Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan BupatEnrekang Nomor : 466/KEP/XV/2011, tanggal 24 September 2011, sesuaisurat dari Dinas Perfambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten EnrekangNomor : 325/Distamben/Xl/2011 yang ditujukan kepada Direktur CV.

Bahwa pernyataan Penggugatpada angka tiga yang menyatakan secara hukumlayak untuk mendapatkan Surat Izin Perfambangan Daerah (SIPD/IUP) untukjangka waktu selanjutnya, sama sekali tidak jelas dan kabur karena :a.

Dengan jangka waktu yang diberikan selama 9 (Sembilan) tahun tersebut,seharusnya Penggugat menyadari bahwa masa pengelolaan yang telahdiberikan bukanlah waktu yang singkat seperti yang dinyatakan olehPenggugat tetapi merupakan waktu yang cukup lama dan tentunya perludisyukuri, baik disyukuri karena telah menerima banyak manfaat dan hasilpengelolaan maupun disyukuri bahwa Pemerintah Daerah telah berbaik hatimemberikan kesempatan untuk mengelola usaha perfambangan dalamjangka waktu yang maksimal, sebab

Dikatakan oleh Penggugat bahwa Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi Jenis Batuan atas nama Muhammad Ali Gazali telah nyatamenyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, padahal jikamemperhatikan bunyi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) sangatjelas yang diatur adalah mengenaipermohonan Wilayah Izin Usaha Perfambangan (WIUP) sedangkan yangditunjuk atau menjadi pokok objek

Syukuruddin (CV.USAHA MAJU) ditujukankepada Bupati Enrekang Nomor : 047/UM/II/2011 tentangPermohonan Wilayah in Usaha Perfambangan (WIUP) / IUPtertanggal 14 Pebruari 2011 (sesuai asli);: Foto copy suratdari H. Syukuruddin (CV.USAHA MAJU) ditujukankepada Bupati Enrekang Nomor : 036/UM/II/2011 tentangPermohonan jin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi JenisBatuan tertanggal 23 Pebruari 2010 (sesuai asli);Foto copy suratdari H.

Sukadana masingmasing tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor77/Pid.B/2016/PN.Sdn;Menimbang, bahwa atas permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padapokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perfambangan

Bahwa adapun aturan atau perundangundangan yangmengatur tentang perfambangan mineral dan batubaraadalah UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineraldan batubara, yang mana dalam pelaksanaannya diaturdalam PP No 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan,PP No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara, PP 24 Tahun 2012Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, dan

penjelasan UU RI No. 41 di atas dapat saya jelaskanbahwa dalam kawasan TNIN dapat dikeluarkan izin Untukpertambangan dengan memenuhi persyaratanpersyaratanyang telah ditetapkan oleh Peraturan dan Perundanganundangan yang berlaku.13.Bahwa tidak ada dilokasi tersebut sampai saat ini tidak ada izinusaha pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawanmaupun oleh Gubernur Riau.14.Bahwa kegiatan pertambangan, karena pembvuatan rakitadalah pekerjaan konstruksi dimana dalam UU RI No. 4 Tahun2009 tentang Perfambangan

tanggal 14 September 2004, Serta Sertifikat Hak Milik Nomor115 danSHM 117 Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang telah didaftar pada tanggal 23 September 2004 melalui Kantor Pertanahan KabupatenRembang alas nama Parmuji Penggugat Ill Rekonvensi (Tergugat Il Konvensi) ;Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dan 117 desaTegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang atas nama Tergugat Illmaka Tergugat Ill melaksanakan persiapan penambangan serta pembangunanjalan menu lokasi perfambangan

., dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungandengan kegiatan perfambangan emas; Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 14.30 WITA saksimenemukan kegiatan pertambangan emas di perkebunan Kinali gunungrumagit Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten BolaangMongondow; Bahwayang melakukan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa; Bahwapertambangan emas tersebut tidak memiliki izin; Bahwa Terdakwa

NanjakMakmur.Bahwa tidak ada Izin untuk Usaha Perfambangan dalam kawasantersebut, karena status kawasan tersebut sebagai kawasanTaman Nasional Tesso Nilo fungsi uftamanya adalah fungsikonservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan.Sebagaimana di atur dalam Pasal 30 dan 31 ayat Undangundang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberdayaAlam Hayati dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanyakegiatan penambangan dalam kawasan taman nasional.Bahwa kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo merupakankawasan

Selaku Kasubbid Eksplorasi, Eksploitasidan Perizinan sebelum terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPemerintah Daerah yaitu. melakukan eksplorasi bahan galian dan melayanikepengurusan perizinan dibidang pertambangan;Bahwa, dasar saksi selaku Kasubbid Eksplorasi, Eksploitasi dan Perizinan yaituberdasarkan surat keputusan Bupati Lebong yang nomor dan tanggalnya lupa;Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Perfambangan

sebelum melakukanperbuatan tersebut harus mendapatkan izin dan pihak yang berwenang, dan bersifatmelawan hukum apabila syarat untuk itu tidak dipenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 UU RI No4 Tahun 2009,yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU RI No4 Tahun 2009,yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untukmelaksanakan usaha perlambangan dalam wilayah perfambangan

Jstilah "tempat usaha tetap" terufama meliputi :a (a) suatu tempat di mana pimpinan dilakukan;(a) aplace of management; (i) suatu cabang;(i) a branch; (fe) suatu kantor;ic) an office; (@) suatu pabrik;(a) a factory; (ge) suatu tempat kerja;fe) aworkshop; () suatu pertanian atau perkebunan;if) ajarm or plantation; (g) suatu perfambangan, sumber mimypak, tempat(g) @ mine, an oil well, quarry or other place of penggalian atau fempat Jainmya untukpengambilan sumber kekayaan alam;suatu tempat pembuatan

Bahwa untuk menjamin Para Penggugat tetap dapat menerima keuntungan dankerjasama penggunaan lahan atas aktifitas perfambangan Turut Tergugat maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenanmenetapkan Putusan Provisionil yang menyatakan Turut Tergugat tetap dapatmelakukan kegiatan penambangan serta pengangkutan batubara dari lahanmilik Para Penggugat;20.Bahwa apabila Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusanperkara a quo, maka demi kepastian hukum, Para Penggugat

IUP 540/2018/UPOP/MBPBAT/IV/2010 tanggal29 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Perfambangan OperasiProduksi Kepada Turut Tergugat (Posita hurufB angka 1 hal. 4);3.

Muslimin);Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah pemilik sahdari lanan yang kemudian dikerasamakan dengan Turut Tergugat yangmerupakan perusahaan bergerak di bidang usaha perfambangan batubaraberdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 1UP 540/014/UPOP/MBPBAT/V/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Revisi Surat KeputusanBupat' Kabupaten Kutai Kartanegara No.

Batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan,pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, yang dalam hal ini tidakpernah dilakukan oleh terdakwa;Menimbang bahwa kalaupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukankegiatan Penambangan ataupun Usaha Pertambangan karena memang mens readan terdakwa adalah bukan untuk mencarn barang tambang ataupun melakukanusaha Perfambangan