dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon ;e Bahwa Para Pemohon telah menyatakan dirinya sanggup dan mampudengan penuh kasih saying untuk memelihara, mengasuh,membesarkan, mendidik dan membiayainya hingga nantinya menjadidewasa dan memiliki masa depan yang lebih baik, serta para Pemohonberjanji akan memperlakukan anak tersebut selayaknya seorang anakkandung;e Bahwa sehubungan alasan yang dikemukakan tersebut di atas ParaPemohon memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenanmenetapkan Menyatakan sah penggangkatan

PEMOHON 2 Hakim berpendapatbahwa para pemohon melakukan penggangkatan anak terhadap ANAKANGKAT PEMOHON 1 & 2 adalah secara Private adaption yaknipenggangkatan anak yang langsung dilakukan antar orangtua kandungnyadengan orangtua angkatnya (Para Pemohon), yang mana hal seperti inidiperbolehkan dan dibenarkan oleh hukum ;Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangakanmengenai motivasi yang mendorong terjadinya penggangkatan anak secaraProvite adaption sehingga para pemohon mengajukan permohonanpengesahan

Bahwa terhadap keputusan penggangkatan (adopsi) anak tersebut, ParaPemohon telah mendapatkan persetujuan dari kKedua orang tua kandung anaksebagaimana diuraikan tersebut diatas dan persetujuan mana telah dibuat danditandatangnainya akan dibuktikan dalam pembuktian. (vide bukti Pla danP1b);6.

Bahwa terhadap keputusan penggangkatan (adopsi) anak tersebut, telahpula mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Para Pemohon dan tidakada keberatan atas penggangkatan (adopsi) anak tersebut serta keluargabesar Para Pemohon menerima anak tersebut dalam lingkungan keluargabesar, persetujuan mana telah pula dituangkan dalam surat persetujuan yangakan dibuktikan dalam pembuktian. (vide bukti P3)8.

(adopsi) anak tersebut,Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuakandung anak tersebut ; Bahwa benar pengangkatan (adopsi) anak atas nama PUTU ARYAKRISNA ADNYANA PUTRA telah pula disetujui oleh kedua anak kandungPara Pemohon atas nama Eka Andika Putra dan Kadek Ratih Indriyani Putritersebut ; Bahwa benar terhadap keputusan penggangkatan (adopsi) anak tersebut,telah pula mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Para Pemohondan tidak ada yang keberatan ; Bahwa benar anak yang

(adopsi) anak tersebut,Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuakandung anak tersebut ;Bahwa benar pengangkatan (adopsi) anak atas nama PUTU ARYAKRISNA ADNYANA PUTRA telah pula disetujui oleh kedua anak kandungPara Pemohon atas nama Eka Andika Putra dan Kadek Ratih Indriyani Putritersebut ;Bahwa benar terhadap keputusan penggangkatan (adopsi) anak tersebut,telah pula mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Para Pemohondan tidak ada yang keberatan ;Bahwa benar anak yang

untukdijadikan anak angkat oleh Para Pemohon ;Bahwa Para Pemohon telah menyatakan dirinya sanggup dan mampu denganpenuh kasih sayang untuk memelihara, mengasuh, membesarkan, mendidik danmembiayainya hingga nantinya menjadi dewasa dan memiliki masa depan yanglebih baik, serta para Pemohon berjanji akan memperlakukan anak tersebutselayaknya seorang anak kandung;Bahwa sehubungan alasan yang dikemukakan tersebut di atas Para Pemohonmemohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menetapkan Menyatakan sah penggangkatan

SAKSI 2 Hakim menemukankebenaran bahwa selisih umur antara Para Pemohon selaku orangtua angkatdengan umur dari anak angkatnya tersebut telahmelebihi batas minimal yang ditentukan hukum demikian pula usia anak ANAKANGKAT PEMOHON 1 DAN 2 pada saat Para Pemohon mengangkatnya masih dibawah 5 (lima) tahun yaitu diangkat sejak tanggal 18 Mei 2015 sehinggapersyaratan dan ketentuan mengenai usia dimaksud telah terpenuhi ketika ParaPemohon melakukan Penggangkatan Anak tersebut (18 Mei 2015) ;Menimbang, bahwa

SAKSI 2 Hakim berpendapat bahwa parapemohon melakukan penggangkatan anak terhadap ANAK ANGKAT PEMOHON 1DAN 2 adalah secara Private adaption yakni penggangkatan anak yang langsungdilakukan antar orangtua kandungnya dengan orangtua angkatnya (Para Pemohon),yang mana hal seperti ini diperbolehkan dan dibenarkan oleh hukum ;Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangakan mengenaimotivasi yang mendorong terjadinya penggangkatan anak secara Provite adaptionsehingga para pemohon mengajukan permohonan

diangkatsebagai anak angkat Para Pemohon;Menimbang, bahwa apabila dikaji dan diteliti tata cara pengangkatan anak yangdiatur UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan peraturanpelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 TentangPelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim menemukan pemikiran hukumtata cara sah penggangkatan

anak:Menimbang, bahwa dari ketiga peraturan tersebut ternyata terdapat persyaratanutama proses penggangkatan anak yaitu syarat demi kepentingan dan terbaik bagianak, syarat tidak memutus nasab dengan orang tua kandung, dan syarat orang tuaangkat harus sama agamanya dengan anak angkat sebagaimana ketentuan Pasal 2, 3dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 Tentang PelaksanaanPengangkatan Anak dan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

anak, membuat pernyataan tertulis bahwapengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan danperlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuhcalon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan danmemperoleh izin dari menteri atau kepala instansi sosial setempat;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan jika dikaitkan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tata cara danprosedur penggangkatan

Menimbang, bahwa di samping juga Para Pemohon ternyata belum pernahdilakukan uji kelayakan oleh pekerja sosial yang dituniuk untuk melakukan danmemastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan bahwaPara Pemohon calon orang tua angkat layak secara ekonomi, dan aspekaspek lainnyayang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak kedepannya, sehingga tidakdiketahui secara pasti apakah Para Pemohon layak ditetapkan orangtua angkat secarapermanaen atau tidak demi terpenuhinya tujuan penggangkatan

anakangkat oleh Para Pemohon ;e Bahwa Para Pemohon telah menyatakan dirinya sanggup dan mampu denganpenuh kasih saying untuk memelihara, mengasuh, membesarkan, mendidik danmembiayainya hingga nantinya menjadi dewasa dan memiliki masa depan yanglebih baik, serta para Pemohon berjanji akan memperlakukan anak tersebutselayaknya seorang anak kandung;e Bahwa sehubungan alasan yang dikemukakan tersebut di atas Para Pemohonmemohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menetapkan Menyatakan sah penggangkatan

SAKSI Il Hakim menemukan kebenaranbahwa selisih umur antara Para Pemohon selaku orangtua angkat dengan umur darianak angkatnya tersebut telah melebihi batas minimal yang ditentukan hukum demikianpula usia anak ANAK PEMOHON & Il pada saat Para Pemohon mengangkatnyamasih di bawah 5 (lima) tahun yaitu diangkat sejaktanggal 10 April 2014 sehingga persyaratan dan ketentuan mengenai usia dimaksudtelah terpenuhi ketika Para Pemohon melakukan Penggangkatan Anak tersebut (10April 2014) ;Menimbang, bahwa mengenai

SAKSI Il Hakim berpendapat bahwa para pemohon melakukanpenggangkatan anak terhadap ANAK PEMOHON I & Il adalah secara Private adaptionyakni penggangkatan anak yang langsung dilakukan antar orangtua kandungnyadengan orangtua angkatnya (Para Pemohon), yang mana hal seperti ini diperbolehkandan dibenarkan oleh hukum ;Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangakan mengenaimotivasi yang mendorong terjadinya penggangkatan anak secara Provite adaptionsehingga para pemohon mengajukan permohonan pengesahan

Bolmong dan peresmian penggangkatan sdrHerman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab.Bolmong telah didasarkan pada ketentuan perundang undangan yangberlaku khususnya UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPDclan DPRD Pasal 383 Ayat (2) huruf e yaitu :Diusulkan......10Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan.Jo.

Bolmong dan peresmian penggangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai WakilKetua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong didasarkan pada kebijakan internal partai yaitu PDIPsesuai surat dari DPP PDIP No. 1085/IN/DPP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihalPenggantian Pimpinan DPRD Kab.

Bolmong danperesmian penggangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua PimpinanDPRD Kab.

Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab.Bolmong dan peresmian penggangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil KetuaPimpinan DPRD Kab.

Bolmong dan peresmian penggangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Aksebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong karena pelantikan pemberhentianPenggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Bolmong bukan domain Tergugat tetapiadalah domain paripurna DPRD Kab.

PEM.171.2/415/2010tentang PeresmianPeresmian Pemberhentian dan Penggangkatan Penggantiantar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaKupang masa Jabatan Tahun 2009 2014 ; Memerintahkan kepada Terbanding untuk mengeLluarkanKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernurtentang Rehabilitasi kedudukan, Harkat dan Martabatserta segala Hak Pembanding sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang seperti sediakala ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbandingmengajukan Kontra

PEM.171.2/415/2010, tentang PeresmianPemberhentian dan Penggangkatan pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Kota Kupang Masa Jabatan 2009 2014,tanggal 01 Oktober 2010 ;e menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan suratpemberitahuan melihat dan memeriksa berkas perkara tanggal 4April 2011 Nomor.

PEM.171.2/415/2010tentang PeresmianPeresmian Pemberhentian dan Penggangkatan Penggantiantar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaKupang masa Jabatan Tahun 2009 2014 ; Memerintahkan kepada Terbanding untuk mengeLluarkanKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernurtentang Rehabilitasi kedudukan, Harkat dan Martabatserta segala Hak Pembanding sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang seperti sediakala ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbandingmengajukan Kontra

PEM.171.2/415/2010, tentang PeresmianPemberhentian dan Penggangkatan pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Kota Kupang Masa Jabatan 2009 2014,tanggal 01 Oktober 2010 ;e menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatanuntuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan suratpemberitahuan melihat dan memeriksa berkas perkara tanggal 4April 2011 Nomor.

SUPRAN EFENDI.1 (satu) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Bupat RejangLebong Nomor 61 tahun 2008 tanggal 23 Februari 2009 tentangPemberhentian dan Penggangkatan Pengganti dan atau Pengisiantar Waktu Pimpinan dan Anggotan Badan PermusyawaratanDesa Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong An.

SUPRAN EFENDI.> 1 (satu) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Bupati RejangLebong Nomor 61 tahun 2008 tanggal 23 Februari 2009 tentangPemberhentian dan Penggangkatan Pengganti dan atau Pengisiantar Waktu Pimpinan dan Anggotan Badan PermusyawaratanDesa Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong An.

Objek Sengketa I, bertentangan dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanah Datar No 1, Tahun 2017 Tentang Pemilihaan,Penggangkatan dan Pemberhentian Wali Nagaris sebagaimanayang tedapat didalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal bakal calon walinagari yang memenuhi persyratan administrasi lebih dari 5 (lima)orang maka panitia pemilihnan kabupaten melakukan tes tertulisdan wawancara ;b.

Objek Sengketa II, bertentangan dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanah Datar No 1, Tahun 2017 Tentang Pemilihaan,Penggangkatan dan Pemberhentian Wali Nagaris sebagaimanayang tedapat didalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) bahwa adanyaHalaman 16 dari 81 Halaman.

Objek Sengketa IV, bertentangan dengan PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Datar No 1, Tahun 2017 TentangPemilihaan, Penggangkatan dan Pemberhentian Wali Nagarisebagaimana yang tedapat didalam Pasal 36 ayat (1) dan (2)bahwa sebagai panitia pemilinan wali nagari seharusnya sesualdengan ketentuan pasal diatas penggugat sendiri terhadap hasilyang dikeluarkan tergugat pernah melakukan sanggahan melaluisurat tanggal 12 Agustus 2017 akan tetapi dari pihak panitia tidakmerespon;e.

Objek Sengketa V, bertentangan dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanah Datar No 1, Tahun 2017 Tentang Pemilihaan,Penggangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari sebagaimanayang terdapat dalam Pasal 77 dimana seharusnya ketikapendaftaran awal dimulai yang bersangkutan Wali Nagari terpilihharus sudah mengantongi izin tertulis dari Pejabat PembinaKepegawaian dari rekomendasi atasan langsung.1.2 Bahwa Para Tergugat telah terangterangan melanggar aturansebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Tanah

diajukan oleh Pemohon di persidangan baik buktisurat maupun bukti saksi, apakah Pemohon mampu membuktkan dalilpermohonannya mengenai pengesahan pengangkatan anak = yangdiajukannya ;Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Surat lEdaranMahkamah Agung Nomor : 06 Tahun 1983 ditentukan pada pokoknya bahwamotivasi pengangkatan anak lebih diarahkan pada kepentingan anak sertakesungguhan dari Pemohon untuk mendidik dan merawat anak bersangkutandemi masa depan yang lebih baik ;Menimbang, bahwa tujuan dari penggangkatan

setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitupengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitasyang nyatanyata masih melakukan adat dan kebiasaandalam kehidupan bermasyarakat ;Ayat (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempatdapat dimohonkan penetapan pengadilan ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas makapermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 9Peraturan Pemerintah Nomer 54 tahun 2007 tentang PelaksanaanPengangkatan Anak maka oleh karena itu, penggangkatan

Menyatakan sah penggangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I(PEMOHON I ASLI), alamat Kabupaten Agam, terhadap dua orang anak yangmasingmasing bernama :2.1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir pada tanggal28 Februari 2002. 2, ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON I, Lakilaki, lahir pada tanggal 12Juni 2004;3.

Aprian Hendrawan bulan Desember 2018;

Aprian Hendrawan bulan Desember 2018; 1 (Satu) lembar surat keputusan No.011/PersBM/SK/XII/17 tanggal 04Desember 2017 tentang penggangkatan tetap Sdr. Aprian Hendrawan; 2 (dua) lembar Hasil Audit; 3 (tiga) lembar print out absen Sdr. Aprian Hendrawan sejak tanggal 01Desember 2018 s/d 31 Januari 2019; 2 (dua) lembar Log Book Serah Terima Kontra Bon tanggal 31 Desember2018; 1 (Satu) lembar List Permintaan Nota Tagihan periode tanggal 25 Januari2019;Terlampir dalam berkas perkara;4.

Aprian Hendrawan bulan Desember 2018;1 (satu) lembar surat keputusan No.011/PersBM/SK/XII/17 tanggal 04Desember 2017 tentang penggangkatan tetap Sdr. Aprian Hendrawan;2 (dua) lembar Hasil Audit;3 (tiga) lembar print out absen Sdr.

Aprian Hendrawan bulan Desember 2018;1 (satu) lembar surat keputusan No.011/PersBM/SK/XII/17 tanggal 04Desember 2017 tentang penggangkatan tetap Sdr. Aprian Hendrawan;2 (dua) lembar Hasil Audit;3 (tiga) lembar print out absen Sdr. Aprian Hendrawan sejak tanggal 01Desember 2018 s/d 31 Januari 2019;2 (dua) lembar Log Book Serah Terima Kontra Bon tanggal 31 Desember2018;1 (Satu) lembar List Permintaan Nota Tagihan periode tanggal 25 Januari2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara;.