Ditemukan 15 data
Ilham Batara
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq Kepala Kepolisian Sektor Barombong
31 — 9
Bahwa proses penanangan perkara An. Terdakwa Ilham Batara yangditerima dari termohon (penyidik) setelah melalui tahaptahapannya maka olehtermohon II (Penuntut Umum) berkas perkara No. BP/05/II/2018/Reskrim tanggal15 Pebruari 2018 tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21) sesuai surat No.BO139/R.4.14/Epp.1/03/2018 tanggal 16 Maret 2018.2. Bahwa Berkas Perkara An.
55 — 20
uang kertas 1.00.000, (seratus ribu rupiah). )))satu) lembar kertas sio.)satu) lembar uang kertas Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah))(((( 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)1 (satu) jepitan Print Out SMS yang berisikan Pesanan AngkaAngka KuponPutih dari HP milik antonius Brry Ari.1 (satu) jepitan Print Out SMS yang berisikan Pesanan AngkaAngka KuponPutih dari HP milik Gregorius Seda. 1 (satu) buah ATM Bank NTT dengan nomor seri 6276530530000718.Digunakan Penuntut Umum untuk penanangan
249 — 110
MUTIARA SULAWESI;65) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1800/18-51.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;66) Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bali No. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani oleh I KETUT SURYARTHA, S.H.
MUTIARA SULAWESI;65) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala BidangPengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor :1800/1851.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;66) Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi BaliNo. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013ditandatangani oleh KETUT SURYARTHA, S.H.
MUTIARA SULAWESI;Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala BidangPengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 1800/1851.600/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN PropinsiBali No. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013ditandatangani oleh KETUT SURYARTHA, S.H.
34 — 4
untuk dibawa masuk ,pemeriksaan tersebutdilaksanakan di ruang portir Lapas Kelas Il B Sintang oleh petugasLapas yang sedang piketBahwa saksi mengatakan barang barang yang tidak dapat diijinkanuntuk masuk ke dalam Lapas adalah Misalnya senjata tajam,senjataapi, minuman keras, narkoba, alat komunikasi (handphone (dll) barangbarang dari benda logam misalnya sendok termasuk dari kaca, apabiladalam pemeriksaan ada ditemukan barng barang terseb ut maka tidakakan diijinkan untuk masuk dan dapat diteruskan penanangan
700 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUTIARA SULAWESI.65) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala BidangPengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik PertanahanNomor : 1800/1851.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013ditandatangani KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;66) Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN PropinsiBali No. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013ditandatangani oleh KETUT SURYARTHA, S.H.
Citra Krisyani, SH
Terdakwa:
TAJUDDIN Alias TAJU Bin BACU.
153 — 55
Pemerdayaan),Alamat: Jalan Dr Wahidin JI Batas Pandang, Gg Cipaganti No 6 Rt 003 Rw 037Kel.Sungai Jawi Dalam Kec Pontianak Kota, keterangan dibawah sumpahmenurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli memberikan keterangan yang berhubungan denganketenagakerjaan di Indonesia khususnya proses penempatan PMI (PekerjaMigran Indonesia) ke Luar Negeril;Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab aahli adalah memberikan bantuanpenanganan masalah PMI baik Litigasi maupun Non Litigasi sertapemulangan dan penanangan
69 — 19
MALINDO JAYA DIRAJA di daerah Salaman, RiamAdungan, Penanangan, dan Sungai Cuka Kec.Kintap dan Kec. Jorong,Kabupaten Tanah Laut, tim yang diberi tugas ada 4 regu yang terdiri dariBPN Kantor Wilayah, dari Penunjuk Batas dari Perusahaan PT.
Saksi : IRIANSYAH,S.SIT.Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPN Propinsi Kalimantan Selatansejak tahun 1985 dengan Jabatan sebagai Staf Seksi Pengukuran danPemetaan Dasar;Bahwa pada tahun 1998 diberi tugas oleh atasan saksi yaitu KepalaKanwil BPN Propinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pengukurakterhadap lahan PT.MALINDO JAYA DIRAJA di daerah Salaman, RiamAdungan, Penanangan, dan SungaiCuks Kec.Kintap dan Kec.Jorong,Kab.Tanah Laut , tim yang diberi tugas ada 4 regu yang terdiri dari BPNKantor
Citra Krisyani, SH
Terdakwa:
SULHAM JUMBA Alias SULHAM Bin JUMBA.
188 — 68
., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan yang berhubungan denganketenagakerjaan di Indonesia khususnya proses penempatan PMI (PekerjaMigran Indonesia) ke luar negeri.Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah memberikan bantuanpenanganan masalah PMI baik Litigasi maupun Non Litigasi serta pemulangandan penanangan PMI bermasalah dan jabatan ahli adalah PegelolaPerlindungan dan Pemberdayaan PMI pada kantor BP3TKI Pontianak.Bahwa berdasarkan
654 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUTIARA SULAWESI;Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala BidangPengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik PertanahanNomor 1800/1851.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013ditandatangani KETUT SURYARTHA, S.H., M.H.;Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN PropinsiBali No. 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013ditandatangani oleh KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H. tentangPembatalan Pendaftaran Peralihnan Hak terhadap SHGBNomor 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor 61/ Kutuh) atasnama PT.
Citra Krisyani, SH
Terdakwa:
RIZAL Alias KECEWA Bin MAHMUD.
141 — 43
Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah memberikan bantuanpenanganan masalah PMI baik Litigasi maupun Non Litigasi serta pemulangandan penanangan PMI bermasalah dan jabatan ahli adalah PegelolaPerlindungan dan Pemberdayaan PMI pada kantor BP3TKI Pontianak.
Citra Krisyani, SH
Terdakwa:
RUSMAN S.Pd Alias MAMAN Bin LARAPPE
124 — 34
Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli adalah memberikan bantuanpenanganan masalah PMI baik Litigasi maupun Non Litigasi sertapemulangan dan penanangan PMI bermasalah dan jabatan ahli adalahPegelola Perlindungan dan Pemberdayaan PMI pada kantor BP3TKIPontianak.Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Ptk Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2017 bahwa SetiapPekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhipersyaratan: berusia minimal 18 (delapan belas)
462 — 307
MUTIARA SULAWESI;65) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1800/18-51.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;66) Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bali No. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani oleh I KETUT SURYARTHA, S.H.
MUTIARA SULAWESI;.Foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala BidangPengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik PertanahanNo.1800/1851.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani KETUT SURYARTHA, SH, MH;.
MUTIARA SULAWESI;Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala BidangPengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 1800/1851.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN PropinsiBali No. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013ditandatangani oleh KETUT SURYARTHA, S.H.
186 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Burung di RS dr.Wahidin Makassar tertanggal 23 November 2006.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat Nomor:PL.00.03.2.3.2777, tanggal 31 Oktober 2006 perihalSPMK, Surat Nomor Surat NomorPL.00.03.1.3.2431 tanggal 11 Oktober 2006 perihalRekomendasi Penggunaan Sisa Dana DIPA tahun2006 yang ditandatangani oleh FARID W HUSAINdan Keputusan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasartahun 2006 Nomor PL.00.03.2.3.2255 tentangPenetapan Penunjukan Langsung Pengadaan AlatKesehatan Penanangan
Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBB102310241025dan Keputusan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasartahun 2006 Nomor PL.00.03.2.3.2255 tentangPenetapan Penunjukan Langsung Pengadaan AlatKesehatan Penanangan Flu Burung (AvianInfluenza) Sisa Dana Dipa tahun 2006 yangditandatangani oelh RATNA DEWI UMAR dan SuratDirektur Bina Pelayanan Medik Dasar kepada PT.Rajawali Nusindo Nomor PL.00.03.2.3.2225 tanggal13 Oktober 2006 perihal Permintaan HargaPenawaran dan Surat Kepala Cabang
Nomor 2402 K/PID.SUS/2016BBBBBB1022102310241 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat Nomor:PL.00.03.2.3.2777, tanggal 31 Oktober 2006 perihalSPMK, Surat Nomor Surat NomorPL.00.03.1.3.2431 tanggal 11 Oktober 2006 perihalRekomendasi Penggunaan Sisa Dana DIPA tahun2006 yang ditandatangani oleh FARID W HUSAINdan Keputusan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasartahun 2006 Nomor PL.00.03.2.3.2255 tentangPenetapan Penunjukan Langsung Pengadaan AlatKesehatan Penanangan Flu Burung
260 — 68
alatkesehatan yang juga dihadiri oleh saksi dan Rudijanto Tanoesoedibyo;Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Rachmawati dengan RudiTanoesudibyo;Bahwa saksi kenal dengan Nuki Ashrun karena sering berada di kediamanSiti Fadilah dalam acaraacara yang dilakukan di rumah Siti Fadilah;Bahwa saksi tidak pernah melihat Nuki Ashrun datang ke kantorDepartemen Kesehatan;Bahwa dalam audiensi saat membicarakan acara draeger night, RudiTanoesoedibijo sempat menyampaikan penawaran tentang alat ventilatoruntuk penanangan
RATNA DEWI UMAR danSUWANTO yang dibiayai DIPA Murni 18.1 (satu) bendel Foto Copy Legalisir Surat Nomor: PL.00.03.2.3.2777,tanggal 31 Oktober 2006 perihal SPMK, Surat nomor Surat nomorPL.00.03.1.3.2431 tanggal 11 Oktober 2006 perihal RekomendasiPenggunaan Sisa Dana DIPA tahun 2006 yang ditandatangani olehFARID W HUSAIN dan Keputusan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar tahun 2006 nomorPL.00.03.2.3.2255 tentang Penetapan Penunjukan LangsungPengadaan Alat Kesehatan Penanangan
47 — 16
Atas dasar temuan sementaratersebut kemudian dibentuk Tim Penanangan Masalah (TPM) Kecamatan yang terdiriCamat, BKAD dan BPUPK;; e Bahwa setelah ditemukan adanya penyalahgunaan dana simpanpinjam sebagaimana hasil audit sementara sampai dengan tanggal 17Desember 2013 di UPK Kec.