calon anggota badan pemusyawaratan desa(BPD) di desa lubuk Ngin periode tahun 2019 2025 oleh masyarakat Tahap terakhir yaitu : penghitungan dan penetapan terpilih untuk calon anggotabadan pemusyawaratan desa (BPD) di desa lubuk Ngin periode tahun 20192025.Bahwa untuk biaya pemilinan anggota badan pemusyawaratan desa (BPD)di desa lubuk Ngin

panitia anggota BadanPemusyawaratan Desa (BPD) didesa Lubuk Ngin periode tahun 2019 2025adalah mempersiapkan segala administrasi tahapantahapan dalam penyisihananggota pemusyawaratan desa (BPD) didesa lubuk Ngin periode tahun 20192025.Bahwa mekanisme pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) didesa lubuk Ngin tahun 20192025 yang diatur oleh Undangundangsebagai berikut : Tahap pertama yaitu pendaftaran yang mana untuk pendaftaran tersebut calonpemilih harus mengambil formulir dan mengisi formulir

Tahap keempat yaitu pemilihan calon anggota badan pemusyawaratan desa(BPD) di desa lubuk Ngin periode tahun 2019 2025 oleh masyarakat..

Tahap terakhir yaitu : penghitungan dan penetapan terpilih untuk calon anggotabadan pemusyawaratan desa (BPD) di desa lubuk Ngin periode tahun 20192025.Bahwa untuk biaya pemilinan anggota badan pemusyawaratan desa (BPD)di desa lubuk Ngin periode tahun 2019 2025 dianggarkan oleh pemerintah yangmana masuk dalam anggaran desa (ADD) tahun 2019 sebesar Rp,.23.750.000..

Pid.SusTPK/2015/PT TTE Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan daridana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa LifofaTriwulan adalah sebesar Rp. 6.900.000, (enam juta sembilan ratus riburupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.175.000,(lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnnyayang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.725.000, (satu juta tujuh ratus dua puluhlima ribu rupiah).e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan

pembayaranBantuan Keuangan (ADD) Triwulan Il tahun 2011 kepada Desadesa di KotaTidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yangmenerima dana tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADDuntuk Desa Lifofa Triwulan Il sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadipenyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat PemerintahDesa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan

1.575.000Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan daridana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa LifofaTriwulan Il adalah sebesar Rp. 6.900.000, (enam juta sembilan ratus riburupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.325.000,(lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nyayang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.575.000, (satu juta lima ratustujuh puluh lima ribu rupiah).e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan

pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) /Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana DesaLifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansitertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerimapembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadipenyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni dalam pembayarantunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan

(lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nyayang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) TriwulanIVeoevang Yang SisaNo. Nama / Jabatan seharusnya dibayarkan (Rp.)(Rp.) (Rp.)1. Sukri Hi. Hasan (Ketua 750.000 750.000 0BPD)2. Suharto Saleh (Sekretaris) 675.000 600.000 75.0003. Alwi Rahmati (anggota) 600.000 600.000 04. Elyeser Dimara (Anggota) 600.000 550.000 50.0005.

Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015 e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III No. Nama//dabatan Pembayaran yang Yang dibayarkan Sisaseharusnya (Rp) (Rp) (Rp)1. Sukri Hi. Hasan (Ketua 750.000 750.000 0BPD)2. Suharto Saleh 675.000 600.000 75.000(Sekretaris)Alwi Rahmati (anggota) 525.000 525.000 0Elyeser Dimara 525.000 0 525.000(Anggota)5.

Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015 selisinnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tigaratus ribu rupiah).e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV YangPembayaran yang SisaNo. Nama / Jabatan dibayarkanseharusnya (Rp) (Rp)(Rp)Sukri Hi.

Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015 e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Pembayaran yang Yang dibayarkan SisaNo. Nama / Jabatanseharusnya (Rp) (Rp) (Rp)1. Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD) 750.000 750.000 02. Suharto Saleh (Sekretaris) 675.000 600.000 75.0003: Alwi Rahmati (anggota) 600.000 600.000 04. Elyeser Dimara (Anggota) 600.000 1.000.000 (400.000)5.

Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015 e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan Il Pembayaran yang Yang dibayarkan SisaNo. Nama / Jabatanseharusnya (Rp) (Rp) (Rp)1. Sukri Hi. Hasan (Ketua 750.000 750.000 0BPD)2. Suharto Saleh 675.000 600.000 75.000(Sekretaris)Alwi Rahmati (anggota) 525.000 525.000 0Elyeser Dimara 525.000 0 525.000(Anggota)5.

Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015 atau selisinnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.050.000,00 (dua jutalima puluh ribu rupiah).e Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III No. Nama / Jabatan Pembayaran yang Yang dibayarkan Sisaseharusnya (Rp) (Rp) (Rp)1. Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD) 750.000 750.000 02. Suharto Saleh (Sekretaris) 675.000 600.000 75.0003. Alwi Rahmati (anggota) 600.000 600.000 04. Elyeser Dimara (Anggota) 600.000 0 600.0005.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SELASA, tanggal 11 APRIL 2017, olehkami, MASRIZAL, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, HEBBIN SILALAHI, S.H., M.H., danMACHRI HENDRA, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta BaratPenetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terobuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan

6.PEMERINTAH DESA KAMULYAN
7.BADAN PEMUSYAWARATAN DESA KAMULYAN
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
9.BANK BANGUN ARTHA PT. BPR Kroya Bangun Artha Cq. Kantor Kas Pembantu Gandrungmangu
10.MUH SIDIK BUDI SANTOSO
11.SUNTONO
12.BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
13.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB CILACAP
14.BANK BANGUN ARTHA / PT BPR KROYA BANGUN ARTHA

CamatGunung Sahilan Perihal Hasil Pemilinan Kepala Desa Subarak, yangmana surat laporan ini dibuat tanpa adanya rapat ataupunmusyawarah di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subarakatau dengan kata lain bersifat kebijakan secara pribadi, jelas hal inibertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 06Tahun 2004 tentang Desa yaitu:e Pasal 64:Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dilarang:> Poin a merugikan kepentingan umum, meresahkansekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan wargaatau

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017(1) Mekanisme musyawarah Badan Pemusyawaratan Desasebagai berikut:A. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpinoleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;B. Musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa dinyatakansah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlahanggota Badan Pemusyawaratan Desa;C. Pengambilan keputusan dilakukan dengan caramusyawarah guna mencapai mufakat;D.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam hurufd dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1(satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggotaBadan Pemusyawaratan Desa yang hadir, dan;F. Hasil musyawarah Badan Pemusyawaratan Desaditetaokan dengan keputusan Badan PemusyawaratanDesa dan dilampiri notulen musyawarah;7.

PERMA No.6 Tahun 2018 ;Konkrit Bahwa Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor188.45/01/Kpts/433.110/2021 tertanggal 24 Februari 2021, tersebutadalah sesuatu yang bersifat konkrit dan berwujud, bukan sesuatuabstrak karena surat tersebut secara jelas memberhentikan AnggotaBadan Pemusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mrandung,KecamatanKlampis, Kabupaten Bangkalan dengan mengangkat PLT BadanPemusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mrandung,Kecamatan Klampis,Kabupaten Bangkalan ;Individual Bahwa Surat Keputusan Bupati

Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Bangkalan tersebut ditindaklanjuti oleh Camat Klampis berdasarkan Surat Nomor:141.25/BPD/433.307/2019 tertanggal 30 Desember 2019 TentangPengesahan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) DesaMrandung Nomor : 188.45/168/BPD/433.110/2019 Tentang SusunanKelembagaan Anggota BPD Desa Mrandung Kecamatan Klampis KabupatenBangkalan Periode 20192025 yaitu sebagai berikut :Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.Sby.

Bahwa berkaitan dengan adanya Pemilihan Kepala desa serentak padatahun 2021 di Bangkalan maka Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD ) Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalanmembentuk Panitia Pemilinan Kepala Desa ( P2KD ), berdasarkan sesuaiBerita Acara Nomor : 141/ /BPD/001/2021 Tentang Penetapan PanitianPemilinan Kepada Desa Merandung Tertanggal 31 Januari 2021 telahditetapkan Susunan Penetapan Panitia Pemilinan Kepala Desa (P2KD),dengan ketetapan pelaksanaan tanggal 2 Mei 2021 ;5.

Bahwa ternyata kemudian muncul Surat Keputusan Bupati BangkalanNomor: 188.45/01/Kpts/433.110/2021 tertanggal 24 Februari 2021,Penggugat sudah bukan lagi anggota Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD )Desa Mrandung Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Penggugattidak dapat lagi melaksanakan fungsi tugas, wewenang, dan kewajiban yangdiatur dalam pasal 16 sampai dengan 28 raturan Bupati Bangkalan Nomor 68Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Laksana Badan Pemusyawaratan Desa,akibat selanjutnya Penggugat tidak

Muhaimin ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBangkalan Nomor : 188.45/01/Kpts/433.110/2021 tertanggal 24 Februari2021 tentang Penggantian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD )Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, atas namaSdr.

Perkara No : PDS02/SKAYU/Ft.2/04/2014 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Ahmad Muarifin Bin Nawawi, selaku Kepala Desa PerumpungRayaKecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, yangberdasarkan Surat Keputusan Bupati MusiBanyuasin Nomor: 0478 Tahun 2010 Tanggal 19 April 2010, dalam harkat danmartabatnyamenjabat selaku Kepala Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan Kabupaten MusiBanyuasin, bahwa Ia Terdakwa mendapatkan tugas mencairkan uangtunjangan Perangkat BPD(Badan Pemusyawaratan Desa) periode 2007

Muba berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 476 Tahun 2011 tanggal08 April 2011 sebagai berikut :e Ketua : Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) perbulane Wakil Ketua : Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) perbulane Sekretaris : Rp .600.000, (enam ratus ribu rupiah) perbulane Anggota : Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulanBahwa Terdakwa berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 476 Tahun 2011 TentangPenetapan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD

Muba maka sejak Tahun2007 Tunjangan yang diberikan kepadanya dialihkan kepada Anggota BPD yang tidakmemiliki SK pengangkatan yaitu Saksi Wagiyah dan Saksi Sudiono.Bahwa Terdakwa berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 476 Tahun 2011, TentangPenetapan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD),Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan dan Desa serta Alokasi Dana Desa (ADD) dalamKabupaten Musi Banyuasin mencairkan Tunjangan Anggota BPD Desa Perumpung RayaKec. Lalan Kab.

berdasarkan surat pencabutannyatertanggal : 06 Juni 2017 ;Mengingat pada Peraturan dan Undangundang yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut ;Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, untuk mencoret perkaradalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menghukum pihak Penggugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 1. 486. 000, (satu juta empat ratus delapan puluh enam riburupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan