WEE LEONG SENG, sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 UURI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (TKI) Di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;2. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa 1. JENNY als JENNY dan Terdakwa 2.

Selanjutnya terhadap para terdakwa berikutKuswandi dan Christiana binti Suparjo beserta barang bukti dibawa untuk diserahkan kePolresta Tanjung Pinang guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat(1) huruf a jo Pasal 4 UURI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja (TKI) Di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1)SUBSIDAIR :Bahwa mereka terdakwa I. JENNY als JENNY dan terdakwa I.

Selanjutnya terhadap para terdakwa berikutKuswandi dan Christiana binti Suparjo beserta barang bukti dibawa untuk diserahkan kePolresta Tanjung Pinang guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat(1) jo Pasal 51 jo Pasal 68 UURI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja (TKI) Di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1)LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa mereka terdakwa I.

Perjanjian Penempatan Kerja;i. Perjanjian Kerja;j.

KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri);Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 68 Ayat (1) No. 39 Tahun 2004 menyatakanbahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengistruksikan TKI yang diberangkatkanke luar negeri dalam Program Asuransi;Menimbang, bahwa unsur pokok dalam pasal ini adalah Program Asuransi yangharus diikuti oleh TKI dan Pelaksana Penempatan TKI swasta wajib mengistruksikan masalahini dan selanjutnya jenis asuransi tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;Menimbang, bahwa

WEELEONG SENG, sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 102ayat (1) huruf a jo Pasal 4 UURI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja (TKI) Di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;2. Membebaskan terdakwaterdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa 1. JENNY als JENNY dan Terdakwa 2.

SITI JULAEHA binti MUSIMIN (alm), pada hari Sabtutanggal 14 Maret 2009 sekira jam 13.00 Wib = atausetidak tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun2009 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun2009, bertempat di terminal II E Keberangkatan BandaraSoekarno Hatta atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, menempatkan warga negara Indonesiauntuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 UU tentang Penempatan dan

SoekarnoHatta guna pengusutan lebih lanjut.Berdasarkan keterangan saksi Drs.SAMSURI selaku ahlimenerangkan untuk dapat ditempatkan di Luar Negericalon TKI harus memiliki dokumen berupa Kartu Tandapenduduk, ijazah terakhir, akte kelahiran atau suratketerangan kenal lahir, surat keterangan status kawinbagi yang telah menikah, izin dari suami/isteri, orangtua atau wali, sertifiket kompetensi kerja, suratketerangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaankesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja,perjanjian penempatan

yang terungkap dipersidangan,terungkap bahwa terdakwa ALI AKBAR telah menyanggupiuntuk memberangkatkan TKI ke Abu Dhabi denganmengantarkannya ke Bandara Soekarno Hatta :Oleh karena itu jaksa Penuntut Umum mohon supayaPengadilan Tinggi Banten menerima permohonan bandingnya,dan menyatakan terdakwa Ali Akbar telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di LuarNegeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang Undangtentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri yakni orang perseorangan11dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja9di Luar Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 102 hurufa Undang Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dendaRp.2.000.000.000, (dua milyard rupiah), Subsidiair 6(enam) bulan kurungan, dengan dikurangi selama

yangdijatuhkan ; + e eee eee eee Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaantingkat banding Terdakwa yang di pidana itu berada dalamtahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP,Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwatetap ditahan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkaraakan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan . ocr ee Memperhatikan pasal 103 huruf f Undang Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan

gaji sebesar NT 15480 ;Negara Macoa akan menerima gaji $$ MOB 2900 potonganselama 8 (delapan) bulan dan selamapotongan Calon TKI akan menerima gaji $ MOB400 ;keuntungan yang ter dakwa peroleh untuk setiappemberangkatan Calon TKI ke Negara tujuan yaituNegara Hongkong $ HO 11.500 ;Negara Singapura SIN $ 2.000 ;Negara Taiwan $ NT 40.000 ;Negara Macoa $ MOB 10.500 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 huruf a dan d UURI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan

Oleh karena itu, maka terdakwa PitoyoSudharmono, SE, bin Lazim beserta dengan barang buktinyadiamankan di Polres Metro Bandara Soekarno Hatta untukmempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 102 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan (Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri ;ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa Pitoyo Sudharmono, SE.

Olehkarena itu, maka terdakwa Pitoyo Sudharmono, SE, bin Lazimbeserta dengan barang buktinya diamankan di Polres MetroBandara Soekarno Hatta untuk mempertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 103 ayat (1) huruf f UndangUndang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri ;ATAUKETIGA :Bahwa ia terdakwa Pitoyo Sudharmono, SE.

Oleh karena itu, makaterdakwa Pitoyo Sudharmono, SE, bin Lazim beserta denganbarang buktinya diamankan di Polres Metro Bandara SoekarnoHatta untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannyaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 104 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar NegeriaIll. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan padahari Rabu tanggal 28 Januari 2009 NO. REG.

PERK : PDM1075/12/2008, yang pada pokoknya~ sebagai berikut1.Menyatakan terdakwa Pitoyo Sudharmono, SE, bin Lazimtelah terbukti secara sah dan= meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang menempatkan warga negaraIndonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 sesuai Dakwaan Pertama : Pasal102 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri.

ODrai Alkatiri,Sudariyanto bin Suwarno, Wawan Haryanto bin Junaedi dan HarunAlrosyid untuk bekerja di perkebunan di negara Spanyol dandokumen yang menyertai keberangkatan berupa paspor,' visa,tiket, fiskal dan dilengkapi pula dokumen seminar dari Arles1 (satu) buah .............20Perancis untuk saksi Harun Alrosyid =;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yangbersesuaian dengan keterangan terdakwa tersebut, PengadilanTingkat Banding, berkesimpulan bahwa penempatan saksi saksiHansen Rahardjo

Abdul Jamal juga menguasai dan menempati sertamendirikan bangunan rumah tembok permanen diatas tanah seluas kurang lebih 2006 Bahwa oleh karena penguasaan dan penempatan serta pendirian bangunan rumahrumah oleh para Tergugat tersebut tanpa setahu dan seijin alm. Bpk. Abdul Jamal(suami dan orang tua para Penggugat) maka secara hukum para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum;7.

Bahwa penguasaan dan penempatan serta pendirian bangunan rumahrumah diatassebagian tanah seluas kurang lebih 1000 m2 oleh para Tergugat tanpa setahu dan seijinalm. Bpk.

saat mendirikan rumah di pekarangan tersebut Tergugat LI,III,V dan Vtidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Bapak Abdul Jamal, hal tersebutdikarenakan tanah pekarangan yang dulu milik bapak Abdul Jamal tersebut ( terletakdi Candi Dukuh , Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman ) telahdibeli oleh Tergugat I dari Bapak Abdul Jamal sehingga untuk tinggal danmendirikan rumah Tergugat I,I,UL,IV,V tidak memerlukan ijin lagi dari Bapak AbdulJamal.147 Bahwa tidak benar jika penguasaan penempatan

Menyatakan Terdakwa ERWANDI KIMSIONG Anak ATONG Terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan menempatkanwarga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana telah diaturdalam pasal Pasal 102 ayat (1) huruf a Undangundang RI No. 39 Tahun 2004tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPdalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;2.

No. 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidakselesainya pelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknyasendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa berawal pada saat terdakwa datang kerumah sdri. NUNUNGANGGRAWNI, Sdr. RIDWAN SETIAWAN Als IWAN dan sdr.

KIONG untuk membawa warga NegaraIndonesia ke Malaysia untuk dipekerjakan di Negara Malaysia dan jika berhasilmembawa warga Negara Indonesia untuk dipekerjakan maka terdakwa akanmendapatkan upah adalah RM 1000 (seribu ringgit Malaysia)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri telah diatur bahwa Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negaraIndonesia untuk bekerja di luar negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal Pasal 4UndangUndang RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah diatur bahwa Menempatkan warganegara Indonesia dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasiatau mengangkut atau memberangkatkan warga negara

Dengan demikian hukumanterhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) huruf a UU RINo. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri diatur juga pidana denda yang mana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah)Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang pekerja swasta yang jikadidasarkan pada asas kepatutan

HIDAYAH INSAN PEKERJA menjadi Caton TKI dengantidak memenuhi persyaratan bahwa saksi Eka bintiAbdurrohman Aswah masih berusia 17 (tujuh belas) tahundengan cara memalsukan identitas yaitu tanggal lahir saksiEka binti Abdurrohman Aswah sehingga perbuatan terdakwabertentangan dengan pasal 35 : "bahwa perekrutan calon TKIoleh pelaksana penempatan TKI Swasta wajib dilakukanterhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan berusiasekurangkurangnya 18 (delapan belas) tahun ;were eee Perbuatan Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal15 Maret 2011 Nomor : 80/Pid.B/2011/PN.Tng, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dapatditerima ; Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenangmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa NURUDINbin ABDUL ROHVAN ; Memerintahkan untuk mengembalikan

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATANTENAGA KERJA LUAR NEGERI DEPARTEMEN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ; ABDUL MADJID

ASOSIASI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJAINDONESIA (AP2TKI) vs KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA,

No. 15 P/HUM/2012mengumpulkan modal, hak untuk berkembang, dan hak untuk meningkatkankwalitas hidup.Ancaman lebih nyata adalah upaya menghilangkan peran PPTKIS untukmelakukan salah satu fungsi penempatan oleh Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berupa perekrutan.

Memotongproses rekrutmen oleh PPTKIS dan menggantikan proses rekrut oleh lembagabentukan BNP2TKI menjadi bukti bahwa BNP2TKI telah melakukan upayapengambilalinan hak sebagaimana telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004Pasal 10; Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari a. Swasta, b.Pelaksana Penempatan TKI Swasta.Hal. 5 dari 27 hal. Put.

Bahwa ketentuan tentang Balai Pelayanan Penempatan dan PerlindunganTKI yang diatur dalam UU RI No. 39 Tahun 2004 tersebut, dipertegaskembali dengan Peraturan President RI No 81 Tahun 2006 tentang BadanNasional Penempatan dan Perlindungan TKI Pasal 23 :Ayat (1) Untuk kelancaran pelaksanaan , pelayanan, dan penempatan TKIdi bentuk balai pelayan, Penempatan dan Perlindungan TKI diibukota provinsi dan / atau tempat pemberangkatan TKI yangdiangap perlu.Ayat (2) : Balai pelayanan penempatan dan perlindungan

Pelaksana Penempatan TKI SwastaBahwa Penempatan TKI sebagaimana dinyatakan dalam PermenakertransNo. PER16/MEN/VIII/2009 meliputi proses perekrutan, pengurusandokumen. penyelenggaraan Diklat dan penampungan, persiapanpemberangkatan, pemberangkatan ke negara tujuan dan pemulangannya.Maka yang dimaksud dengan penempatan yang dilaksanakan oleh PPTKIStertuang dengan jelas didalamnya meliputi proses perekrutan sehingga tidakada larangan oleh siapapun bagi PPTKIS untuk melakukan perekrutan.

hukum NegaraIndonesia, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan secara tegastujuan didirikannya lembaga Pemohon, berdasarkan Pasal 4 dalam Aktapendiriannya, menyatakan: Menghimpun dan mempersatukan Para pekerjapelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia guna mewujudkan rasa setiakawan dan persaudaraan antar sesama para pelaksana penempatan tenagakerja Indonesia.

No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (5) lima bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 3.

Nomor13 Tahun 2012,tanggal 31 Mei 2012 tentang perpanjangan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesi pada PT. ANTOBINTAN PERMAI dan Berkas Salinan Akta Pendirian Cabang danKuasa Nomor : 10 Tanggal 16 April 2015 yang diterbitkan NotarisBENNY LESMANA, SH,MM alamat Komplek Mahkota Mas Blok A/ 42JI.MH.Thamrin Cikokol Tangerang1511 7. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bukanpetugas resmi dari pihak PT. ANTO BINTAN PERMAI karena seluruhkaryawan PT.

bulan Maret 2010 yang jikamengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009, Saksibertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan PenempatanTenaga Kerja yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan terhadapmasyarakat dan pencari kerja, pelayanan terhadap tenaga kerja asing,pembinaan terhadap bursa kerja khusus yang ada di SekolahMenengah Kejuruan, pembinaan terhadap tenaga kerja sarjana,pengurangan pengangguran, memfasilitasi perluasan kerja.Bahwa secara khusus tugas dan fungsi dari Seksi Penempatan

MULADATU ASTRO (ASTRO TRAVEL) ; DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI), 3. PT. AVIANCA MULIATAMA, dkk

Bahwa Objek Gugatan ini adalah Surat Deputi Bidang PenempatanBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia (BNP2TKI) Nomor B.0590/PENPPP/VV2015 tertanggal 30Juni 2015 perihal Pemberitahuan Tiketing Keberangkatan TKI Korea; 2.

Patih Indo Permai; Bahwa kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan dan mohonkonfrimasi pada tanggal 26 Juni 2015 kepada pihak Tergugat; Bahwa sebagai respon atas Surat keberatan pertama danpermohonan konfirmasi yang disampaikan oleh Penggugat Tersebut,Tergugat malah kemudian mengeluarkan surat resmi yaitu SuratDeputiBidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor B.0590/PENPPP/VV2015tertanggal80 Juni 2015 perihalPemberitahuan Tiketing KeberangkatanTKI

Patih Indo Permai yang ditandatangani olehDirektur Penempatan Pemerintah pada Badan Nasional penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); Bahwa kemudian atas surat tersebut Penggugat mengajukan suratkeberatan/sanggahan tertanggal 03 Juli 2015; Bahwa atas surat sanggahan tersebut pihak Tergugat tidakmenyampaikan balasan apapun dan tidak mencabut Surat DeputiBidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor B.0590/PENPPP/VV2015tertanggal

Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor B.0590/PENPPP/VV2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihal Pemberitahuan TiketingKeberangkatan TKI Korea (objek sengketa) tersebut yang menunjukP.T.

OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONGKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL16.re18.Bahwa, penerbitan Surat Deputi Bidang Penempatan Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)Nomor B.0590/PENPPP/VV/2015 tertanggal 30 Juni 2015 perihalPemberitahuan Tiketing Keberangkatan TKI Korea yang menetapkandan memutuskan menunjuk P.T. Avianca Muliatama Tour and Traveldan P.T.

TONI LAYITNO VS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTKI, DKK

PUTUSANNomor 884 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:TONI LAYITNO, bertempat tinggal di Blok Kebon RanduRT 06, RW 01, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;Pemohon Peninjauan Kembali juga Termohon PeninjauanKembali Il dahulu Penggugat;LawanBADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTKI, berkedudukan di Jalan M.T.

Haryono, Kav. 52, GedungA, Lantai Il, Jakarta, yang diwakili oleh Nusron Wahid selakuKepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini memberi kuasakepada Dinna Dwi Pangestuti, S.H., M.H., KasubbagBantuan Hukum BNP2TKI, dan kawankawan, berkantor diJalan M.T. Haryono, Kav. 52, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali juga Pemohon PeninjauanKembali Il dahulu Tergugat III;Dan:1. PT.

Menyatakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja di Luar Negeri telah menjalankan Tugas sesuai dengan Pasal95 (2) huruf b nomor 3 dan nomor 7 UndangUndang RepublikIndonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri:4.

kerjadan upah lembur yang belum dibayar, sedangkan kerugiankerugian laintidak dapat dikabulkan;Bahwa putusan judex facti dan judex juris perihal besarnya ganti rugiyang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sudah tepat danbenar:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : TONI LAYITNO dan Pemohon Peninjauan Kembali Il: BADANNASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : TON LAYITNO dan Pemohon Peninjauan Kembali Il: BADANNASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI tersebut:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan II untuk membayarbiaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

DWIYONO SOEYONO, dkk;KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebutdengan KTKLN adalah kartu identitas b agi TKI yang memenuhipersyaratan dan prosedur untuk b ekerja di luar negeri ;Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tanaga KerjaIndonesia Di Luar Negeri, diatur bahwa :Pasal 95(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsipelaksanaan kebijakan di bidang penempatan danperlindungan TKI

Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secaratertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah NegaraPengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di Negaratujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (1) ;Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor 140/G/2014/PTUNJKTb.

;Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah.Pasal 327aoopDirektorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan terdiri dari:a.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia di Luar Negeri, diatur bahwa:Pasal 95(3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKIseb agaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsipelaksanaan kebijakan di bidang penempatan danHalaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor 140/G/2014/PTUNJKTCc.perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi danterintegrasi.(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud padaayat

, dan penyiapan penempatan; Formatted: Indonesian d.

HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (HIMSATAKI) vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

Hutri Yustie Annisa, SH.Kepala Biro Hukum, Kemenakertrans.Direktur Penempatan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja, Kemnakertrans.Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum,Biro Hukum, Kemenakertrans.Kabag Perundangundangan Il, Biro HukumKemenakertrans.: Kabag Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,Ditjen Pembinaan dan Penempatan TenagaKerja, Kemenakertrans.Kaubdit Direktorat kelembagaan Penempatan, Ditjen Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja, Kemenenakertrans.: Staf Pembelaan Biro

g UndangUndang No. 39Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TentangTenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Bukti P4);3.5.

Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Pemohon;Para Pemohon mengajukan hak wuji materiil yaitu HimpunanPengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(HIMSATAK).

Untuk pembayaran premi program asuransitersebut merupakan komponen dari biaya Penempatan danPerlindungan TKI yang ditanggung Calon Tenaga KerjaIndonesia (CTKI), antara lain Komponen asuransi PerlindunganTKI, tidak dibebankan pada pelaksana Penempatan TKI swasta;Adapun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP.209/MEN/IX/2010 menetapkan konsorsiumHal. 16 dari 25 hal. Put.

;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER.07/MEN/V/2010 mengatur tentang jenisprogram asuransi TKIyang meliputi pra penempatan, masa penempatan dan purnapenempatan. Oleh karena, jenis program asuransi tersebutmencakup resiko kerugian dan resiko jiwa. Sehingga perlu diaturpersyaratan perusahaan perasuransian untuk dapatmenyelenggarakan asuransi TKI. Dan bukan mengatur persyaratanperusahaan untuk dapat melakukan kegiatan usaha asuransi.