Bahwa berdasarkan Perarturan Bupati PemalangNomor 33 Tahun 2009 Tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17Tahun 2008 Tentang Irigasi Jo Perarturan BupatiPemalang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahanatas Perarturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 Tentanglrigasi, maka Penggugat adalah Petugas Pembagi Air(PPA) yang berkedudukan sebagai bagian dari unsurdari kelembagaan petani pemakai

Bahwa lahirnya objek sengketa diawali dari Tergugatmenerima surat bernomor: 411.6/015 tertanggal 16Oktober 2013 yang diajukan oleh Pengurus Induk P3ADharma Tirta Sokawati Daerah lrigasi Comal tentangpermohonan Pemberhentian PPA/Uluulu Vak atasnama Muani (Penggugat) dengan alasan yaitumendasarkan Perarturan Bupati Pemalang Nomor 17Tahun 2008 Tentang Irigasi dan Perarturan BupatiPemalang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahanatas Perarturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Asas Kepentingan Umum, yaitu Asas yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatifdan selekSi.12.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati PemalangNomor 33 Tahun 2009 Tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17Tahun 2008 Tentang Irigasi Jo Perarturan BupatiPemalang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 Tentanglrigasi,Pasal

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar atau menyerahkannarkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatanHal 3 dari 18 hal Putusan No 189/Pid Sus/2018/PN.Mrbataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimanasesuai dengan ketentuan berdasrkan perarturan perundangundangan Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu nomor199/10761.00/2018 tanggal 18 April 2018 yang ditanda tangani

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar atau menyerahkannarkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatanataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimanasesuai dengan ketentuan berdasrkan perarturan perundangundangan; Hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu nomor199/10761.00/2018 tanggal 18 April 2018 yang ditanda tangani olehMASNEROL, SE dan AMRI BUDI SUSKANDI ASMARA,

membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga sebesarRp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan sedikitnarkotika jenis sabu kepada sopir mobil tersebut;Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar atau menyerahkannarkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingan kesehatanataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesualdengan ketentuan berdasrkan perarturan

membelinarkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan sedikit narkotika jenis Sabukepada sopir mobil tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan narkotika jJenis sabu tersebut tidak memiliki izin untuk kepentingankesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuansebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasrkan perarturan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMBUAT PERARTURAN PERUSAHAAN.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MURTONO PRIHANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMBUAT PERARTURAN PERUSAHAAN.

April 2018, Nomor 15/Pdt.SusParpol/2018/PN Sbr, tentang Penetapan hari sidang ;Menimbang, bahwa perkara tersebut belum Ssamapai pada Pembacaan gugatan;Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Kuasa Hukum Penggugat,mengajukan surat pencabutan perkara tersebut, sebagaimana suratnya terlampir dalamberkas perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat mencabut perkaratersebut di atas, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;Memperhatikan pasal pasal dan Undang undang serta perarturan

SH.MH : Bahwa , saksi menjabat Kabag.Hukum Setda Jember sejak tanggal 1Agustus 2005 sampai sekarang.12Bahwa , saksi mengetahui masalah pemberhentian Kasun danWakasun di Desa Sukamakmur,Kec.Ajung,Kab.JemberBahwa , sesuai dengan UU No32 Tahun 2004,Perda No.6 Tahun2006,jabatan perangkat Desa 10 (sepuluh ) tahun dan bisa dipilih lagiuntuk 1 (satu ) kali masa jabatan asalkan usianya 60 tahunBahwa , mengenai masa jabatan perangkat desa yang diangkatberdasarkan perarturan lama,kemudian ada perarturan baru

makaperundangundangan tidak berlaku surut.Bahwa ,mengenai pemberhentian Kasun dan Wakasun DesaSukamakmur,ada suratsurat edaran Bupati Jember yang intinyamasalah pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa untukditangguhkan sampai ada perarturan daerah untuk ituBahwa , gaji Para Perangkat Desa berasal dari bengkok desa dan dapatdisewakan kepada orng lain paling lama tahun.Bahwa , tanah bengkok Desa kalau dialihkan harus ada ijin dariDPRD,sedang untuk disewakan harus ada ijin dari Bupati dan pihakDesa

mematuhinya dimanaPara Terdakwa dan perangkat Desa Sukamakmur lainnya telah menyewakan tanahbengkok Desa Sukamakmur dengan surat perjanjian tertanggal 21 Maret 2005,kwitansi pembayaran sewa tertanggal 24052005 diperuntukkan sewa untuk tahun2008, kemudian surat perjanjian tertanggal Januari 2007 dengan kwitansipembayaran uang sewa tertanggal 1 Januari 2007 untuk sewa tahun 2009, hal iniberarti sewa tanah bengkok Desa Sukamakmur berlaku setelah 2 tahun kedepanmendatang, perbuatan ini bertentangan perarturan

penolakan perpanjangan ijin pemakaian tanah oleh Pemerintah KotaSurabaya, dengan alasan sebagian Ahli Waris Tjahjo Soeanto Liman (dahulubernama Liem Tjik Swan), telah pindah kewarganegaraan (warga Negara Asing),akan tetapi tidak terdapat halangan atau hal yang menyebabkan tidak berhaknyaseorang Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadi ahli waris sebagaimanaketentuan Pasal 838 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata),namun memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang No. 5Tahun1960 tentang Perarturan

Pemerintah Kota Surabaya, dengan alasan sebagian Ahli Waris TjahjoSoeanto Liman (dahulu bernama Liem Tjik Swan), telah pindah kewarganegaraan(warga Negara Asing), akan tetapi tidak terdapat halangan atau hal yangmenyebabkan tidak berhaknya seorang Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadiahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 838 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUH Perdata), namun memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndangHalaman 8 Penetapan No.2043/Padt.P/2019/PN.Sby.No. 5 Tahun 1960 tentang Perarturan

Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KeputusanPemberian Izin Perceraian dari Walikota Samarinda, maka Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat, untukmelakukan verceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 avat (6)Perarturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas Perarturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi Saksi dan Saksi Il, datang menghadapsidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syaratformal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.

271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor3 tahun 2006 dan dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1)Undangundang tersebut, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon .22 222252 ne nee nen nnnMengingat akan pasalpasal dari perarturan

Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian dari Gubernur Kalimantan Timur, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat, untukmelakukan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1)Perarturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan atas Perarturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi Saksi dan Saksi II, datang menghadapsidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syaratutusan No.1002/Pdt.G/2021/PA.

Majelis Hakim telah memanggilPemohon dan Pemohon Il untuk hadir di persidangan, panggilanpanggilantersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon dan Pemohon Il hadirdi persidangan secara in person;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada persidangan tanggal 25September 2017, menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan telahmenyadari isi permohonannya dan saran dan nasehat yang disampaiakanMajelis Hakim dalam persidangan tentang ketentuan Pasal 1 ayat (2)Perarturan

ditetapkan bagi kedua pihak juga telah berusahamerukunkan kedua pihak, bahkan keluarga kedua pihak sendiritelah diberi kesempatan yang cukup untuk mendamaikan keduapihak, akan tetapi ternyata tidak berhasil, dan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya tersebut;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang demikian, makaPengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulanMajelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa gugatanPenggugat/ Terbanding tersebut telah cukup alasan3sebagaimana yang dimaksud oleh perarturan

bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkanPenggugat menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1)Perarturan

tanggal 11 April 2018 antaraPemohon dengan Termohon beserta dengan perusahaan konsorsiumlainnya mengenai besaran dan/atau nilai ganti rugi sebagaimana bukti P26tentang Berita Acara Kesepakatan tanggal 11 April 2018 perihal MusyawarahPenetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Trasedan Stasiun Kereta Cepat JakartaBandung yang berlokasi di DesaWanakerta, Desa Wanasari, Desa Wanajaya dan Desa Margamulya,Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, adalah sudah sesuaidengan Pasal 68 Perarturan

nominatif dan datadatalain yang diperlukan Ketua Pengadaan Tanah, selanjutnya lebih rinci diaturdalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 2012tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;Bahwa adalah tepat Judex Facti bahwa karena sisa tanah dan/atautanah terdampak dari ke7 (tujuh) bidang tanah yang dikuasai Pemohonakibat terkena dampak dari adanya pembangunan trase dan stasiun keretacepat JakartaBandung tidak ada dalam daftar nominatif dan peta bidangsebagaimana Pasal 66 Perarturan

Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, kedua orang tuaPemohon telah memenuhi persyaratan dan tidaqk melanggarlarangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hokumIslam maupun perarturan perundangundangan yang berlaku, yaknikeduanya beragama Islam dan keduanya tidak tidak ada hubungandarah/sesusuan, serta satatus ayah Pemohon adalah jejaka dan ibuPemohon berstatus janda;.

;Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkannyadengan berdasarkan Perarturan PerundanganUndangan yang berlaku danberkaitan, knususnya Peraturan Mahkamah Agung Repblik Indonesia Nomor 5Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,sehingga kemudian Hakim dpat menyimpulkan apakah permohonan Pemohondapat dikabulkan atau tidak.

Timur,maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1.2 berupa fotokopiKeputusan Pemerintah Kota Samarinda Dinas Pendidikan UPT SMPNegeri 34 Samarinda, maka berdasarkan Surat Keterangan tersebut,Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaiTermohon (pihak yang digugat dalam permohonan ceraitalak),berdasarkan alat bukti tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1)Perarturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas Perarturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi SAKSI dan SAKSI II, datang menghadapsidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syaratformal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.

Membebankan biaya perkara ini Sesuai perarturan yang berlaku;Subsider ;Jika Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono );Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap sendiri (inpersoon) di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipunmenurut surat panggilan (relaas) Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Bitg

mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil/gagal ;Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya mediasi, maka telahterpenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;Menimbang, bahwa pada hari sidang ke dua Penggugat dan Tergugattidak hadir dipersidangan dan sidang ke tiga Penggugat dan Tergugat tidakhadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 26 Perarturan