Ditemukan 151483 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sah atau tidaknya penggeledahan
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-04-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 85/Pid.B/2016/PN SKB
Tanggal 9 Juni 2016 — Jesbon Aritonang alias Bobon
138 — 21
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 22-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 104/Pid.B/2013/PN.TBK
Tanggal 8 Oktober 2013 — HERY HARYADY Bin AYUB WAHAB
177 — 85
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 11-11-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Sim
Tanggal 19 Januari 2022 — Pemohon:
Betty Rodearni Sinaga
Termohon:
1.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
2.Kepala Kejaksaan Agung RI
90 — 34
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Lmj
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
1.NISWATUL MUNIRAH
2.AHMAD FAWAID
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
135 — 17
  • Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadidua, penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah adalah tindakanpenyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnyauntuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan ataupenangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAPPenggeledahan badan.
    Tata cara penggeledahan. Penggeledahan dilakukan dengan caracara yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :16. Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalammelakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;17. Jadi pada dasarnya menurut Pasal 33 Ayat (1) KUHAP,Penggeledahan itu dapat dilakukan dengan Surat Izin Ketua PengadilanNegeri setempat.
    Cukup memberitahu Pengadilan Negeri pada wilayahhukum dimana Penggeledahan itu akan dilakukan (c.q. di KabupatenMadiun )24. sebagamana diatur dalam Pasal 36 KUHAPBahwa karena Pemohon salah menunjuk Pasal sebagai dasar hukumpermohonan yang diajukan, maka berakibat salah pula uraian dan alasanyang diajukannya, karenanya permohonan pra Peradilan ini mohon ditolak4.Pemohon menciptakan Pasal tersendiri diluar KUHAP dengan caramencampur aduk Penggeledahan dan Penyitaan: bahwa Penggeledahan dan Penyitaan
    merupakan kegiatan Penyidik yangtidak bisa dicampur aduk dijadikan dalam satu ketentuan, lagipula antarakeduanya diatur pada pasal yang terpisah yakni : Penggeledahan diatur Pasal 32 KUHAP sampai dengan Pasal 37KUHAP Penyitaan diatur Pasal 38 KUHAP sampai dengan Pasal 46 KUHAP bahwa karena dicampur aduk antara Penggeledahan dan Penyitaan makadisamping menyulitkan Termohon memberikan jawaban, juga seolah olahberakibat antara Penggeledahan dan Penyitaan saling mempengaruhi,Halaman 7 dari 45, Putusan
    Halaman 11 dari 45, Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Lmj101520253035Pasal 1 Angka 17 KUHAP menguraikan difinisi penggeledahan sbb :Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasukirumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukantindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapandalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undangMemperhatikan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur pokokPasal 1 Angka 17 KUHAP Tentang Penggeledahan Rumah adalah :Penyidik
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Lmj
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
MUHAMAD KARIYADI Bin TASRIPIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
149 — 24
  • Yaitupenindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,pemeriksaan surat, pemanggilan , tindakan pemeriksaan dan penyerahanberkas kepada Penuntut Umum ;Lebin lanjut Yahya (hal 249) menjelaskan bahwa penggeledahan adalahtindakan penyidik yang dibenarkan undangundang untuk memasuki danmelakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untukmelakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang ;Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua,penggeledahan
    Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untukmemasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukantindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam haldan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Penggeledahan badan.Penggledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaanbadan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras adapada badannya atau dibawanya serta untuk disita ;Tata cara penggeledahan.
    Penggeledahan dilakukan dengan caracara yangdiatur dalam Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :Dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidikdalammelakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yangdiperlukan ;Jadi pada dasarnya menurut Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, Penggeledahan itudapatdilakukandenganSuratIzin ~=KetuaPengadilan NegeriHalaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Lmjsetempat.Tegasnya Sebelum melakukan penggeledahan penyidik lebih dahulumeminta surat izin
    sebanyak satu bendel;Bahwa pada saat itu yang mengambil uang tersebut adalah petugas dariPolres Lumajang;Bahwa saksi mengikuti penggeledahan tersebut namun saksi tidakmengikuti penggeledahan disemua ruangan;Bahwa pada saat penggeledahan Penasehat Hukum Pak Karyadi yaitu IbuIda ada datang dan pada saat itu tidak menyampaikan keberatan ataspenggeledahan tersebut;Bahwa setelah selesai penggeledahan barangbarang yang ditemukandiinventarisir lalu diketik dan dicetak oleh Petugas Polres Lumajang dankemudian
    Termohon telah membuat Surat Perintah Penggeledahan kepadapenyidik/penyidik pembantu untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kantorPemohon, bukti surat T19 dan T20 berupa berita acara penggeledahan rumah dan kantordan tempat tertutup lainya tanggal 7 Agustus 2019, bukti ini menunjukan bahwa padatanggal 7 Agustus 2019 telah dilakukan Penggeledahan terhadap rumah dan kantor milikPemohon oleh Termohon, bukti surat T21 berupa surat permintaan persetujuanpenggeledahan yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Pms
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
Hartadi Tani
Termohon:
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Jakarta Cq Kepala BBPOM Medan
79 — 17
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 10-11-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pid.Pra/2023/PN Pbr
Tanggal 10 Nopember 2023 — Pemohon:
1.DELFAMER ALEXANDER SIMBOLON
2.MAKMUR SIBUEA Als BUEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Cq KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK
25 — 14
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus
Register : 24-06-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Wsb
Tanggal 18 Juli 2022 — Pemohon:
JONATHAN RONNY KURNIAWAN Bin SUGIONO
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH c.q. KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO
121 — 48
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Khusus
Register : 11-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SITUBONDO Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sit
Tanggal 24 Juni 2021 — Pemohon:
Ahmad Prioady alias Pri Cekot bin Alm. Pak Totok
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, cq. Kepala Kepolisian Resort Situbondo, cq. Kasat Narkoba Polres Situbondo.
2.Kantor Kepolisian Resort Situbondo
102 — 15
  • DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIBDILENGKAPI SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN YANGDITANDATANGANI OLEH PENYIDIK ATAU ATASAN PENYIDIK SELAKUPENYIDIK.
    Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, TERMOHON tidakmembawa dan menunjukan Surat Perintan Penggeledahan dari PengadilanNegeri Setempat serta tidak menunjukan Surat Perintah Penggeledahan yangditandatangani oleh Kepala Penyidik dan saat melakukan PenggeledahanTIDAK disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orangsaksi;Il. ANALISA YURIDIS.Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN SitA.
    PENGGELEDAHAN DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIBDILENGKAPI SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN YANGDITANDATANGANI OLEH PENYIDIK ATAU ATASAN PENYIDIK SELAKUPENYIDIK.
    (c) MENUNJUKKANSURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN. (e)MEMPERHATIKAN DAN MENGHARGAI HALHAK ORANG YANGDIGELEDAH; UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP),Pasal 32 : Untuk Kepentingan penyidikan,penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaianatau penggeledahan badan mnurut tata cara yang ditentukan dalam undangundang ini. Pasal 33 KUHAP : (1).
    Perihal Penggeledahan, Penangkapan dan Penyitaandapat dikatagorikan melanggar perlindungan hukum dan HakAsasi Manusia, jika penggeledahan yang dilakukan oleh Termohonmelanggar Undangundang dan peraturan yang berlaku.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 01-05-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Mtr
Tanggal 22 April 2019 — Pemohon:
1.MUHAMMAD ABDI
2.SALEH JUFRI, SE
Termohon:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
14 — 14
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KARAWANG Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Kwg
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon:
LANNY HERLINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Karawang
72 — 0
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PN SERANG Nomor 18/Pid.Pra/2021/PN Srg
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pemohon:
DASWIR
Termohon:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KAB. SERANG
53 — 15
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-07-2022 — Putus : 06-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Pbr
Tanggal 6 September 2022 — Pemohon:
1.PT PALMA SATU
2.PT PANCA AGRO LESTARI
3.PT. SEBERIDA SUBUR
4.PT BANYU BENING UTAMA
5.PT KENCANA AMAL TANI
Termohon:
DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
69 — 17
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 26-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN SANGGAU Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sag
Tanggal 7 Juni 2021 — Pemohon:
RINI ANNISYAH BR GINTING
Termohon:
Direktorat Jenderal Pajak
342 — 185

  • MENGADILI :

    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang ditandangani JONO PINEM, Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Khusus
Register : 11-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sit
Tanggal 24 Juni 2021 — Pemohon:
Ahmad Prioady alias Pri Cekot bin Alm. Pak Totok
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, cq. Kepala Kepolisian Resort Situbondo, cq. Kasat Narkoba Polres Situbondo.
2.Kantor Kepolisian Resort Situbondo
13 — 0
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pdg
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon:
ANDRINATA Pgl. ERIK
Termohon:
Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lubuk Begalung
188 — 93
  • badan, dan pada saat penggeledahan itu1010.Pemohon bertanya kepada Polisi (Termohon) Ko manga ko bang?
    Berita Acara Penggeledahan tertanggal11 Januari 2019 yang menjadi Saksi dalam Penggeledahan tersebutadalah Pemohon sendiri yang dijadikan Tersangka dalam perkara iniserta 2 (dua) Polisi yang sedang bertugas, bahkan ditugaskan dalampenangkapan dan penggeledahan yang dilakukan, yang mana haltersebut sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI dalam Putusan MA RI No. 1614 K/Pid.Sus/2012 danPutusan MA RI No. 1531 K/Pid.Sus/2010 yang mempunyai esensibahwa dalam melakukan serangkaian
    Menyatakan Tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana Berita Acara Penggeledahan tertanggal 11 Januari 2019adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanyaPenggeledahan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat danharuslah dinyatakan batal;3.
    Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Geledah/02/I/2019Reskrim,tanggal 11 Januari 2019.( T.10.A).26.Berita Acara Penggeledahan a.n. ISMAEL tanggal 11 Januari 2019.(T.10.B).27.Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Geledah/03/I/2019Reskrim,tanggal 11 Januari 2019.(T.10.C).28. Berita Acara Penggeledahan a.n. RAHMI ANDRIANI tanggal 11 Januari2019. (T.10.D).29.Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/I/2019Reskrim, tanggal 11Januari 2019.( T.11.A).30. Berita Acara Penyitaan Tersangka a.n.
    sekira jam 06.00wib, bukti T.10.D / P.5;Bahwa atas penggeledahan tersebut diperoleh barang buktisebagaimana berita acara penyitaan, antara lain 1. buah bong. 1.buah kaca pirex, 1 buah menchis yang diberi jarum, 3 buah pipetkecil, 2 paket narkotika yang diduga shabu, 1 unit handphone xiomidan barang lain yang terkait dengan perkara, bukti T.11.D;Bahwa dalam tindakan penggeledahan petugas belum membawasurat ijin penggeledahan, (Saksi pemohon);Bahwa tindakan penggeledahan tersebut dilakukan sebagai
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Tng
Tanggal 16 Desember 2021 — Pemohon:
PT. Inoac Osaka Internasional
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang Tigaraksa Cq. Kasat Reskrim Cq. Penyidik
97 — 23
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 08-01-2024 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Gto
Tanggal 23 Januari 2024 — Pemohon:
Gunawan S. Bonde
Termohon:
Kepolisian Negara RI cq. Kepolisian Daerah Gorontalo
33 — 0
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
152 — 74
  • ini turunan berita acara penggeledahan tidak pernahdiberikan kepada Para Pemohon sebagaimana Pasal 33 KUHAPidana.10.
    Bahwa Berita acara Penggeledahan yang dibuat oleh Termohontidak sesuai dengan Format berita acara penggeledahan/ Penyitaan ( BA16) sebagaimana Peraturan Jaksa Agung RI No.
    Yang diberi tanda buktiP9;10.Foto copi berita acara penggeledahan tanggal 29 September 2021. Yangdiberi tanda bukti P10;11.
    disita dan tidak ikutmenandatangani berita acara penyitaan; Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Termohon sebanyak 2 kali yaknisekitar bulan September 2021 sebelum penggeledahan dilakukan dantanggal 15 November 2021 untuk dimintai keterangan; Bahwa saat penggeledahan dilakukan dan penyegelan disaksikan olehSekretaris KPU;2.
    Foto copi Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 27 September 2021ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Yang diberitanda bukti T6;Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Tjt7. Foto copi surat perihal permintaan ijin penggeledahan tanggal 27September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur. Yang diberi tanda bukti T7;8. Foto copi berita acara penggeledahan tanggal 29 September 2021. Yangdiberi tanda bukti T8;9.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 31-12-2021 — Upload : 18-04-2022
Putusan PN PASURUAN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Psr
Tanggal 31 Desember 2021 — Pemohon:
ANDRI VITTON MUBADILLAH
Termohon:
SATRESNARKOBA POLRESTA PASURUAN
97 — 39