Menyatakan Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA yang identitasnyasebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukantindak pidana Pencucian Uang secara bersamasama dan berlanjut,sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dalam Pasal 6 ayat 1 huruf aUndangUndang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang joPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;2.

Bahwa, PEMOHON PK telah diputus bersalah dalam putusan Judex Factiyang diperkuat Judex Juris, karena telah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke KUHP joPasal 64 Ayat (1) KUHP, adapun dasar pemenuhan unsur tindak pidanaTerdakwa/PEMOHON PK, sebagaimana pertimbangan putusan MajelisJudex Factie Pengadilan Negeri Jakarta

No. 38 PK/Pid.Sus/2015Bahwa, unsur pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentangperubahan atas UU No 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang yangterpenuhi pada pokoknya adalah: Unsur "menerima atau mengusai" sejumlah uang, yang diterima melaluicara Transfer dari suami TERDAKWA/PEMOHON PK melalui rekeningBank BCA Cabang Alam Sutera No 6040123600 atas namaTerdakwa/PEMOHON PK.

No. 38 PK/Pid.Sus/2015Terdakwa/PEMOHON PK tidak pernah menerima uang hasil kejahatan yangdikirimkan oleh HARY AGUS TUMEWU, apalagi menikmati uang hasilkejahatan suaminya;DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN JUDEX FACTI YANG DIKUATKAN OLEHJUDEX JURIS ATAS TERBUKTINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGYANG DILAKUKAN TERDAKWA/PEMOHON PK DENGAN CARAMENERIMA PENGIRIMAN DAN MENEMPATKAN DALAMPENGUASAAANYA PADA SEBUAH REKENING BANK UANG HASILKEJAHATAN.

TENTANG PENERAPAN PASAL 64 AYAT (1) HURUF a UU NO 25TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 15 TAHUN 2002TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGBahwa, tindakan Terdakwa/PEMOHON PK dikaitkan dengan TindakPidana Pencucian Uang atas hasil kejahatan suaminya HARY AGUSTUMEWU yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuanPasal 30 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Adapun pemenuhan unsur dari tindakan Terdakwa

(((satu) unit Televisi Flat merk LG 32 inchi.())))))satu) unit Dispenser merk Sanken.15.1 (satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu) buahgalon.16.1 (Satu) unit Kulkas merk Uchida.17.1 (satu) unit Kulkas Box merk Sharp.18.1 (satu) unit Magic Com merk Young Ma.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAU :Bahwa Terdakwa LENNI

((satu)(satu)(satu)(satu)(satu)(satu).1 (satu) unit Dispenser merk Sanken.15.1 (satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu) buahgalon.16.1 (satu) unit Kulkas merk Uchida.17.1 (satu) unit Kulkas Box merk Sharp.18.1 (satu) unit Magic Com merk Young Ma.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 4 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan

Manalu telah secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan DanPencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPdan Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang PencegahanDan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1)KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lenni Damayanti br.

Manalusendiri dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan lain merupakanupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No. 8Tahun 2010;e Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur Pasal 378KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan PemberatasanTindak Pidana Pencucian Uangjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari

Mahkamah Agung akan mengadilisendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawahini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupundalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian

RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan tindak pidana Pencucian uang secara bersama-sama ------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan AlternatifKedua dan tindak pidana pencucian uang secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PHILIP HARTANTOalias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2.

RACHMATKURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuansecara bersamasama dan tindak pidana Pencucian uangsecara bersamasama "2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PHILIP HARTANTOalias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2.

mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawakeluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau) menyamarkan asal usul harta kekayaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU NO. 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

;Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun1998, Tentang Perbankan, pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndangNomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan ;MENGADILI:MenerKejaksaanMeng2016 Nontersebut ;MenetapkMembpengadilardua ribu ruDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Karena Terdakwa tidak sependapat itulah laluTerdakwa mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksanya kembali, jadi bukan kemudian dikesampingkan begitu saja dengan19alasan yang tidak berdasar ;Antara lain, halhal yang perlu mendapatkan pertimbangan hukum kembali adalah :Penerapan Undangundang No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uangbagi Terdakwa yang notabene didakwa melakukan tindak pidana sebelumUndangundang tersebut berlaku secara efektif.

Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaanperkara tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungankhusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakandiri, jiwa dan atau hartanya, termasuk keluarganya ;25Bukti pelanggaran Judex Factie ke 3.Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, Lukman Hakim, jumlah orang yangmemberikan kesaksian mencapai 9 (sembilan) orang.

Pelanggaran terhadapPasal 42 ayat (1) tersebut adalah karena tidak satupun orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan perkara pencucian uang tersebutmendapatkan perlindungan khusus dari negara dan atau Majelis Hakim,padahal ketentuan Pasal tersebut hukumnya adalah wajib dilaksanakan.

Inilah bukti untuk kesekian kalinya terjadi pelanggaranterhadap Undangundang yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalammemeriksa perkara tindak pidana pencucian uang dengan Terdakwa, Lukman Hakim ;Bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang harnsterlebih dahulu melalui mekanisme Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) ;PPATK merupakan Lembaga Independen yang dibentuk dengan tujuan dandalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang sebagaimana diamanatkan

Fakta inilah yang menyentuh rasa keadilan dankebenaran yang harus diluruskan oleh Mahkamah Agung sebagai lembagaperadilan yang tertinggi dan terakhir ;Fakta terjadinya paling tidak terdapat 5 (ima) pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undangundang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, makatidak ada alasan lain, dan tidak ada dasar hukumnya untuk tetap mempertahankan putusan Judex Factie.

Sus/2019ATAUDakwaan KeduaATAUDakwaan Ketigatentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian UangJuncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003tentang Perubahan

Atas UndangUndang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian UangJuncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Bandung tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa HERMAN alias ALENG alias ALEXANDERSINAGA bin KHO KIM TJUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimanadalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 3 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;2.

Menyatakan Terdakwa HERMAN alias ALENG alias ALEXANDERSINAGA bin KO KIM TJUAN tersebut di atas , terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang,sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Sus/2019Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 95 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa pada awal Januari 2014 Terdakwa menemui Saksi SYAFRUDIN diRumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang beralamat di Jalan SuiRaya Dalam KM 1,3 Pontianak, kemudian Terdakwa memberitahukankepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa habis diperiksa di BareskrimPolri sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian

No. 2342 K/Pid.Sus/2015pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adapun perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awal Januari 2014 Terdakwa menemui Saksi SYAFRUDIN diRumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang beralamat di Jalan SuiRaya Dalam KM 1,3 Pontianak, kemudian Terdakwa memberitahukankepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa habis diperiksa di BareskrimPolri sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dimanaSaksi SYAFRUDIN sebagai

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 didasarkan pada kesalahan dalam menerapkan dan menafsirkanHukum Pembuktian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkansecara objektif faktafakta yang terungkap di dalam persidangan yaituketerangan Saksi H.

SYAFRUDIN di Mabes Polri masih belumtahap penyelidikan dan belum tentu terbukti bersalah melakukan tindakpidana pencucian uang sebelum mempunyai putusan yang berkekuatanhukum tetap ;2.

SYAFRUDIN telah menyetujui perihal itikad baik dari Terdakwatersebut (Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan terlampir dalam berkas) ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan judexfacti Pengadilan Negeri Pontianak yang dengan begitu saja dinyatakandikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakanTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 adalah didasarkanpada pertimbangan Hakim

Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidakmenyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ELIS ROKANI, sdr NIKE untuk usahaalat berat, dan dalam fakta hukum persidangan tidak ada niat Terdakwa untuktujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, tidakterpenuhi karena saksi korban sudah diberitahu sebelumnya oleh Terdakwa.Sehingga ketentuan tindak pidana pencucian uang Pasal 3 UndangUndang No.8Tahun 2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan

MH., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP yangdibuat oleh Penyidik ; Bahwa benar ahli adalah seorang Dosen yang bergelar Doktor di bidangTindak Pidana Pencucian Uang dan merupakan Doktor Tindak PidanaPencucian uang pertama di Indonesia ; Bahwa benar terhadap polapola pencucian uang, disepakati bahwatindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai berikut :a.

Tahapan integrasi inimerupakan tahapan terakhir dari proses pencucian uang yanglengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembalike dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Permufakatan Jahat adalah persekongkolanantara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindakpidana pencucian uang.Menerima atau menguasai : Menerima adalah memperoleh ataumendapatkan.

uang.Dalam teori tindak pidana pencucian uang sebetulnya pelaku adalahbarang siapa yang menikmati hasil kejahatan (enjoy his fruit of crime),maka untuk pelaku aktif yang terlibat langsung dengan tindak pidanaasal dan kemudian terlibat pencucian uangnya harus disangkakan /didakwakan kepadanya dua kejahatan sekaligus yaitu kejahatan asal(bisa lebih dari satu kejahatan) dan kejahatan TPPUnya yang justrumenempati posisi sebagai kejahatan lanjutan (follow up crime).

Dalam teori hukumtindak pidana pencucian uang pelaku pasif disebut (abbetor) yang dalamhal ini sesuai dengan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.