Ditemukan 58810 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perpajakan
Kerugian pendapatan negara
Konpensasi pajak
Kepala badan pendapatan daerah provinsi dki jakarta vs eni eliah
Dkk;
377/pdt/2009/pt.mks
M.anwar kurniawan
Bupati sinjai cq kepala dinas pendapatan daerah kabupaten sinjai
Kgs. dedy n
S.e. bin kgs h. nungtjik vs kepala badan pendapatan daerah kota palembang;;
Putus : 22-12-2020 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 22 Desember 2020 — JOHNNY KALWANI
240 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2006 — Upload : 12-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2308K/PID/2005 Tanggal 22 Juni 2006 — Ir. Abang Kadrie; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-01-2007 — Upload : 11-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3278K/PDT/2002 Tanggal 4 Januari 2007 — Budi Manoi; Yoseph Mangindaan; Julian Mangindaan; Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur KDH TK. I Propinsi Sulawesi Utara cq. Bupati KDH TK. II Minahasa cq. Camat Wori Di Wori
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , Il, danturut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknyaatas dalildalil :Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat II Julian Mangindaan denganFrida Kaliki (almarhum) selain mempunyai anak tunggal dalam hal iniPenggugat, juga ada memperoleh harta pendapatan
Betapa tidak, Tergugat IlYulian Mangindaan merupakan pemilik yang sah atas kebun kelapasengketa, yang menurut judex facti Pengadilan Negeri Manado merupakanharta pendapatan bersama dari Yulian Mangindaan dengan Frida Kaliki,sehingga menurut hukum ia berhak melakukan tindakan hukum apa sajamenyangkut hak miliknya tersebut.Transaksi jual beli dilakukan sesuai procedur undangundang yaitudilakukan di hadapan pejabat yang berwenang in casu Camat Wori selakuPPAT wilayah Kecamatan Wori, tempat di mana obyek
Register : 20-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/FP/TUN/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 — KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA VS ENI ELIAH, DKK;
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA VS ENI ELIAH, DKK;
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4212 B/PK/PJK/2019 Tanggal 6 Desember 2019 — KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073/C/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 April 2020 — KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
156 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENGELOLAPENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BadanPengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 7 halaman.
Putus : 25-03-2010 — Upload : 02-07-2013
Putusan PT MAKASSAR Nomor 377/PDT/2009/PT.MKS Tanggal 25 Maret 2010 — M.ANWAR KURNIAWAN
lawan
BUPATI SINJAI CQ KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
46 — 18
46 — 18
M.ANWAR KURNIAWANlawanBUPATI SINJAI CQ KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
Advokat / Konsultanhokum pada Kantor Pusat Advokasi Hukumdan Hak asasi Manusia (PAHAM) IndonesiaCabang Makassar Jalan Recin CenterNo. 78 Makassar Sulawesi Selatanberdasarkan surat kuasa khusus No.45/SKE/PAHAMMKS/X/2008 bertanggal10 Oktober 2008 dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjaipada tanggal 15 Desember 2008 di bawahregister No.PU.18.Sin/49/UM.07.10/PH/ XIV2008; 22222 ne one one neeSelanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT / PEMBANDING;; Lawan....Lawan:BUPATI SINJAl CQ KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAHKABUPATEN SINJAI, beralamat di JalanBolo bolo Barat Kabupaten Sinjai Dalamhal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanyabernama Drs.H.Andi Mattalatta,MSi danMuhtar,SH keduanya adalah PegawaiBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sinjai dan Asdar AmalDharmawan,SH.MH Pegawai BagianPerencanaan Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Sinjai ketiganya beralamat diJalan Jenderal Ahmad Yani KabupatenSinjai berdarakan surat kuasa khususNo. 700/052/Set tertanggal 03 Januari 2009dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — NUNGTJIK VS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG;;
182 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUNGTJIK VS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG;;
Register : 07-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2016 Tanggal 10 Mei 2016 — KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU VS RION SATYA;
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU VS RION SATYA;
PUTUSANNomor 105 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAPEKANBARU, Berkedudukan di Jalan Teratai Nomor 81 KotaPekanbaru Riau, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. ERWINSYAH, S.H., Nip. 197801012002121005, PangkatPenata TK.I (III/D), Jabatan Kepala Seksi PeraturanPerundangUndangan dan Pengkajian Pendapatan;2.
., M.Si, Nip. 197506012001121003,Pangkat Penata TK.I/IIl D, Jabatan Kepala Seksi Retribusidan Pendapatan Lainlain;3.
Sedangkan Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaruyang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibantu olehPerangkat Daerah;Bahwa Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota di bidangurusan pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah;Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 K/TUN/20168. Bahwa Perangkat Daerah sebagai pengelola informasi publik dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah Bagian Humas danInformasi;9.
Hal tersebutdibuktikan pada Putusan Halaman 29, khususnya pada angka 2 yangmenyebutkan Atasan PPID Dinas Bina Marga, padahal yang bertindaksebagai Termohon adalah Dinas Pendapatan Daerah;Bahwa Majelis Komisioner tidak jujur dalam membuat putusan.
Bahwa Perangkat Daerah sebagai unsurpembantu Walikota di bidang urusan pendapatan daerah adalah DinasPendapatan Daerah.
Register : 23-03-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 24/B/2011/PT.TUN.SBY Tanggal 12 Mei 2011 — ARIA MULTI GRAPHIA vs KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI
86 — 35
86 — 35
ARIA MULTI GRAPHIA vs KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI
. ~~ mm n e tn e oe ee =PENGGUGAT / PEMBANDING ; MELAWANKEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI, Berkedudukan di JalanTjok Agung Tresna, Denpasar ; Yang dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 180/4749/Dispenda,tanggal 30 Agustus 2010 dari Kepala DinasPendapatanPendapatan Propinsi Bali dan Surat Kuasa Khusus No. : SKK63/P.1/Gtn/09/ 2010, tanggal 7 September 2010 dari KepalaKejaksaan Tinggi Bali, memberikan Kuasa dengan haksubstitusi ROOBOA 5 =< mmm = nme m mateo wmrcen mime wee mmo1.
Aria MultiGraphia sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan SKPDKB danlabel edar mikol Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan hargaditetapkan sebesar Rp. 6.747.675.000, (Enam milyar tujuhratuS empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribuFUT) #2822 see 2 see 2 She oe See Se ahs che She See Bemis S Heo Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 tergugat mengirimnaskah kontrak pekerjaanpengadaan SKPDKB dan label edar mikol tertanggal 17 Mei 2010Nomor : 027/401/Dispenda (pihak pertama), Nomor180/AMG.MKT/Kon
Dengan pengajuan sanggah banding tersebut diluar ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 ; Bahwa kebocoran sistem bukan karena kesalahan sistem LPSEsehingga kejadian terbukanya Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) sebelum ditandatanganinya kontrak tidak bertentangandengan prinsip pengadaan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dantidak mempengaruhi hasil evaluasi dari proses pengadaan Bahwa kemudian Tergugat (Kepala Dinas Pendapatan PropinsiBali) menerbitkan surat tanggal 4 Agustus 2010, No.027/4361/Dispenda
Bahwa berdasarkan Pengumuman dari Unit Layanan Pengadaan(ULP) barang/jasa Pemerintah Propinsi Bali PokjaPengadaan Barang Sekretariat Daerah PemerintahPropinsi Bali No. 027/1840/PB/ULP.Aset. tanggal 27September 2010 yang menyatakan bahwa pelelangan PengadaanSKPDKB danLabel Edar Mikol pada Kegiatan Penyediaan Barang CetakanDan Pengadaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan paguanggaran Rp. 7.180.000.000, (tujuh milyar seratus delapanpuluh juta rupiah), Sumber pendanaan dari APBD Propinsi BaliTahun
Percetakan Balikembali mengajukan sanggah II kepada PenggunaAnggaran/Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan SuratSanggahan Nomor : 115/K/PB/2010 tertanggal 6 Mei 2010, yangdipermasalahkan adalah perbedaan harga antara PI. AriaMulti Graphia dan PT. Percetakan Balidengan selisih harga sebesarRp. 1.027.000.000, lebih murah penawaran PT. PercetakanBali dan masalah bobot/nilai evaluasi ;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 PT.
Register : 02-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 44/G/2015/PTUN-Pbr Tanggal 14 Desember 2015 — KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU Melawan
RION SATYA
100 — 46
100 — 46
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU Melawan RION SATYA
PUTUSANNomor: 44/G/2015/PTUNPbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang dilangsungkan di Gedung PengadilanTata Usaha Negara tersebut Jalan H.R Subrantas Km. 9 Pekanbaru, telah memutuskansebagai berikut dalam sengketa antara; KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU; Berkedudukan di Jalan Teratait Nomor: 81 Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 696/DPD14.71
,S.H., Nip. 197506012001121003, Pangkat Penata TK.I/Ill D, Jabatan Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lainlain; 3 YUSRI EFRIYANTO, S.H., M.H., Nip. 197501242009021002, Pangkat PenataTK.IMMC, Jabatan Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan, ketiganya WargaNegara Indonesia,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWAN:RION SATYA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di JalanKetitiran No. 11 Sukajadi, Pekanbaru; Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Majelis Hakim
Walikota Pekanbaru di bidang urusan pendapatan daerah;Bahwa Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) telah menerima salinanPutusan Komisi Informasi Provinsi Riau pada Tanggal 15 Oktober 2015,berdasarkan tanda terima Surat dari Komisi Informasi Riau Nomor:58/IX/PtsSA/KIPR/2015; Bahwa Pemohon Keberatan (dahulunya Termohon) mengajukan keberatan secaratertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan Surat KepalaDinas Pendataan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 695/DPD/XI/2015, tanggal 2November
Sedangkan Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru yang dalamPutusan No. 44/G/2015/PTUN.Pbr halaman 7 dari 27101112penyelenggaraan urusan pemerintahan dibantu) oleh Perangkat Daerah;Bahwa Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota di bidang urusanpendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah; Bahwa Perangkat Daerah sebagai pengelola informasi publik di lingkunganPemerintahan Kota Pekanbaru adalah Bagian Humas dan Informasi;Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun
APBDPekanbaru, APBD Provinsi Riau dan APBN) jenis Kegiatan dan alokasi anggaranper kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga,Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan fotocopy kuitansi pembelanjaan;3 Ringkasan Laporan Keuangan yang terdiri atas rencana dan laporan realisasianggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yangdisusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta daftar asset daninvestas1; 4 Data PAD Kota Pekanbaru yang bersumber dari Dinas Pendapatan
Register : 01-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 169/B/2021/PT.TUN.SBY Tanggal 18 Agustus 2021 — KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KEBUPATEN BANYUMAS vs MURTI Alias MURTINAH
106 — 0
106 — 0
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KEBUPATEN BANYUMAS vs MURTI Alias MURTINAH
Register : 03-03-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 92/PDT/2023/PT BTN Tanggal 30 Maret 2023 — Pembanding/Penggugat : Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN) Diwakili Oleh : Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Serpong Damai Tbk
96 — 10
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Serpong Damai Tbk
96 — 10
Pembanding/Penggugat : Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN) Diwakili Oleh : Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN)
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Serpong Damai Tbk
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018 3918 — 5392
- Tentang : Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
Beliau Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia123 Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan 3 Memperhatikanmembuang dan melemparkan makanan tersebut; beliau bersabda;"Aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin daripemiliknya." Wanita itu berdiri lalu berkata; Wahai Rasulullah!
Pendapat para ulama: Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia123 Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan 4 a.
Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Kamis,tanggal 08 November 2018 di Jakarta.MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAKBOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN BAGI LEMBAGAKEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DANLEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1.
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi LembagaKeuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan LembagaPerekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP,adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPStetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya;2. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS,adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahabidang keuangan berdasarkan prinsipprinsip syariah;3.
Dalam hal Dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktifsebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannyaharus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Keempat : Ketentuan Penutup Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Hy123 Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan 8 1.
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 B/PK/PJK/2019 Tanggal 28 Februari 2019 — KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 38/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Juli 2013 — HADI SOENYOTO melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
49 — 30
49 — 30
HADI SOENYOTO melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Ketiganya Kewarganegraan Indonesia, pekerjaan Advokad,berkantor di Mleto No. 54 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013 ;KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH KABUPATEN PONOROGO. 2 neeTempat kedudukan Jl.
, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogoatas nama Bupati Ponorogo, dengan penerima pensiun Pengawai Negeri Sipil atasnama Hadi Soenyoto, SP, ditunda pelaksanaannya ; Il Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pemberhentian PembayaranNo. 900 / 001 / 405.17 / 2013 tertanggal 02 Januari 2013, yang diterbitkan olehKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenPonorogo atas nama Bupati
, Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakanbahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(DPPKAD) mempunyai tugas menyelesaikan masalah perbendaharaanbelanja pegawai dan ganti rugi serta memproses Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP) ; 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sudah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, yang menyatakan bahwaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyaitugas menyelesaiakn masalah perbendaharaaan belanja pegawai dan ganti rugi serta32proses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
(NIP 19550505197912011, tanggal lahir 5 Mei1955 Unit Kerja Dinas Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor ; 00277/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November2012 diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun TMT 1 Juni 2012 ( Videbukti P= ) ; n nnnBahwa atas dasar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00277/KEP/CV/23502/2012 tanggal 5 November 2012, Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menerbitkan Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran
Register : 05-06-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 104/B/2017/PT.TUN.SBY Tanggal 15 Juni 2017 — JAVA TRUNK COMPANY vs KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA
64 — 23
64 — 23
JAVA TRUNK COMPANY vs KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA
. & REKAN, beralamat diJalan Peneleh IX No. 12 RT.004/RW.004, Kelurahan Peneleh,Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING/ PENGGUGAT >7 ==Hal 1 dari 8 Halaman Put No. 104/B/2017/PTTUNSBYMELAWANKEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTASURABAYA, berkedudukan di Jalan Jimerto Nomor : 2527Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. IRA TURSILOWATI, SH.MH. ; 2. AGUNG SUPRIYO WIBOWO, SE.MA. ; 3.
Register : 11-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 07/G/2016/PTUN.DPS Tanggal 22 Juni 2016 — TERGUGAT:
-KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR.
62 — 21
62 — 21
TERGUGAT:-KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR.
Yani No. 169 Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 April 2016, selanjutnyadisebut sebagai : PARA PENGGUGAT, MELAWAN:KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR berkedudukan di Jalan Letda TantularNo. 12 Denpasar, Kotamadya Denpasar. Dalam hal ini diwakili oleh :1. IMADE ADHY MUSTIKA, S.H. ;2. ADNYANA, S.H.,M.H.;3. ITWAYAN GEDE SUTIRTA, S.H., M.H.
Register : 14-03-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 08/G/2013/PTUN-PLG SURA SUKSES MANDIRI VS KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.
28 — 15
28 — 15
SURA SUKSES MANDIRI VS KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.
Register : 26-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 31-05-2022
Putusan PTUN PALU Nomor 8/G/2021/PTUN.PL Tanggal 12 Agustus 2021 — STARDUST ESTATE INVESTMENT VS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
142 — 51
142 — 51
STARDUST ESTATE INVESTMENT VS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA