tanggal 25 November 2019, Nomor 328/Pdt.P/2019/PN.Sgn tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini:Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim tanggal 25 November2019 Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Sgn tentang Penetapan Hari SidangMenimbang, bahwa setelah membaca Surat Permohonam Pemohon,yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penggantian nama orangtua Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon adalah salah;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, sesuaiPasal 38 Paraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang ditetapkanpada tanggal 30 September 2019, Peradilan Umum (Pengadilan NegeriSragen) tidak berwenang lagi untuk menerima, mengadili dan memeriksaPermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang lagimenerima, memeriksa dan mengadili Permohoan Pemohon, maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama Pemeriksaanperkara ini.Memperhatikan Pasal 38 Paraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun2019 yang ditetapkan pada tanggal

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1081 KUHAP serta paraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 154/Pid.B/2015/PN.

Ashuri;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon adalahberupa uang sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);Bahwa sebelum menikah status Pemohon janda cerai dan statusPemohon II jejaka;Bahwa menurut paraturan perundangundangan yang berlaku antaraPemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum dikaruniaianak, namun sekarang Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan;Bahwa perkawinan para Pemohon belum didaftarkan di KUA;Bahwa yang menjadi

Pdt.P/2019/PA.Mkd24 Februari 2019 yang dilaksanakan di Dusun XXXXXX RT 02 RW 03,Desa XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang; Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung dariPemohon I; Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah UmarPurnama, Arif Rifadi dan saksi; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon adalahberupa uang sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah); Bahwa sebelum menikah status Pemohon janda cerai dan statusPemohon II jejaka; Bahwa menurut paraturan

No. 31/Pdt.P/2019/PA.MkdDesa XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung dariPemohon I;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksisendiri, Arif Rifadi dan XXXXXX;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon adalahberupa uang sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah);Bahwa sebelum menikah status Pemohon janda cerai dan statusPemohon II jejaka;Bahwa menurut paraturan perundangundangan yang berlaku antaraPemohon dan

Ashuri bin Mashuri; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon adalahberupa uang sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah); Bahwa sebelum menikah status Pemohon janda cerai dan statusPemohon II jejaka; Bahwa menurut paraturan perundangundangan yang berlaku antaraPemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah; Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum dikaruniaianak, namun sekarang Pemohon dalam keadaan hamil 1 bulan; Bahwa perkawinan para Pemohon belum didaftarkan di KUA

1991, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, maka harusdinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terkait dalam perkawinan yangsah.Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untukkembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada gugatannyadan mohon putusan.Menimbang, bahwa penggugat selaku Pengawai Negeri Sipil dalam melakukanperceraian telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) paraturan

pemerintah nomor 45 tahun1990 tentang perubahan atas paraturan pemerintah nomor : 10 tahun 1983 tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pengawai Negeri Sipil, dimana penggugat telahmemperoleh surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor :158/106.18/ SMP.01/ TU/2007, tertangal 23 Pebruari2007.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat tentang kehidupan rumahtangganya bersama tergugat yang antara lain sering terjadi cekcok, tergugat suka mabuk

Pasal 41 huruf (a) Paraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan PengadilanAgama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dariseorang apabila :a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Isteri.b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan.C.

Pasal 41 huruf (a)Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

;Membebankan biaya perkara sesuai dengan paraturan perundangundangan yang berlakuAtau menjatuhkan putusanlain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atau kuasanyadan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkarauntuk menempuh upaya mediasi Drs.

Pemohon atau kuasanya tidak menambah panjar biayaperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dalampermusyawaratan telah sepakat bahwa permohonan Pemohon dicoret dari register perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat segala ketentuan paraturan

Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk TeknisPemilinan Kepala Desa menyatakan Bakal Calon Kepala Desa yangmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berjumlahpaling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, sehinggaahirnya Tergugat melakukan seleksi tambahan dengan mengacu pada PasalHalaman 31 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBY43 ayat (1) Paraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 TentangPetunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Paraturan BupatiBangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilinan KepalaDesa, Tergugat melakukan penilaian/scoring atas persyaratan administrativeyang telah dimasukkan oleh masing masing bakal calon kepala DesaPatengteng, dan juga melakukan uji Kompetensi terhadap para Bakal CalonKepala Desa Patengteng, Kecamataan Modung, Kabupaten Bangkalanbekerjasa sama dengan Universitas Trunojoyo Bangkalan (UNIJOYO);14.Bahwa, setelah tahapan

Sehingga oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugattelah sesuai dengan paraturan yang ada, maka oleh sebab itu tidak adaalasan hukum bagi Tergugat untuk merevisi objek sengketa;20.Bahwa, terkait dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo denganmengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2015tentang Pedomana Pemilihan Kepala Desa hal itu tidak benar, sebabHalaman 33 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBYPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun

Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa menyatakan BakalCalon Kepala Desa Petengteng, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalanyang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang,sehingga ahirnya Tergugat melakukan seleksi tambahan sebagaimanadengan mengacup pada Pasal 43 ayat (1) Paraturan Bupati BangkalanNomor: 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilinan Kepala Desa;Bahwa

Sehingga oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugattelah sesuai dengan paraturan yang ada, maka oleh sebab itu tidak adaalasan hukum bagi Tergugat untuk merevisi objek sengketa;Bahwa, terkait dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo denganmengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2015tentang Pedomana Pemilihan Kepala Desa hal itu tidak benar, sebabPeraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2015 telah dirubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2

PUTUSANmor O67O/PdtGROT7/PA.Thh NAN YANG MAHA ESA MELAWAN umhur 81 tahun, agar islam, pendidikan 5D, pekerjaafou Rumah: Tengge. tanpat snggat ai Part Suak Deen Sungai Raw 2 oa waaaerao tahun 2076. di Kantor UrusanA ana Kecamatan = a 4 dan Parengkanmn Pamonhon entuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) F.bg joPast 26 Paraturan Pamarintan Nomor 9 Tahiin =, Pemoha fh dan Tennohontnish dipanggt secara fart dan ptt acta nerighadap di porsidi = Jnclanry ig.

di Fait Sunga Wiki mf RTO ie :, ,pai satin telah pinah tempat tinggal lebih kurang 4 Tahun Bulan.selarna keperg an fersebut, Tergugal tidak parmah kembali untuk = Bawa Tere neninggaik anf ies cn Te oe yy1 pa nga uget secara in peron tle hadeS mene wn tn oaa oe ee enpshareshinpete otadan panel 131 Kompiinai Hukum inlam Sara Paraturan j ii man i:i. i err a 1 Tahun ae, rani i esrea lic lig i foe th a ahs = eaiaRlanagghemaiagac tea di dasa fi = 2 =e onan akal ieniubang, tation deal gogatan Peano yang

Kemayoran Cluster Jasmine ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Propinsi DKI Jakarta Propvinsi DKI Jakarta No.302Tahun 2021 pada tanggal 1 September 2021 dan telah sah diberhentikan didalam Rapat Umum Anggota Tahunan pada tanggal 16 Juni 2023;

pejabat yang berwenang untuk itu berupa akta autentik yang mempunyaikekuatan pembuktian yang sempumah dan mengikat, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugatmasih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.Pasal 7 ayatl Kompilasi Hukum Islam .Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan penggugat pada intinya adalah rumah tanggapenggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan atau adanya perselisihan sehingga untuk memenuhimaksud Pasal 22 paraturan

menimbulkanmudharat dan penderitaan yang berkepanjangan maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraianlah merupakan jalan terbaik untukmenyelesaikan masalah dihadapinya ;Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telahberalasan hukum dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah sesuai yang dimaksudPasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Paraturan

tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sertadiputus tanpa hadirnya tergugat bilamana gugatan penggugat beralasan hukum ;Menimbang bahwa ketidak hadiran tergugat dianggap telah membenarkan atausetidaktidaknya tidak membantah gugatan penggugat namun untuk lebih menguatkanalasan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta alasanperceraian yang diajukan pada intinya adalah dalam rumah tangga tidak adakeharmonisan karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 22 Paraturan

dalam kitab Ghoyatul Marom :4alh pill) Ale lh gag il dag i 4) pce Gl 1H)Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakimboleh menetapkan jatuhnya alak suami ( Ghoyatul Marom , Karya SyiaikhMajidi)Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatanpenggugat telah beralasan hukum dan keadaan yang dialami dalam rumah tanggapenggugat dan tergugat tersebut telah sesuai dimaksud Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Paraturan

pihak keluarga Pemohon dan orang tua ReskySuriadi binti Suriadi telah merestui hubungan Pemohon dan keinginanPemohon untuk menikah dengan Resky Suriadi binti Suriadi.Bahwa, Pemohon sudah mampu berumah tangga dan mampu mencukupikehidupan rumah tangga apabila menikah nanti.Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya (Resky Suriadi binti Suriadi)tidak ada halangan untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidakterdapat hubungan sesuan, hubungan nasab dan hubungan yang menuruthukum agama dan ketentuan Paraturan

menikah dengan Resky Suriadi binti Suriadi.Bahwa, Pemohon sudah mampu berumah tangga dan mampu mencukupikehidupan rumah tangga apabila menikah nanti.Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah tani denganpenghasilan mencapai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per panen.Bahwa, antara Pemohon dengan calon istrinya (Resky Suriadi binti Suriadi)tidak ada halangan untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidakterdapat hubungan sesuan, hubungan nasab dan hubungan yang menuruthukum agama dan ketentuan Paraturan

tergugat tidak hadir dan pemeriksaanperkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya tergugat bilamana gugatanpenggugat beralasan hukum ;Menimbang bahwa ketidak hadiran tergugat dianggap telah membenar atausetidaktidaknya tidak membantah gugatan penggugat namun untuk menguatkan alasangugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta alasan perceraian yangdiajukan pada intinya adalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak adakeharmonisan maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Paraturan

menimbulkan mudharat dan penderitaan yangberkepanjangan kepada keduanya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakanjalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dihadapinya ;Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatanpenggugat telah beralasan hukum dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugattersebut sesuai yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Paraturan

Memberi nafkah kepada anak paling sedikit dari 1/3 gaji;Jadi sesuai denga paraturan Kapolri tersebut di atas Tergugat harusmenafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak sebanyak Rp. 4.000.000,/oulan sesuai dengan pendapatan Tergugat:1. Gaji Pokok : 4.000.000,2. Gaji Remunerasi : 2.000.000,Jadi jumlahnya adalah : 6.000.000,Him. 5 dari 38 Him.

Memberi nafkah kepada anak paling sedikit dari 1/3 gaji.Jadi sesuai dengan paraturan Kapolri Pemohon harus menafkahi Termohondan anak sebanyak 4.000.000,/oulan.

KapolriNomor 9 Tahun 2010;Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (8) Paraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010,pada pokoknya menyatakan bahwa Kewajiban suami untuk memberikannafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian meliputi: a.Memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai adakeputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b.Memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuhanak sementara berada pada isitri;Bahwa berkaitan dengan tuntutan atas

kelalaian atau tidak dilaksanakannyakewajiban suami sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (3) Paraturan KapolriNomor 9 Tahun 2010 adalah tidak menjadi Kewenangan Pengadilan Agamauntuk menyelesaikannya, hal ini dapat dipahami dari bunyi ketentuan Pasal26 ayat (4) Paraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 yang menyatakan bahwaDalam hal suami tidak menaati kKewajiban sebagaimana dimaksud pada ayatHim. 28 dari 38 Him.

Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf aKompilasi Hukum Islam, yang dipertimbangkan berdasarkan kepadakemampuan Tergugat dan hal ini juga sesuai dengan maksud ketentuanPasal 27 Paraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 yang menyatakan bahwaKewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelahperceraian, ditetapbkan sesuai keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan apakan uang nafkah yangdikirim Tergugat kepada Penggugat sebesar

dalam menerbitkan obyek sengketa yang didasarkan pada11.pertimbangan hukum atau konfirmasi hukum dalam konsideran pada BagianMenimbang huruf (b), mengenai "keterangan/data tidak benar yaitu datapemilik tanah yang berbatasan dan berada disekitar rencana pembangunanSPPBE tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi" adalahmendasarkan atau merujuk pada syaratsyarat permohonan Izin Gangguan(HO) dan lzin Tempat Usaha untuk Perusahan Non Industri yang diaturdalam Pasal 4 ayat (1) huruf (6) angka 6 Paraturan

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pemohon/pembuatan dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan UpayaPemantauan Lingkungan ;12.Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Paraturan DaerahKabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin GangguanDan Izin Tempat Usaha, pada dasarnya telah menyebutkan secara jelas dantegas bahwa permohonan izin gangguan dan izin tempat usaha untukPerusahaan Non Industri disyaratkan adanya : "Persetujuan tertulis paraHal. 6 dari 22 hal. Put.

Oleh karena syarat "persetujuan tertulis para tetangga ataumasyarakat yang berdekatan dan derada di sekitar lokasi" yang ditentukandalam Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2005 tentangRetribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha bersifat alternatif, makamenurut hukum Pemberian Izin Gangguan (HO) Dan Izin Tempat Usahadapat diterbitkan/dikeluarkan hanya atas dasar adanya syarat persetujuantertulis para tetangga yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi"saja, ataupun dapat diterbitkan

Mukobilal, Sukarjo dan Suharyanto) tidak sesuai dengankenyataan yang ada di lokasi, menurut hukum tidak dapat dipergunakansebagai pertimbangan atau alasan hukum Tergugat untuk menerbitkanobyek sengketa, mengingat masih adanya kelengkapan syarat "persetujuantertulis" masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi berupaSurat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 yang diajukan oleh Penggugat,yang merupakan syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 4 ayat (1) huruf (b) angka 6 Paraturan

Daerah Kabupaten MagelangNo.4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan Dan lzin Tempat Usaha ;16.Bahwa tata cara dan proses pemberian lzin Gangguan yang diatur dalamPasal 5 dan Pasal 6 Paraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun2005 Tentang Retribusi lzin Gangguan Dan lIzin Tempat Usaha, padadasarnya telah menyebutkan : Terhadap permohonan Izin Gangguan yang diajukan wajib dilakukanpemeriksaan /peninjauan lokasi oleh Tim ; Tim terdiri dari Instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

dan dapat diterima oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat perlu menjatuhkan penetapan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut ;Menimang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuanpasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon; Mengingat, segala ketentuan hukum dan paraturan

halaman 322 yang berbunyi :all a> Ls a> 91 i> aioll 5 WhIl We Jo Vi ulArtinya : Bahwa pada dasarnya talak itu dilarang kecuali terdapat keperluan(alasan) untuk itu;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majelis Hakim telahmengambil alih pendapat Abu Zahroh tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebutdalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor tahun 1974 pasal 19 huruf (f)Paraturan

We Jo Vi IArtinya : Bahwa pada dasarnya talak itu dilarang kecuali terdapat keperluan(alasan) untuk itu;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majelis Hakim telahmengambil alih pendapat Abu Zahroh tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebutdalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor tahun 1974 pasal 19 huruf (f)Paraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (

Zahrohpada halaman 322 yang berbunyi :all a> > a> 91 i> aioll WhIl We Jo Vi oIArtinya : Bahwa pada dasarnya talak itu dilarang kecuali terdapat keperluan(alasan) untuk itu;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majelis Hakim telahmengambil alioh pendapat Abu Zahroh tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebutdalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor tahun 1974 pasal 19 huruf (f)Paraturan

halaman 322 yang berbunyi :26al a> ls a> 91 i> aioll 5 WhIl We Jo Vi oIArtinya : Bahwa pada dasarnya talak itu dilarang kecuali terdapat keperluan(alasan) untuk itu;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majelis Hakim telahmengambil alioh pendapat Abu Zahroh tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebutdalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor tahun 1974 pasal 19 huruf (f)Paraturan

halaman 322 yang berbunyi :al a> > a> 91 i> aioll 5 WhIl We Jo Vi ulArtinya : Bahwa pada dasarnya talak itu dilarang kecuali terdapat keperluan(alasan) untuk itu;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara ini Majelis Hakim telahmengambil alioh pendapat Abu Zahroh tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebutdalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor tahun 1974 pasal 19 huruf (f)Paraturan

Mahmud;Mayor Inf / 529605;Kabagmincab;Babinminvetcaddam VII /Wirabuana; Lakilaki Jenis kelamin :Kewarganegaraan : IndonesiaAgama : Islam. sasAlamat tempat tinggal : BTN Kodam lll Pacerakkang Kota Makassar. momen nee ne nce en an Pengadilan Militer Tinggi Ill tersebut diatas : Mengingat Pasal 56 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992dan paraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan. MENGADILIMenyatakan 1. Terdakwa M.

Fotokopi Buku : Kuso at Nikah Nomor = aie VILZOOS,tern nrg Fe, tanggal 25 J 2005 ay Majlis amerika bul sur i artengkaran Penggugat. dengan Tergugatsehingga Penggugat. moran tidak dpeitutian dan tidak dihargai oleh a i oo ae Hahwa aniara Penggugal jt dengan Targugat wudeh diupayakan untuk rukun"aire un, ligase lilain, paila, paker gm, beriempat tinggal di Jaian Lintas Timur RT. a3.RW. 08, Dasa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragir Hilir.di Meninberg, balwe senual Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Paraturan