Menyatakan Terdakwa Viktorius Ito alias Ito bersalah melakukan tindak pidanadalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitumengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1)KUHPidana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa Viktorius Ito alias Ito pada bulan Maret 2019 sekirapukul 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019,bertempat di rumah saksi Yohanes Sumarno yang beralamat di GangPengadilan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Baratatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadillperkara ini, dalam hal perbarengan

Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN LbjBahwa Terdakwa Viktorius Ito alias Ito pada hari Senin tanggal 24 Juni2019 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Juni Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Maria Felisitas Susanti Pauyang beralamat di Wae Kesambi, Desa Baru Cermin, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain;Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanPwyang berdiri sendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan beberapaperbuatan sebagaimana Pasal 65 KUHP adalah seseorang telah melakukanbeberapa perbuatan yang mana masingmasing perbuatan itu berdiri sendirisebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan antaraperbuatan yang satu dengan yang lainnya);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa selain mengambil 1 (satu

Menyatakan Terdakwa Agus Suratno alias Toweng bin Sumpono Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan; ----------------------------------------------------------------------------------2.

didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mengambil barang sesuatu yangPutusan No. 26/Pid.B/2014/PN.Kray 3seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh orang yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anakkunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan

orang lain;Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;Nn nr Ff YW WYDilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah ataupun pekarangantertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidakdiketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;7 Yang masuk ke tempat kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yanghendak dicuri itu, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, ataudengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;dan ketentuan perbarengan

ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkanoleh masalahmasalah yang tidak bergantung pada kemauannya (Lamintang, DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, 1997: 536), karenanya Majelis Hakim berpendapatdakwaan terhadap Terdakwa yang paling tepat seharusnya berbentuk kumulatif, dimanajika kedua perbuatan tersebut terbukti sebagai kejahatan yang masingmasing berdirisendiri dan diancam dengan ancaman pidana yang sejenis, maka aspek pemidanaannyamemenuhi ketentuan Pasal 65 Ayat (2) KUHPidana tentang perbarengan

Kray 13Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana (meerdaadse samenloop atauconcursus realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana bukanlahmerupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pemidanaan yangmengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yangtermasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yangmasingmasing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakansebagai perbarengan tindak pidana

Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, dan masingmasingperbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara,karenanya ketentuan perbarengan ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yangdidakwakan, dan terpenuhinya unsurunsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti danpembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan;Menimbang, bahwa selama jalannya

yang tidak bermasalah, dengan harga perkavlingRp.15.000.000, dan kepada yang berminat supaya segera mendaftarkandiri dengan membayar uang muka Rp.1.500.000, perkavling denganalasan pendaftaran akan segera ditutup, maka beramairamailahbeberapa orang warga termasuk saksisaksi korban diatas mendaftarkandiri kepada terdakwa untuk membeli tanah tersebut dengan masingmasing membayar uang muka, Semuanya itu tempus dan locus delictinyaadalah sama atau hampir bersamaan, sehingga sesungguhnyamerupakan suatu perbarengan

Dalam hal Penuntut Umum menerima satuberkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan olehbeberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masingmasing terdakwa secara terpisah; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalamkasus ini terdapat adanya suatu perbarengan.

Bahwa dapat dikatakan adasuatu perbarengan, apabila:e ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan;e bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang,atau oleh dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan;Page 150f 21 Nomor: 64/Pid./2012/PT.

, adalahmaksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga; Menimbang, bahwa oleh karena perkaraperkara terdakwa ANTONSUTRISNO bin SLAMET yang sebenarnya merupakan satu perbuatan atausetidaktidaknya merupakan suatu perbarengan perbuatan berlanjut, akantetapi perkara tersebut dilimpahkan atau dilakukan penuntutan secaraterpisah (menjadi 6 berkas perkara), dibuat dakwaan sendirisendiri dandisidang serta diputus secara sendirisendiri, maka berakibat pemidanaanyang dijatuhnkan kepada terdakwa menjadi bertentangan

dan melanggarazasazas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Bab VI KUHP; Menimbang, bahwa cara Penuntut Umum melakukan penuntutanterhadap seorang terdakwa yang sama menjadi 6 (enam) berkas perkara danenam surat dakwaan, selain tidak effisien, tidak sejalan dengan ketentuanpasal 141 KUHAP serta melanggar azas hukum pidana, khususnya yangberkenaan dengan penjatuhan pidana dalam hal terjadi perbarengan perbuatan berlanjut; Menimbang, bahwa apabila terjadi dan dalam hal seorang terdakwa,dalam waktu

TK.diri dengan membayar uang muka Rp.1.500.000, perkavling denganalasan pendaftaran akan segera ditutup, maka beramairamailahbeberapa orang warga termasuk saksisaksi korban diatas mendaftarkandiri kepada terdakwa untuk membeli tanah tersebut dengan masingmasing membayar uang muka, Semuanya itu tempus dan locus delictinyaadalah sama atau hamper bersamaan, sehingga sesungguhnyamerupakan suatu perbarengan tindakan berlanjut (voorgezette handeling)sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHP; e Bahwa ternyata

TK.e Bahwa disamping itu oleh karena perkara/kasus yang dilakukan olehterdakwa, yang sesungguhnya merupakan perbarengan tindakan/perbuatan berlanjut, akan tetapi karena penuntutannya dilakukan secarasendirisendiri dan dipisah menjadi 6 (enam) buah berkas perkara, makasebagai konsekwensinya adalah, untuk pelanggaran/kejahatan atas pasal278 KUHP yang didakwakan kepadanya, terdakwa menjadi diancamdengan pidana penjara paling lama 6 x 4 tahun atau sama dengan 24tahun.

Dalam hal Penuntut Umum menerima satuberkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan olehbeberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing masing terdakwa secara terpisah;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalamkasus ini terdapat adanya suatu perbarengan.

Bahwa dapat dikatakan adasuatu perbarengan, apabila:e ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan;bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang,atau oleh dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan;bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili.Dalam perkara ini, terdakwa diadili pada waktu yang sama;bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus;Menimbang, bahwa secara lebih tegas Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa dalam perkara penipuan

dan melanggarazasazas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Bab VI KUHP; Menimbang, bahwa cara Penuntut Umum melakukan penuntutanterhadap seorang terdakwa yang sama menjadi 6 (enam) berkas perkara dan19enam surat dakwaan, selain tidak effisien, tidak sejalan dengan ketentuanpasal 141 KUHAP serta melanggar azas hukum pidana, khususnya yangberkenaan dengan penjatuhan pidana dalam hal terjadi perbarengan perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa apabila terjadi dan dalam hal seorang terdakwa,dalam waktu

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam asasasas hukum pidana maupun yangtelah dijelaskan dalam ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) tentang perbarengan berlanjut,ditentukan bahwasannya Jika antara beberapa tindakan yang masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka yangditerapbkan hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda makayang diterapbkan

Tentang Eksepesi Penasihat Hukum :Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya yang pada pokoknyaPenasihat Hukum Terdakwa menyatakan Pengadilan Militer O1 Banda Aceh tidakberwenang mengadili perkara Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dalam perkaraini adalah merupakan rangkaian tindak pidana perbarengan berlanjut dari dugaantindak pidana lain yang sedang dalam proses persidangan, bertentangan denganPasal 64 ayat (1) KUHP.Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mengemukakanpendapatnyayaitu

Syarat materiil memuat :Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan(tempus delicti dan locus delicti).Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan tentang perbarengan berlanjutsebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Persoalan yang diajukan PenasehatHukum Terdakwa bersifat spontanitas tidak menjelaskan perkara apa dan perkaramana yang menyebabkan perkara Terdakwa ini dapat dinilai sebagai perbuatanberlanjut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apa maksud dari eksepsiPenasehat Hukum tersebut khususnya menyangkut perbarengan perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa.

tidak bermasalah, dengan harga perkavlingRp.15.000.000, dan kepada yang berminat supaya segera mendaftarkandiri dengan membayar uang muka Rp.1.500.000, perkavling dengan11alasan pendaftaran akan segera ditutup, maka beramairamailahbeberapa orang warga termasuk saksisaksi korban diatas mendaftarkandiri kepada terdakwa untuk membeli tanah tersebut dengan masingmasing membayar uang muka, Semuanya itu tempus dan locus delictinyaadalah sama atau hampir bersamaan, sehingga sesungguhnyamerupakan suatu perbarengan

Dalam hal Penuntut Umum menerima satuberkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan olehbeberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141KUHAP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masingmasing terdakwa secara terpisah; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalamkasus ini terdapat adanya suatu perbarengan.

Bahwa dapat dikatakan adasuatu perbarengan, apabila:e ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan;bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang,atau oleh dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan;bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili.Dalam perkara ini, terdakwa diadili pada waktu yang sama;bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus;Menimbang, bahwa secara lebih tegas Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa dalam perkara penipuan

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokokyang sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana; Dan apabila beberapaperbuatan itu sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidaksejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiaptiap kejahatan, tetapi jumlahnyatidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan dalam hal perbarengan

, adalahmaksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga; Menimbang, bahwa oleh karena perkaraperkara terdakwa ANTONSUTRISNO bin SLAMET yang sebenarnya merupakan satu perbuatan atausetidaktidaknya merupakan suatu perbarengan perbuatan berlanjut, akantetapi perkara tersebut dilimpahkan atau dilakukan penuntutan secaraterpisah (menjadi 6 berkas perkara), dibuat dakwaan sendirisendiri dandisidang serta diputus secara sendirisendiri, maka berakibat pemidanaanyang dijatuhnkan kepada terdakwa menjadi bertentangan

Menyatakan Terdakwa Pikri bin Halimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbarengan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul;

2.

Menyatakan terdakwa Pikri Bin Halimin telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan Melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak Sdri Saksi 1 (Korban)melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain danPerbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PertamaKesatuBahwa terdakwa Pikri Bin Halimin, Pada Hari, tanggal, bulan junisampai dengan Bulan September 2019 serta Jam yang sudah tidak dapatdiingat kembali masih didalam Tahun 2019 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada tahun 2019, bertempat di sebuah rumah tepat nya didalam didalamkamar yang beralamat di iEn Kabupaten Bengkayang atau setidaktidaknyayang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang,Perbarengan

Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa Pikri bin Halimin telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana dengansengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya danperbarengan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukanperbuatan cabul;2.

Atau setidaktidaknya pada wakiu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2016,bertempat di dalam rumah saksi SULADI termasuk Desa Panditan Kecamatan LumbangKabupaten Pasuruan dan di dalam rumah saksi TALIS termasuk Desa WatulumbungKecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanAd. 1.

Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi petunjuk dan didukungdengan keterangan terdakwa sendiri diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa pada hariJumat, tanggal 15 Januari 2016 dan pada hari Rabu, tanggal 03 Pebruari 2016 sekira jam06.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi SULADI termasuk Desa Panditan KecamatanLumbang Kabupaten Pasuruan dan di dalam rumah

ARDIANSYAH Alias ICCANG BinARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja danHalaman 1 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wnsranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluargasedarah atau semenda, baik dalm garis lurus maupum garismenyimpang derajat kedua, Dalam hal perbarengan

Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,maka dijatuhkan hanya satu pidana saja;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,maka dijatuhkan hanya satu pidana saja;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa berdasarkan faktahukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi

Saksi BUHARIHalaman 10 dari 12 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Wnsdan kemudian pada hari senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira jam 14.00wita Terdakwa kembali mengambil uang milik Saksi BUHARI yang disimpan didalam dompet yang diletakkan diatas kasur tempat tidur milik Saksi BUHARIMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali,dengan demikian menurut hemat Majelis perouatan Terdakwa tersebutdipandang sebagai suatu perbarengan

Menyatakan Terdakwa Rifsan Ardiansyah Alias Iccang Bin Arifuddintersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalamkeluarga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan;3.

pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan menuntut supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa MIFTAHUL HUDA bin LAIMAN bersalah melakukan tindakpidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakaisurat tersebut seolaholah isinya benar dantidak dipalsu, dalam hal perbarengan

setidaktidaknya pada waktu lain tahun 2011 dan tahun 2012bertempat di desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBojonegoro, terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu, dalam hal perbarengan

tersebut ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umumdengan surat dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatuhak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagaibukti daripada sesuatu hal ;3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak palsu ;4 Adanya perbarengan

berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangansebagaimana tersebut diatas, sudah menjadi jelas bahwa maksud pembuatan KTP dan KKoleh terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan olehAgus Heri Susanto, Hartutik, NanikNur Halimah, seolaholah KTP dan KK isinya benar, padahal KTP dan KK tersebut adalahhasil perbuatan rekayasa terdakwa sendiri, dan telah diakui pula oleh terdakwa didepanpersidangan, dengan demikian maka terhadap unsur ketiga menurut Majelis Hakimtelahterpenuhi ;Ad.4.Unsur Adanya perbarengan

perbuatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Adanya perbarengan perbuatan adalahadanya perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dan dalamperkara ini berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas,ternyata perbuatan terdakwa dengan cara menandatangani formulir panggilan pemotretanKTP, yang seharusnya ditandatngani oleh Kepala Desa, dan adanya pembuatan stempelsendiri oleh terdakwa atas nama desa Megaleperiode tahun 2011 s/d tahun 2012,