Karimun di 4 Kecamatan.34) 1 ( satu ) rangkap asli bukti pembayaran bantuan transpotasi anak laut, pamong, orang tua siswa.35) 2 ( dua ) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran Pokja Rp 18.720.000 dan konsumsi pokja Rp 9.360.000. 36) 5 ( lima ) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran SPPD pencanangan.37) 38 ( tiga puluh delapan ) lembar kwitansi KelompoK kerja pendidikan layanan khusus kabupaten karimun yang telah ditanda tangani, atas nama Sdr. YAN ISKANDAR, SE, Sdr. M.

Pencanangan Prof. Dr. Wagiono Universitas KarimunAnggota Pencanangan Hadizon, SE dan 3 orang Universitas KarimunlainyaKoord. Penataandan Yusriati Yusuf, S.Pd, MM KemendikbudPenguatan Sekolah PLKHalaman 42 dari 172 Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK /2015/PN. TpgKoord. Penataan dan Annisa, S. Pd MasyarakatBahwa perbuatan DRS. H.

Namun saksi tidakhadir pada waktu pencanangan karena ada pekerjaan lain yang tidakbisa ditinggalkan. Lagipula saksi tidak lagi berkewajiban untuk hadirsaat pencanangan karena kedudukan saksi sebagai kordinatorpencanangan sudah digantikan oleh Badru Syarikan.

Wagiono selaku Kordinator hari pencanangan pendidikaninklusif juga mendapat pembayaran dari dana Bansos sebagaiberikut:1. Sebesar Rp.3.910.000,00,(Tiga juta sembilan ratus sepuluh riburupiah) sebagai Kordinator hari pencanangan sementara ProfWagiono tidak lagi sebagai Kordinator pencanangan karenatelah digantikan oleh saksi Drs. Badru Syarikan dan saksi Prof.Wagiono juga tidak hadir pada hari pencanangan tanggal 24Januari 2013;2.

Wagiono selakuKordinator hari pencangan pendidikan inklusif sebesarRp.3.910.000,00,(Tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaiKordinator hari pencanangan, padahal Prof Wagiono tidak lagi sebagaiKordinator pencanangan karena telah digantikan oleh saksi Drs. BadruSyarikan dan saksi Prof.

Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka kepada Perusahaan tersebutdapat diberikan Surat Pencadangan lIzin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) Hutan Produksi pada lokasi yang dimohon.Setelah menerima surat dari terdakwa Il tersebut maka terdakwa tanpamelakukan pengecekan mengenai peta pencanangan yang diajukan olehPT.

BAT dan terdakwa langsung mengeluarkan surat persetujuan BupatiBengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19 September 2001 tentangpersetujuaan pencanangan IUPHHK Hutan Produksi Alam atas nama PT.Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT Pencanangan IUPHHK yangdiajukan oleh PT.

BAT dan terdakwa langsung mengeluarkan suratpersetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Keh tanggal 19September 2001 tentang persetujuan pencanangan IUPHHK Hutan ProduksiAlam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PTPencanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT.

BAT dan terdakwa langsungmengeluarkan surat persetujuan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 522/0710/Kehtanggal 19 September 2001 tentang persetujuan pencanangan IUPHHK HutanProduksi Alam atas nama PT. Bentara Arga Timber, padahal seharusnya PT.Pencanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT.

Bentara Arga Timber, padahalseharusnya PT Pencanangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. BAT tersebutdiperiksa dan disahkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Inventarisasi danTata Guna Hutan.Selanjutnya H. MUSLIHAN DS, S.Sos, MM Bin WAGIMIN mengeluarkanHal. 20 dari 30 hal. Put.

Karimun di 4 Kecamatan.33) 1 ( satu ) rangkap asli bukti pembayaran bantuan transpotasi anak laut, pamong, orang tua siswa.34) 2 ( dua ) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran Pokja Rp 18.720.000 dan konsumsi pokja Rp 9.360.000. 35) 5 ( lima ) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran SPPD pencanangan.36) 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi KelompoK kerja pendidikan layanan khusus kabupaten karimun yang telah ditanda tangani, an. Sdr. Yan Iskandar, SE, Sdr. M. Idris Manalu, M.Pd, Sdr.

Pencanangan Prof. Dr. Wagiono UniversitasKarimun Anggota Pencanangan Hadizon, SE dan 3 orang Universitaslainya KarimunKoord. Penataan dan Yusriati Yusuf, S. Pd, MM KemendikbudPenguatan Sekolah PLKKoord. Penataan Annisa, S. Pd Masyarakat b.

Pencanangan Prof. Dr. Wagiono UniversitasKarimunAnggota Pencanangan Hadizon, SE dan 3 orang Universitaslainya KarimunKoord. Penataan dan Yusriati Yusuf, S. Pd, MM KemendikbudPenguatan Sekolah PLKKoord. Penataan Annisa, S.

HADIZONe Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Pencanangan padaPokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun berdasarkanSurat Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor: 102/OG16/2.0.0/X1I/2012 tanggal 22 Oktober 2012.e Bahwa sebagai anggota Pencanangan pendidikan InklusifKabupaten Karimun yang diketuai oleh Professor Wagionopada tanggal 2324 Januari 2013;e Bahwa sebagai anggota hari pencanangan pendidikan inklusifKabupaten Karimun saksi bertugas untuk membantuterlaksananya kegiatan pencanangan dan

Memberi masukan untuk acara pencanangan pendidikaninklusif;d.

SRI YUNIARTIuntuk kebutuhan biaya akomodasi 3 ( tiga ) orang di Lombok dalamrangka pencanangan pendidikan inklusif .e Rp. 5.000.000, Bendahara menyerahkan kepada Sdr. ABDUL LATIFuntuk transportasi berangkat ke Lombok.e Rp. 3.000.000, Bendahara serahkan kepada Sdr. ABDUL LATIFuntuk berangkat ke Jakarta untuk dalam rangka penyampaianpelaporan terakhir.22Fe Penyerahan uang dari Bendahara kepada Sdr. Abdul Latif dimintadalam rangka memberikan bantuan kepada SLB yang akan tampil diacara pencanangan.

SRIYUNIARTI untuk kebutuhan biaya akomodasi 3 ( tiga ) orang diLombok dalam rangka pencanangan pendidikan inklusif . Rp. 5.000.000, Bendahara menyerahkan kepada Sdr. ABDULLATIF untuk transportasi berangkat ke Lombok. Rp. 3.000.000, Bendahara serahkan kepada Sdr. ABDUL LATIFuntuk berangkat ke Jakarta untuk dalam rangka penyampaianpelaporan terakhir. Penyerahan uang dari Bendahara kepada Sdr. Abdul Latif dimintadalam rangka memberikan bantuan kepada SLB yang akan tampildi acara pencanangan.

SRIYUNIARTI untuk kebutuhan biaya akomodasi 3 ( tiga ) orang diLombok dalam rangka pencanangan pendidikan inklusif .eRp. 5.000.000, Bendahara menyerahkan kepada Sdr. ABDULLATIF untuk transportasi berangkat ke Lombok.eRp. 3.000.000, Bendahara serahkan kepada Sdr. ABDUL LATIFuntuk berangkat ke Jakarta untuk dalam rangka penyampaianpelaporan terakhir.ePenyerahan uang dari Bendahara kepada Sdr. Abdul Latif dimintadalam rangka memberikan bantuan kepada SLB yang akantampil di acara pencanangan.

Oleh karena itu,setiap daerah penerima diwajibkan untuk menyusun Grand Design untuk dijadikansebagai model penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah tersebut dan diwajibkanpula untuk mengadakan pencanangan pendidikan inklusif di daerah.

Wagiono selakuKordinator hari pencangan pendidikan inklusif juga mendapatpembayaran dari dana Bansos sebagai berikut:Sebesar Rp.3.910.000,00,(Tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaiKordinator hari pencanangan sementara Prof Wagiono tidak lagi sebagaiKordinator pencanangan karena telah digantikan oleh saksi Drs. Badru Syarikandan saksi Prof.

Dan SuratRekomendasi Pencanangan Areal UntukUsaha Perkebunan atas nama TergugatII Intervensi 1, diterbitkanGubernur RiauNo.522.31/Dishut/23.31, 21 November2006 salah satu objek dalam perkaraini.

Bahwa melihat materi SuratRekomendasi Pencanangan ArealUntuk Usaha Perkebunan atasnama Tergugat II Intervensi 1,diterbitkan oleh Gubernur RiauNo.522.23.31/Dishut/23.31, 21Nopember 2006. Adalah suratyang memohon persetujuan dariMenteri Kehutanan RI, hal iniberarti bahwa suratrekomendasi dimaksud masihharus memerlukan persetujuandari Pejabat Tata Usaha Negaralainnya. Yang mana dalam halini adalah Menteri KehutananRI ;b.

Bahwa melihat materi SuratRekomendasi Pencanangan ArealUntuk Usaha Perkebunan atas namaTergugat II Intervensi 1,diterbitkan oleh Gubernur RiauNo.522.23.31/ Dishut/23.31, 21Nopember 2006. Adalah surat yangmemohon persetujuan dari MenteriKehutanan RI. Hal ini berartibahwa surat rekomendasi dimaksud,masih harus memerlukanpersetujuan dari Pejabat TataUsaha Negara lainnya yang dalamhal ini adalah MenteriKehutanan =;b.

Bahwa karenanya telah terbukti24menurut hukum bahwa SuratRekomendasi Pencanangan ArealUntuk Usaha Perkebunanatas nama Tergugat II Intervensi 1, diterbitkan olehGubernur Riau No.522.23.31/ Dishut/23.31, 21Nopember 2006. Belum dan atau tidaklah BersifatFinal.

Bahwa dalil dikemukakan Penggugat padapoin tiga hinga poin enam adalah tidakberdasarkan hukum,~ karena pencabutanterhadap Rekomendasi Pencanangan ArealUsaha Perkebunan atas nama Tergugat IIIntervensi 1 yang diterbitkan GubernurRiau = No.522.23.31/ Dishut/23.31, 21Nopember 2006. Telah dibatalkanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruberdasarkan putusannya 27 Maret 2009Perkara No.48/G/2008/PTUNPbr. (Bukti 3TII Intervensi 1) ;6.

2011/PN.BKL dalam perkara Terdakwa RIDHO ALPHA KUSUMA alias RIDHO binMURYANTO ;Menimbang, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengandakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATU :Bahwa ia Terdakwa RIDHO ALPHA KUSUMA alias RIDHO bin MURYANTOselaku Manager PLN Ranting Kepahiang bersamasama dengan LINDAWATI aliasLINDAWATI binti ABU SURI (dalam berkas terpisah) selaku Supervisor SeksiPelayanan Pelanggan pada Ranting Kepahiang Cabang Bengkulu, pada bulanOktober 2010 atau setidaktidaknya selama pencanangan

Kepahiang atau PengadilanTindak Pidana Korupsi di Bengkulu yang masih berwenang mengadilinya. sebagaiPegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Yang Dengan MaksudMenguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, AtauDengan Menyalahgunakan Kekuasaannya Memaksa Seseorang MemberikanSesuatu, Membayar, Atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan, AtauUntuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada bulan Oktober 2010 ada Pencanangan

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa RIDHO ALPHA KUSUMA alias RIDHO bin MURYANTOselaku Manager PLN Ranting Kepahiang bersamasama dengan LINDAWATI aliasLINDAWATI binti ABU SURI (dalam berkas terpisah) selaku Supervisor SeksiPelayanan Pelanggan pada Ranting Kepahiang Cabang Bengkulu, pada BulanOktober 2010 atau setidaktidaknya selama pencanangan

setidaktidaknya di tempat lain dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang atauPengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bengkulu) yang masih berwenangmengadilinya. sebagai Pegawai Negeri Atau Orang Selain Pegawai Negeri YangDiberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Secara Terus Menerus Atau UntukSementara Waktu, Dengan Sengaja Memalsu BukuBuku Atau DaftarDaftarYang Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasr perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Bulan Oktober 2010 ada Pencanangan

., bin Yazul selaku Anggota Pokja Bagian Pencanangan dan MuhammadSuhatsyah, S.T., bin H.

Pencanangan Prof. Dr. Wagiono Universitas KarimunAnggota Pencanangan Hadizon, S.E. dan 3 orang Universitas KarimunlainyaKoord. Penataan dan Yusriati Yusuf, S. Pd, MM KemendikbudPenguatan Sekolah PLKKoord. Penataan Annisa, S.

Pencanangan Prof. Dr. Wagiono Universitas KarimunHal. 34 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016Anggota Pencanangan Hadizon, S.E. dan 3 orang Universitas KarimunlainyaKoord. Penataan dan Yusriati Yusuf, S. Pd, MM KemendikbudPenguatan Sekolah PLKKoord. Penataan Annisa, S.

Oleh karena itu,setiap daerah penerima diwajibkan untuk menyusun Grand Design untukdijadikan sebagai model penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah tersebutdan diwajibkan pula untuk mengadakan pencanangan pendidikan inklusif didaerah.

Saksisaksi Sri Yuniarti, Harnoto, Hendri dan saksi Adjie Sayekti yang ikutmenghadiri hari pencanangan pendidikan inklusif Kabupaten Karimun padatanggal 24 Januari 2013 yang memperoleh biaya tiket perjalanan pesawatpulang pergi JakartaTanjung Balai Karimun berikut akomodasi dan jugaHal. 103 dari 113 hal.

STK mendapat bagian tanah sawah Persil No. 21 S Il seluas 84 ru.dan pembagian harta waris tersebut telah dibuatkan surat perjanjianmasingmasing tanggal 12 Maret 2010 dan ditanda tangani oleh para pihak danpara saksi yang adalah Pamong / Perangkat Desa setempat dan telah ditindaklanjuti dengan pengukuran dan pencanangan tanda batas pada bagian masingmasing, sehingga pembagian harta waris tersebut harusiah dinyatakan syah.5.

Fungsionaris Adat Suku Dhawe selaku Pemilik/Pemegang hakTanah Ulayat Suku Dhawe kepada Pemerintah KabupatenNgada/Tergugat Tahun 1994 seluas 10 Ha berdasarkan SuratPenyerahan Lokasi Untuk Pembangunan Rencana Umum Tata RuangKota (RUTRK) dan Melepaskan Hak Atas Tanah Untuk PembangunanSarana Umum Utilitas Kota tanggal 31 Oktober 1994, yang dikukuhkandengan Berita Acara Pengukuhan Secara AdatAtas Penyerahan TanahOleh Para Ketua Suku Bersama Seluruh Anggotanya KepadaPemerintah Daerah Tingkat Il Ngada Dan Pencanangan

Hak dari Funsionaris Adat SukuDhawe selaku penguasa /pemegang hak tanah suku Dhawe pada tahun1994 kepada Pemmerintah Kabupaten Ngada yang dilakukan dengan itikadbaik yakni telah dilakukan penyerahan/pelepasan hak secara adat adalahsah dan berkuatan hukum, sesuai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak AtasTanah tanggal 31 Oktober 1994 yang dituangkan dalam Berita AcaraPengukuhan Secara Adat Atas Penyerahan Tanah Oleh Para Ketua SukuBersama seluruh Anggotanya Kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il NgadaDan Pencanangan

dapat Diterima (niet ontvankelijkB.1.verklaard).DALAM POKOK PERKARAMenyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnyaMenghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalamperkara ini.Menyatakan hukum bahwa Penyerahan /Pelepasan Ha katas tanah dariSuku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada tanggal 31Oktober 1994, Berita Acara Pengukuhan Secara Adat Atas PenyerahanTanah Oleh Para Ketua Suku Bersama seluruh Anggotanya KepadaPemerintah Daerah Tingkat Il Ngada Dan Pencanangan

Menyatakan hukum bahwa Penyerahan /Pelepasan Ha atas tanah dariSuku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada tanggal 31Oktober 1994, Berita Acara Pengukuhan Secara Adat Atas PenyerahanTanah Oleh Para Ketua Suku Bersama seluruh Anggotanya KepadaPemerintah Daerah Tingkat Il Ngada Dan Pencanangan PemindahanlbuKota Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngada ada tanggal 18 Juni 1996 danKeputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Ngada Nomor : 26 Tahun1995 Tentang Penguasaan dan Penggunaan Tanah Suku YangDiserahkan

Fotokopi, Berita Acara Pengukuhan secara adat atas penyerahan tanahHalaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bjw10.11.oleh Para Ketua Suku bersama seluruh anggotanya kepada PemerintahDaerah Tingkat Il Ngada dan Pencanangan Pemindahan IlbukotaKabupaten Daerah Tingkat II Ngada tanggal 18 Juni 1996, sesuai denganfotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda T.III2;Fotokopi, Sertifikat Hak Pakai No. 00038 atas nama pemegang hak,Pemerintah Kabupaten Nagekeo dengan Surat

Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil di seluruh wilayah Republik ini baru memulai melaksanakan penertibanpencatatan perkawinan dan kelahiran anak dengan menggelar pelayanansidang terpadu, sementara disisi lain para Pemohon tidak mempunyai alasanyang kuat untuk segera melangsungkan perkawinan tanpa menghiraukanketentuan sebagaimana tersebut diatas, dengan tanpa mencatatkanperkawinan mereka;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan

No.0722/Pdt.P/2016/PA.Mpw.Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan yang sedang dihembuskan selama olehpemerintah dewsa ini sebagaimana disebutkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tersebut akan semakin jauh dari harapan, dan akansemakin banyak pasangan suami isteri yang perkawinannya akan menjaditidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidakmempunyai

para Pemohondengan tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tanpaalasan yang dibenarkan atau diterima oleh peraturan perundangundangansehingga Pengadilan menilai para Pemohon tidak mempunyai alasan yangHal.5 dari 8.Pen.No.52/Padt.P/2017/PA.Mpw.kuat untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpedoman pada ketentuansebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan

Menimbang, bahwa langkah yang dilakukan oleh para Pemohondengan tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 2 ayat ( 2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tanpaalasan yang dibenarkan atau diterima oleh peraturan perundangundangansehingga Pengadilan menilai para Pemohon tidak mempunyai alasan yangkuat untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpedoman padaketentuansebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan

Kantor Urusan Agama, dan Dinas lKependudukan danPencatatan Sipil di seluruh wilayah Republik ini baru memulai melaksanakanpenertiban pencatatan perkawinan dan kelahiran anak dengan menggelarpelayanan sidang terpadu, sementara disisi lain para Pemohon tidakmempunyai alasan yang kuat untuk segera melangsungkan perkawinan tanpamenghiraukan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dengan tanpamencatatkan perkawinan mereka;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan

para Pemohondengan tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tanpaalasan yang dibenarkan atau diterima oleh peraturan perundangundangansehingga Pengadilan menilai para Pemohon tidak mempunyai alasan yangHal.5 dari 8.Pen.No.58/Padt.P/2017/PA.Mpw.kuat untuk melangsungkan perkawinan tanopa berpedoman pada ketentuansebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan

Menimbang, bahwa langkah yang dilakukan oleh para Pemohondengan tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, tanpa alasan yang dibenarkan atau diterima oleh peraturanperundangundangan sehingga Pengadilan menilai para Pemohon tidakmempunyai alasan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan tanpaberpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atasdibiarkan, maka semangat pencanangan

JOHANIS CHRISTOFEL MELLA, M.Si. mendapat undangan dariGubernur NTT untuk menghadiri Pencanangan Kegiatan Gerhan (GerakanRehabilitast Hutan) di Kupang maka Terdakwa memerintahkan saksi Drs.PIETER R. LOBO, M.Si.

JOHANIS CHRISTOFEL MELLA, M.Si. mendapat undangan dariGubernur NTT untuk menghadiri Pencanangan Kegiatan Gerhan (GerakanRehabilitast Hutan) di Kupang maka Terdakwa memerintahkan saksi Drs.PIETER R. LOBO, M.Si. (Wakil Bupati Timor Tengah Selatan) untuk mewakiliTerdakwa melakukan sosialisasi dan peresmian penebangan kayu jati di dalamkawasan Hutan Negara dengan fungsi sebagai Hutan Produksi Tetap, yangHal. 11 dari 52 hal. Put. No. 1561 K/Pid.

Sus/2011untuk menghadiri Pencanangan Kegiatan Gerhan (Gerakan RehabilitasiHutan) di Kupang ;Setelah dilakukan sosialisasi dan peresmian penebangan kayu jati olehsaksi Drs. PIETER R. LOBO, M.Si.

JOHANISCHRISTOFEL MELLA, M.Si. mendapat undangan dari Gubernur NTTuntuk menghadiri Pencanangan Kegiatan Gerhan (Gerakan RehabilitasiHutan) di Kupang ;Setelah dilakukan sosialisasi dan peresmian penebangan kayu jati olehsaksi Drs. PIETER R. LOBO, M.Si.

Replik tersebut Tergugat Il menyatakan tidakmengajukan duplik tetapi menyatakan tetap pada Jawabannya ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan, Penggugat telahmengajukan bukti surat sebagai berikut:1.Fotokopi dari foto kopi , Berita acara Kesepakatan antara Pemilik TanahAdat Desa Nolokla dengan Pemerintah Daerah Tingkat Irian Jaya tentangpembebasan tanah adat seluas 200 Ha (dua ratus hektar) didalamyaterdapat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat Irian Jaya nomor 36tahun 1992 tentang pencanangan

Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat IrianJaya nomor 36 tahun 1992 tentang pencanangan dan pembebasan tanah diDesa Nolokla Kecamatan Sentani kabupaten Daerah Tingkat Il Jayapurauntuk lokasi Bumi Perkemahan Pramuka nomor 30 tahun 1992 tanggal 26Februari 1992, , bukti T.I1;2. Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentangpembentukan Panitia Peninjauan Lokasi Tanah Buper Waena nomor 84tahun 2008 tanggal 25 Juli 2008, bukti T.I2;3.

Agama sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan tidak melakukan pencatatanperkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat ( 2 )UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa alasan yang dibenarkan atauditerima oleh peraturan perundangundangan sehingga Pengadilan menilaipara Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melangsungkanperkawinan tanoa berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan

para Pemohondengan tidak melakukan pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tanpaHal.5 dari 8.Pen.No.260/Pdt.P/2018/PA.Mpw.alasan yang dibenarkan atau diterima oleh peraturan perundangundangansehingga Majelis menilai para Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuatuntuk melangsungkan pernikahan tanoa berpedoman pada ketentuansebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan,maka semangat pencanangan