DR.Soekandar Kab.Mojokerto Nomor : 353/496/416211/2012 tanggal 09 Maret 2012yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ANDY PRASETYO, dari hasilpemeriksaan luar ;Pipi : Ditemukan luka robek pada pipi kanan dalam + 3 Cm, luka robek padapipi kanan luar + 0,5 Cm.Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada pipi kanan dalam dan pipi kanan luar, yangdisebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2)UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungann

DR.Soekandar Kab.Mojokerto Nomor : 353/496/416211/2012 tanggal 09 Maret 2012yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ANDY PRASETYO, dari hasilpemeriksaan luar ;Pipi : Ditemukan luka robek pada pipi kanan dalam + 3 Cm, luka robek padapipi kanan luar + 0,5 Cm.Kesimpulan : Ditemukan luka robek pada pipi kanan dalam dan pipi kanan luar, yangdisebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1)UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungann

Sarah Binti SuburArwato yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksaDr.Robber Hot Manik SpoG NIP : 197109162000121001,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaankorban perempuan yang menurut surat permintaan visumHal 5 dari 19 Putusan No.609/Pid.Sus/2013/PN.Bks.berumur lima belas tahun ini ditemukan, Hymen Non Intack(selaput dara tidak utuh);wonnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungann

Mandau Nomor : 44/RSUD/2013/651tanggal 24 September 2013 An.May Sarah Binti SuburArwato yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksaDr.Robber Hot Manik SpoG NIP : 197109162000121001,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaankorban perempuan yang menurut surat permintaan visumberumur lima belas tahun ini ditemukan, Hymen Non Intack(selaput dara tidak utuh);n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungann

TERBUKTI dengan cara melawan hukummenerbitkan 4 (empat) dokumen tanah berupa SERTIFIKAT HAKMILIK berikut SURAT UKUR untuk dan atas nama Pemegang HakPARA TERGUGAT, sebagai bukti pelanggaran terhadap Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB), asas yang bertujuan untukmenciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaanwewenang, menjamin akuntabiltas Badan dan/atau PejabatPemerintah, memberikan perlindungann

NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan PembatalanHak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan maupun peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak melaksanakan Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AsasAsas UmumPemerintahan yang baik (AUPB), justru menciptakan permasalahanhukum, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tidakmenjamin akuntabiltas Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, tidakmemberikan perlindungann

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungann Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM Bin SUMA pada hari Kamistanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018bertempat di Perumahan PT. AIPTSE Pondok Ill Jl.

posisijam delapan dan tidak sampai dasar pada posisi jam empat sesuaidengan arah jarum jam.e Kesimpulan : Pada selaput dara terdapat sobekan lama sampai dasar padaposisi jam delapan dan tidak sampai dasar pada posisi jam empatsesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul,selanjutnya adanya robekan pada selaput dara member petunjuktelah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang vaginae Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungann

No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungann danPengelolaan Lingkungan Hidup.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 UU. No. 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.ATAUKETIGA:Bahwa Terdakwa HJ.

Bahwa adalah sudah sangat tepat tentang rencana BapakPresiden Repubik Indonesia yang dahulu merencanakan untuksegera membentuk TIM untuk membrantas Mafia hukum ataumafia Peradilan, sehingga nantinya masyarakat pencari keadilanbenarbenar mendapat perlindungann hukum berdasarkanputusan Pengadilan yang benar dan adil dan bukan putusan yangngawur dan konyol, seperti putusan Pengadilan Tinggi Nomor01/Pdt/2014/PT.DPS tanggal 24 April 2014 tersebut;.

meninggalkan korban FAISAL dan NUGIMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, bahwa merekaterdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap korban FAISAL RASIDIN danNUGI dan oleh karena ikut membalaskan dendam saksi FERI yang sebelumnya pernahdikeroyok oleh NUGI;Menimbang, bahwa dipersidangan saksisaksi menerangkan bahwa korbanFAISAL RASIDIN dan saksi NUGI ARISANDI,belum beruisa 18 tahun, sehinggamasih termasuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka I UU No 23 tahun2002 Tentang Perlindungann

menuruti kKemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkanakibat perbuataanya, namun dengan kejadian ini anak telah berjanji untukberubah menjadi orang yang lebih baik;Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Anak yang masihbersekolah maka pidana penjara di LP Anak Blitar tepat bagi Anak karena di LPAnak tersebut menyediakan fasilitas pendidikan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UURI No. 35 Tahun2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungann Anak yaitu: Perlindungann

Bahwa dengan demikian Penggugat selaku pemilik Lunpia Expresspatut dan layak untuk mendapatkan perlindungann hukum atas semuahal berkaitan dengan usahanya dibidang Lunpia tersebut, termasukRahasia dagang ;.

Musi Banyuasin bahwa kontrak kerja pengadaan barangdan jasa proyek pengadaan sekolah, peralatan sekolah, mebel, perangkatkeras dan lunak dan lain lain termasuk informasi yang dikecualikan untukdiberikan kepada Pemohon Informasi oleh perjanjian tersebut termasukinformasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungann usaha daripersaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengankekayaan intelektual (hak cipta) dari pihak kedua berupa hak hak pribadiyang harus dilindungi sebagaimana diatur

PendahuluanBahwa dalam pledoinya penasehat hukum Terdakwamenyatakan tidak sama sekali ada maksud untukmenutupnutupi kesalahan Terdakwa, , Justru haktersebut sebagai bentuk nyyata dalam ranngkamemberikan perlindungann hokum yang merupakan hakTerdakwa , demikiian pula terhadaap faktafakta yangterungkap dipersidanngan , keterangan saksi dan barangbukti / alat bukti keterkaitan dengan perkara inidiharapbkan dapat memberikan manfaat serta dapatmembantu majelis Hakim dalam rangka mencari danmenemukan keadilan

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan maupun peraturan perundangundangan yang berlaku dantidak melaksanakan Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dariAsasAsas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), justru menciptakanpermasalahan hukum, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaanwewenang, tidak menjamin akuntabiltas Badan dan/atau PejabatPemerintah, tidak memberikan perlindungann

UKUR untuk dan atas nama PemegangHak TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4,TERGUBAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8,TERGUGAT 9, dan TERUGAT 10, sebagai bukti pelanggaranterhadap Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB), asas yang bertujuan untukmenciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaanwewenang, menjamin akuntabiltas Badan dan/atau PeyjabatPemerintah, memberikan perlindungann

NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan PembatalanHak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan maupun peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak melaksanakan Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AsasAsas UmumPemerintahan yang baik (AUPB), justru menciptakan permasalahanhukum, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tidakmenjamin akuntabiltas Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, tidakmemberikan perlindungann

DirekturJenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana ternyata dari bukti pendaftaran dengannomor agenda D00.2005.029389 tertanggal 14 September 2004;Bahwa dengan demikian Penggugat selaku pemilik Lunpia Express patut dan layak untukmendapatkan perlindungann hukum atas semua hal berkaitan dengan usahanya dibidangLunpia tersebut, termasuk Rahasia dagang ;Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang Undang nomor 30 tahun 2000 tentangRahasia dagang disebutkan bahwa : "Rahasia dagang adalah informasi yang

DODI MANIK, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapanpenyidik ; Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benarsemua; Bahwa saksi diperiksa sehubungan Tindak Pidana Perdagangan Manusiayang saksi Liya Agustina alias Liya, Rojifatul Hasna, Natijah, dan Amalinaalami; Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Pos pelayanan TKI Balai PelayananPenempatan dan perlindungann Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan

DODI MANIK, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapanpenyidik ; Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benarsemua; Bahwa saksi diperiksa sehubungan Tindak Pidana Perdagangan Manusiayang saksi Liya Agustina alias Liya, Rojifatul Hasna, Natijah, dan Amalinaalami; Bahwa saksi bekerja sebagai Petugas Pos pelayanan TKI Balai PelayananPenempatan dan perlindungann Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Medan