sebanyakbanyaknyasepertiga dari harta wrisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidakmenerima wasiat dibari wasiat wajibah sebanyakbanyaknya sepertiga dari hartawarisan orangtua angkatnya;Penetapan Nomor :0224/Padt.P/2015/PA.Bjm Hal 7 dari 13 halMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anakbagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolute Pengadilan Agama.Dengan demikian, maka perkara permohonan penngangkatan

Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 jugaberagama Islam;Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaicalon orang tua angkat dengan ANAK ANGKAT sebagai calon anak angkat samasamaberagama Islam, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Undangundang Nomor 23Tahun 2002, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas atau kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan permohonan penngangkatan anak ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah

Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 jugaberagama Islam;Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaicalon orang tua angkat dengan ANAK ANGKAT sebagai calon anak angkat samasamaberagama Islam, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Undangundang Nomor 23Tahun 2002, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas atau kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan permohonan penngangkatan anak ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah

SURAT PERNYATAAN (asli) tanggal Desember 2012 yang dibuatdan ditandatangani oleh MUSLIH dan SITI SALIMATUL FUADtentang penngangkatan anak bernama SAFFA AULIA ILMA demikepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan anaktersebut (diberi tanda P.8) ;Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukanSaksisaksi yang masingmasing dipersidangan telah didengardibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi : MMNURSALIMBahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteriyang

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIM/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penngangkatan Hakim TinggiKhusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 03/Pen.G.Pilkada/2015/PT.TUN Sby tanggal 11 September 2015 , tentang PenetapanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ; 3.

pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;30.Bahwa salah satu Perangkat Desa yang dilantik atas nama Choirul Candra31merupakan anggota Keluarga dari Tergugat, bahkan dalam pelaksanaantugas yang bekerja adalah Gunawan Hariyanto bukan Choirul Candra,Gunawan Hariyanto adalah orang tua dari Choirul Candra yang merupakansalah satu keluarga Tergugat, jelas dalam penngangkatan

tertentu, sangatlah bertentangan dengan UndangUndangHalaman 18 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLGDesa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf b, c, dan d yangberbunyi Kepala Desa Dilarang; Bahwa salah satu Perangkat Desayang dilantik atas nama Choirul Candra merupakan anggota Keluargadari Tergugat, bahkan dalam pelaksanaan tugas yang bekerja adalahGunawan Hariyanto bukan Chorul Candra, Gunawan Hariyanto adalahorang tua dari Choirul Candra yang merupakan salah satu keluargaTergugat, jelas dalam penngangkatan

Sedangkan26dalam penngangkatan sebagai pembina di dalam YayasanPawyatan Daha sudah diatur dalam Anggaran Dasar YayasanPawyatan Daha, dimana pembina dipilah melalui musyawarahdan mufakat melalui perwakilan sekolah sekolah dan organyayasan.

Pembuatan Air MancurGapura Pusat Pemerintahan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBDDana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2011;e Bahwa selanjutnya, untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Timur yaitu Saudara Ir.ARIEF JALALUDIN, MT selaku PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Nomor: 600/02/KPTS/DPUHT/I/2011 tanggal 11Januari 2011 tentang penunjukan/penngangkatan

Md tanggal 7 Januari 2020;

Md tanggal 7 Januari 2020;