JAMALUDIN,dkk lawan Sekretaris PERKATNI GOTONG ROYONG (HAJI HANAFI MUKRI),dkk

Udi binLodjek ada dibagibagikan sekitar tahun 1985/1986 kepada petani yangbergabung dengan Perkatni Gotong Royong oleh sdr. Hanafi Mukrimerupakan Sekretaris Perkatni Gotong Royong tersebut ;Bahwa kedudukan sdr. Hanafi Mukri pada saat itu adalah sebagaiSekretaris Perkatni Gotong Royong ;Bahwa belum ada dikembalikan tanah sengketa tersebut kepada ahliwarisnya kepada sdr.

dengan Perkatni Gotong Royong;Bahwa saksi tahu yang namanya H.

Mukri yang merupakanPengurus Perkatni Gotong Royong ;Bahwa saksi mengetahui terkait tanah kelebihan milik sdr. Udi BinLodjek yang dibagibagikan pada Perkatni Gotong Royong ;Bahwa saksi merupakan Anggota Perkatni Gotong Royong ;Bahwa saksi mengetahui sdr.

Udi BinLodjek, saksi ikut hadir di lapangan beserta anggota Perkatni GotongRoyong ;Bahwa sdr.

Udi Bin Lodjek yangkemudian dibagibagikan kepada Perkatni Gotong Royong yang terletakdi Pematang Teratong JI. Karya Tani ;Bahwa luas tanah Perkatni Gotong Royong yang terletak di PematangTeratong Jl.

SEKRETARIS PERKATNI GOTONG ROYONG (HAJI HANAFI MUKRI)2. PEMERINTAH RI c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT di Jakarta, c.q. KAKANWIL BPN KALIMANTAN BARAT di Pontianak c.q. KAKAN BPN KABUPATEN KETAPANG3. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KETAPANG4. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

di setor kepada Turut Tergugat dan setelah dinyatakan lunasmaka Turut Tergugat memproses diterbitkannya sertifikat hak milikatas nama anggota Perkatni Gotong Royong ;4.

Bahwa jawaban atas posita nomor 13 adalah bahwa apakah anggotaPerkatni Gotong Royong mengurus tanah atau tidak bukanlahmerupakan cacat hukum bagi anggota Perkatni terhadap sertifikatyag dimilki anggota Perkatni karena walaupun anggota Perkatni adadiantaranya tidak mengusahakan sendiri akan tetapi menyuruh oranglain untuk mengerjakan tanah miliknya dan terbukti diatas tanahtersebut merupakan sudah menjadi hak milik anggota Perkatni tidakmenjadi terlantar bahkan menjadi hutan belantara yang sangatmenggangu

Hanafi Mukri,sebab pada saat diterbitkan sertifikat diatas tanah milik anggota Perkatni,usia ahli waris Agus Lujio S.T., berumur 11 tahun yang sangat tidakmengetahui apa yang terjadi pada organisasi dari Perkatni GotongRoyong;2.

kepentingan hukum seluruh anggota Perkatni GotongRoyong yang berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang, maka seluruhanggota Perkatni Gotong Royong tersebut harus didudukkan sebagai pihakTergugat demi tuntasnya penyelesaian sengketa ini, dengan tidakdigugatnya seluruh anggota Perkatni Gotong Royong maka hal tersebuttelah menyalahi atau tidak dibenarkan dalam tertiob hukum acara;Hal. 31 dari 32 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2015/PT Para Penggugat menggugat Haji Hanafi Mukri bukan sebagai pribadinamun selaku

Sekretaris Perkatni Gotong Royong, maka denganmeninggalnya Haji Hanafi Mukri yang kemudian digantikan oleh ahiwarisnya bernama Agus Lujito, S.T. bin H.

SAIDIL ILHAM VS SEKRETARIS PERKATNI GOTONG ROYONG (HAJI HANAFI MUKRI) dan 1. PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI JAKARTA cq KAKANWIL BPN KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq KAKAN BPN KABUPATEN KETAPANG, dkk.

anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong(Perkatni Gotong Royong) yang akan diusahakan/dikerjakan untukpersawahan/perladangan.

Perkatni Gotong Royong sebagai Tergugat agar supayagugatan menjadi jelas dan tidak melibatkan ahli waris H.

Hanafi Mukri,sebab pada saat diterbitkan sertifikat di atas tanah milik anggota Perkatni,Halaman 16 dari 35 hal. Put.

Nomor 2888 K/Pdt/2015hak pemberian hak milik kepada 95 (sembilan puluh lima) orangAnggota Perkatni Gotong Royong sehingga tidak diperlukanmenggugat 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni GotongRoyong.

Nomor 2888 K/Pdt/2015Murgiono dan Saksi Ngadimin yang menyatakan yang mengurusdan membagibagikan tanah kepada Anggota Perkatni GotongRoyong sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang danmengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan adalahHaji Hanafi Mukri (Tergugat) selaku Sekretaris Perkatni GotongRoyong (vide bukti T12);Dalam pembuktian Tergugat/Termohon Kasasi tidak dapatmenunjukkan akta badan hukum dari Perkatni Gotong Royong.Oleh karena itu, menurut Chidir Ali, SH. dalam Bukunya BadanHukum